Indra Muhammad 11150135 6L - MKP

1. RESUME
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional
Dosen Pengampu, Ade Fauji, S.E MM
Di susun Oleh
INDRA MUHAMMAD
11150859
6L - MKP
UNIVERSITAS BINA BANGSA

2. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR iii
BAB 1 KEBIJAKAN NON TARIF 1
1.1 Pengertian Kebijakan Non Tarif 1
1.2 Macam – Macam Hambatan Non Tarif 1
BAB 2 VALUTA ASING 7
BAB 3 TEORI TENTANG PERUSAHAAN
MULTINASIONAL ( MNC ) 11
3.1 Sifat MNC 11
3.2 Tujuan dan Motiv MNC 11
3.3 Faktor yang mempengaruhi keputusan MNC 12
3.4 Faktor Non Ekonomi 12
BAB 4 TEORI TENTANG PERUSAHAAN
MULTINASIONAL ( MNC ) 15
4.1 Kekuatan Bersaing 15
4.2 Efek Global 16
BAB 5 NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL 18
5.1 Masalah – masalah transaksi Ekonomi Internasional 18
5.2 Pos-Pos dalam Pembayaran Internasional 19
i

3. BAB 6 NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL 23
6.1 Mekanisme Pembayaran 23
6.2 Keseimbangan Neraca Pembayaran 27
Daftar Pustaka 30

4. ii
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyusun makalah Ekonomi
Internasional ini dengan tepat pada waktunya.
Makalah ini dibuat dengan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu
menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan makalah ini. Oleh karena itu,
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan makalah ini.
Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini.
Oleh karena itu saya mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat
membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan untuk
penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.
iii

5. BAB I
KEBIJAKAN NON TARIF
Kebijakan non tarif
1.1 Pengertian
Hambatannon-tarif (non tarif barrier ) adalah berbagai kebijakan
perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga
mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional (Dr.HamdyHady).
1.2 Macam-macam hambatan non tarif
A.M.Rugman dan R.M. Hodgetts mengelompok kan hambatan non-tarif (non
– tarif barrier ) sebagai berikut :
1. Pembatasan spesifik (specific limitation):
a. Larangan impor secara mutlak
b. Pembatasan impor (quotasystem)
Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas
pemasukan barang ( kuota impor ) dan pengeluaran barang ( kuota ekspor )
dari / kesuatunegara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen.
c.Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu
d.Peraturan kesehatan /karantina
e.Peraturan pertahanan dan keamanan negara
f.Perizinan impor(importlicence)
g.Embargo
h.Hambatan pemasaran/marketing
1

6. 2. Peraturan beacukai (customsadministrationrules)
a. Tata laksana impor tertentu (procedure)
b. Penetapan harga pabean
c. Penetapan forexrate (kursvalas) dan pengawasan devisa (forexcontrol)
d. Packaging/labelling regulations
e. Documentation needed
f. Quality and testing standard
g. Pungutan administrasi (fees)
3. Partisipasi pemerintah (governmentparticipation)
a. Kebijakan pengadaan pemerintah
b. Subsidi dan insentif ekspor
Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau
bantu Anke pada indusrti dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak,
pengembalianpajak ,fasilitaskredit,subsidi harga,dll.
c. Counter valing duties
d. Domestic assistance programs
4. Importcharges
a. Importdeposits
b. Supplementary duties
c. Variablelevies
2

7. C. Cara-cara suatu negara dalam menerapkan hambatan nontarif
(non-tarifbarrier)
Beberapa cara yang dilakukan oleh suatu negara dalam Menerap kan
hambatan non tarif adalah sebagai berikut:
1. Standarisasi Kualitas Produk atau Jasa
2. Pembatasan Kuota Impor
3. Prosedur atau Peraturan Khusus
4. Struktur Pasar
5. Kondisi Politik,Ekonomi,dan Sosial Budaya
Standarisasi Kualitas Produk atau Jasa
Cara ini dilakukan dengan membuat standar kualitas khusus produk atau jasa
yang akan masuk ke suatu negara tertentu harus memenuhi standar kualitas
negara tersebut. Pembatasan ini sama sekali tidak terkait dengan aspek-aspek
finansial.
Pembatasan Kuota Impor :
Dilakukan dengan membatasi kuantitas barang yang boleh masuk ke
negara. Pembatasan jumlah Barang dilakukan dengan tujuan produk-produk
impor tidak membanjiri pasar dalam negeri. Dengan pembatasan ini
diharapkan produk – produk dalam negeri bisa bersaing di negerinya
sendiri.
3

8. Prosedur atau Peraturan Khusus :
Prosedur atau peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat
bisa jadi menjadi hambatan Terbesar yang dihadapi produk luar
negeri.Peraturan atau prosedur yang dikeluarkan pemerintah Merupakan
kunci masuk nya produk luar negeri. Dengan adanya peraturan khusus
tersebut ,gerak produk Luar negeri di dalam negeri bisa terbatas.
Struktur Pasar:
Pasar merupakan tempat terjadi nya transaksi antara penjual dan
pembeli. Pasar memiliki struktur tersendiri yang membuat dirinya khas dan
berbeda dibandingkan dengan pasar lainnya. Hal ini menjadi pembatas
yang cukup nyata terhadap produk luar yang akan masuk ke dalam negeri.
Kondisi Politik ,Ekonomi ,Dan Sosial Budaya
Suatu produk atau jasa dari luar negeri harus memperhatikan faktor – faktor
seperti politik ,ekonomi ,dan sosial budaya negara tujuan.
Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut,diharapkan usaha
Pemasaran akan lebih mudah. Namun demikian,biasanya dengan adanya
faktor-faktor tersebut justru
Menghambat gerak langkah pemasaran perusahaan.
Berbagai Hambatan Nontarif
1. Kuota impor
Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang
yang boleh diimpor dari luar Negeri untuk melindungi kepentingan
industri dan konsumen.
4

