3. • Kebijakan dalam perdagangan internasional dibuat oleh
pemerintah dengan tujuan untuk melindungi produksi
dalam negeri terhadap persaingan barang impor di pasar
dalam negeri.
• Tujuan lain dari kebijakan dalam perdagangan
internasional sebagai berikut:
a. Melindungi industri atau sektor-sektor lain di
dalam negeri;
b. Mengurangi defisit saldo neraca perdagangan;
c. Meningkatkan kesempatan kerja;
d. Mencegah politik dumping.
5. KEBIJAKAN IMPOR
• Kegiatan impor di satu pihak sangat dibutuhkan
oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya,
tetapi di lain pihak dapat merugikan perkembangan
industri dalam negeri.
• Agar tidak merugikan produk dalam negeri
diperlukan adanya kebijakan impor untuk
melindungi produk dalam negeri (proteksi) dengan
cara : tarif impor, larangan impor, kuota impor.
6. A. Tarif Impor
• Tarif impor yaitu kebijakan dengan cara
mengenakan tarif/bea impor yang tinggi terhadap
barang yang datang dari luar negeri sehingga harga
barang impor menjadi lebih mahal.
• Hal itu akan membuat barang sejenis yang
diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing
sehingga di beli konsumen.
back
7. B. Larangan Impor
• Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang
melarang masuknya barang-barang tertentu ke dalam
negeri.
• Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari
barang-barang yang dapat merugikan masyarakat.
• Larangan impor bisa jadi dilakukan untuk membalas
tindakan negaralain yang telah terlebih dahulu
melarang impor barang suatu negara.
• Selain itu, larangan impor dapat juga dilakukan untuk
menghemat devisa.
back
8. C. Kuota Impor
• Kuota impor adalah kebijakan yang menentukan
jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat
diimpor pada suatu periode tertentu.
• Kebijakan ini dapat memberikan proteksi kepada
produsen dan produk dalam negeri.
back
9. KEBIJAKAN EKSPOR
• Ekspor suatu negara harus lebih besar
daripada impor agar tidak terjadi defisit dalam
neraca pembayaran.
• Oleh sebab itu pemerintah selalu berusaha
mendorong ekspor melalui kebijakan ekspor
dengan cara : subsidi ekspor, dumping,
larangan ekspor, diskriminan harga, premi.
10. A. Subsidi Ekspor
• Subsidi ekspor adalah kebijakan pemerintah dengan
cara memberikan bantuan kepada eksportir.
• Hal tersebut bertujuan agar produsen dalam negeri
bisa menjual barangnya lebih murah sehingga lebih bisa
bersaing dengan barang-barang dari negara lain di
pasar dunia.
• Pemeintah dapat memberikan subsidi dalam berbagai
bentuk, seperti bantuan kredit yang mudah dan
berbunga rendah, keringanan pajak, kemudahan dalam
mengutus ekspor, dan kemudahan dalam memperoleh
kredit dengan bunga yang rendah.
back
11. B. Dumping
• Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh
pemerintah dengan menetapkan harga barang
yang diekspor ke luar negeri lebih murah
daripada harga di dalam negeri.
• Cara dumping dapat dilakukan jika pasar dalam
negeri dapat dikendalikan atau dikontrol oleh
pemerintah.
• Pelaksanaan dumping dalam perdagangan
internasional dianggap sebagai tindakan yang
tidak terpuji karena dapat merugikan negara lain.
back
12. C. Larangan Ekspor
• Larangan ekspor yaitu kebijakan larangan untuk
mengekspor jenis barang-barang tertentu berdasarkan
pertimbangan ekonomi, politik, dan sosial budaya.
• Larangan ekspor bertujuan agar industri di dalam
negeri dapat tumbuh, membuka kesempatan kerja
baru, dan memberantas penyelundupan.
• Contohnya yaitu larangan ekspor minyak sawit mentah
(Crude Palm Oil = CPO) oleh pemerintah, karena CPO
merupakan bahan mentah untuk industri minyak
goreng yang sangat dibutuhkan di dalam negeri.
back
13. D. Diskriminasi Harga
• Diskriminasi harga adalah suatu kebijakan
penetapan harga yang berbeda untuk barang
yang sama jika dijual di negara yang berbeda.
• Hal tersebut dilakukan atas dasar perjanjian
atau dalam rangka perang tarif.
back
14. E. Premi
• Premi adalah penambahan dana (dalam
bentuk uang) kepada produsen yang berhasil
mencapai target produksi (prestasi) yang
ditentukan oleh pemerintah.
• Premi bertujuan agar harga barang lebih
murah dan lebih terjangkau oleh masyarakat,
hasil produksi meningkat, dan menjaga
kelangsungan hidup perusahaan.
back