Dokumen tersebut membahas berbagai instrumen kebijakan nontarif yang dapat menghambat perdagangan internasional seperti kuota impor, subsidi, larangan impor, dumping, hambatan birokrasi, dan kebijakan pengutamaan produk dalam negeri. Kuota impor dapat membatasi jumlah barang yang diimpor, sedangkan subsidi dan larangan impor bertujuan melindungi industri dalam negeri.

1. KEBIJAKAN
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
(2)

2. INSTRUMEN KEBIJAKAN
NONTARIFF
Kebijakan Nontariff Barrier (NTB) adalah
berbagai kebijakan perdagangan selain bea
masuk yang dapat menimbulkan distorsi,
sehingga mengurangi potensi manfaat
perdagangan internasional.

3. SISTEM KUOTA DAN EFEK-EFEK KUOTA
• Kuota adalah batas maksimum jumlah barang tertentu yang
bisa diimpor dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.
• Jadi, apabila jumlah barang yang diimpor sudah mencapai
jumlah tertentu, impor barang tersebut tidak diizinkan lagi.
Impor boleh dilakukan kembali pada periode berikutnya.
• Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang
dilakukan untuk melindungi kepentingan industri dan
konsumen.

4. MACAM-MACAM KUOTA IMPOR :
• Absolute/unilateral quota, yaitu sistem kuota yang diterapkan secara
sepihak (tanpa negoisasi).
• Negotined/bilateral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas
kesepakatan atau menurut perjanjian.
• Tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan
mengkombinasikan sistem tarif dari sistem kuota.
• Mixing quota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk
melindungi industry dalam negeri.

5. KELEMAHAN SISTEM KUOTA IMPOR JIKA
DIGUNAKAN SEBAGAI INSTRUMENT
PROTEKSI :
• Sifatnya yang tidak transparan.
• Jika kuota diberikan kepada perorangan atau
perusahaan swasta, maka yang mendapat
keuntungan/manfaat hanyalah orang pribadi atau
perusahaan yang mendapat kuota tersebut.
• Dapat menimbulkan distorsi pasar berupa
monopoli yang akan merugikan masyarakat
konsumen.

6. SUBSIDI
Subsidi terhadap biaya produksi barang domestik
akan menurunkan harga, sehingga produksi domestik
dapat bersaing dengan barang impor dan akan
mendorong konsumen membelinya.

7. LARANGAN IMPOR
• Terdapat alasan-alasan tertentu, baik yang bersifat ekonomi
maupun politik, suatu negara mungkin tidak menghendaki
impor barang tertentu.
• Dalam praktik, negara yang menganut kebijakan perdagangan
bebas memberlakukan alat kebijakan proteksi tersebut
seminimal mungkin.
• Sementara itu, negara yang mengikuti kebijakan perdagangan
proteksi sering memberlakukannya secara ketat.

8. DUMPING
• Politik dumping adalah kebijakan menjual produk
lebih murah di luar negeri dari pada di dalam
negeri.
• Tujuan utama politik dumping adalah untuk
memperluas pasar ekspor.
• Salah satu negara yang terkenal dengan politik
dumping adalah Jepang.

9. SUBSIDI KREDIT EKSPOR
• Ini semacam subsidi ekspor, tetapi wujudnya berupa pinjaman
yang disubsidi kepada pihak importir pembeli.
• Pemerintah Amerika Serikat, seperti juga kebanyakan
pemerintah dari berbagai negara lain, memiliki suatu lembaga,
yaitu Export-Import Bank (Bank Ekspor-Impor), yang diarahkan
untuk memberikan pinjaman-pinjaman yang disubsidi kepada
perusahaan-perusahaan swastanya dalam membantu kegiatan
mereka di bidang ekspor.

10. HAMBATAN-HAMBATAN BIROKRASI (RED-
TAPE BARRIERS)
• Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa
mengumumkannya secara formal (misalnya karena ia khawatir
terkena tindakan pembalasan dari negara lain).
• Begitu mudah pemerintah dari suatu negara untuk
mensyaratkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur
pabean yang serba berbelit-belit sedemikian rupa sehingga
merupakan perintang efektif dalam perdagangan.

11. KEBIJAKAN PENGUTAMAAN PRODUK-
PRODUK DALAM NEGERI
(NATIONAL/GOVERNMENT
PROCUREMENT POLICY)
Semua pembelian oleh pihak pemerintah atau
pun perusahaan-perusahaan yang mendapat
dana dari pemerintah, dapat digunakan
sebagai instrumen untuk menganakemaskan
barang-barang tersebut sebenarnya lebih
mahal daripada barang sejenis yang diimpor.

