Penelitian ini menguji hubungan antara kemampuan, koordinasi, dan responsifitas anggota BPD terhadap efektivitas kerja mereka di Kecamatan Rembang, Purbalingga. Penelitian menemukan bahwa kemampuan, koordinasi, dan responsifitas berhubungan positif dan signifikan dengan efektivitas kerja BPD."

1. 1
HUBUNGAN KEMAMPUAN, KOORDINASI, DAN RESPONSIFITAS
TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA
Oleh : Muhammad Fathurrohman
Abstrak
Penelitian dengan Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Slamet Rosyadi, M. Si,
anggota : Drs. Andi Antono, M.Si bertujuan untuk menguji “ Hubungan Kemampuan,
Koordinasi dan Responsifitas Terhadap Efektivitas Kerja Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
Penelitian ini menemukan kemampuan anggota berhubungan secara positif dan
signifikan terhadap efektivitas kerja BPD di Kecamatan Rembang Kabupaten
Purbalingga dalam kategori sedang, demikian juga koordinasi, dan responsifitas.
Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengingat efektifitas kerja anggota BPD tidak
saja dipengaruhi oleh variabel tersebut, namun ada variabel lain yang dapat lebih
berpengaruh dan perlu untuk diteliti, misalnya motivasi, responsobilitas, dan lain-lain
Kata kunci : Kemampuan, Koordinasi, Responsifitas, Efektivitas Kerja, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
1. PENDAHULUAN
Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi
dan reformasi adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang undang Nomor 32
tahun 2004 yang di dalamnya mengatur mengenai pemerintahan desa.
Untuk melaksanakan Undang undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah
Kabupaten Purbalingga menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten
Purbalingga Nomor 5 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di

2. 2
mana pada Bab II Kedudukan dan Keanggotaan pada pasal 2 mengatur tentang
kedudukan anggota BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Dalam bab IV mengatur tentang fungsi, wewenang, hak dan kewajiban, di mana
dalam pasal 16 disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama
kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sedangkan dalam
pasal 17 mengatur tentang kewenangan BPD.
Dengan adanya kewenangan yang dimiliki BPD, maka kinerja anggota BPD
menjadi faktor yang sangat urgent agar BPD tidak hanya merupakan lembaga papan
nama belaka, tentunya banyak yang mempengaruhi kinerja BPD baik secara internal
maupun eksternal, dalam kontek faktor internal salah satunya adalah adanya
kemampuan personal anggota BPD dalam mengelaborasi kewenangan yang
dimilikinya, kemampuan anggota BPD sangat tergantung kepada seberapa banyak
pengalaman dan tentunya juga basis pendidikan formal yang diperolehnya.
Dalam kurun waktu empat tahun terahir, sejak ditetapkannya Surat Keputusan
Bupati Purbalingga Nomor 144/206 Tahun 2006 tentang penetapan anggota BPD
Kabupaten Purbalingga Periode 2006-2012, sering kali peran anggota BPD
diindikasikan tidak dapat berjalan secara optimal.
Menurut Sekretaris Kecamatan Rembang “Yuwono, S. Sos mengatakan :
“ minimal dalam satu tahun anggaran ada tujuh perdes yang harus ditetapkan
yaitu pertama, Perdes tentang lelang tanah kas desa, kedua, Perdes tentang
program kerja desa, ketiga, perdes tentang pertanggung jawaban kepala desa,
keempat, perdes tentang pungutan desa, kelima, perdes tentang APBDes,
keenam perdes tentang perhitungan APBDes tahun lalu, ketujuh, perdes tentang
perubahan APBDes tahun berjalan” (13/2/2011)
Berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa tingkat produktifitas BPD
dalam menetapkan peraturan desa (perdes) bersama kepala desa masih belum
optimal, hal tersebut dapat dilihat dalam tebel berikut ini :

3. 3
Tabel 1 : Jumlah Perdes yang ditetapkan selama tahun 2006 s/d 2010
No Desa
Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
1 Wlahar 5 4 - 3 3
2 Bantarbarang 1 1 3 1 3
3 Karangbawang 4 4 4 4 4
4 Gunungwuled - - 1 - -
5 Losari 5 6 5 5 6
6 Bodaskarangjati 5 5 5 5 6
7 Wanogarawetan 1 1 - - -
8 Wanogarakulon - - - - 5
9 Makam 6 12 7 7 7
10 Sumampir 7 7 7 7 7
11 Tanalum - - 1 - 2
12 Panusupan 2 2 3 2 4
Sumber : Masing-masing pemerintah desa
Melihat kondisi seperti ini, maka diperlukan sistem kerja yang efektif dalam
merumuskan perdes. Karena dengan perdes aspirasi masyarakat dapat diakomodir
dalam proses pembangunan di desa, dengan demikian kemampuan anggota BPD
menjadi hal penting dimiliki oleh segenap anggota agar BPD dapat memiliki peran
dan fungsi sesuai dengan kewenangannya
BPD di samping harus memiliki kemampuan juga harus mempunyai keahlian
dalam melakukan kordinasi, karena koordinasi merupakan faktor penting juga di
dalam melaksanakan suatu kegiatan, BPD sebagai mitra kerja dari kepala desa
memiliki tugas dan wewenang yang tidak mudah antara lain penetapan peraturan
desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDes) maupun tugas-tugas lain, oleh karenanya untuk menselaraskan dan
mensinergikan tugas dan wewenang tersebut diperlukan kemampuan koordinasi yang
memadahi dari masing-masing anggota.
Di samping kemampuan dan koordinasi, hal penting yang juga harus dimiliki
oleh setiap anggota BPD adalah responsifitas atau daya tanggap terhadap saran dan
aspirasi yang berkembang di masyarakat, menyusun agenda, prioritas program, dan
mengembangkan program-program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat.