9. Perbedaan kuota impor dan tarif impor yang setara :
a. Pemberlakuan kuota imporakan memperbesar permintaan yang selanjutnya
akan diikuti kenaikan harga domestik dan produksi domestik yang lebih
besar dari pada yang diakibatkan oleh pemberlakuan tarif impor yang setara
b. Dalam pemberlakuan kuota impor,jika pemerintah melakukan pemilihan
perusahaan yang berhak memperoleh lisensi impor tanpa mempertimbangkan
efisiensi,maka akan menyebabkan timbulnya monopoli dan distorsi
c. Pada kuota impor,pemerintah akan memperoleh pendapatan secara lansung
melalui pemungutan secara lansung pada penerima lisensi impor
d. Kuota impor membatasi arus masuk impor dalam jumlah yang pasti,
sedangkan tarif impor membatasi arus masuk impor dalam jumlah yang tidak
dapat dipastikan.
2.Pembatasan Ekspor Secara Sukarela
Konsep ini mengacu pada kasus dimana negara pengimpor mendorong atau
bahkan memaksa negara lain mengurangi ekspornya secara suka rela dengan
ancaman bahwa negara pengimpor tersebutakan melakukan hambatan
perdagangan yang lebih keras lagi.
Kebijakan ini dilakukan berdasarkan kekhawatiran akan lumpuhnya sektor
tertentu dalam perekonomian domestik akibat impor yang berlebih.
Pembatasan ekspor secara sukarela ini kurang efektif, karena pada umumnya
negara pengekspor enggan membatasi arus ekspornya secara sukarela.
Pembatasan ekspor ini justru membebankan biaya yang
Lebih mahal bagi negara pengimpor karena lisensi impor yang bernilai tinggi
itu justru di berikan pada Pemerintah atau perusahaan asing.
5

10. 4.Dumping
Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh dibawah
pasaran, atau penjualan Komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih
murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya.
Dumping diklasifikasikan menjadi tiga golongan,yaitu :
a.Dumping terus menerus ataui nternational price discrimination adalah
kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopolis domestik
untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual suatu komoditi
dengan harga yang lebih tinggi dipasaran domestik, sedangkan harga yang
dipasangnya di pasar luar negeri sengaja dibuat lebih murah;
b.Dumping harga yang bersifat predator atau predatory dumping praktek
penjualan komoditi dibawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga
domestiknya. Proses dumping inipada umumnya berlansung sementara,
namun diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat mematikan produk
pesaing dalam waktu singkat
c. Dumping sporadis atau sporadic dumping adalah suatu komoditi dibawah
harga atau penjualan komoditi itu keluar negeri dengan harga yang sedikit
lebih murah dari pada produk domestik ,namun hanya terjadi saat ingin
mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurun kan harga
domestik.
5. SubsidiEkspor
Subsidi ekspor adalah pembayaran lansung atau pemberian keringanan pajak
dan bantuan subsidi pada para eksportir atau calon eksportirnasional ,dan atau
pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam
rangka memacu ekspor suatu negara.
6

11. BAB 2
VALUTA ASING
Pasar valuta asing (valas) merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi
yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara
lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama
di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Valas merupakan suatu
mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antarnegara,
memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan
internasioanal, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat
terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang, dikarenakan perbedaan nilai mata
uang tiap Negara.
Pada kegiatan perdagangan internasional, pembeli dan penjual memiliki
nominal uang dalam mata uang yang berbeda dan tidak ada kurs tunggal mata
uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana
atau pelaku pasar mana yang bertransaksi. Oleh karena itu, si pembeli
membutuhkan kepemilikan atas mata uang yang digunakan penjual agar ia
bisa melakukan transaksi jual beli.
Dengan kata lain, pembeli harus menukar sejumlah uang ke dalam mata uang
penjual, nilai tukar antara mata uang satu dengan yang lainnya tidaklah selalu
setara. Hal ini bergantung pada mekanisme pasar perdagangan internasional.
Berdasarkan survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral
dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta
asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per harinya.2 Transaksi pasar
valuta asing di Indonesia dari data yang dihimpun dari BI, sampai September
2014 total transaksi kegiatanusaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan
bank meningkat.
7

