Proposal penelitian ini membahas analisis kinerja aparatur pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Peneliti akan menganalisis kinerja aparatur, dan melihat pengaruh faktor kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi untuk perbaikan kinerja di masa depan.

1. PROPOSAL PENELITIAN
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Oleh:
AHMAD IRFANSYAH, S.E., M. Si.
PROGRAM STUDI STRATA I AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI RAHMANIYAH
SEKAYU
2016

2. 1
HALAMAN PENGESAHAN
1. Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN
2. Bidang Ilmu : Akuntansi
3. Tema Penelitian : IPS (Pengembangan Tripatrit Pemerintah, BUMN
dan Swasta)
4. Ketua Peneliti :
a. Nama Lengkap : Ahmad Irfansyah, S.E., M.Si.
b.Jenis Kelamin : Laki – Laki
c. NIP/NIDN : 196707092005011001/0009076704
d.Pangkat/Golongan : Penata, Gol. III/c
e. Jabatan Fungsional : Lektor
f. Program Studi : SI Akuntansi
g. Alamat Ketua Peneliti : Griya Randik Blok C1 No. 9 Sekayu
h. Alamat Kantor/Telp/Fax/E-mail : Jl. Merdeka Lk. I No. 531 Kel. Serasan Jaya Telp.
(0711) 322495 Sekayu 30711
i. Alamat Rumah/Telp/Fax/E-mail :Griya Randik Blok C1 No. 9 Sekayu 30711
/081367638780 / /irfansyah7917@yahoo.co.id
5. Jumlah Anggota Peneliti : ---
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Musi Banyuasin
7. Jumlah biaya yang diusulkan : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
Mengetahui
Ketua,
(Desi Ulpa Anggraini, S.E.,MM.,M.Si)
Sekayu, 10 Mei 2016
Pelaksana
(Ahmad Irfansyah, S.E., M.Si)
NIP. 196707092005011001
Menyetujui,
Ketua LPPM STIE-Rahmaniyah Sekayu
(Drs. Usailan Oemar, M.M.)

3. 1
PROPOSAL PENELITIAN
1. JUDUL PENELITIAN
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2. BIDANG ILMU : EKONOMI
3. PENDAHULUAN
Proses pembangunan nasional yang berlangsung dewasa ini sedang
mengalami pergeseran dari bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi. Hal ini
menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang tajam, terutama
dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam konteks ini,
penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan menjadi
suatu tuntutan utama, oleh karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan
mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi
pemerintah.
Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai
dengan peningkatan taraf hidup dan pendidikan masyarakat ditambah dengan
berkembangnya kemajuan dibidang teknologi dan informatika menjadikan
peningkatan proses empowering dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu
pelayanan birokrasi disektor publik juga diharapkan mengikuti perubahan-perubahan
yang terjadi secara cepat dan dinamis sebagaimana yang terjadi di masyarakat.
Bagi Sekretariat Daerah kabupaten Musi Banyuasin sebagai organisasi yang
mengemban fungsi koordinasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh
perangkat/instansi vertikal pemerintah daerah maka penilaian kinerja bagi aparatur
organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan
perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Penilaian kinerja bagi aparatur
berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, motivasi, dan guna
penyesuaian anggaran organisasi. Tetapi persoalannya, apakah penilaian yang
dilakukan telah menggambarkan kinerja yang sebenarnya. Hal ini akan sangat
ditentukan oleh ketajaman dalam menentukan cakupan, cara dan indikator-indikator

4. 2
yang digunakan. Suatu penilaian yang menggunakan cakupan, cara dan indikator
yang sangat terbatas akan memberikan hasil yang sangat terbatas pula dan berarti
kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Analisis terhadap kinerja
birokrasi publik menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang
amat strategis. Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut
berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga
pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan
evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu evaluasi kinerja merupakan
analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.
Sebagai suatu variabel dalam organisasi, budaya dipelajari sebagai bagian dari
sistem organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, budaya dilihat sebagai
sesuatu yang hidup di suatu organisasi yang mengikat semua anggota organisasi
dalam upaya mencapai tujuan bersama. Budaya juga dapat dilihat sebagai bagian dari
suatu lingkungan organisasi yang mempengaruhi perilaku dan penampilan
(performance) organisasi.
Disisi lain, kepemimpinan adalah fenomena yang terdapat dalam setiap
komunitas, karena dimana manusia berinteraksi maka disana timbul fenomena
kepemimpinan, mulai dari interaksi dalam kelompok yang paling primitif sampai ke
yang paling maju, mulai dari kelompok yang paling terkecil sampai ke organisasi
yang paling besar. Faktor kepemimpinan dalam suatu organisasi menjadi sangat
penting manakala individu/anggota organisasi memiliki dinamika yang tinggi dalam
aktivitasnya disamping perubahan terus menerus yang didorong oleh kemajuan
teknologi, kata kunci dari fenomena ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi
anggota organisasi sehingga mereka dengan segala kesungguhan berusaha untuk
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu organisasi akan
berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh faktor kepemimpinan.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mencoba melaksanakan
penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN”