4. 4
2. TUJUAN PENELITIAN :
(1) Untuk menguji hubungan antara kemampuan, terhadap efektivitas Kerja
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga;
(2) Untuk menguji hubungan antara koordinasi, terhadap efektivitas Kerja
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga;
(3) Untuk menguji hubungan antara responsifitas, terhadap efektivitas Kerja
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga;
(4) Untuk menguji hubungan antara, kemampuan, koodinasi dan responsifitas
terhadap efektivitas Kerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
3. KERANGKA PEMIKIRAN
3.1. Efektivitas kerja
Steers (1995: 5) mengatakan konsep efektivitas dipakai untuk mengukur
keberhasilan. Artinya efektivitas diukur menurut ukuran seberapa jauh sebuah
organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Sementara itu Bernard
(dalam Gibson, 1997: 27) mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran
yang telah disepakati atas usaha bersama tingkat pencapaian sasaran menunjukkan
tingkat efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada umumnya mengacu kepada
keberhasilan. Dari kutipan di atas terdapat kriteria tingkat pencapaian sasaran.
Tingkat pencapaian sasaran menunjukkan kriteria-kriteria atau skala ukuran tertentu
sejauh mana di dalam penyelesaian tepat waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan
yang direncanakan sebelumnya.
Dari beberapa definisi efektivitas yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan
bahwa efektivitas secara universal dapat dipahami melalui persepektif sistem dan
perspektif tujuan. Perspektif sistem berasumsi bahwa organisasi adalah kesatuan
sosial yang kehadirannya merupakan bagian dari lingkungan yang lebih luas dan

5. 5
efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan memuaskan tuntutan dari
lingkungannya. Sedangkan perspektif tujuan didasarkan pada gagasan bahwa
organisasi adalah kesatuan rasional yang mempunyai tujuan yang mengandung misi,
tujuan dan sasaran yang khas.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) adalah institusi yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa
yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan demikian, maka efektivitas Kerja
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah terlaksananya tugas dan
tanggung jawab anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengemban
aspirasi dan sekaligus sebagai wakil rakyat yang duduk di lembaga pemerintahan
desa untuk dan ikut serta menentukan arah dan kebijakan pemerintah desa.
3.2. Kemampuan Anggota
Kemampuan seseorang adalah merupakan kekuatan yang ada dalam dirinya
untuk mengaktualisasikan diri dalam berbagai bidang tugas dan pekerjaan. Dalam
pelaksanaan berbagai aktifitas suatu organisasi atau lembaga, maka manusia
merupakan kunci bagi pencapaian tujuan. Berkaitan dengan keberhasilan tersebut,
sudah barang tentu tidak akan terlepas dengan kemampuan yang dimilikinya. Oleh
karena itu faktor kemampuan diri merupakan modal dasar yang mutlak diperlukan
dan seringkali faktor kemampuan dihubungkan dengan kualitas manusia itu sendiri.
Sementara itu Moenir (1997: 76) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
kemampuan dalam hubungannya dengan pekerjaan adalah suatu keadaan pada
seseorang yang penuh kesungguhan berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan
pekerjaan, sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.
Gibson (1984: 34) menyatakan bahwa: “Kemampuan menunjukkan potensi
orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan“. Ini mengandung pengertian bahwa
kemampuan yang dimiliki seseorang aparat menunjukkan potensi yang dimiliki orang
tersebut dalam bertindak, bertingkah laku, dan bekerja. Sehingga secara tidak

