2. Dasar hukum NPWP dan NNPKP
Pendaftaran NPWP dan PKP
Tata cara pendaftaran NPWP dan pelaporan PKP
Kewajiban setelah memperoleh NPWP dan PKP
Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKPS
3. >> Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat
setoran pajak (SSP), atau surat setoran pabean, cukai, dan pajak
(SSPCP).
>> Untuk melaporkan pajak menggunakan formulir surat
pemberitahuan (SPT) .
>> Jenis jenis surat (SPT) :
a. Surat pemberitahuan masa (SPT masa)
b. Surat pemberitahuan tahunan (SPT tahunan)
>> Bentuk surat pemberitahuan (SPT) adalah:
a. SPT dalam bentuk kertas
b. SPT dalam bentuk digital-dengan aplikasi tertentu
4. >> Pengertian pemeriksaan
>> Jenis pemeriksaan, yaitu:
a. Pemeriksaan lapangan.
b. Pemerikasaan kantor.
>> Kriteria pemeriksaan, yaitu:
a. Pemeriksaan rutin.
b. Pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit)
5. >> Surat Tagiahan Pajak (STP)
>> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
>> Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
>> Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKLPB)
>> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah (SKPBT)
>> Pidana terhadap wajib pajak
>> Sanksi bagi pejabat
6. >>Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
DJP atas suatu (pasal 2 PER-52/PJ/2010)
>> Ketentuan perpajakan dalam proses keberatan
Direktur jenderal pajak karena jabatannya atau atas permohonan
wajib pajak dapat membetulkan:
1. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)
2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT)
3. Surat ketetapan pajak nihil (SKPN)
7. 4. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB)
5. Surat tagihan pajak (STP)
6. Surat keputusan pengenbalian pendahuluan kelebihan pajak
7. Surat keputusan pemberian imbalan bunga
8. Surat keputusan pembetulan
9. Surat keputusan keberatan
10. Surat keputusan pengurangan sangksi administrasi
11. Surat keputusan penghapusan sanksi administrasi
11. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak (dapat berupa surat
keputusan pengurangan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak
(SKP) atau surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atas
surat tagihan pajak (STP));
12. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak (dapat berupa surat
keputusan pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak
(SKP) atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atas surat
tagihan pajak (STP)).
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi
Ketentuan dalam pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP.
Sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak
atau bukan karena kesalahan wajib pajak yang tercantum dalam
STP,SKPKB atau SKPKBT
Pengurangan atau pembatalan SKP dan STP
Ketentuan mengenai pengurangan atau pembatalan SKP atau STP
adalah :
SKP dan STP yang tidak benar dapat dikurangkan atau dibatalkan
oleh direktur jenderal pajak baik secara jabatan atau berdasarkan
permohonan WP
9.
10. Syarat syarat pengajuan banding adalah:
1. Diajukan hanya atas surat keputusan keberatan ke pengadilan pajak.
2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan
alasan yang jelas
3. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan
diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan
tersebut.
4. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding.
5. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada
pengadilan pajak, namun setelah itu tidak dapat mengajukan banding
kembali (pasal 36 UU No. 14 tahun 2002).
11. Yang dapat diajukan gugatan.
Syarat pengajuan gugatan.
Ketentuan perpajakan
berhubungan dengan gugatan.
Tata cara dalam peninjauan kembali
ke mahkamah agung.
Alasan dan jangka waktu peninjauan
kembali.
Mahkamah agung memeriksa dan
memutus permohonan peninjauan
kembali dengan ketentuan.
13. Imbalan bunga diberikan sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan
berdasarkan atas kelebihan pembayaran pajak akibat (pasal 27a uu kup) :
1. Keputusan keberatan
2. Keputusan banding
3. Keputusan peninjauan kembali
4. Surat keputusan pembetulan
5. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak
6. Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak
7. Surat pengurangan sanksi administrasi atau
8. Surat keputusan pengahapusan sanksi administrasi