12. Rata-rata pembelian uang kertas asing (UKA) dan cek pelawat (travelers
cheque/TC) mencapai Rp 7,9 triliun per bulan. Sedangkan penjualan UKA
sebesar Rp 7,8 triliun setiap bulan. Jumlah KUPVA bukan bank di Indonesia
kini mencapai 916 kantor pusat yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air.
Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi
tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi. Sehingga
perlu adanya pengawasan kegiatan usaha penukaran valas oleh pemerintah
melalui izin kegiatan usaha penukaran valuta asing.
Izin kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) adalah izin yang
diberikan Bank Indonesia selaku Bank Sentral terhadap pedagang valuta
asing yang akan mendirikan dan melaksanakan kegiatan jual beli uang kertas
asing.
Adapun tujuan pemberian izin KUPVA bukan bank oleh Pemerintah melalui
Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah yaitu :
1. Melindungi mata uang rupiah dan
2. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat Pemerintah memberikan
pengawasan untuk melindungi uang rupiah dari adanya kurs jual dan beli
mata uang asing di masyarakat, dimana bisa terdapat permainan dalam
penetapan kurs yang dapat berdampak terhadap penurunan rupiah. Pedagang
valas ilegal ini mengupayakan untuk menawarkan jual beli valas dengan
harga lebih menarik daripada perbankan. Ini untuk lebih menarik banyak
nasabah agar mau menukarkan uangnya.
Selain melindungi mata uang rupiah, Pemerintah juga berupaya memberikan
perlindungan terhadap masyarakat, karena apabila tidak adanya pengawasan
dari pemerintah dapat terjadi transaksi mata uang palsu baik rupiah ataupun
dolar terlebih dolar dimana masyarakat tidak mengetahui keaslian mata uang
asing.
8

13. Apabila pedagang valuta asing bukan bank telah terdaftar dalam perizinan
kegiatan usaha valuta asing, maka pemerintah dapat mengawasi transaksi
mata uang asing yang terjadi melalui catatan transaksi pedagang valas
tersebut. Sesuai dengan motif izin yang dikemukakan Ten Berge yaitu
mengendalikan perilaku warga dan juga mengarahkan aktivitas.
Pertama Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan
memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas
untuk :
1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2) Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.
3) Mengatur dan mengawasi bank.
Dalam memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat serta
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia
mengeluarkan izin KUPVA bukan bank, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1
Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha
Penukaran Valuta Asing, bahwa Badan usaha bukan Bank yang akan
melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
2) Mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan
tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian
Cek Pelawat
3) Memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
4) Modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang
(money laundering).
9

14. Berdasarkan hal diatas setelah mendaftarkan izin dan persyaratan telah
diberikan, selanjutnya Bank Indonesia melakukan pemeriksaan persyaratan
dan lokasi tempat usaha, serta melakukan penyuluhan terhadap pemohon izin.
Pemberian izin usaha akan diberikan setelah semua unsur tersebut dipenuhi
dan dilarang dialihkan kepada pihak lain.
Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan Pemerintah Pusat salah
satunya dalam menerbitkan izin, dalam hal ini izin KUPVA Bukan Bank
selain melalui Bank Indonesia juga melalui Pemerintah daerah khususnya
Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku pemberi izin usaha pedagang
valuta asing melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan berpedoman
pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 58 Tahun 2011 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Bandar Lampung serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49
Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan
kepada Kepala Badan Penanaman Modal danPerizinan Kota Bandar
Lampung.
Berdasarkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.
Sebagaimana pemilik KUPVA Bukan Bank harus mendaftarkan izinnya ke
Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang meliputi :
1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3) Izin Gangguan (HO/Hinderordonnantie)
10

15. BAB 3
TEORI TENTANG PERUSAHAAN MULTINASIONAL ( MNC )
Sifat MNC dan faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan
MNC
3.1 SIFAT MNC
a. Karakter MNC sangat bervariasi, tergantung dari cara pendirian cabang di
luar negeri, pola pemilikan dan tujuan operasi di luar negeri.
b. Pendirian cabang di luar negeri dengan investasi langsung, dengan cara
mendirikan perusahaan baru, ekspansi atau membeli perusahaan di luar
negeri
c. Pengaturan pemilikan dan cabang luar negeri: lebih banyak JOINT
VENTURES
3.2 TUJUAN DAN MOTIV MNC
a. Ekspansi secara vertikal
Perusahaan induk (yang memproses lebih lanjut) mendirikan cabang di luar
negeri untuk menghasilkan input untuk diproses lebih lanjut oleh
perusahaan induk
Contoh: perusahaan minyak dengan mendirikan cabang di luar negeri di
mana terdapat sumber minyak yang kemudian dapat diproses lebih lanjut
oleh perusahaan induk.
b. Ekspansi horisontal
mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir
sama dengan perusahaan induk.
11

16. 3.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MNC
Tujuan penjualan maksimum
Manfaat:
a. Mengetahui kebutuhan dan selera konsumen
b. Pelayanan kepada konsumen
c. Masalah hambatan tarif dapat diatasi
B. Keuntungan maksimum
Pertimbangan efisiensi biaya
Contoh: upah buruh rendah, kerajinan, tidak sering terjadi pemogokan,
biaya transpor, dan pajak rendah
3.4 FAKTOR NON EKONOMI
a. Faktor Sosial dan Budaya
b. Sikap Pemerintah terhadap perusahaan Asing
c. Kestabilan politik negara penerima
Perusahaan multinasional Air Asia sebagai maskapai penerbangan di
kawasan Asia Tenggara sudah tidak asing bagi para wisatawan. Air Asia
terkenal sebagai maskapai yang menawarkan jasa penerbangan murah
menyaingi Tiger Airways yang sama-sama beroperasi di kawasan Asia,
terutama Asia Tenggara.
12