6. 6
langsung akan berpengaruh terhadap kualitas dari orang tersebut. Seorang pegawai
yang mempunyai kemampuan kurang baik maka akan menghasilkan kualitas kerja
dan hasil kerja yang kurang baik pula.
Selanjutnya studi yang dilakukan oleh McLoy, Campbell dan Quedeck (dalam
Kim, 2002: 447) menyebutkan kinerja pegawai ditentukan oleh sejumlah faktor,
antara lain: (1) Pengetahuan mengenai fakta, aturan, prinsip dan prosedur; (2)
Keahlian (skill) untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas; (3) Kemampuan (ability)
untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas serta; (4) Motivasi.
Dari pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan
berhubungan dengan kesanggupan seseorang untuk dapat menyelesaikan tugas dan
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, sedangkan kecakapan adalah berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan, artinya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sebagai wakil masyarakat di tingkat desa mempunyai peran sebagai pengemban
aspirasi, sehingga faktor kecakapan atau cara menilai kebijakan desa akan dapat
dilihat seberapa besar hasil/kualitas kebijakan tersebut.
3.3. Koordinasi
Untuk membahas koordinasi, perlu kita ketahui bahwa istilah koordinasi berasal
dari kata-kata asing “cum” (yang berarti berbeda-beda) dan “ordinare” yang berarti
penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya. Memang alasan utama
mengapa koordinasi itu mutlak perlu dalam suatu organisasi atau usaha kerja sama,
karena adanya perbedaan-perbedaan (satuan, pekerjaan, orang atau pimpinan).
Terry (Sukarna, 1990 : 28) mendefinisikan koordinasi sebagai berikut :
“Coordination’s is the orderly synchronization of effort to provide the proper
amount, timing, and directing of execution resulting in harmonious and
univied action to stated ovjectives” (Koordinasi adalah penyerempakan kerja
sebaik-baiknya untuk mengatur keseluruhan secara tepat dalam waktu yang
telah ditentukan dengan bimbingan pelaksanaan yang terarah sehingga
tindakan yang serasi dan seragam untuk mencapai suatu tujuan yang telah
ditetapkan).

7. 7
Leonard de White sebagaimana dikutip oleh Sarwoto (1997 : 88) menyebutkan
bahwa :
“Koordinasi adalah suatu penyatuan terhadap masing-masing bagian antara satu
dengan lainnya dan menselaraskan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan beserta
gerak operasinya agar mereka dapat memberikan sumbangan yang semaksimal
mungkin bagi berhasilnya usaha kerja sama.”
Dari beberapa pengertian koordinasi tersebut dapat disimpulkan bahwa
koordinasi adalah suatu aktifitas atau kegiatan mengintegrasikan dan mensinkronkan
berbagai pelaksanaan tugas dari berbagai elemen yang terkait dalam suatu lembaga,
instansi maupun organisasi dalam hal ini koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) adalah koordinasi internal anggota BPD, maupun
eksternal dengan para stakeholder di tingkat desa dan atau kecamatan.
3.4. Responsifitas
Responsifitas (responsiveness) atau daya tanggap adalah istilah yang populer
digunakan dalam lingkup organisasi bisnis, dan dapat diartikan sebagai kemauan
untuk membantu pelanggan dalam memberikan jasa pelayanan dengan cepat. Bahkan
dapat diidentifikasi adanya kriteria responsif bagi suatu organisasi perusahaan
(Blanchard, 1998), yaitu meliputi: (1) Mengenali harapan pelanggan dan memenuhi
janji dengan tepat waktu, (2) Menunjukkan rasa hormat kepada semua karyawan dan
gagasan-gagasan yang dimiliki, (3) Memiliki komitmen terhadap pemegang saham
(stake holders), dan (4) Mendorong partisipasi karyawan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian responsifitas mengandung pengertian daya tanggap organisasi
terhadap karyawan termasuk gagasan-gagasannya, maupun daya tanggap karyawan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan. Meskipun pengertian
tersebut adalah daya tanggap dalam lingkup organisasi bisnis, akan tetapi dapat saja
diadopsi untuk menjelaskan responsifitas yang seharusnya dilakukan oleh organisasi
publik termasuk di dalamnya lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD

8. 8
Benang merah uraian di atas adalah bahwa yang dimaksud dengan responsifitas
merupakan kemampuan anggota BPD dalam mencermati perubahan lingkungan
(perubahan kebutuhan dan tuntutan publik serta kemajuan teknologi) dan
merefleksikannya dengan daya tanggap anggota terhadap aspirasi dan kebutuhan
masyarakat untuk diperjuangkan dan mempertahankannya sampai berhasil.
4. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode
survei (Singarimbun dan Effendi, 2006: 3). Penelitian ini dilakukan di BPD seluruh
kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini meneliti empat variabel
yaitu Kemampuan (x1), Koordinasi (x2), Responsifitas (x3) dan Efektivitas Kerja
Anggota BPD (y). Teknik sampling yang digunakan adalah sensus dengan sampel
sebanyak 110 anggota BPD.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket), Adapun
jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas konstruk sedangkan
uji reliabilitas menggunakan teknik sekali ukur dengan alpha cronbach. Teknik
analisis data menggunakan teknik distribusi frekuensi, korelasi product moment,
Korelasi Kendall Tau () Korelasi Parsial Kendall, Konkordansi Kendall (Kendall W)
5. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Kategorisasi Variabel Penelitian
Tabel 2 : Pengkategorian data hasil penelitian
No. Variabel Interval Kategori Frek (%)
1 Efektivitas Kerja
Anggota BPD
6 – 10,4
10,5 – 14,9
15 – 19,4
19,5 – 24
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
8
20
35
33
8,2
20,8
36,5
34,4
2 Kemampuan 10 – 15
16– 21
22 – 27
28 – 34
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
1
9
45
41
1,0
9,4
46,9
42,7

