Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional dan liberalisasi perdagangan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan persaingan dan efisiensi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui spesialisasi dan peningkatan produktivitas. Dokumen juga membahas mengenai tujuan dan jenis kebijakan perdagangan internasional seperti kebijakan ekspor, impor,

1. KEBIJAKAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL (1)

2. • Perdagangan bebas cenderung meningkatkan persaingan, sehingga
menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya.
• Perdagangan bebas cenderung meningkatkan efisiensi, perbaikan
mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi, sehingga memacu
produktivitas factor produksi.
• Perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan serta memumpuk tingkat laba, tabungan, investasi dan
investasi.
Manfaat Liberalisasi Perdagangan Internasional (1)

3. • Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal
asing, tenaga ahli, laba, tabungan, dan investasi.
• Perdagangan bebas memungkinkan konsumen
menghadapi ruang lingkup pilihan yang lebih luas atas
barang-barang yang tersedia.
Manfaat Liberalisasi Perdagangan Internasional (2)

4. • Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah
tindakan ekonomi pemerintah yang secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah
serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran
internasional.
• Sedangkan dalam arti sempit adalah kebijakan ekonomi
pemerintah yang secara langsung mempengaruhi
perdagangan dan pembayaran internasional.
Pengertian dan Jenis Kebijakan Ekonomi
Internasional

5. • Autarky (closed economy), untuk menghindarkan
dari pengaruh-pengaruh negara lain baik ekonomi,
politik dan militer.
• Kesejahteraan, dengan adanya perdagangan
internasional suatu negara akan memperoleh
keuntungan dari adanya spesialisasi.
Tujuan Kebijakan Ekonomi
Internasional (1)

6. • Proteksi, untuk melindungi industri dalam negeri dari
persaingan barang impor.
• Keseimbangan neraca pembayaran, yaitu stabilisasi
ekonomi dalam negeri agar tidak terjadi masalah pada
neraca pembayaran internasionalnya.
• Pembangunan ekonomi.
Tujuan Kebijakan Ekonomi
Internasional (2)

7. • Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor
diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang
dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun
tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur,
komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha
untuk peningkatan devisa ekspor suatu Negara
KEBIJAKAN EKSPOR

8. • Kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan,
keringanan, pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak.
• Fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong
peningkatan ekspor barang-barang tertentu.
• Penetapan prosedur/ tata laksana ekspor yang relatif
mudah.
Kebijakan Ekspor di dalam Negeri (1)

9. • Pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor.
• Pembentukan asosiasi eksportir.
• Pembentukan kelembagaan seperti Kawasan Berikat Nusantara
(bounded warehouse), bounded island Batam, export processing
zone,dll.
• Larangan/ pembatasan ekspor, misalnya larangan ekspor Crude
Palm Oil (CPO) oleh Menperindag.
Kebijakan Ekspor di dalam Negeri (2)

10. • Pembentukan International Trade Promotion Centre (ITPC) di
berbagai negara, seperti di Jepang, Eropa, AS,dll.
• Pemanfaatan General System of Preferency (GSP), yaitu
fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara
industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara
yang sedang berkembang.
Kebijakan Ekspor di Luar Negeri (2)

11. • Kebijakan perdagangan internasional di bidang
impor diartikan sebagai berbagai tindakan dan
peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik
secara langsung maupun tidak langsung, yang akan
mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran
usaha untuk melindungi/mendorong pertumbuhan
industri dalam negeri dan penghematan devisa.
KEBIJAKAN IMPOR

12. • Bentuk hambatan perdagangan yang penting
adalah Tarif.
• Tarif adalah pajak atau cukai yang dikenakan untuk
suatu komoditi yang diperdagangan lintas-batas
teritorial.
Pengertian dan Jenis Tarif

13. • Tarif Proteksi, yaitu pengenaan tarif bea masuk
yang tinggi untuk mencegah/membatasi impor
barang tertentu.
• Tarif Revenue, yaitu pengenaan tarif bea masuk
yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan
negara
Kebijakan tarif bea masuk dapat diklasifikasikan
sebagai berikut :

14. • Fungsi mengatur (regulerend), yaitu untuk
mengatur perlindungan kepentingan
ekonomi/industry dalam negari.
• Fungsi budgeter, yaitu sebagai salah satu
sumber penerimaan negara.
Fungsi Tarif Bea Masuk (1):