5. 3
4. PERUMUSAN MASALAH
Penilaian kinerja aparatur merupakan suatu kegiatan yang sangat penting
karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai
misinya. Sekretariat Daerah kabupaten Musi Banyuasin sebagai organisasi publik
yang memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi dan memberikan pelayanan
administrasi memerlukan informasi mengenai kinerja aparatur yang ada di dalam
organisasi, sehingga dapat dilakukan penilaian seberapa jauh pelayanan yang
diberikan oleh organisasi dapat memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa.
Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka pertanyaan yang hendak dijawab
dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana kinerja aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Seberapa jauh faktor kepemimpinan dan budaya berpengaruh terhadap kinerja
aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ?
5. TINJAUAN PUSTAKA
5.1 Konsep Kinerja
Kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau
“degree of accomplishment” atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat
pencapaian tujuan organisasi (Rue & Byars, 1981). Penilaian kinerja merupakan
suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Kinerja seorang karyawan
akan baik bila dia mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena
digaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian, mempunyai harapan (expectation)
masa depan lebih baik.
Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan
menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu seperti efisiensi dan
efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada
pengguna jasa, seperti kepuasan, akuntabilitas dan responsivitas. Dwiyanto (1995, 9)
mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja
birokrasi publik, yaitu :
1. Produktivitas

6. 4
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara
input dengan output. Pada tataran ini, konsep produktivitas dirasa terlalu sempit
sehingga General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu
ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar
pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator
kinerja yang penting.
2. Kualitas Layanan.
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam
menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negative mengenai
organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan
masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik,
sebab akses untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan relative
sangat mudah dan murah.
3. Responsivitas.
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara
program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik
dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan
antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja
organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi
dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.
4. Responsibilitas.
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai
dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine,
1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan
dengan responsivitas.
5. Akuntabilitas.
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan
organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.
Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat,
sehingga dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.
Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat
seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan
kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat
dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah,

7. 5
seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran
eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu
kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu
dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam
masyarakat.
Kumorotomo (1996) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan
pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain adalah
sebagai berikut :
1. Efisiensi
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan
publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta
pertimbangan yang bersifat dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara
objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria
efisiensi yang sanngat relevan.
2. Efektivitas
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai ?
Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan
organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan
oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep
ketercakupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat
efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi.
4. Daya Tanggap.
Organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau
pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu organisasi secara
keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi
memenuhi kriteria daya tanggap ini.
5.2 Kepemimpinan
Kepemimpinan mempunyai sifat yang universal dari suatu gejala sosial,
artinya kepemimpinan dapat ditemukan dan terjadi di mana saja dalam setiap
kegiatan bersama asalkan memenuhi unsur-unsur, seperti adanya orang yang
mempengaruhi, dan adanya orang yang di pengaruhi serta mengarahkan pada
tercapainya sesuatu tujuan.
Kepemimpinan sebagai perilaku seorang pemimpin pada setiap aktivitasnya
didalam serangkaian usaha-usaha membimbing dan mengarahkan anggota-anggota