9. 9
3 Koordinasi 11 – 17
18 – 24
25 – 31
32 – 38
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
2
11
43
40
2,1
11,5
44,8
41,7
4 Responsivitas 8 – 13,75
13,75 – 19,5
19,5 – 25,5
25,5 – 31
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
4
10
42
40
4,2
10,4
43,8
41,7
Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan tabel bantu di atas dapat kita lihat dari 96 responden yang
menyatakan bahwa efektivitas berada pada kategori sangat rendah adalah 8 orang
responden atau sebesar 8,3 persen, selanjutnya 20 responden atau sebesar 20,8 persen
menyatakan efektivas kerja berada pada tingkat rendah, sedangkan sebanyak 35
responden atau sebesar 36,5 persen menyatakan efektivas berada pada kategori
sedang, dan sebanyak 33 orang atau sebesar 34,4 persen menyatakan efektivitas kerja
berada pada kategori tinggi.
Sementara itu juga diketahui 96 responden yang menyatakan bahwa
kemampuan anggota berada pada kategori sangat rendah adalah 1 orang responden
atau sebesar 1,0 persen, sedangkan 9 responden atau sebesar 9,4 persen menyatakan
kemampuan berada pada tingkat rendah, sebanyak 45 responden atau sebesar 46,9
persen menyatakan kemampuan anggota berada pada kategori sedang, sedangkan
sebanyak 41 orang atau sebesar 42,7 persen menyatakan kemampuan berada pada
kategori tinggi.
Kemudia pada uji ketiga dapat diketahui 96 responden yang menyatakan
bahwa koordinasi anggota berada pada kategori sangat rendah adalah 2 orang
responden atau sebesar 2,1 persen, selanjutnya 11 responden atau sebesar 11,5 persen
menyatakan koordinasi berada pada tingkat rendah, sebanyak 43 responden atau
sebesar 44,8 persen menyatakan koordinasi anggota berada pada kategori sedang, dan
sebanyak 40 orang atau sebesar 41,7 persen menyatakan koordinasi anggota berada
pada kategori tinggi.
Sedangkan pada uji keempat 96 responden yang menyatakan bahwa
responsivitas anggota berada pada kategori sangat rendah adalah 4 orang responden

10. 10
atau sebesar 4,2 persen, selanjutnya 10 responden atau sebesar 10,4 persen
menyatakan responsivitas berada pada tingkat rendah, sebanyak 42 responden atau
sebesar 43,8 persen menyatakan responsivitas anggota berada pada kategori sedang,
sedangkan sebanyak 40 orang atau sebesar 41,7 persen menyatakan responsivitas
anggota berada pada kategori tinggi.
5.2. Pengujian Hipotesis
5.2.1. Hubungan Antara Kemampuan (X1) Dengan Efektivitas Kerja Anggota
BPD (Y)
Dari perhitungan statistik korelasi kendal tau diketahui bahwa hubungan
antara variabel kemampuan anggota (X1) dengan efektivitas kerja anggota BPD (Y)
adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Korelasi Kemampuan (X1) dengan Efektivitas Kerja Anggota BPD (Y)
r hitung Probabilitas  Keterangan
0,546 0,000 0,05 Signifikan
Sumber: Data Primer Diolah
Berdasarkan tabel 4.11 di atas, koefisien korelasi antara kemampuan anggota
(X1) dengan efektivitas kerja (Y) atau rx1y sebesar 0,546. Nilai koefisien korelasi
sebesar 0,546 tersebut menunjukkan adanya korelasi yang sedang antara variabel X1
dengan Y; dengan arah positif. Artinya semakin tinggi kemampuan anggota akan
semakin tinggi pula efektivitas kerjanya, dan semakin rendah kemampuan anggota
akan semakin rendah pula efektitas kerjanya. Untuk menguji hipotesis penelitian,
apakah H0 diterima atau ditolak, kita bandingkan nilai Sig. (2-tailed) dengan  (0.05),
di mana jika probabilitasnya ≥  (0.05) H0 diterima; dan jika probabilitasnya < 
(0.05) H0 ditolak. Oleh karena probabilitasnya di bawah 0,05 (0,000 < 0,05) maka H0
ditolak. Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel
kemampuan anggota (X1) dengan variabel efektivitas kerja (Y), dan hubungan
tersebut dapat digeneralisasikan ke populasi dimana sampel tersebut kita ambil.

11. 11
5.2.2. Hubungan Antara Koordinasi (X2) Dengan Efektivitas Kerja Anggota
BPD (Y)
Dari perhitungan statistik korelasi kendal tau diketahui bahwa hubungan
antara variabel koordinasi anggota (X2) dengan efektivitas kerja anggota BPD (Y)
adalah sebagai berikut:
Tabel 4 : Korelasi Koordinasi Angota (X2) dengan Efektivitas Kerja Anggota BPD
(Y)
r hitung Probabilitas  Keterangan
0,576 0,000 0,05 Signifikan
Sumber: Data Primer Diolah
Berdasarkan tabel 4 di atas nilai koefisien korelasi antara koordinasi anggota
(X2) dengan efektivitas kerja (Y) atau rx2y sebesar 0,576. Nilai koefisien korelasi
sebesar 0,576 tersebut menunjukkan adanya korelasi yang sedang antara variabel
koordinasi anggota (X2) dengan variabel efektivitas kerja (Y); dengan arah positif.
Artinya semakin tinggi koordinasi anggota akan semakin baik pula efektivitas
kerjanya, dan semakin rendah koordinasi anggota akan semakin buruk pula
efektivitas kerjanya. Berdasarkan nilai Sig. (2-tailed), kita ketahui probabilitasnya <
 (0.05) atau 0,000 < 0,05. Dengan demikian H0 ditolak atau terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antara koordinasi anggota dengan efektivitas kerja, dan
hubungan tersebut dapat digeneralisasikan ke populasi dimana sampel tersebut kita
ambil.
5.2.3. Hubungan Antara Responsivitas (X3) Dengan Efektivitas Kerja Anggota
BPD (Y)
Dari perhitungan statistik korelasi kendal tau diketahui bahwa hubungan
antara variabel koordinasi anggota (X3) dengan efektivitas kerja anggota BPD (Y)
adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Korelasi Responsivitas Angota (X3) dengan Efektivitas Kerja Anggota BPD
(Y)
r hitung Probabilitas  Keterangan
0,579 0,000 0,05 Signifikan
Sumber: Data Primer Diolah