17. Mulanya maskapai tersebut di bawah kendali pemerintah Malaysia. Namun,
Tony Fernandes mengambil alih kepemilikan pada 2002. Di bawah kendali
Tony Fernandes, Air Asia menjadi salah satu maskapai penerbangan
kebanggaan negara-negara di Asia Tenggara. Hal itu ditunjukkan dengan
kebanggaan warga negara di negara-negara tersebut karena mendapat fasilitas
lebih mudah dan murah dalam menjelajahi potensi di negara lain di Asia
Tenggara. Air Asia membantu mereka terkoneksi. Dengan kata lain, Air Asia
mempengaruhi mobilitas masyarakat yang semula kurang tertarik untuk
melakukan wisata ke luar negeri di kawasan Asia Tenggara. Namun, ekspansi
bisnis Air Asia di kawasan Asia Tenggara adalah hal paling utama yang
menjadi perhatian dunia ekonomi-politik internasional. Dalam waktu sepuluh
tahun, Air Asia memiliki pengaruh kuat di regional Asia Tenggara.
Di balik layar, usaha mengembangkan Air Asia tidak semudah dan seramah
yang Air Asia beri kepada para penumpang. Tony Fernandes yang bukan
keturunan Melayu asli bukan tanpa halangan saat berupaya mengambil alih
Air Asia. Penuh intrik dan strategi yang dilakukan dalam negosiasi
kepentingan tertentu. Hal tersebut yang menjadikan perjuangan Air Asia
mempertahankan eksistensi bisnis menjadi menarik untuk didalami. Bisnis
Air Asia tidak sekedar dinamika ekonomi rupanya. Ada dinamika politik
yang mengiringi perkembangan bisnis Air Asia, mulai dari politik dalam
negeri hingga politik luar negeri.
Dinamika politik yang harus dihadapi Air Asia didasari pada banyaknya
kelompok kepentingan yang dihadapi perusahaan dalam ekspansi bisnis ke
berbagai wilayah di Asia Tenggara. Jika Air Asia melalui Tony Fernandes
sebagai pemilik tidak mengambil risiko tertentu, nama Air Asia akan sekedar
melengkapi keberadaan maskapi-maskapai penerbangan lain yang sudah
lebih dulu berkiprah di pelayanan transportasi udara.
13

18. Asia Tenggara merupakan tujuan utama pengembangan bisnis Air Asia
mengingat kantor pusat berada di Malaysia. Dengan jumlah penduduk yang
padat, Asia Tenggara menjadi sumber pendapat terbesar perusahaan Air Asia.
Pilihan kebijakan Air Asia untuk berinvestasi di negara-negara di Asia
Tenggara menjadi penting agar pasar semakin mudah dikendalikan. Namun,
hal tersebut bukan tanpa rintangan. Terkait investasi asing, perusahaan
multinasional seperti Air Asia harus berhadapan dengan aturan-aturan
birokrasi pemerintah negara tujuan investasi. Hal ini kemudian menjadi
sorotan yang perlu didalami karena menjadi dasar keberhasilan investasi dan
pengembangan bisnis Air Asia di Asia Tenggara.
Jika berbicara aspek ekonomi atau bisnis saja, Air Asia menjadi kurang
menarik dalam studi ekonomi-politik.
Menurut Robert Reich, identifikasi perusahaan multinasional berdasarkan
negara asal tidak bisa disamakan dengan kepentingannya berinvestasi dengan
latar belakang kepentingan negara asalnya. Perusahaan Jepang yang masuk
ke Amerika Serikat belum tentu memiliki konsesi politik juga seperti era
perang terdahulu.
Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut bisa jadi malah membantu
peningkatan kesejahteraan warga Amerika Serikat. Pada kasus perusahaan
jepang masuk Amerika Serikat, peralatan dan sumber daya manusia lokal
masih diberikan sharing kontribusi oleh perusahaan tersebut. Hal yang
berbeda dilakukan oleh perusahaan Amerika Serikat yang membawa seluruh
keunggulan ke negara tujuan investasi tanpa memberikan sharing. Oleh
karena itu, argumen perusahaan sebagai aktor imperialisme baru kurang
relevan untuk saat ini.
14

19. BAB 4
TEORI TENTANG PERUSAHAAN MULTINASIONAL ( MNC )
Kekuatan Bersaing Efek Global
4.1 Kekuatan Bersaing
a. MNC dipandang sebagai perusahaan superior
b. Dipandang memiliki kekuatan monopoli yang diperoleh karena
penggunaan teknologi melalui R & D
c. MNC disebut sebagai perusahaan informasi
d. MNC dapat menikmati adanya skala ekonomis
e. MNC memperoleh manfaat dari besarnya/ luasnya jaringan keuangan
internasional
f. MNC sering punya monopoli pemasaran
g. MNC sering menghindar dari kebijakan tarif atau quota
Perusahaan multinasional (MNC) telah menjadi aktor yang penting dalam
perkembangan perdagangan global. Pada awal perkembangannya,
perusahaan multinasional didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang
berasal dari negara Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa dan Jepang.
Dimana negara-negara tersebut merupakan negara maju sehingga MNCs
tersebut memilih untuk melakukan ekspansi keluar dari home country untuk
menghindari pajak yang tinggi, buruh yang mahal, keterbatasan bahan baku
dan persaingan di home country sehingga mereka lebih memilih menanamkan
investasi keluar negaranya dimana negara yang menjadi tujuannya adalah
negara-negara yang sedang berkembang.
15

