SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
KEBIJAKAN
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
(2)
INSTRUMEN KEBIJAKAN NONTARIFF
Kebijakan Nontariff Barrier (NTB) adalah berbagai
kebijakan perdagangan selain bea masuk yang
dapat menimbulkan distorsi, sehingga
mengurangi potensi manfaat perdagangan
internasional.
SISTEM KUOTA DAN EFEK-EFEK KUOTA
• Kuota adalah batas maksimum jumlah barang tertentu
yang bisa diimpor dalam periode tertentu, biasanya satu
tahun.
• Jadi, apabila jumlah barang yang diimpor sudah mencapai
jumlah tertentu, impor barang tersebut tidak diizinkan lagi.
Impor boleh dilakukan kembali pada periode berikutnya.
• Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang
dilakukan untuk melindungi kepentingan industri dan
MACAM-MACAM KUOTA IMPOR :
• Absolute/unilateral quota, yaitu sistem kuota yang diterapkan
secara sepihak (tanpa negoisasi).
• Negotined/bilateral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan
atas kesepakatan atau menurut perjanjian.
• Tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan
mengkombinasikan sistem tarif dari sistem kuota.
• Mixing quota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu
untuk melindungi industry dalam negeri.
KELEMAHAN SISTEM KUOTA IMPOR JIKA
DIGUNAKAN SEBAGAI INSTRUMENT PROTEKSI :
• Sifatnya yang tidak transparan.
• Jika kuota diberikan kepada perorangan atau peusahaan
swasta, maka yang mendapat keuntungan/manfaat
hanyalah orang pribadi atau perusahaan yang mendapat
kuota tersebut.
• Dapat menimbulkan distorsi pasar berupa monopoli yang
akan merugikan masyarakat konsumen.
SUBSIDI
Subsidi terhadap biaya produksi barang domestik akan menurunkan
harga, sehingga produksi domestik dapat bersaing dengan barang impor
dan akan mendorong konsumen membelinya.
LARANGAN IMPOR
• Terdapat alasan-alasan tertentu, baik yang bersifat ekonomi
maupun politik, suatu negara mungkin tidak menghendaki impor
barang tertentu.
• Dalam praktik, negara yang menganut kebijakan perdagangan
bebas memberlakukan alat kebijakan proteksi tersebut seminimal
mungkin.
• Sementara itu, negara yang mengikuti kebijakan perdagangan
proteksi sering memberlakukannya secara ketat.
DUMPING
• Politik dumping adalah kebijakan menjual produk
lebih murah di luar negeri dari pada di dalam negeri.
• Tujuan utama politik dumping adalah untuk
memperluas pasar ekspor.
• Salah satu negara yang terkenal dengan politik
dumping adalah Jepang.
SUBSIDI KREDIT EKSPOR
• Ini semacam subsidi ekspor, tetapi wujudnya berupa
pinjaman yang disubsidi kepada pihak importir pembeli.
• Pemerintah Amerika Serikat, seperti juga kebanyakan
pemerintah dari berbagai negara lain, memiliki suatu
lembaga, yaitu Export-Import Bank (Bank Ekspor-Impor),
yang diarahkan untuk memberikan pinjaman-pinjaman
yang disubsidi kepada perusahaan-perusahaan swastanya
dalam membantu kegiatan mereka di bidang ekspor.
HAMBATAN-HAMBATAN BIROKRASI (RED-TAPE
BARRIERS)
• Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa
mengumumkannya secara formal (misalnya karena ia khawatir
terkena tindakan pembalasan dari negara lain).
• Begitu mudah pemerintah dari suatu negara untuk mensyaratkan
standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean yang serba
berbelit-belit sedemikian rupa sehingga merupakan perintang
efektif dalam perdagangan.
KEBIJAKAN PENGUTAMAAN PRODUK-PRODUK
DALAM NEGERI (NATIONAL/GOVERNMENT
PROCUREMENT POLICY)
Semua pembelian oleh pihak pemerintah atau pun
perusahaan-perusahaan yang mendapat dana dari
pemerintah, dapat digunakan sebagai instrumen untuk
menganakemaskan barang-barang tersebut
sebenarnya lebih mahal daripada barang sejenis yang
diimpor.
PAJAK-PAJAK PEMBATASAN (BORDER TAXES)
Pajak perbatasan adalah suatu pajak tak langsung yang
dibebankan kepada para pengekspor (di luar tarif) yang