12. 12
Untuk nilai koefisien korelasi antara responsivitas anggota (X3) dengan
efektivitas kerjanya (Y) rx3y sebesar 0,579. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,579
tersebut menunjukkan adanya korelasi yang sedang antara variabel responsivitas
anggota (X3) dengan efektivitas (Y); dengan arah positif. Artinya semakin tinggi
responsivitas anggota akan semakin tinggi pula efektivitas kerjanya, dan semakin
rendah responsivitas akan semakin rendah pula efektivitas kerjanya. Berdasarkan
nilai Sig. (2-tailed), kita ketahui probabilitasnya <  (0.05) atau 0,000 < 0,05. Dengan
demikian H0 ditolak atau terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara
responsivitas dengan efektivitas kerja, dan hubungan tersebut dapat digeneralisasikan
ke populasi dimana sampel tersebut kita ambil.
5.2.4. Hubungan Antara Kemampuan (X1), Koordinasi (X2) dan
Responsivitas (X3) Dengan Efektivitas Kerja Anggota BPD (Y)
Dari perhitungan statistik korelasi kendal tau diketahui bahwa hubungan
antara variabel Kemampuan Anggota (X1), Koordinasi Anggota (X2) dan
Responsivitas Anggota (X3) dengan Efektivitas Kerja Anggota BPD (Y) adalah
sebagai berikut:
Tabel 6. Korelasi Kemampuan (X1), Koordinasi (X2) dan Responsivitas (X3)
terhadap Efektivitas Kerja Anggota BPD (Y)
r hitung Probabilitas  Keterangan
0,881 0,000 0,05 Signifikan
Sumber: Data Primer Diolah
Out put koefisien korelasi konkordansi kendall W ada 2 bagian yakni ranks
dan test statistics. Pada bagian ranks digambarkan mean dan rank ketiga variabel
penelitian. Sedangkan pada test statistics: N sebesar 96 menunjukkan jumlah
responden penelitian sebanyak 96 orang; Kendall Wa
menunjukkan nilai koefisien
korelasi konkordansi kendall W yang kita cari yakni sebesar 0,881. Berdasarkan tabel
pedoman interpretasi nilai koefisien korelasi pada out put di atas dapat kita
interpretasikan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,881 menunjukkan adanya korelasi
yang sangat kuat antara kemampuan anggota (X1), koordinasi anggota (X2) dan

13. 13
responsivitas anggota (X3) dengan efektivitas kerja (Y), dengan arah positif. Artinya
semakin tinggi kemampuan anggota (X1), koordinasi anggota (X2) dan responsivitas
(X3) akan semakin tinggi pula efektivitas kerja (Y), dan sebaliknya.
Untuk menguji hipotesis penelitian, apakah H0 diterima atau ditolak, apabila
tidak menggunakan cara manual dengan membandingkan chi-square hitung (pada out
put) di atas sebesar 253.633 dengan chi-square tabel pada df 2, kita bandingkan nilai
Asymp. Sig. dengan  (0.05), dimana jika probabilitasnya ≥  (0.05) H0 diterima; dan
jika probabilitasnya <  (0.05) H0 ditolak. Oleh karena probabilitasnya di bawah 0,05
(0,000 < 0,05) maka H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat hubungan yang
signifikan antara kemampuan anggota (X1), koordinasi anggota (X2) dan
responsivitas (X3) dengan efektivitas kerja (Y), dan hubungan tersebut dapat
digeneralisasikan ke populasi dimana sampel tersebut kita ambil.
5.3. Pembahasan
5.3.1. Hubungan Antara Kemampuan Anggota (X1) Dengan Efektivitas Kerja
Anggota BPD (Y)
Kompleksitas tugas anggota BPD, maka seorang anggota BPD dituntut untuk
mampu menjadi pemeran yang baik. Di satu pihak sebagai mitra pemerintah desa,
dan di pihak lain anggota BPD yang juga dipilih oleh masyarakat harus mampu
menjadi penyeimbang pemerintah desa. Tugas yang tidak ringan ini harus diimbangi
dengan kemampuan yang memadai, baik dari segi pendidikan formal maupun
pengalamannya di tengah masyarakat. Di samping itu sebagai satu kesatuan, BPD
harus mengesampingkan ego yang berkembang pada diri masing-masing anggota,
sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar merupakan hasil yang obyektif yang
dilalui melalui sistem kerja yang efektif. Efektif di sini tidak hanya mengarah pada
hasil saja, tetapi semua proses harus dilalui secara efektif dan mampu menampung
aspirasi
Fenomena yang ada memperlihatkan bahwa arahan pengerahan kemampuan
anggota BPD adalah untuk mengefektifkan semua kegiatan. Kepentingan bersama
tetap dikedepankan untuk membuat masyarakat menjadi nyaman dengan lingkungan

