SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
ANALISIS REALISASI
PENERIMAAN NEGARA
KHUSUSNYA
PERPAJAKAN
PER SEMESTER 2017
Pendapatan
Negara dipangkas
pada APBN P
2017
Dalam pembahasan APBN-P 2017,
pemerintah memperkirakan terjadi
shorfall penerimaan perpajakan
Alhasil target perpajakan pun direvisi
turun, dari Rp 1.498,9 triliun menjadi
Rp 1.450,93 triliun.
Analisis Realisasi Perpajakan
hingga September 2017
Total penerimaan pajak sejak awal
tahun hingga 30 September 2017
lalu termasuk PPh migas
Rp
770,7
triliun
60 persen dari target
APBN-P 2017
Pertumbuhannya menurun 2,79 persen bila dibandingkan periode
serupa tahun lalu
Analisis Realisasi Perpajakan
hingga September 2017
Penerimaan Pajak Di Luar
Pph Migas
Rp
732,1
triliun
59 persen dari target
APBN-P 2017
Angka tsb turun 4,7 persen ketimbang
periode yang sama tahun lalu
PPh Non
Migas
Rp 418
triliun
56,3 persen dari target
APBN-P 2017
ada penurunan 12,32 persen dibanding periode serupa tahun lalu
Analisis Realisasi Perpajakan
hingga September 2017
Penerimaan PPN dan
PPnBM hingga kuartal
ketiga
Rp
307,3
triliun
64 persen dari target
APBN-P 2017
Angka tersebut naik 13,7 persen ketimbang
periode yang sama tahun lalu
Kenaikan penerimaan dari pajak itu berasal dari PPh nonmigas. Sedangkan untuk PPh Migas
cenderung sulit meningkat karena melemahnya harga komuditas di pertengahan tahun 2017
Alasan Penerimaan Negara Tidak Tercapai
hingga Ada Penyesuaian APBN P
• Target pajak terlalu tinggi
• Kondisi ekonomi, baik nasional maupun global juga belum mendukung yang
kemudian berimbas pada perekonomian domestik.
• Tidak ada tambahan pajak dari program pengampunan pajak (tax amnesty) di
tahun ini, seperti yang terjadi di Juli-Desember 2016 dan PPh final revaluasi
yang berlimpah seperti pada September lalu
Alasan APBN 2017 Perlu Perubahan (APBN P 2017)
• Menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur dan persiapan lainnya untuk
penyelenggaraan Asian Games.
• Program sertifikasi tanah.
• Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden
(Pilpres).
Apabila target perpajakan tidak tercapai, pemerintah dapat
memilih 3 opsi:
• menambah utang baru untuk menutup defisit anggaran tanpa mengurangi
belanja,
• melakukan penghematan belanja di pos-pos belanja yang memungkinkan
(pertumbuhan ekonomi bisa menurun dari 5,18% menjadi 5, 01%),
• melakukan kombinasi keduanya.
Solusi
• Kinerja pegawai perpajakan harus lebih ditingkatkan agar lebih produktif
juga mengedepankan intergritas dan profesionalisme, sehingga tidak ada lagi
pegawai pajak yang melakukan tindak pidana korupsi.
• Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak perlu ditingkatkan demi
tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
• Pemaksimalan reformasi perpajakan, khususnya dalam meningkatkan
intensitas pungutan dari subjek dan obyek pajak yang sudah ada
(intensifikasi) dan perluasan subjek dan objek pajak (ekstensifikasi)
Simpulan
• Target penerimaan negara dari pajak dipangkas dalam APBN P 2017 karena
di semester lalu penerimaan negara dari perpajakan tidak mencapai target.
Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyembunyikan harta
kekayaanya, jadi laporanya kurang sesuai.
Sumber
• https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017
• https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171009114500-78-
247109/tinggal-3-bulan-kantong-pajak-2017-baru-terisi-60-persen/
• https://bisnis.tempo.co/read/1023167/kenapa-penerimaan-pajak-hingga-
september-2017-tumbuh-negatif
• http://ekonomi.kompas.com/read/2016/06/22/124148026/mengetahui.sh
ortfall.pajak.dan.bahayanya.untuk.indonesia

More Related Content

What's hot

2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang
2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang
2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarangSumardi Wiryosumarto
 
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)Sarif Sidik
 
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelangSumardi Wiryosumarto
 
Elya Syahfitri Rambe
Elya Syahfitri RambeElya Syahfitri Rambe
Elya Syahfitri Rambeelyarambe06
 