8. 6
kelompok dan nyata-nyata berubah, maka hal ini merupakan kepemimpinan yang
sukses. Kemudian jika ada orang lain yang merasa terdorong untuk mengarahkan
perilakunya, hal tersebut merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif.
Dalam kaitannya dengan Organizational Citizen Behavior beberapa peneliti
mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan sesuatu yang mempunyai pengaruh
besar dan sentral dalam organisasi. Oleh karena itu dituntut pemimpin yang dapat
mengarahkan bawahannya untuk bekerja lebih efektif, tidak hanya bekerja seperti
halnya apa yang ada dalam perspektif bekerja sesuai dengan imbalannya, tetapi
diharapkan mampu bekerja melebihi apa yang seharusnya dilakukan.
Dalam studi kepemimpinan banyak literatur yang membahas pendekatan
terhadap kepemimpinan, hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang dapat
mempengaruhi kepemimpinan, baik faktor yang berada dari dalam diri pemimpin,
seperti kecerdasan, motivasi, sikap dan lain-lain, maupun faktor yang berada di luar
diri pemimpin, seperti keadaan kelompok, hubungan sosial dan lain-lain.
5.3 Budaya
Budaya adalah perilaku konvensional masyarakat dan ia mempengaruhi
semua tindakan meskipun sebagian besar tidak disadarinya. Budaya memberikan
stabilitas dan jaminan, karena dapat memahami hal-hal yang sedang terjadi dalam
masyarakat dan mengetahui cara menanggapinya. Sebagai contoh dapat dilihat
apabila seorang pegawai pindah ke tempat kerja yang lain. Dalam lingkungan yang
baru pegawai dituntut untuk perlu belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan
yang dihadapi untuk menghindari kemungkinan akan terjadi konsekwensi negatif.
Budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sistem atau seperangkat nilai
yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan pengetahuan dan pengalaman
kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut
diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap
anggota dari sebuah organisasi, yang dinamakan birokrasi. Setiap aspek dalam
kehidupan organisasi birokrasi selalu bersinggungan dengan aspek budaya
masyarakat setempat. Birokrasi sebagaimana organisasi lainnya, dalam setiap
dinamika yang terjadi di dalamnya, selalu memiliki korelasi dengan lingkungan
eksternal. Karakter dan model birokrasi yang selama ini berkembang di Indonesia

9. 7
pada hakekatnya adalah merupakan salah satu bentuk interaksi yang terjalin dengan
lingkungan, baik yang menyangkut aspek politik, budaya, sosial, maupun ekonomi.
Untuk dapat menggeneralisasikan variabel budaya ini maka akan diuraikan
indikator-indikator yang dapat mengukur variabel budaya yakni :
1. Faktor Internal Pegawai
Sikap mentalitas pegawai yang dapat menurunkan kemampuan aparat
untuk berbuat optimal di lingkungan kerja antara lain dapat di lihat melalui
beberapa sikap yaitu adalah :
 Sikap mental yang berorientasi membelanjakan daripada menghasilkan. Para
birokrat menganggap bahwa anggaran dan fasilitas mereka adalah milik
negara sehingga mereka tidak perlu bersusah payah untuk mengelolah secara
baik apalagi memberi nilai tambah pada aset-aset itu. Mereka bahkan
cenderung ceroboh dalam mengelolah aset-aset tersebut.
 Sikap minta dilayani, bukan melayani. Sedikit banyak di Indonesia hal ini
merupakan warisan paham masa lampau baik masa kerajaan yang
menempatkan birokrat sebagai priyayi, maupun masa penjajahan yang
menempatkan birokrat sebagai ambtenaar yang memiliki hak-hak dan status
khusus.
 Motivasi birokrat pada umumnya keliru (tidak memahami dan tidak sesuai
dengan fitrah dasar tugas institusi birokrasi). Mereka mendaftar menjadi
pegawai bukan untuk melayani dan mengabdi, melainkan mencari status dan
gaji, sehingga tentu saja tatkala mereka bekerja, orientasi mereka tidak sesuai
dengan tugas dan fungsi utama birokrasi.
Kesemua sikap mental itu menimbulkan dampak negatif berupa
ketidakprofesionalan aparatur birokrasi dalam bekerja, sehingga mereka tidak
mampu (capable) dalam menjalankan tugas secara baik.
2. Faktor Eksternal Pegawai.
Faktor Eksternal Pegawai dapat dilihat dari sikap mental masyarakat yaitu
watak, tabiat, pola berpikir masyarakat yang selalu memiliki korelasi dengan
lingkungan eksternal, yang pada hakekatnya merupakan suatu interaksi yang
terjalin dengan lingkungan, baik yang menyangkut aspek politik, budaya, sosial,
maupun ekonomi dalam mengemban tugas birokrasi secara baik. Namun di