14. 14
dan kondisi desa yang diusahakan untuk terus berkembang. Karena itulah peran
kemampuan anggota BPD sangat besar dalam rangka menyukseskan program
pembangunan, dan semua itu berawal ketika BPD mampu menjalankan fungsi dan
perannya secara efektif
Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa untuk menjalankan sistem
kerja yang efektif, kemampuan anggota BPD sebagai satu kesatuan harus terus
diutamakan. Karena itulah BPD harus mampu memberdayakan kemampuannya agar
semua tugas yang diemban dapat dikerjakan secara efektif. Kondisi ini diperkuat
dengan adanya pembuktian secara statistik sebagaimana tabel 4.11 di atas, koefisien
korelasi antara kemampuan anggota (X1) dengan efektivitas kerja (Y) atau rx1y
sebesar 0,546. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,546 tersebut menunjukkan adanya
korelasi yang sedang antara variabel X1 dengan Y; dengan arah positif. Artinya
semakin tinggi kemampuan anggota akan semakin tinggi pula efektivitas kerjanya,
dan semakin rendah kemampuan anggota akan semakin rendah pula efektitas
kerjanya
5.3.2. Hubungan Antara Koordinasi Anggota (X2) Dengan Efektivitas Kerja
Anggota BPD (Y)
Salah satu hal yang seringkali menjadi kendala dalam berorganisasi adalah
mengenai lemahnya koordinasi akibat sibuknya para anggota dengan kepentingan
masing-masing. Bila hal ini terjadi maka sudah dapat diprediksi organisasi tidak akan
berjalan dengan efektif, dan semua tugas akan terbengkalai.
Sebagai satu kesatuan, anggota BPD setidaknya harus mengedepankan
kepentingan bersama, terutama kepentingan masyarakat luas. Untuk melakukan itu
semua, diperlukan adanya persamaan persepsi dalam melihat kejadian tertentu.
Persamaan persepsi ini merupakan salah satu langkah yang diperlukan untuk
melahirkan sistem kerja yang efektif, yaitu yang mampu bekerja sesuai dengan arah
dan tujuan yang telah ada.
Untuk mewujudkan persamaan persepsi tidaklah mudah, diperlukan
koordinasi diantara anggota BPD. Koordinasi memainkan peranan yang sangat

15. 15
penting dalam mengintegrasikan tujuan dan kegiatan-kegiatan yang ada pada satuan-
satuan yang berada dalam organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Handayaningrat
(1989: 88):
``Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara
terkoordinasi agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.
Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan
daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat
memberikan sumbangan secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan.``
Dengan koordinasi, kelancaran tiap-tiap fungsi atau bagian kerja terjamin
karena koordinasi menjadikan serasi, seimbang seluruh kegiatan yang dicanangkan
bagian-bagian dalam organisasi, sehingga menciptakan jaringan kerja yang
diperlukan organisasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan
Siagian (1996 : 111) :
Koordinasi merupakan salah satu alat utama bagi organisasi untuk
mempercepat proses pencapaian tujuan. Koordinasi diperlukan pada semua
tingkat kegiatan-kegiatan organisasi, baik pada tingkat perumusan
kebijaksanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.
Kondisi ini diperkuat dengan adanya pembuktian secara statistik sebagaimana
tabel 4.11 di atas nilai koefisien korelasi antara koordinasi anggota (X2) dengan
efektivitas kerja (Y) atau rx2y sebesar 0,576. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,576
tersebut menunjukkan adanya korelasi yang sedang antara variabel koordinasi
anggota (X2) dengan variabel efektivitas kerja (Y); dengan arah positif. Artinya
semakin tinggi koordinasi anggota akan semakin baik pula efektivitas kerjanya, dan
semakin rendah koordinasi anggota akan semakin buruk pula efektivitas kerjanya.
5.3.3. Hubungan Antara Responsivitas Anggota (X3) Dengan Efektivitas Kerja
Anggota BPD (Y)
Untuk nilai koefisien korelasi antara responsivitas anggota (X3) dengan
efektivitas kerja (Y) rx3y sebesar 0,579. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,579
tersebut menunjukkan adanya korelasi yang sedang antara variabel responsivitas