Tantangan dalam pemungutan pajak
Tantangan dalam pemungutan pajakTantangan dalam pemungutan pajak
Tantangan dalam pemungutan pajakAriguna Manurung
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
Siaran pers strategis penerimaan pajak 2013
Siaran pers strategis penerimaan pajak 2013 Siaran pers strategis penerimaan pajak 2013
Siaran pers strategis penerimaan pajak 2013 arybrodie
 
Soal soal pajak kelas 8
Soal soal pajak kelas 8Soal soal pajak kelas 8
Soal soal pajak kelas 8Tesalonika S
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraTri Rahayu Agustina
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Petunjuk thr 2020 ppnpn sas
Petunjuk thr 2020 ppnpn   sasPetunjuk thr 2020 ppnpn   sas
Petunjuk thr 2020 ppnpn sasFida Fida
 
191~pmk.010~2015 per
191~pmk.010~2015 per191~pmk.010~2015 per
191~pmk.010~2015 perMaspie Kaskus
 
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013Ainia Mila
 

What's hot (19)

00 petunjuk 1770 2009
00 petunjuk 1770 200900 petunjuk 1770 2009
00 petunjuk 1770 2009
 
2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang
2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang
2015 juli 03_sumardi_kua ppas_dprd kab semarang
 
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)
 
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
 
Elya Syahfitri Rambe
Elya Syahfitri RambeElya Syahfitri Rambe
Elya Syahfitri Rambe
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
Laporan keuangan 2018
Laporan keuangan 2018Laporan keuangan 2018
Laporan keuangan 2018
 
Tantangan dalam pemungutan pajak
Tantangan dalam pemungutan pajakTantangan dalam pemungutan pajak
Tantangan dalam pemungutan pajak
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
Siaran pers strategis penerimaan pajak 2013
Siaran pers strategis penerimaan pajak 2013 Siaran pers strategis penerimaan pajak 2013
Siaran pers strategis penerimaan pajak 2013
 
Soal soal pajak kelas 8
Soal soal pajak kelas 8Soal soal pajak kelas 8
Soal soal pajak kelas 8
 
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Petunjuk thr 2020 ppnpn sas
Petunjuk thr 2020 ppnpn   sasPetunjuk thr 2020 ppnpn   sas
Petunjuk thr 2020 ppnpn sas
 
APBN Dan APBD
APBN Dan APBD APBN Dan APBD
APBN Dan APBD
 
sumber-sumber APBD
sumber-sumber APBDsumber-sumber APBD
sumber-sumber APBD
 
191~pmk.010~2015 per
191~pmk.010~2015 per191~pmk.010~2015 per
191~pmk.010~2015 per
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
 

Similar to Analisis Realisasi Penerimaan Negara (Sektor Perpajakan) September 2017

Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Budi Prasetyo
 
Jenis- Jenis Pendapatan pusat ppt
Jenis- Jenis Pendapatan pusat pptJenis- Jenis Pendapatan pusat ppt
Jenis- Jenis Pendapatan pusat pptNabila Hanun
 
LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019
LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019
LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019benfrizs malau
 
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptxPPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptxlindahelmi
 
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017hersu12345
 
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2rafasya
 
Perencanaan Pajak - Fakhran Rahmat Al Hadi - Dini Ramadhanti.pptx
Perencanaan Pajak - Fakhran Rahmat Al Hadi - Dini Ramadhanti.pptxPerencanaan Pajak - Fakhran Rahmat Al Hadi - Dini Ramadhanti.pptx
Perencanaan Pajak - Fakhran Rahmat Al Hadi - Dini Ramadhanti.pptxFakhranRahmatAlHadi
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjCahyo Wiryanto
 

Similar to Analisis Realisasi Penerimaan Negara (Sektor Perpajakan) September 2017 (20)

Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017
 
WEEKLY UPDATE II/2018
WEEKLY UPDATE II/2018WEEKLY UPDATE II/2018
WEEKLY UPDATE II/2018
 
Jenis- Jenis Pendapatan pusat ppt
Jenis- Jenis Pendapatan pusat pptJenis- Jenis Pendapatan pusat ppt
Jenis- Jenis Pendapatan pusat ppt
 
LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019
LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019
LAKIP BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019
 
Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018
 
Final informasi apbn 2018
Final informasi apbn 2018 Final informasi apbn 2018
Final informasi apbn 2018
 
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptxPPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
 