20. Pada umunya di negara berkembang tidak memiliki aturan hukum yang ketat,
buruh yang murah dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah
satu cara yang digunakan untuk dapat berekspansi ke negara berkembang
yaitu melalui foreign direct investmen (FDI) dengan mendirikan perusahaan
langsung di negara yang didatangi (host country). Namun, dengan dengan
adanya globalisasi sehingga memberikan kesempatan bagi perusahaan
multinasional dari negara-negara berkembang atau latecomers yang lahir dari
emerging market untuk bersaing dalam perdagangan global dan juga untuk
mengembangkan dan memperluas pasarnya mereka.
4.2 EFEK GLOBAL
a. MNC akan mempengaruhi alokasi investasi antar negara
Jumlah total investor dunia mungkin dapat naik dengan munculnya MNC
MNC punya akses sumber dana internasional yang lebih luas dan kemudian
menanamkan di negara yang menjanjikan pendapatan tinggi serta resiko yang
rendah
b. MNC dapat menimbulkan alokasi efisiensi produksi antar negara
Efisiensi alokasi: proses produksi MNC dipecah-pecah menjadi proses yang
relatif kecil diletakkan di beberapa negara.
Perkembangan multinasional dari negara berkembang sebagai pendatang
baru dimulai sejak tahun 2000-an, dimana perusahaan-perusahaan ini mulai
ikut bersaing dalam pasar internasional. Hal ini disebabkan karena beberapa
negara berkembang mengalami peningkatan jumlah investasi dari tahun ke
tahun sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Dengan
mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari dalam negari yang
disebut juga latecomers ini sehingga perusahaan-perusahaan dari negara
tersebut dapat tumbuh dan bersaing dalam perdagangan global.
16

21. Negara-negara berkembang pada umumnya memiliki beberapa karakteristik
umum, seperti memiliki standar hidup yang relatif rendah, ketimpangan
pendapatan, keterbatasan lapangan kerja dan masih banyak lainnya. Dengan
berbagai karakteristik tersebut mencerminkan kekurangan dari negara
berkembang, namun pada realistasnya negara-negara berkembang seperti
Cina, India, Brazil, Rusia dan Afrika Selatan atau disebut juga dengan BRICS
telah menunjukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari dalam yang
disebut juga dengan emerging market sehingga perusahaan dalam lokalnya
dapat tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan multinasional dan
berekspansi hingga ke negara-negara berkembang bahkan hingga ke negara-
negara maju.
Dalam Fortune’s List pada tahun 2004, dari 500 MNC terbesar yang
menduduki peringkat dunia 44 diantaranya dari negara latecomers.1 Dengan
hadirnya perusahaan mutlinasional dari negara-negara berkembang
memberikan dampak pada persaingan global yang baru dimana dahulunya
hanya dikuasai oleh MNC dari negara maju. Hanya dalam beberapa tahun,
negara-negara latecomers ini terus memunculkan industri atau perusahaan-
perusahaan yang menjadi MNC hingga dapat bersaing secara global.
Perusahaan-perusahaan multinasional yang lahir dari emerging market
disebut juga Emerging Multinational Corporation (EMNCs). Dari negara
anggota BRICS, China dan India yang telah menempati jumlah tertinggi
dalam melahirkan perusahaan multinasional baru. Meskipun demikian dari
laporan yang dikeluarkan oleh Pricewaterhouse Coopers International
Limited (PwCIL) tahun 2010 dengan tema Emerging Multinational; The rise
of New Multinational Companies from Emerging Economies telah
memprediksikan bahwa India memeliki peluang lebih besar untuk
menghasilkan MNC baru dibandingkan dengan China.
17

22. BAB 5
NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL
Neraca pembayaran adalah catatan dari ekonomi internasional yang meliputi
perdagangan, keuangan dan moneter antara produk dalam negeri dengan
produk luar negeri dalam periode waktu tertentu biasanya satu tahun atau di
katakan sebagai laporan arus pembayaran ( keluar atau masuk ) untuk suatu
negara.
Tujuan utama nya untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang
posisi keuangan dalam hubungan negara lain serta membantu dalam
pengambilan kebijaksanaan moneter,fiskal,perdagangan dan pembayaran
internasional.
5.1 Masalah-Masalah Transaksi ekonomi Internasional
a. Masalah Proteksionisme
Meski negara - negara maju mengklaim bahwa mereka adalah motor dari
globalisasi dan pelopor dalam menghapus hambatan –hambatan perdagangan
namun kebijakan proteksionisme di berbagai negara-negara maju
(developedcountries) masih saja berlangsung. Negara maju masih melindungi
petaninya dari persaingan internasional. Pemberian subsidi ekspor dan
bantuan domestik masih tetap dilakukan.
b. Masalah Fluktuasi Kurs
Ketidakstabilan kurs valuta asing yang teru berlanjut ( yaitu fluktuasi yang
sangat besar dari nilai mata uang internasional). Serta besarnya dan
menetapnya misalignment ( yaitu fakta bahwa kurs dapat berda jauh di luar
keseimbangan untuk jangka waktu lama ). Ketidakstabilan ini ikut memberi
sumbangan terhadap memburuknya perekonomian dunia.
18