dimaksud untuk meringankan kewajiban pajak bagi
pihak importir domestik.
PERJANJIAN-PERJANJIAN KOMODITI INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL COMMODITY AGREEMENTS) DAN
PEMBERLAKUAN KURS MAJEMUK (MULTIPLE EXCHANGE RATES)
• Perjanjian komoditi internasional adalah wahana bagi negara-negara
berkembang untuk meningkatkan ekspor mereka, dengan menciptakan
mekanisme dukungan korelatif.
• Sedangkan mekanisme kurs majemuk merupakan salah satu instrument
keuangan internasional yang sering dimanfaatkan untuk mempengaruhi
transaksi perdagangan komoditi.
KARTEL INTERNASIONAL
• Kartel internasional (international cartel) adalah sebuah
organisasi produsen komoditi tertentu dari berbagai negara
(atau organisasi yang menghimpun pemerintahnya).
• Mereka sepakat untuk membatasi outputnya dan juga
mengendalikan ekspor komoditi tersebut dengan tujuan
memaksimalkan atau meningkatkan total keuntungan mereka.
DUMPING
• Salat satu hambatan perdagangan juga dapat bersumber dari
ekspor komoditi yang harganya jauh di bawah standar
sedemikian sehingga sulit untuk dicapai eksportir lainnya,
disebut sebagai dumping.
• Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga
yang jauh di bawah pasaran, atau penjualan suatu komoditi
ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan
dengan harga penjualan domestiknya.
KLASIFIKASI DUMPING (1)
Dumping terus-menerus atau praktik “ banting harga”secara permanen
istilah lainnya adalah Diskriminasi Harga Internasional (International
Price Discrimination), yaitu kecenderungan terus menerus dari sebuah
perusahaan monopolis domestik untuk memaksimumkan total
keuntungan dengan menjual suatu komoditi dengan harga yang lebih
tinggi di pasar domestik (berlindung dari biaya transportasi dan berbagai
hambatan perdagangan dunia), sedangkan harga yang dipasangnya
untuk pasar-pasar di luar negeri sengaja dibuat lebih murah.
KLASIFIKASI DUMPING (2)
• Diskriminasi harga yang bersifat predator (predatory dumping) adalah praktik
penjualan komoditi di bawah harga atau dengan harga yang jauh lebih murah
ketimbang harga di masyarakat.
• Proses dumping predator hanya berlangsung untuk sementara, namun diskriminasi
atau penentuan selisih harga sangat tajam, sehingga benar-benar dapat menggusur
atau bahkan mematikan produk pesaing dalam waktu sing (oleh karena itu disebut
“predator”).
• Begitu perusahaan pelakunya memperoleh pangsa pasar yang besar (pada beberapa
kasus, perusahaan itu bahkan mengincar kedudukan monopolistik) maka ia akan
segera meningkatkan harga ekspornya dan menghentikan dumping itu.
• Dumping predator sering dilakukan sebagai strategi untuk “mengusir” produk
dari negara lain.
KLASIFIKASI DUMPING (3)
• Dumping sporadis adalah penjualan suatu komoditi di bawah
harga atau penjualan komoditi keluar negeri-negeri dengan harga
yang sedikit lebih murah dibandingkan harga domestik, namun hal
itu hanya terjadi sekali-kali saja, dan tujuannya pun sekadar untuk
mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa harus
menurunkan harga domestik.
• Jadi, niatnya sama sekali tidak untuk menindas atau mematikan
produk pesaing.
SUBSIDI EKSPOR
• Subsidi ekspor adalah pembayaran langsung atau pemberian keringanan
pajak dan bantuan subsidi kepada para eksportir atau calon eksportir
nasional, dan/atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para
pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara (ini juga
disebut subsidi kredit ekspor).
• Berdasarkan karakternya, subsidi ekspor juga bisa dikategorikan sebagai
salah satu bentuk dumping. Meskipun subsidi ekspor itu merupakan
suatu hal yang illegal menurut perjanjian internasional, sampai sekarang
masih banyak negara yang melakukannya baik secara terang-terangan
maupun secara terselung