16. 16
anggota (X3) dengan efektivitas (Y); dengan arah positif. Artinya semakin tinggi
responsivitas anggota akan semakin tinggi pula efektivitas kerjanya, dan semakin
rendah responsivitas akan semakin rendah pula efektivitas kerjanya.
Hak yang dimiliki oleh anggota BPD antara lain mengajukan rancangan
peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, dan lain-
lain. Pada tataran implementasi untuk melaksanakan hak tersebut tentunya
dibutuhkan responsifitas (responsiveness) daya tanggap yang memadahi dari anggota
BPD agar melahirkan sistem kerja yang efektif sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat yang diwakilinya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
Hal tersebut selaras dengan responsifitas (responsiveness) atau daya tanggap
yang diartikan sebagai kemauan untuk membantu pelanggan dalam memberikan jasa
pelayanan dengan cepat, (Blanchard, 1998) yang mengidentifikasi adanya kriteria
responsif bagi suatu organisasi yang meliputi: (1) Mengenali harapan pelanggan dan
memenuhi janji dengan tepat waktu, (2) Menunjukkan rasa hormat kepada semua
karyawan dan gagasan-gagasan yang dimiliki, (3) Memiliki komitmen terhadap
pemegang saham (stake holders), (4) Mendorong partisipasi karyawan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
5.3.4. Hubungan antara Kemampuan (X1), Koordinasi (X2) dan Responsivitas
(X3) terhadap Efektivitas Kerja Anggota BPD (Y)
Efektivitas kerja merupakan salah satu indicator dari keberhasilan
pelaksanaan tugas, namun untuk produk kerja yang dapat dihitung seringkali
kuantitas menjadi standar penilaian. Akan tetapi untuk kasus BPD yang menjadi
fokus penelitian tidak selalu terpusat pada banyak Perdes yang dihasilkan oleh BPD,
namun setidaknya tetap dapat menjadi gambaran mengenai efektivitas kerja BPD,
mengingat dalam satu tahun belum tentu beberapa rancangan Perdes dapat
diselesaiakan. Perdes yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan, dan
kemampuan anggota dalam bekerja, berkoordinasi yang baik secara internal anggota
BPD maupun eksternal dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan steak
holder lainnya, serta responsifitas dari anggota BPD.

17. 17
Adanya pengaruh dari kemampuan, koordinasi dan responsifitas terhadap
efektivitas kerja anggota BPD juga dibuktikan dari hasil perhitungan Koefisien
Kendall Wa
menunjukkan nilai koefisien korelasi konkordansi kendall W yang kita
cari yakni sebesar 0,881. Berdasarkan tabel pedoman interpretasi nilai koefisien
korelasi pada out put di atas dapat kita interpretasikan bahwa koefisien korelasi
sebesar 0,881 menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara kemampuan
anggota (X1), koordinasi anggota (X2) dan responsivitas anggota (X3) dengan
efektivitas kerja (Y), dengan arah positif. Artinya semakin tinggi kemampuan
anggota (X1), koordinasi anggota (X2) dan responsivitas (X3) akan semakin tinggi
pula efektivitas kerja (Y), dan sebaliknya.
Hubungan antara kemampuan, koordinasi, dan responsifitas terhadap
efektivitas kerja dapat dilihat dengan jelas. Sistem kerja yang efektif akan berjalan
baik dengan adanya anggota yang memiliki kapabilitas atau kemampuan yang sesuai.
Anggota yang dimaksud mampu mengarahkan segala potensi untuk kemajuan
organisasi. Potensi yang dimaksud dapat meliputi kecakapan dan ketrampilan, serta
didukung dengan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang kerjanya.
Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Seperti pendapat
Gibson (dalam Handoko, 1999: 27) yang mengemukakan bahwa:
“Kemampuan kerja dilihat dari pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.
Pendidikan atau pengetahuan sebagai alat ukur tingkat kemampuan orang dapat
dilihat dari pendidikan formal dan non formal atau sering disebut latihan atau
training yang meliputi kursus, lokakarya, penataran, latihan ketrampilan dan
sebagainya. Kemampuan ini tidak selalu dapat diperoleh dari pendidikan khusus
seperti pendidikan dan latihan (diklat) yang diadakan untuk memberikan
pengetahuan pelaksanaan tugas”.
Tetapi dalam banyak hal kemampuan yang memadai seringkali belum cukup
bila sistem kerja yang ada berisikan orang-orang yang jumlahnya banyak. Karena
itulah diperlukan koordinasi dalam menjalankan sistem kerja yang telah ditetapkan.
Koordinasi yang dimaksud tidak hanya terfokus pada koordinasi yang dilakukan
secara formal yang dilakukan dalam forum tertentu, tetapi juga dapat dilakukan
secara informal yang disesuaikan waktu dan kondisinya. Melalui sistem kerja yang