23. c. Masalah Pengangguran
Muncul nya tingkat pengangguran struktual yang cukup tinggi dan dalam
jangka waktu yang lama di negara-negara eropa dan negara- negara maju
lainnya. Pengangguran bukan lagi masalah yang menerpa penduduk miskin
dan kelompok berpendidikan rendah. Pengangguran juga menerpa penduduk
kaya dan berpendidikan tinggi.
d. Masalah Krisis Ekonomi
Krisis ekonomi yang cukup parah dan menghantam negara-negara asia
timur dan tenggara termasuk indonesia, yang hingga kini sebagian negara
negara yang terkena krisis belum pulih sepenuhnya.
e. Masalah Inequalities
Meningkatnya kemiskinan dan melebarnya jurang ketidakadilan yang di
hadapi negara negara paling miskin di dunia terutama benua afrika.
Perdagangan internasional belum mampu mengurangi angka kemiskinan di
negara negara yang paling miskin, hal ini di sebabkan oleh nilai jual komoditi
negara miskin danhgat rendah di banding komoditi negara maju yang nilai
jualnya relatif lebih tinggi.
5.2 Pos – Pos dalam Pembayaran Neraca Internasional
1. Pos Transaksi Dagang
Pos transaksi dagang mencatat seluruh ekspor dan impor barang dan jasa.
Impor barang dan jasa dicatat di sebelah debet, sedangkan ekspor barang dan
jasa dicatat di sebelah kredit. Apabila pos ini meliputi barang-barang yang
berwujud atau nyata disebut sebagai transaksi dagang nyata (visible trade
transaction), sebaliknya jika meliputi barang-barang yang tidak nyata atau
transaksi jasa (invisible trade transaction).
19

24. Contohnya ekspor kopi Indonesia ke luar negeri dijumpai dalam pos transaksi
dagang yang nyata pada sebelah kredit neraca pembayaran Indonesia.
Sebaliknya apabila orang Malaysia yang menaiki pesawat Garuda Indonesia
Airways dari Kuala Lumpur ke Jakarta, pos transaksinya termasuk dalam
transaksi jasa di sebelah kredit.
Dalam pos transaksi jasa (invisible trade transaction) termasuk juga biaya-
biaya transport lainnya dan semua pengeluaran turis asing. Transaksi jasa
lainnya ialah langganan publikasi-publikasi luar negeri, sewa tanah, dan sewa
bangunan.Impor ekspor emas sebagai barang dagangan yang biasanya
dipergunakan untuk bahan pembuatan perhiasan dimasukkan ke dalam pos
transaksi dagang yang nyata, sebaliknya impor ekspor emas dalam arti
moneter atau berfungsi sebagai uang tidak akan dimasukkan ke dalam pos
transaksi dagang yang nyata, tetapi akan dimasukkan ke dalam pos tersendiri.
Dalam pos transaksi dagang nyata (visible trade transaction) termasuk pula
pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang belum termasuk dalam pos-pos
lainnya, seperti gaji pegawai asing di luar negeri.
2. Pos Pendapatan Modal
Pos pendapatan modal (income on investment) adalah semua transaksi
penerimaan hasil modal penduduk yang ditanam di luar negeri mereka, dan
penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang menanam modalnya
di dalam negeri kita. Umumnya berbentuk keuntungan deviden dan bunga.
Keuntungan, dividen dan bunga yang diterima dari hasil penanaman modal
di luar negeri dalam neraca pembayaran akan terlihat pada transaksi kredit,
dalam pos pendapatan modal. Sebaliknya, keuntungan, deviden dan bunga
yang dikirim ke luar negeri, sebagai hasil dari penanaman modal di dalam
negeri kita, akan ditemui dalam transaksi debet pada pos pendapatan modal.
3. Pos Transaksi-transaksi Unilateral
Transaksi unilateral (unilateral transaction), antara lain termasuk di
dalamnya hadiah (gift), bantuan (aids), dan transfer unilateral (unilateral
transfer).
20

25. a. Transaksi hadiah berbeda dengan transaksi lain. Transaksi ini
tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi si penerima untuk membayar
harga hadiah yang telah diterima tersebut. Begitu juga bagi si pemberi hadiah,
transaksi penyerahan barang tidak menimbulkan hak baginya untuk
menerima pembayaran. Transaksi yang tidak menimbulkan hak dan
kewajiban ini disebut sebagai transaksi unilateral (unilateral transaction),
atau sering pula disebut sebagai transaksi sepihak (one way transaction), atau
“transaksi tanpa quit pro quo”, dimana suatu prestasi tidak diimbangi dengan
prestasi balasan.
b. Bantuan (aids) yang sering kita jumpai dalam pemberitaan media
massa, seperti bantuan makanan dan obat-obatan ke negara-negara tertentu
yang sedang dilanda bencana alam juga termasuk transaksi sepihak.
c. Pos transaksi transfer unilateral adalah pos pengimbang dari
transaksi unilateral atau transaksi sepihak. Untuk mengimbangi transaksi
sepeihak debet atau kredit, maka pos transfer akan menjadi debet dan kredit.
4. Pos Penanaman Modal Langsung
Yang tergolong dalam pos penanaman modal langsung (direct investment),
ialah seluruh transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham atau
perusahaan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain,
termasuk dalam hal ini adalah penanaman modal langsung oleh penduduk
suatu negara seperti mendirikan perusahan baru di negara lain.
Bila terjadi pembelian saham atau pembelian perusahaan oleh penduduk
suatu negara dari penduduk negara lain, maka pos penanaman modal
langsung akan di debet. Sebaliknya akan di kredit jika terjadi penjualan saham
kepada penduduk negara lain atau ada penduduk negara lain yang
mendirikaan perusahaan di dalam negeri.
5. Pos Hutang Piutang Jangka Panjang
Pos hutang piutang jangka panjang (long term loan), meliputi kredit yang
jangkanya lebih dari satu tahun. Termasuk juga di dalamnya jual beli surat
obligasi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain.
Penjualan obligasi oleh penduduk Indonesia kepada penduduk negara lain,
akan terlihat dalam pos hutang piutang jangka panjang dalam neraca
pembayaran Indonesia di sebelah kredit, sebaliknya akan terlihat di debet pos
hutang piutang jangka panjang apabila penduduk Indonesia membeli obligasi
dari penduduk negara lain.
21