10. 8
antara sikap tersebut di atas masih terdapat sikap atau pola pikir masyarakat yang
menghambat pembangunan yang antara lain :
 Sikap apatis (non partisipatif dan permisif), yakni tidak peduli dan tidak mau
tahu terhadap apapun yang terjadi di sekelilingnya, termasuk apa yang terjadi
pada birokrasi.
 Mentalitas menerabas (hedonistik dan pragmatis) tidak mau repot dan
cenderung cari enak saja, sehingga ikut menyuburkan pungli dan kolusi
(Koentjoroningrat, dalam Setiono, 2000).
 Rasa ketergantungan masyarakat yang berlebihan terhadap birokrasi, sehingga
mau menerima saja berbagai perlakuan yang menyimpang.
Fenomena-fenomena tersebut menyebabkan birokrasi terus tertinggal dan sulit
menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat. Konsep, kebijakan,
struktur dan pola kerja yang disusun menjadi cepat kadaluwarsa (out of date)
sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sudah berubah. Akibatnya
masyarakat menjadi semakin kecewa dengan kinerja birokrasi. Faktor-faktor tersebut
menyebabkan birokrasi memiliki “cacat bawaan” sehingga fungsi-fungsinya tidak
dapat tercapai dengan optimal. Untuk mengeliminir aspek-aspek kendala itu, perlu
dilakukan reformasi birokrasi untuk mengkaji ulang paradigma birokrasi “lama” yang
sudah usang.
5.4 Hubungan antara Kinerja Aparatur dengan Kepemimpinan dan Budaya
Berdasarkan uraian diatas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja
merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Ada
banyak penjelasan yang dapat dipergunakan dalam rangka memahami faktor yang
terkait dan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik. Osborne (1997)
menjelaskan lima DNA sebagai kode genetika dalam tubuh organisasi publik yang
mempengaruhi kapasitas dan perilakunya. Kelima kode genetika itu adalah misi,
akuntabilitas, konsekuensi, kekuasaan dan budaya, sehingga pengelolaan dari kelima
sistem kehidupan organisasi publik ini akan sangat menentukan kualitas yang
diberikan dalam sistem pelayanan publik.
Dalam konteks pemahaman anggota organisasi terhadap misi yang diemban
oleh organisasi publik, peran pimpinan menjadi sangat penting, mengingat kondisi
yang terjadi selama ini, orientasi aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan

11. 9
publik senantiasa didasarkan pada prosedur dan peraturan. Secara mikro, kondisi
semacam ini diakibatkan oleh karena kurangnya kewenangan yang dimiliki oleh
pejabat pada tingkat bawah dalam merespons permasalahan yang dihadapi, apalagi
dalam organisasi publik yang sangat paternalistik, kekuasaan terkonsentrasi pada
pimpinan puncak sementara yang langsung berhadapan dengan pengguna jasa adalah
aparat yang berada pada level bawah.
Disamping itu, Dwiyanto (2001, 7) mengemukakan bahwa salah satu faktor
yang mempengaruhi organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada para
pengguna jasa adalah faktor budaya, mengingat praktek-praktek, simbol dan nilai
yang selama ini dikembangkan oleh aparat dalam memberikan pelayanan kepada
pengguna jasa sangat jauh dari kepentingan, harapan dan aspirasi masyarakat.
Ironisnya, kondisi semacam ini, dianggap oleh aparat birokrasi sesuatu hal yang
wajar dan bersifat normatif. Oleh karena itu, untuk memahami kinerja pelayanan
yang dilakukan oleh aparat organisasi publik, maka dimensi kepemimpinan dan
budaya birokrasi sebagai aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi
menjadi sangat relevan untuk dilakukan pengkajian secara mendalam.
6. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Mengkaji dan memahami kinerja aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan
pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi seberapa jauh faktor kepemimpinan dan
budaya berpengaruh terhadap kinerja aparat birokrasi pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan publik melalui peningkatan kinerja aparat birokrasi.
7. KONTRIBUSI PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan atau

12. 10
penyempurnaan aturan yang berlaku sekaligus dapat digunakan sebagai kontrol sosial
bagi pihak terkait. Bagi perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi
mengenai kinerja sosialnya.
8. METODELOGI PENELITIAN
8.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu
dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu
(Singarimbun dan Effendi, 1989). Menurut Surakhmad (1978), penyelidikan
deskriptif ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.
Sedangkan metode deskriptif kwalitatif menurut Bogman dan Taylor yang dikutip
Moleong (1993:2) didefenisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
diskriptif berupa kata-kata tertulis / lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat
dicermati.
8.2 Variabel-variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah yang menjadi objek pengamatan
penelitian atau merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala
yang diteliti, dalam hal ini adalah kinerja aparatur di Setda Kabupaten Musi
Banyuasin. Berdasarkan teori-teori yang membahas masalah tersebut maka dalam
penelitian ini penulis menetapkan variabel dependen adalah kinerja aparatur
pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan
kepemimpinan dan budaya sebagai variabel independen.
8.3 Unit Analisa dan Sampel Penelitian
Unit analisa pada penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin sebagai suatu organisasi. Untuk memperoleh data dan informasi yang
dibutuhkan, diperlukan beberapa narasumber/informan yang dapat memberikan
gambaran situasi dan kondisi yang sebenarnya. Untuk itu maka responden dalam
penelitian ini akan diambil secara purposive meliputi :
a. Aparatur Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri
dari :