12. PAJAK-PAJAK PEMBATASAN (BORDER TAXES)
Pajak perbatasan adalah suatu pajak tak langsung
yang dibebankan kepada para pengekspor (di luar
tarif) yang dimaksud untuk meringankan kewajiban
pajak bagi pihak importir domestik.

13. PERJANJIAN-PERJANJIAN KOMODITI
INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COMMODITY
AGREEMENTS) DAN PEMBERLAKUAN KURS
MAJEMUK (MULTIPLE EXCHANGE RATES)
• Perjanjian komoditi internasional adalah wahana bagi
negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekspor
mereka, dengan menciptakan mekanisme dukungan
korelatif.
• Sedangkan mekanisme kurs majemuk merupakan salah
satu instrument keuangan internasional yang sering
dimanfaatkan untuk mempengaruhi transaksi
perdagangan komoditi.

14. KARTEL INTERNASIONAL
• Kartel internasional (international cartel) adalah
sebuah organisasi produsen komoditi tertentu dari
berbagai negara (atau organisasi yang menghimpun
pemerintahnya).
• Mereka sepakat untuk membatasi outputnya dan
juga mengendalikan ekspor komoditi tersebut
dengan tujuan memaksimalkan atau meningkatkan
total keuntungan mereka.

15. DUMPING
• Salat satu hambatan perdagangan juga dapat bersumber
dari ekspor komoditi yang harganya jauh di bawah standar
sedemikian sehingga sulit untuk dicapai eksportir lainnya,
disebut sebagai dumping.
• Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga
yang jauh di bawah pasaran, atau penjualan suatu komoditi
ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan
dengan harga penjualan domestiknya.

16. KLASIFIKASI DUMPING (1)
Dumping terus-menerus atau praktik “ banting harga”secara permanen
istilah lainnya adalah Diskriminasi Harga Internasional
(International Price Discrimination), yaitu kecenderungan terus
menerus dari sebuah perusahaan monopolis domestik untuk
memaksimumkan total keuntungan dengan menjual suatu komoditi
dengan harga yang lebih tinggi di pasar domestik (berlindung dari
biaya transportasi dan berbagai hambatan perdagangan dunia),
sedangkan harga yang dipasangnya untuk pasar-pasar di luar negeri
sengaja dibuat lebih murah.

17. KLASIFIKASI DUMPING (2)
• Diskriminasi harga yang bersifat predator (predatory dumping) adalah praktik
penjualan komoditi di bawah harga atau dengan harga yang jauh lebih murah
ketimbang harga di masyarakat.
• Proses dumping predator hanya berlangsung untuk sementara, namun
diskriminasi atau penentuan selisih harga sangat tajam, sehingga benar-benar
dapat menggusur atau bahkan mematikan produk pesaing dalam waktu sing
(oleh karena itu disebut “predator”).
• Begitu perusahaan pelakunya memperoleh pangsa pasar yang besar (pada
beberapa kasus, perusahaan itu bahkan mengincar kedudukan monopolistik)
maka ia akan segera meningkatkan harga ekspornya dan menghentikan dumping
itu.
• Dumping predator sering dilakukan sebagai strategi untuk “mengusir” produk

18. KLASIFIKASI DUMPING (3)
• Dumping sporadis adalah penjualan suatu komoditi di bawah
harga atau penjualan komoditi keluar negeri-negeri dengan
harga yang sedikit lebih murah dibandingkan harga
domestik, namun hal itu hanya terjadi sekali-kali saja, dan
tujuannya pun sekadar untuk mengatasi surplus komoditi
yang sesekali terjadi tanpa harus menurunkan harga
domestik.
• Jadi, niatnya sama sekali tidak untuk menindas atau
mematikan produk pesaing.

19. SUBSIDI EKSPOR
• Subsidi ekspor adalah pembayaran langsung atau pemberian
keringanan pajak dan bantuan subsidi kepada para eksportir atau
calon eksportir nasional, dan/atau pemberian pinjaman berbunga
rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor
suatu negara (ini juga disebut subsidi kredit ekspor).
• Berdasarkan karakternya, subsidi ekspor juga bisa dikategorikan
sebagai salah satu bentuk dumping. Meskipun subsidi ekspor itu
merupakan suatu hal yang illegal menurut perjanjian internasional,
sampai sekarang masih banyak negara yang melakukannya baik
secara terang-terangan maupun secara terselubung