26. Pos hutang piutang jangka panjang ini dipisahkan menjadi dua bagian:
a. Pos hutang piutang jangka panjang pemerintah (official long term loan)
b. Pos hutang piutang jangka panjang swasta (private long term loan)
6. Pos Hutang Piutang Jangka Pendek
Hutang piutang jangka pendek (short term loan) merupakan kredit yang
jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun. Umumnya terdiri dari penarikan
dan pembayaran surat-surat wesel. Hal-hal lainnya sama dengan pos hutang
piutang jangka panjang. Pos hutang piutang jangka pendek sering diusahakan
menjadi:
a. Pos hutang piutang jangka pendek pemerintah (official short term loan)
b. Pos hutang piutang jangka pendek swasta (private short term loan)
7. pos Sektor Moneter
Pos sektor moneter (monetary sector) atau biasa disebut lalu-lintas
moneter(Monetary Acomodating) pada dasarnya adalah transaksi-transaksi
pembayaran. Pembayaran itu meliputi pembayaran-pembayaran terhadap
transaksi-transaksi yang tercatat dalam rekening berjalan (current account),
seperti transaksi-transaksi perdagangan, pendapatan modal dan transfer
unilateral. Di samping itu termasuk pula transaksi-transaksi penanaman
modal langsung (investment account), seperti hutang piutang jangka panjang
dan hutang piutang jangka pendek bukan moneter. Jika pengeluaran current
account dan investment account lebih besar dari penerimaan pada current
account dan investment account, maka akan terdapat suatu
perbedaan tersebut merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit
pada pos sektor moneter (monetary sector) atau sering juga disebut sebagai
neraca pembayaran sektor moneter (monetary sector account).
Biasanya dalam neraca pembayaran sektor moneter ini terdiri dari :
a. Bank Sentral
(1) Hubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF)
(2) Kewajiban-kewajiban jangka pendek
(3) Mutasi cadangan devisa
(4) Mutasi cadangan emas moneter
b. Bank-bank Devisa
(1) Kewajiban-kewajiban jangka pendek
(2) Mutasi cadangan devisa
22

27. BAB 6
NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL
6.1 Mekanisme Neraca Pembayaran
Terdapat tiga mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca
pembayaran internasional, yaitu sebagai berikut :
a. Penyesuaian melalui perubahan harga-harga atau mekanisme harga (price
effects).
b. Penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme
pendapatan (income effects).
c. Penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter (real
balance effects).
Defisit dan Surplus Neraca Pembayaran
Dalam neraca pembayaran terdapat kemungkinan terjadinya surplus dan
defisit. Adapun defisit terjadi apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada
impor, sedangkan apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor posisi
neraca pembayaran menunjukkan surplus. Neraca pembayaran suatu negara
juga dapat dikatakan seimbang apabila stok nasional (cadangan devisa) tidak
berubah dan tidak ada aliran modal/pinjaman akomodatif.
Defisit atau surplus neraca pembayaran yang terjadi pada suatu negara
dikarenakan oleh komponen berikut.
a. Stok Nasional
Jika terjadi penurunan stok nasional berarti defisit, dan jika terjadi kenaikan
stok nasional berarti surplus.
b. Pinjaman Akomodatif
Pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor
berarti merupakan bagian dan defisit, sedangkan pinjaman yang masuk atas
kemauannya sendiri (pinjaman otonom) tidak memengaruhi defisit.
23

28. c. Defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman
akomodatif.
d. Surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman
akomodatif.
Pengaruh Neraca Pembayaran terhadap Perekonomian Negara
Sebagaimana kamu ketahui, bahwa neraca pembayaran suatu negara
mencatat semua transaksi negara tersebut dengan luar negeri. Adapun
dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian adalah sebagai berikut.
a. Perubahan Kurs Devisa Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs
valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan
bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs
rupiah mengalami kenaikan.
b. Perubahan Harga
Jika ekspor lebih besar daripada impor berarti barang yang ada di dalam
negeri sangat laku terjual di luar negeri, maka harga barang dalam negeri
menjadi meningkat.
c. Perubahan Tingkat Pendapatan
Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya
nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional.
24

29. Mekanisme Dasar Penyeimbangan Kembali Neraca Pembayaran
Telah diketahui bersama, bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh
perekonomian dunia adalah ketidakseimbangan (disequilibrium) neraca
pembayaran. Neraca pembayaran yang defisit akan merisaukan keadaan
perekonomian suatu negara, namun bukan berarti surplus neraca pembayaran
yang cukup besar tidak menimbulkan masalah. Keadaan neraca pembayaran
yang dapat dianggap ideal bagi perekonomian suatu Negara adalah keadaan
neraca pembayaran yang ekuilibrium atau seimbang.
Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran
internasional antara lain sebagai berikut.
a. Perubahan tingkat harga di dalam negeri.
b. Struktur produksi suatu negara.
c. Perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri.
25