More Related Content

What's hot

Ppt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomiPpt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomiR Anggara
 
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasi
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasiPPT ekonomi - indeks harga dan inflasi
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasiErika N. D
 
Teori – Teori Neraca Pembayaran Internasional
Teori – Teori Neraca Pembayaran InternasionalTeori – Teori Neraca Pembayaran Internasional
Teori – Teori Neraca Pembayaran InternasionalMuhammad Khoirul Fuddin
 
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasionalJuni Effendi
 
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasional
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasionalHambatan non tarif dalam perdagangan internasional
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasionalWahono Diphayana
 
Aliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan MerkantilismeAliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan MerkantilismeCut Endang Kurniasih
 
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan PembangunanPertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan PembangunanDadang Solihin
 
pendapatan nasional
pendapatan nasionalpendapatan nasional
pendapatan nasionalEdo Setiawan
 
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiKeseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiYasmin Pambudi Putri
 
perekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorperekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorSucifitria
 
Perdagangan Internasional
Perdagangan InternasionalPerdagangan Internasional
Perdagangan Internasionalabdul kodir
 
Bab IV Teori Perilaku Konsumen
Bab IV Teori Perilaku KonsumenBab IV Teori Perilaku Konsumen
Bab IV Teori Perilaku KonsumenAditya Panim
 
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasimanajemenmagister
 
Pengantar Ilmu Ekonomi
Pengantar Ilmu EkonomiPengantar Ilmu Ekonomi
Pengantar Ilmu EkonomiMuhamad Yogi
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatAriee Moeslim
 

What's hot (20)

Ppt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomiPpt Pertumbuhan ekonomi
Ppt Pertumbuhan ekonomi
 
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasi
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasiPPT ekonomi - indeks harga dan inflasi
PPT ekonomi - indeks harga dan inflasi
 
Teori – Teori Neraca Pembayaran Internasional
Teori – Teori Neraca Pembayaran InternasionalTeori – Teori Neraca Pembayaran Internasional
Teori – Teori Neraca Pembayaran Internasional
 
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional
 
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasional
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasionalHambatan non tarif dalam perdagangan internasional
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasional
 
Teori penentuan kurs valuta asing
Teori penentuan kurs valuta asingTeori penentuan kurs valuta asing
Teori penentuan kurs valuta asing
 
Neraca pembayaran internasional
Neraca pembayaran internasionalNeraca pembayaran internasional
Neraca pembayaran internasional
 
Aliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan MerkantilismeAliran Fisiokrat dan Merkantilisme
Aliran Fisiokrat dan Merkantilisme
 
Perekonomian Terbuka
Perekonomian TerbukaPerekonomian Terbuka
Perekonomian Terbuka
 
Ppt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasionalPpt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasional
 
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan PembangunanPertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
 
pendapatan nasional
pendapatan nasionalpendapatan nasional
pendapatan nasional
 
Analisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LMAnalisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LM
 
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiKeseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
 
perekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorperekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektor
 
Perdagangan Internasional
Perdagangan InternasionalPerdagangan Internasional
Perdagangan Internasional
 
Bab IV Teori Perilaku Konsumen
Bab IV Teori Perilaku KonsumenBab IV Teori Perilaku Konsumen
Bab IV Teori Perilaku Konsumen
 
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
 
Pengantar Ilmu Ekonomi
Pengantar Ilmu EkonomiPengantar Ilmu Ekonomi
Pengantar Ilmu Ekonomi
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
 

Viewers also liked

Bentuk lembaga integrasi ekonomi di dunia
Bentuk lembaga integrasi ekonomi di duniaBentuk lembaga integrasi ekonomi di dunia
Bentuk lembaga integrasi ekonomi di duniaMuhammad Khoirul Fuddin
 