15. • Fungsi demokrasi, yaitu penetapan besarnya tarif
bea masuk melalui persetujuan DPR.
• Fungsi pemerataan, yaitu untuk pemerataan
distribusi pendapatan nasional, misalnya dengan
pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk
barang mewah.
Fungsi Tarif Bea Masuk (2):

16. • Pembebasan bea masuk/ tarif rendah adalah
antara 0% - 5% dikenakan untuk bahan
kebutuhan pokok dan vital, seperti beras,
mesin-mesin vital, alat-alat militer/
pertahanan/ keamanan, dll.
Kebijakan Tariff Barrier dalam Bentuk Bea
Masuk (1)

17. • Tarif sedang antara > 5% - 20%, dikenakan
untuk barang setengah jadi dan barang-
barang lain yang belum cukup diproduksi di
dalam negeri.
Kebijakan Tariff Barrier dalam Bentuk Bea
Masuk (2)

18. •Tarif tinggi di atas 20%, dikenakan untuk
barang-barang mewah dan barang-
barang lain yang cukup diproduksi di
dalam negeri dan bukan barang
kebutuhan pokok.
Kebijakan Tariff Barrier dalam Bentuk Bea
Masuk (3)

19. • Tarif ad valorem (ad valorem duties), yaitu pajak
yang dikenakan berdasarkan angka persentase
tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor.
• Tarif spesifik (specific duties), dikenakan sebagai
beban tetap unit barang yang diimpor.
• Tarif campuran (compound tariff/ specific ad
valorem), adalah gabungan dari keduanya.
Mekanisme Perhitungan Pengenaan Tarif

20. • Dapat mengikuti perkembangan tingkat harga/
inflasi.
• Terdapat diferensiasi harga produk sesuai
kualitasnya.
Keuntungan Tarif ad valorem (ad valorem
duties)

21. • Memberikan beban yang cukup berat bagi administrasi
pemerintahan, khususnya bea cukai karena memerlukan
data dan perincian harga barang yang lengkap.
• Sering menimbulkan perselisihan dalam penetapan harga
untuk perhitungan bea masuk antara importir dan bea
cukai, sehingga dapat menimbulkan stagnasi/kemacetan
arus barang di pelabuhan.
Kelemahan Tarif ad valorem (ad valorem
duties)

22. • Mudah dilaksanakan karena tidak
memerlukan perincian harga barang sesuai
kualitasnya.
• Dapat digunakan sebagai alat control
proteksi industry dalam negeri.
Keuntungan Tarif spesifik (specific duties)

23. • Pengenaan tarif dirasakan kurang/tidak adil
karena tidak membedakan harga/kualitas
barang.
• Hanya dapat digunakan sebagai alat control
proteksi yang bersifat statis.
Kerugian Tarif spesifik (specific duties)

24. • Infant industry argument adalah suatu
kebijaksanaan untuk melindungi industri-industri
dalam negeri yang baru lahir/tumbuh dengan
“proteksi edukatif”, sehingga dapat bersaing tidak
di pasar dalam negeri maupun luar negeri.
Infant Industry Argument

25. • Agar tujuan infant industry argument tersebut
dapat dicapai maka perlu dijalankan suatu
kebijakan “proteksi edukatif”, yaitu kebijakan untuk
melindungi infant industry secara mendidik
Proteksi Edukatif

26. Transparan :
Proteksi harus bersifat “transparan”, yaitu dengan sistem
tariff barrier atau bea masuk.
Selektif :
Proteksi harus selektif, maksudnya hanya diberikan
kepada industri yang betul-betul dapat memberikan nilai
tambah atau value added manufacturing yang relatif
tinggi
Ciri-Ciri atau Karakteristik Proteksi Edukatif (1)

27. Limitatif :
Proteksi hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu/terbatas.
Kuantitatif :
Tingkat atau besarnya proteksi harus dapat dientukan/dihitung
Dengan kata lain proteksi tidak boleh ditetapkan berdasarkan
pesan sponsor atau kepentingan pihak-pihak tertentu saja.
Ciri-Ciri atau Karakteristik Proteksi Edukatif (2)

28. Declining :
Proteksi yang diberikan harus semakin menurun
sesuai dengan peningkatan daya saing industri yang
bersangkutan.
Ciri-Ciri atau Karakteristik Proteksi Edukatif (3)