30. Pada prinsipnya, cara untuk mengurangi atau menghilangkan defisit neraca
pembayaran internasional yang terjadi di suatu negara dilakukan melalui
proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran dengan lima jalur.
Kelima jalur tersebut bekerja melalui perubahan komponen-komponen
berikutini.
a. Pendapatan Nasional
Proses ini dilakukan dengan melakukan kebijakan fiskal, yaitu semua
tindakan pemerintah yang bertujuan untuk memengaruhi jalannya
perekonomian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
b. Tingkat Harga
Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu
segala tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang
beredar dalam masyarakat.
c. Kurs Valuta Asing
Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan devaluasi, yaitu
kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang dlaam negeri terhadap mata
uang asing dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor suatu negara dan
menambah devisa suatu negara.
d. Tingkat Bunga
Proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran melalui perubahan
tingkat bunga pada dasarnya bekerja melalui perubahan neraca investasi atau
neraca modal.
26

31. 6.2 Keseimbangan Neraca Pembayaran
Beberapa macam keseimbangan neraca pembayaran, sebagai berikut :
1. Keseimbangan transaksi berjalan
Adalah keseimbangan yang dihitung dari transaksi barang, jasa, modal dan unilateral.
Keseimbangan transaksi berjalan terjadi bila arus uang yang masuk sama dengan arus uang
yang keluar.
Transaksi berjalan surplus artinya jumlah penerimaan uang lebih besar dari arus uang
keluar. Transaksi berjalan defisit artinya arus uang keluar lebih besar dari pada arus uang
masuk.
2. Keseimbangan transaksi modal
Adalah keseimbangan yang di hitung dari transaksi investasi (jangka panjang dan jangka
pendek), pemindahan emas, dan transaksi pengangkutan mata uang.
Transaksi modal dinyatakan surplus bila arus modal yang masuk lebih besar dari arus
modal keluar. Transaksi modal dinyatakan defisit bila arus modal yang keluar lebih besar
dari arus modal masuk.
3. Keseimbangan Neraca Pembayaran
Adalah keseimbangan akibat transaksi berjalan dan transaksi modal. Keseimbangan neraca
pembayaran dapat terlihat pada perubahan cadangan devisa resmi. Bila neraca pembayaran
mengalami surplus berarti cadangan devisa resmi akan bertambah dan cadangan devisa
resmi akan bertanda negatif.
27

32. A. Komponen Neraca Pembayaran
Pada dasarnya neraca pembayaran mempunyai dua komponen, yaitu neraca transaksi
berjalan dan arus modal.
1. Transaksi Berjalan
Transaksi berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh
kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian data yang ditunjukkan
menggambarkan nilai barang (seperti karet, minyak, hasil industri manufaktur) dan jasa
(seperti pelancongan, keuntungan dari investasi di luar negeri dan biaya pengangkutan) yang
diperdagangkan. Dengan demikian dalam transaksi berjalan dicatat transaksi-transaksi
berikut ini.
 Ekspor dan impor barang.
 Ekspor dan impor jasa (misalnya: transaksi dalam kegiatan pengangkutan, kegiatan
perjalanan luar negeri, dan pendapatan dari investasi modal).
Perbedaan antara nilai ekspor dan nilai impor barang-barang disebut neraca perdagangan.
Suatu negara dikatakan mempunyai surplus jika dalam neraca perdagangan nilai ekspor
melebihi nilai impor.
2. Arus Modal
Transaksi modal menggambarkan aliran keluar masuk modal di antara Indonesia dengan
negara-negara lain. Dalam arus modal, dicatat dua golongan transaksi, yaitu:
 Aliran modal pemerintah. Aliran ini dapat berupa pinjaman dan bantuan dari negara-
negara asing yang diberikan kepada pemerintah.
 Aliran modal swasta. Aliran modal swasta, terdiri atas investasi langsung, investasi
portofolio, dan amortisasi. Investasi langsung adalah investasi untuk
mengembangkan perusahaan-perusahaan. Investasi portofolio adalah investasi
dalam bentuk membeli saham-saham di negara lain. Amortisasi adalah pembelian
kembali saham-saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada
penduduk negara lain.
28

33. B. Fungsi Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran sangat penting dan perlu dibuat oleh suatu negara. Fungsi neraca
pembayaran internasional antara lain sebagai berikut.
1. Sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat,
mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas
wilayah suatu negara serta untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai
anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya.
2. Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan
internasional dari suatu negara. Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh
transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan.
3. Sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar
negeri.
4. Sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara
tersebut dengan negara tertentu.
5. Sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara.
29

34. Daftar pustaka
Afin, Rifai & Nur Alfillail Oktarani. 2008. Perdagangan Internasional,
Investasi Asing, dan Efisiensi Perekonomian Negara-negara ASEAN.Buletin
Ekonomi Moneter dan Perbankan
Boediono. 2000. Synopsis pengantar ilmu ekonomi No.3 Ekonomi
Internasional Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-UGM
Dachliani, Diesy. 2006. Permintaan Impor Gula Indonesia Tahun 1980-
2003. Tesis pascasarjana, Universitas Diponegoro.
Hady,Hamdy. 2001. Teori Kebijakan Perdagangan Ekonomi Internasional.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Lindert, Peter H. 2003. Voice And Growth. Journal Of Economic History,
6(2), pp: 315
Mankiw, Gregory N. 2003. Makroekonomi,Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
Simorangkir, O. P. 1985. Kamus Perbankan. Jakarta: Bina Aksara.
Salvatore, D. 1997. Ekonomi Internasional.Munandar dan Sumiharti
[penerjemah]. Jakarta: Erlangga.
Sukirno. 2011. Makroekokonomi: TeoriPengantar. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Tambunan, Tulus. 2001. Perdagangan Internasional dan Neraca
pembayaran Cetakan 1. Jakarta Pustaka: LP-FEUI.
30