18. 18
demikian, diharapkan akan lahir sistem kerja yang efektif, yang tetap diarahkan untuk
kepentingan bersama.
Kemampuan anggota yang memadai, kemudian didukung dengan koordinasi
yang juga memadai sering kali pula belum cukup apabila tidak didukung adanya
responsifitas (responsiveness) atau daya tanggap yang diartikan sebagai kemauan
untuk membantu memenuhi aspirasi dan kebutuhan pelanggan (masyarakat) yang
diwakilinya.
6. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis kendall diketahui hubungan kemampuan terhadap
efektivitas kerja anggota BPD sebesar 0,546 pada taraf 95 persen dan masih dalam
kategori sedang. Hasil yang sama juga terjadi pada pengujian variable koordinasi
yang mempunyai hubungan secara positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja
sebesar 0,576 pada taraf 95 persen, hasil yang sama juga terjadi pada pengujian
variable responsifitas yang mempunyai hubungan secara positif dan signifikan
terhadap efektivitas kerja sebesar 0,579 pada taraf 95 persen.
Ketika diuji secara bersama-sama dengan analisa Konkordansi Kendall
(Kendall W) antara kemampuan, koordinasi, dan responsifitas mempunyai
hubungan secara positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja sebesar 0,881
pada taraf 95 persen. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan,
koordinasi, dan responsifitas mempunyai hubungan yang berarti dalam rangka
efektivitas kerja anggota BPD. Dengan demikian hipotesis keempat yang
menyatakan bahwa kemampuan, koordinasi, dan responsifitas mempunyai
hubungan yang signifikan terhadap efektivitas kerja anggota BPD di Kecamatan
Rembang Kabupaten Purbalingga dapat diterima, atau Hipotesis nol (Ho) yang
menyatakan tidak ada hubungan antara kemampuan, koordinasi, dan responsifitas
terhadap efektivitas kerja anggota BPD ditolak.

19. 19
7. IMPLIKASI
7.1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan, koordinasi dan
responsifitas berhubungan dengan efektivitas kerja anggota BPD di
Kecamatan Rembang. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas kerja
BPD dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan anggota. Untuk
meningkatkan kemampuan anggota dapat ditempuh dengan cara
meningkatkan latar belakang pendidikan anggota, peningkatan pengalaman
kerja meningkatkan pemahaman terhadap tugas, fungsi dan tanggung jawab
BPD.
7.2. Selain diperlukan peningkatan kemampuan anggota, upaya untuk
meningkatkan efektivitas BPD dapat dilakukan juga dengan meningkatkan
koordinasi secara internal anggota BPD maupun eksternal. Hal ini dapat
ditempuh dengan meningkatkan intensitas pertemuan resmi dan tidak resmi
antara anggota BPD maupun dengan pihak eksternal baik pemerintah desa,
kecamatan maupun pihak lain.
7.3. Selain diperlukan peningkatan kemampuan anggota, dan koordinasi upaya
untuk meningkatkan efektivitas BPD tentunya juga dibutuhkan responsifitas
(responsiveness) daya tanggap yang memadahi dari masing-masing anggota
BPD agar melahirkan sistem kerja yang efektif sesuai dengan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.

20. 20
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2006, Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Desa, Setda Kabupaten Purbalingga, Purbalingga
Anonim, 2004, Undang-Undang RI No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang RI No. 33 Th 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, CV.
Dutanusindo, Semarang,
Atmosudirjo, Prajudi, 1993, Pengembangan Organisasi, Rajawali Press, Jakarta
Dwiyanto, Agus, 1995, Kinerja Organisasi Publik, Kebijakan dan Penerapannya,
(Makalah)
Gibson, James I dan John M Ivancevich, 1984, Organisasi dan Manajemen,
Erlangga, Jakarta
---------------,1997, Organisasi Jilid 2 Perilaku Struktur Proses, Edisi Ke delapan,
Bina Rupa Aksara , Jakarta
Hadi, Sutrisno. 1991. Analisis Butir Untuk Instrumen Angket, Tes dan Skala Nilai
Dengan Basica, Andi Offset, Yogyakarta
Jogiyanto. 2008. Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Kuesioner,
Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon, Badan Penerbit Fakultas
Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta
Kartini Kartono, 2001, Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin
Abnormal itu?, Raja Grafindo Persada Jakarta
Kim, Pan. S. 2002. Strengthening the Pay-Performance Link in Government: A
Case Study of Korea, Public Personnel Management, Volume 31 No. 4,
2002.
Manullang, 1996, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta
Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN,
Yogyakarta
Mufis, Ali, 1994, Pengantar Administrasi Negara, Universitas Terbuka, Jakarta
Purwanto, Erwan Agus dan Diah Ratih Sulistyastuti, 2007, Metode Penelitian
untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial, Penerbit Gava
Media Yogyakarta

21. 21
Ratminto, dan Atik Septi Winarsih, 2010, Manajemen Pelayanan Pengembagan
Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan
Minimal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Santoso, Singgih, 2001, Buku Latihan SPSS Statistik Non Parametrik, Cetakan ke
2, PT. Elex Komputindo, Gramedia, Jakarta
Siagian, Sondang P, 2000, Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survai, LP3ES,
Jakarta,
, 2006. Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta
Steer, Richard M, 1995, Efektivitas Organisasi, LPPM, Jakarta
Suwarno Handayaningrat, 1994, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan
Manajemen, Haji Mas Agung, Jakarta
Subarsono, AG, 2006, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi,
Cetakan ke-2, Pustaka Pelajar , Yogyakarta
Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D), Alfabeta,
Bandung.
, 2008. Statistik Non Parametris Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung
, 2011. Statistika Untuk Penelitian (Edisi Revisi), Alfabeta, Bandung.
Thoha, Miftah, 2002, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Raja
Grafindo, Jakarta,