Prinsip – prinsip ekonomi dan metodologi ilmu ekonomi
Prinsip – prinsip ekonomi dan metodologi ilmu ekonomiPrinsip – prinsip ekonomi dan metodologi ilmu ekonomi
Prinsip – prinsip ekonomi dan metodologi ilmu ekonomiMuhammad Khoirul Fuddin
 
Silabus Lembaga Keuangan Bank dan non Bank
Silabus Lembaga Keuangan Bank dan non BankSilabus Lembaga Keuangan Bank dan non Bank
Silabus Lembaga Keuangan Bank dan non BankMuhammad Khoirul Fuddin
 
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaSekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaMuhammad Khoirul Fuddin
 
Penerapan Permintaan dan Penawaran dalam Mekanisme Pasar
Penerapan Permintaan dan Penawaran dalam Mekanisme PasarPenerapan Permintaan dan Penawaran dalam Mekanisme Pasar
Penerapan Permintaan dan Penawaran dalam Mekanisme PasarMuhammad Khoirul Fuddin
 
Ruang Lingkup Matematika Ekonomi dan Bisnis
Ruang Lingkup Matematika Ekonomi dan BisnisRuang Lingkup Matematika Ekonomi dan Bisnis
Ruang Lingkup Matematika Ekonomi dan BisnisMuhammad Khoirul Fuddin
 

Viewers also liked (20)

Vector Error Correction Model
Vector Error Correction ModelVector Error Correction Model
Vector Error Correction Model
 
Kebijakan Perdagangan Internasional (1)
Kebijakan Perdagangan Internasional (1)Kebijakan Perdagangan Internasional (1)
Kebijakan Perdagangan Internasional (1)
 
Regresi Linier Berganda
Regresi Linier BergandaRegresi Linier Berganda
Regresi Linier Berganda
 
Integrasi Ekonomi Internasional
Integrasi Ekonomi InternasionalIntegrasi Ekonomi Internasional
Integrasi Ekonomi Internasional
 
Bentuk lembaga integrasi ekonomi di dunia
Bentuk lembaga integrasi ekonomi di duniaBentuk lembaga integrasi ekonomi di dunia
Bentuk lembaga integrasi ekonomi di dunia
 
Analisis Time Series
Analisis Time SeriesAnalisis Time Series
Analisis Time Series
 
Prinsip – prinsip ekonomi dan metodologi ilmu ekonomi
Prinsip – prinsip ekonomi dan metodologi ilmu ekonomiPrinsip – prinsip ekonomi dan metodologi ilmu ekonomi
Prinsip – prinsip ekonomi dan metodologi ilmu ekonomi
 
Silabus
SilabusSilabus
Silabus
 
Pasar monopolistik
Pasar monopolistikPasar monopolistik
Pasar monopolistik
 
Monopoli
MonopoliMonopoli
Monopoli
 
Oligopoli
OligopoliOligopoli
Oligopoli
 
Silabus Matematika Bisnis
Silabus Matematika BisnisSilabus Matematika Bisnis
Silabus Matematika Bisnis
 
Silabus Lembaga Keuangan Bank dan non Bank
Silabus Lembaga Keuangan Bank dan non BankSilabus Lembaga Keuangan Bank dan non Bank
Silabus Lembaga Keuangan Bank dan non Bank
 
Ruang lingkup lembaga keuangan bank
Ruang lingkup lembaga keuangan bankRuang lingkup lembaga keuangan bank
Ruang lingkup lembaga keuangan bank
 
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank IndonesiaSekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Sekilas Mengenal Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
 
Penerapan Permintaan dan Penawaran dalam Mekanisme Pasar
Penerapan Permintaan dan Penawaran dalam Mekanisme PasarPenerapan Permintaan dan Penawaran dalam Mekanisme Pasar
Penerapan Permintaan dan Penawaran dalam Mekanisme Pasar
 
Pasar persaingan sempurna
Pasar persaingan sempurnaPasar persaingan sempurna
Pasar persaingan sempurna
 