Tugas kebijakan fiskal
Tugas kebijakan fiskalTugas kebijakan fiskal
Tugas kebijakan fiskal
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
Liftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
Liftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP MigasLiftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
Liftng, Cost Recovery dan Kinerja PNBP Migas
 
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017
 
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2
 
Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2
 
Perencanaan Pajak - Fakhran Rahmat Al Hadi - Dini Ramadhanti.pptx
Perencanaan Pajak - Fakhran Rahmat Al Hadi - Dini Ramadhanti.pptxPerencanaan Pajak - Fakhran Rahmat Al Hadi - Dini Ramadhanti.pptx
Perencanaan Pajak - Fakhran Rahmat Al Hadi - Dini Ramadhanti.pptx
 
Informasi apbn 2017
Informasi apbn 2017Informasi apbn 2017
Informasi apbn 2017
 
Informasi APBN 2017
Informasi APBN 2017Informasi APBN 2017
Informasi APBN 2017
 
Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
 
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesiaTax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
 

More from Nadia Eva

Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Nadia Eva
 
Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak
Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran PajakPembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak
Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran PajakNadia Eva
 
Wawasan Nasional dan Geopolitik
Wawasan Nasional dan GeopolitikWawasan Nasional dan Geopolitik
Wawasan Nasional dan GeopolitikNadia Eva
 
Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak PenghasilanObjek Pajak Penghasilan
Objek Pajak PenghasilanNadia Eva
 
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanPajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanNadia Eva
 
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPh
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPhPengurang Penghasilan Bruto dalam PPh
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPhNadia Eva
 
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanKesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanNadia Eva
 
Alasan Bahasa Melayu Diangkat Menjadi Bahasa Indonesia
Alasan Bahasa Melayu Diangkat Menjadi Bahasa IndonesiaAlasan Bahasa Melayu Diangkat Menjadi Bahasa Indonesia
Alasan Bahasa Melayu Diangkat Menjadi Bahasa IndonesiaNadia Eva
 
Jaringan Komputer
Jaringan KomputerJaringan Komputer
Jaringan KomputerNadia Eva
 
Kerajaan Aceh
Kerajaan AcehKerajaan Aceh
Kerajaan AcehNadia Eva
 
[Prakarya dan kewirausahaan] Gerak
[Prakarya dan kewirausahaan] Gerak[Prakarya dan kewirausahaan] Gerak
[Prakarya dan kewirausahaan] GerakNadia Eva
 
Prakarya dan Kewirausahaan
Prakarya dan KewirausahaanPrakarya dan Kewirausahaan
Prakarya dan KewirausahaanNadia Eva
 
Energi | Prakarya dan Kewirausahaan
Energi | Prakarya dan KewirausahaanEnergi | Prakarya dan Kewirausahaan
Energi | Prakarya dan KewirausahaanNadia Eva
 
Kerajaan Kutai dan Tarumanegara
Kerajaan Kutai dan TarumanegaraKerajaan Kutai dan Tarumanegara
Kerajaan Kutai dan TarumanegaraNadia Eva
 

More from Nadia Eva (14)

Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
 
Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak
Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran PajakPembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak
Pembayaran Pajak dengan Surat Setoran Pajak
 
Wawasan Nasional dan Geopolitik
Wawasan Nasional dan GeopolitikWawasan Nasional dan Geopolitik
Wawasan Nasional dan Geopolitik
 
Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak PenghasilanObjek Pajak Penghasilan
Objek Pajak Penghasilan
 
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanPajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
 
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPh
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPhPengurang Penghasilan Bruto dalam PPh
Pengurang Penghasilan Bruto dalam PPh
 
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban PerpajakanKesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
 
Alasan Bahasa Melayu Diangkat Menjadi Bahasa Indonesia
Alasan Bahasa Melayu Diangkat Menjadi Bahasa IndonesiaAlasan Bahasa Melayu Diangkat Menjadi Bahasa Indonesia
Alasan Bahasa Melayu Diangkat Menjadi Bahasa Indonesia
 
Jaringan Komputer
Jaringan KomputerJaringan Komputer
Jaringan Komputer
 
Kerajaan Aceh
Kerajaan AcehKerajaan Aceh
Kerajaan Aceh
 
[Prakarya dan kewirausahaan] Gerak
[Prakarya dan kewirausahaan] Gerak[Prakarya dan kewirausahaan] Gerak
[Prakarya dan kewirausahaan] Gerak
 
Prakarya dan Kewirausahaan
Prakarya dan KewirausahaanPrakarya dan Kewirausahaan
Prakarya dan Kewirausahaan
 