13. 11
1) Assisten Administrasi ;
2) Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum ;
3) Kepala Bagian Mutasi, Kepala Bagian Pengembangan Karier, Kepala Bagian
Tata Usaha ;
4) Kepala-Kepala Sub Bagian di Biro Kepegawaian, Biro Keuangan dan Biro
Umum ;
5) Beberapa staf Biro Kepegawaian, Biro Organisasi, Biro Keuangan dan Biro
Umum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8.4 Sumber data
Penelitian ini dilakukan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin. Adapun data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer
yang diperoleh dengan berbagai cara antara lain :
1. Dokumentasi
Data-data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait antara
lain pada Biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Disamping dokumentasi yang terdapat pada kantor-kantor tersebut juga dilakukan
pengambilan data dokumen dari perpustakaan.
2. Wawancara (Indept Interview)
Teknik wawancara (indept interview) digunakan terutama untuk
memperdalam data-data yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan
sebelumnya, dan untuk merespon berbagai pendapat tentang kebijakan yang akan
datang. Wawancara dilakukan terhadap aparat birokrasi pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin, yang dipilih secara “purpossive”, yaitu metode
penarikan sampel dengan tujuan tertentu, sesuai dengan data yang dibutuhkan.
Dengan cara ini dapat diperoleh masukan-masukan untuk memperdalam kajian
mengenai hambatan dan masalah serta preferensi kinerja aparat birokrasi.
Panduan wawancara, digunakan sebagai alat dalam melakukan wawancara agar
dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil pendataan.
3. Observasi
Observasi merupakan kegiatan pengamatan fenomena yang secara
langsung berhubungan dengan sasaran yang diamati dan hanya membatasi pada
persoalan yang ditanyakan (Thoha, 1989). Dengan adanya observasi langsung

14. 12
diharapkan akan lebih melengkapi teknik wawancara yang diperkirakan sulit
untuk dipertanyakan serta untuk memperkuat dan membenarkan data yang
terkumpul melalui teknik wawancara. Hasil dari observasi ini dapat
mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang
ada.
8.5 Kerangka Pemikiran
Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, karena
dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan atau tingkat pencapaian hasil oleh
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, melalui tingkat efektifitas,
kualitas layanan serta responsivitas yang diterapkan dalam rangka upaya
mencapai tujuan suatu organisasi. Dalam konteks lokus penelitian ini yaitu
Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin faktor kepemimpinan dan budaya
cenderung mempengaruhi kinerja aparatur. Kepemimpinan dalam konteks ini
adalah sebagai kegiatan mempengaruhi orang lain, yang dilakukan oleh seseorang
untuk bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan atau proses mempengaruhi
orang, sehingga mereka berusaha dengan sukarela dan antusias ke arah
tercapainya sasaran-sasaran kelompok. Sedangkan budaya dalam konteks ini
dapat didefinisikan sebagai sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol,
orientasi nilai, keyakinan pengetahuan dan pengalaman yang terinternalisasi ke
dalam pikiran dan diaktualisasikan ke dalam sikap.
Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel dapat dilihat pada bagan
berikut :

15. 13
9. JADWAL PELAKSANAAN
Penelitian ini akandilaksanakan selama bulan dengan rincian kegiatan
terlampir.
10. PERSONIL PENELITIAN
1. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar : Ahmad Irfansyah, S.E.,M.Si
b. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata/IIIc /196707092005011001
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Jabata Struktural : Dosen PNSD dpk pada STIE
Rahmaniyah Sekayu
e. Fakultas/Program Studi : S1 Akuntansi
f. Perguruan Tinggi : STIE Rahmaniyah Sekayu
g. Bidang Keahlian : Ekonomi Akuntansi
h. Waktu Penelitian : 12 jam/minggu
Kinerja Aparatur
Kepemimpinan
Budaya