Teori produksi
Teori produksiTeori produksi
Teori produksi
 
Ruang Lingkup Matematika Ekonomi dan Bisnis
Ruang Lingkup Matematika Ekonomi dan BisnisRuang Lingkup Matematika Ekonomi dan Bisnis
Ruang Lingkup Matematika Ekonomi dan Bisnis
 
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
 

Similar to Kebijakan perdagangan internasional (2)

Tugas 2 rosa
Tugas 2 rosaTugas 2 rosa
Tugas 2 rosarosa wati
 
Kebijakan Perdagangan Proteksi
Kebijakan Perdagangan Proteksi Kebijakan Perdagangan Proteksi
Kebijakan Perdagangan Proteksi Ammara Fathina
 
Kebijakan perdagangan internasional
Kebijakan perdagangan internasionalKebijakan perdagangan internasional
Kebijakan perdagangan internasionalATHIRAH
 
Makalah ekonomi internasional
Makalah ekonomi internasionalMakalah ekonomi internasional
Makalah ekonomi internasionalmulyanahsari
 
Kebijakan perdagangan bebas
Kebijakan perdagangan bebasKebijakan perdagangan bebas
Kebijakan perdagangan bebasGaleryWarnet
 
KEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU.pptx
KEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU.pptxKEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU.pptx
KEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU.pptxAnthoNuaPasha
 
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)Resume 2 ekonomi internasional (UAS)
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)SuryadiSurya3
 
Intan kurniasari (11150013)
Intan kurniasari (11150013)Intan kurniasari (11150013)
Intan kurniasari (11150013)Intan Kurniasari
 
EKONOMI INTERNASIONAL.pptx
EKONOMI INTERNASIONAL.pptxEKONOMI INTERNASIONAL.pptx
EKONOMI INTERNASIONAL.pptxmanajemenclassq
 
10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.ppt
10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.ppt10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.ppt
10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.pptFathinSyifayani2
 

Similar to Kebijakan perdagangan internasional (2) (20)

KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONALKEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
 
Tugas 2 rosa
Tugas 2 rosaTugas 2 rosa
Tugas 2 rosa
 
Tugas resume 2
Tugas resume 2Tugas resume 2
Tugas resume 2
 
Resume ii
Resume iiResume ii
Resume ii
 
Kebijakan Perdagangan Internasional
Kebijakan Perdagangan InternasionalKebijakan Perdagangan Internasional
Kebijakan Perdagangan Internasional
 
DUMPING DAN PERJANJIOAN INTERNASIONAL.pptx
DUMPING DAN PERJANJIOAN INTERNASIONAL.pptxDUMPING DAN PERJANJIOAN INTERNASIONAL.pptx
DUMPING DAN PERJANJIOAN INTERNASIONAL.pptx
 
Kebijakan Perdagangan Proteksi
Kebijakan Perdagangan Proteksi Kebijakan Perdagangan Proteksi
Kebijakan Perdagangan Proteksi
 
Kebijakan perdagangan internasional
Kebijakan perdagangan internasionalKebijakan perdagangan internasional
Kebijakan perdagangan internasional
 
Tugas (2)
Tugas (2)Tugas (2)
Tugas (2)
 
Makalah ekonomi internasional
Makalah ekonomi internasionalMakalah ekonomi internasional
Makalah ekonomi internasional
 
Kebijakan perdagangan bebas
Kebijakan perdagangan bebasKebijakan perdagangan bebas
Kebijakan perdagangan bebas
 
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptx
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptxKEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptx
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptx
 
KEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU.pptx
KEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU.pptxKEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU.pptx
KEBIJAKAN PERDAGNGAN STRATEGI DI NEGARA MAJU.pptx
 
Bab 3 global
Bab 3 globalBab 3 global
Bab 3 global
 
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)Resume 2 ekonomi internasional (UAS)
Resume 2 ekonomi internasional (UAS)
 
Intan kurniasari (11150013)
Intan kurniasari (11150013)Intan kurniasari (11150013)
Intan kurniasari (11150013)
 