Energi | Prakarya dan Kewirausahaan
Energi | Prakarya dan KewirausahaanEnergi | Prakarya dan Kewirausahaan
Energi | Prakarya dan Kewirausahaan
 
Kerajaan Kutai dan Tarumanegara
Kerajaan Kutai dan TarumanegaraKerajaan Kutai dan Tarumanegara
Kerajaan Kutai dan Tarumanegara
 

Recently uploaded

PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasarrenihartanti
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfsdn3jatiblora
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajarHafidRanggasi
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 

Recently uploaded (20)

PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 

Analisis Realisasi Penerimaan Negara (Sektor Perpajakan) September 2017

  • 2.
  • 3. Pendapatan Negara dipangkas pada APBN P 2017 Dalam pembahasan APBN-P 2017, pemerintah memperkirakan terjadi shorfall penerimaan perpajakan Alhasil target perpajakan pun direvisi turun, dari Rp 1.498,9 triliun menjadi Rp 1.450,93 triliun.
  • 4. Analisis Realisasi Perpajakan hingga September 2017 Total penerimaan pajak sejak awal tahun hingga 30 September 2017 lalu termasuk PPh migas Rp 770,7 triliun 60 persen dari target APBN-P 2017 Pertumbuhannya menurun 2,79 persen bila dibandingkan periode serupa tahun lalu
  • 5. Analisis Realisasi Perpajakan hingga September 2017 Penerimaan Pajak Di Luar Pph Migas Rp 732,1 triliun 59 persen dari target APBN-P 2017 Angka tsb turun 4,7 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu PPh Non Migas Rp 418 triliun 56,3 persen dari target APBN-P 2017 ada penurunan 12,32 persen dibanding periode serupa tahun lalu
  • 6. Analisis Realisasi Perpajakan hingga September 2017 Penerimaan PPN dan PPnBM hingga kuartal ketiga Rp 307,3 triliun 64 persen dari target APBN-P 2017 Angka tersebut naik 13,7 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu Kenaikan penerimaan dari pajak itu berasal dari PPh nonmigas. Sedangkan untuk PPh Migas cenderung sulit meningkat karena melemahnya harga komuditas di pertengahan tahun 2017
  • 7. Alasan Penerimaan Negara Tidak Tercapai hingga Ada Penyesuaian APBN P • Target pajak terlalu tinggi • Kondisi ekonomi, baik nasional maupun global juga belum mendukung yang kemudian berimbas pada perekonomian domestik. • Tidak ada tambahan pajak dari program pengampunan pajak (tax amnesty) di tahun ini, seperti yang terjadi di Juli-Desember 2016 dan PPh final revaluasi yang berlimpah seperti pada September lalu
  • 8. Alasan APBN 2017 Perlu Perubahan (APBN P 2017) • Menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur dan persiapan lainnya untuk penyelenggaraan Asian Games. • Program sertifikasi tanah. • Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres).
  • 9. Apabila target perpajakan tidak tercapai, pemerintah dapat memilih 3 opsi: • menambah utang baru untuk menutup defisit anggaran tanpa mengurangi belanja, • melakukan penghematan belanja di pos-pos belanja yang memungkinkan (pertumbuhan ekonomi bisa menurun dari 5,18% menjadi 5, 01%), • melakukan kombinasi keduanya.
  • 10. Solusi • Kinerja pegawai perpajakan harus lebih ditingkatkan agar lebih produktif juga mengedepankan intergritas dan profesionalisme, sehingga tidak ada lagi pegawai pajak yang melakukan tindak pidana korupsi. • Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak perlu ditingkatkan demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. • Pemaksimalan reformasi perpajakan, khususnya dalam meningkatkan intensitas pungutan dari subjek dan obyek pajak yang sudah ada (intensifikasi) dan perluasan subjek dan objek pajak (ekstensifikasi)
  • 11. Simpulan • Target penerimaan negara dari pajak dipangkas dalam APBN P 2017 karena di semester lalu penerimaan negara dari perpajakan tidak mencapai target. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyembunyikan harta kekayaanya, jadi laporanya kurang sesuai.
  • 12. Sumber • https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017 • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171009114500-78- 247109/tinggal-3-bulan-kantong-pajak-2017-baru-terisi-60-persen/ • https://bisnis.tempo.co/read/1023167/kenapa-penerimaan-pajak-hingga- september-2017-tumbuh-negatif • http://ekonomi.kompas.com/read/2016/06/22/124148026/mengetahui.sh ortfall.pajak.dan.bahayanya.untuk.indonesia