Bab 3 global
Bab 3 globalBab 3 global
Bab 3 global
 
Pb 3 glob l
Pb 3  glob lPb 3  glob l
Pb 3 glob l
 
EKONOMI INTERNASIONAL.pptx
EKONOMI INTERNASIONAL.pptxEKONOMI INTERNASIONAL.pptx
EKONOMI INTERNASIONAL.pptx
 
10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.ppt
10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.ppt10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.ppt
10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.ppt
 

Recently uploaded

BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 

Recently uploaded (16)

BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 

Kebijakan perdagangan internasional (2)

  • 2. INSTRUMEN KEBIJAKAN NONTARIFF Kebijakan Nontariff Barrier (NTB) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional.
  • 3. SISTEM KUOTA DAN EFEK-EFEK KUOTA • Kuota adalah batas maksimum jumlah barang tertentu yang bisa diimpor dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. • Jadi, apabila jumlah barang yang diimpor sudah mencapai jumlah tertentu, impor barang tersebut tidak diizinkan lagi. Impor boleh dilakukan kembali pada periode berikutnya. • Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan untuk melindungi kepentingan industri dan
  • 4. MACAM-MACAM KUOTA IMPOR : • Absolute/unilateral quota, yaitu sistem kuota yang diterapkan secara sepihak (tanpa negoisasi). • Negotined/bilateral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. • Tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dari sistem kuota. • Mixing quota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industry dalam negeri.
  • 5. KELEMAHAN SISTEM KUOTA IMPOR JIKA DIGUNAKAN SEBAGAI INSTRUMENT PROTEKSI : • Sifatnya yang tidak transparan. • Jika kuota diberikan kepada perorangan atau peusahaan swasta, maka yang mendapat keuntungan/manfaat hanyalah orang pribadi atau perusahaan yang mendapat kuota tersebut. • Dapat menimbulkan distorsi pasar berupa monopoli yang akan merugikan masyarakat konsumen.
  • 6. SUBSIDI Subsidi terhadap biaya produksi barang domestik akan menurunkan harga, sehingga produksi domestik dapat bersaing dengan barang impor dan akan mendorong konsumen membelinya.
  • 7. LARANGAN IMPOR • Terdapat alasan-alasan tertentu, baik yang bersifat ekonomi maupun politik, suatu negara mungkin tidak menghendaki impor barang tertentu. • Dalam praktik, negara yang menganut kebijakan perdagangan bebas memberlakukan alat kebijakan proteksi tersebut seminimal mungkin. • Sementara itu, negara yang mengikuti kebijakan perdagangan proteksi sering memberlakukannya secara ketat.
  • 8. DUMPING • Politik dumping adalah kebijakan menjual produk lebih murah di luar negeri dari pada di dalam negeri. • Tujuan utama politik dumping adalah untuk memperluas pasar ekspor. • Salah satu negara yang terkenal dengan politik dumping adalah Jepang.
  • 9. SUBSIDI KREDIT EKSPOR • Ini semacam subsidi ekspor, tetapi wujudnya berupa pinjaman yang disubsidi kepada pihak importir pembeli. • Pemerintah Amerika Serikat, seperti juga kebanyakan pemerintah dari berbagai negara lain, memiliki suatu lembaga, yaitu Export-Import Bank (Bank Ekspor-Impor), yang diarahkan untuk memberikan pinjaman-pinjaman yang disubsidi kepada perusahaan-perusahaan swastanya dalam membantu kegiatan mereka di bidang ekspor.
  • 10. HAMBATAN-HAMBATAN BIROKRASI (RED-TAPE BARRIERS) • Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa mengumumkannya secara formal (misalnya karena ia khawatir terkena tindakan pembalasan dari negara lain). • Begitu mudah pemerintah dari suatu negara untuk mensyaratkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean yang serba berbelit-belit sedemikian rupa sehingga merupakan perintang efektif dalam perdagangan.
  • 11. KEBIJAKAN PENGUTAMAAN PRODUK-PRODUK DALAM NEGERI (NATIONAL/GOVERNMENT PROCUREMENT POLICY) Semua pembelian oleh pihak pemerintah atau pun perusahaan-perusahaan yang mendapat dana dari pemerintah, dapat digunakan sebagai instrumen untuk menganakemaskan barang-barang tersebut sebenarnya lebih mahal daripada barang sejenis yang diimpor.
  • 12. PAJAK-PAJAK PEMBATASAN (BORDER TAXES) Pajak perbatasan adalah suatu pajak tak langsung yang dibebankan kepada para pengekspor (di luar tarif) yang dimaksud untuk meringankan kewajiban pajak bagi pihak importir domestik.
  • 13. PERJANJIAN-PERJANJIAN KOMODITI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COMMODITY AGREEMENTS) DAN PEMBERLAKUAN KURS MAJEMUK (MULTIPLE EXCHANGE RATES) • Perjanjian komoditi internasional adalah wahana bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekspor mereka, dengan menciptakan mekanisme dukungan korelatif. • Sedangkan mekanisme kurs majemuk merupakan salah satu instrument keuangan internasional yang sering dimanfaatkan untuk mempengaruhi transaksi perdagangan komoditi.
  • 14. KARTEL INTERNASIONAL • Kartel internasional (international cartel) adalah sebuah organisasi produsen komoditi tertentu dari berbagai negara (atau organisasi yang menghimpun pemerintahnya). • Mereka sepakat untuk membatasi outputnya dan juga mengendalikan ekspor komoditi tersebut dengan tujuan memaksimalkan atau meningkatkan total keuntungan mereka.
  • 15. DUMPING • Salat satu hambatan perdagangan juga dapat bersumber dari ekspor komoditi yang harganya jauh di bawah standar sedemikian sehingga sulit untuk dicapai eksportir lainnya, disebut sebagai dumping. • Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga yang jauh di bawah pasaran, atau penjualan suatu komoditi ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya.
  • 16. KLASIFIKASI DUMPING (1) Dumping terus-menerus atau praktik “ banting harga”secara permanen istilah lainnya adalah Diskriminasi Harga Internasional (International Price Discrimination), yaitu kecenderungan terus menerus dari sebuah perusahaan monopolis domestik untuk memaksimumkan total keuntungan dengan menjual suatu komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasar domestik (berlindung dari biaya transportasi dan berbagai hambatan perdagangan dunia), sedangkan harga yang dipasangnya untuk pasar-pasar di luar negeri sengaja dibuat lebih murah.
  • 17. KLASIFIKASI DUMPING (2) • Diskriminasi harga yang bersifat predator (predatory dumping) adalah praktik penjualan komoditi di bawah harga atau dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang harga di masyarakat. • Proses dumping predator hanya berlangsung untuk sementara, namun diskriminasi atau penentuan selisih harga sangat tajam, sehingga benar-benar dapat menggusur atau bahkan mematikan produk pesaing dalam waktu sing (oleh karena itu disebut “predator”). • Begitu perusahaan pelakunya memperoleh pangsa pasar yang besar (pada beberapa kasus, perusahaan itu bahkan mengincar kedudukan monopolistik) maka ia akan segera meningkatkan harga ekspornya dan menghentikan dumping itu. • Dumping predator sering dilakukan sebagai strategi untuk “mengusir” produk dari negara lain.
  • 18. KLASIFIKASI DUMPING (3) • Dumping sporadis adalah penjualan suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi keluar negeri-negeri dengan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan harga domestik, namun hal itu hanya terjadi sekali-kali saja, dan tujuannya pun sekadar untuk mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa harus menurunkan harga domestik. • Jadi, niatnya sama sekali tidak untuk menindas atau mematikan produk pesaing.
  • 19. SUBSIDI EKSPOR • Subsidi ekspor adalah pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi kepada para eksportir atau calon eksportir nasional, dan/atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara (ini juga disebut subsidi kredit ekspor). • Berdasarkan karakternya, subsidi ekspor juga bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk dumping. Meskipun subsidi ekspor itu merupakan suatu hal yang illegal menurut perjanjian internasional, sampai sekarang masih banyak negara yang melakukannya baik secara terang-terangan maupun secara terselung