16. 14
JADWAL PELAKSANAAN
No. Kegiatan Penelitian Mei Juni Juli Agustus September
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Penyusunan Proposal
2. Seminar Proposal
3. Penyampaian surat izin ke Pemkab Muba
4. Pengumpulan literaur & dokumen Penelitian
5. Survey dan Pengumpulan data
6. Pengolahan dan Analisis Data
7. Penulisan Laporan Hasil Penelitian
8. Seminar Hasil Penelitian
9 Penyempurnaan Laporan Hasil dan Penggandaan
Laporan

17. 15
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto Suharsimi, (1996), Prosedur Penelitian, Jakarta, Rineke Cipta.
David Keith dan Newstrom.J.W, Terjemahan Arif Dharma ; Perilaku Dalam
Organisasi, Jakarta, Erlangga.
Dwiyanto, Agus, 1995, Penilaian Kinerja Organisasi Publik, Jurusan Ilmu
Administrasi Negara, Fisipol UGM, Yogyakarta.
Handoko H. (2000) ; Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia,
Yogyakarta, BFFE Yogyakarta.
Moleong, Lexy J., 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya,
Bandung.
Netisminto A., (1996) Manajemen personalia, Manajemen Sumber Daya
Manusia, Jakarta, Ghalatia Indonesia.
Pamudji S. (1993), Kepemimpinan Pemerintahan di Idonesia, Bandung, Bumi
Aksara.
Pusat Studi Kependudukan UGM, (2001), Reformasi Birokrasi Publik di
Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM,
Yogyakarta.
Priyodarminto Soegeng (1994) ; Disiplin Kiat Menuju Sukses, Jakarta,
Paradnya Parmita.
Thoha Miftha, (2001) ; Pemimpin Dan kepemimpinan, Jakarta, Raja Gravindo
Persada.
Thoha Miftta, (2002) ; Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya

18. 16
Lampiran 1
PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN
Adapun perkiraan biaya penelitian ini adalah sebagai berikut :
No. Rincian Biaya Penelitian Jumlah Satuan Jumlah Total
Bahan dan Alat Penelitian
a. Kertas A4 Rp. 150.000
b. Alat Tulis Rp. 100.000
c. Refil tinta printer Rp. 150.000
d. CDR Rp 100.000
e. Foto copy data Rp. 500.000
f. Olah Data Rp. 1.000.000
Jumlah Rp. 2.000.000
2. Biaya Perjalanan
a. Ketua Peneliti Rp. 3.000.000
b. Petugas Lapangan Rp. 2.000.000
c. Penyampaian surat izin Rp. 1.000.000
d. Pengumpulan Data Rp. 1.500.000
Jumlah Rp. 7.500.000
3. Biaya Lain-lain
a. Biaya untuk seminar
- Persiapan ruangan seminar Rp. 250.000
- Notulen seminar Rp. 150.000
- Moderator Seminar Rp. 200.000
- Penyiapan Materi Seminar RP. 400.000
- Foto copy materi seminar Rp. 250.000
- Snack seminar Rp. 500.000 -
- Penyampaian Laporan seminar Rp. 450.000
Jumlah Rp. 2.200.000
b. Biaya Laporan

19. 17
- Penyusunan laporan hasil Rp. 600.000
- Copy dan jilid laporan Rp. 400.000
Jumlah Rp. 1.000.000
c. Biaya penelusuran pustaka
- Buku dan literaur Rp. 1.200.000
- Internet Rp. 400.000
Jumlah Rp. 1.600.000
d. Dokumentasi Rp. 200.000 Rp. 200.000
e. Penyusunan artikel & publikasi Rp. 500.000 Rp. 500.000
Jumlah biaya lain-lain Rp. 5.500.000
Jumlah Keseluruhan biaya Rp. 15.000.000
Rekapitulasi Biaya Penelitian :
No. KETERANGAN JUMLAH BIAYA
1. Bahan dan Alat Penelitian Rp. 2.000.000
2. Biaya Perjalanan Rp. 7.500.000
3. Biaya lain-lain Rp. 5.500.000
Jumlah Rp. 15.000.000
Lampiran 2
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

20. 18
DATA PRIBADI
1) Nama : Ahmad Irfansyah S.E., M. Si.
2) NIP : 196707092005011001
3) Pangkat : Penata, Gol. III/c
4) Jabtan : Lektor
5) Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 9 Juli 1967
6) Jenis Kelamin : Laki-laki
7) Kebangsaan / Agama : Indonesia / Islam
8) Status Perkawinan : Menikah
9) Alamat : Griya Randik Blok C1 No. 9 Sekayu
Musi Banyuasin (Sum-Sel)
10) Nomor Telpon/HP : 081367638780
11) /Email : irfansyah7917@yahoo.co.id
Riwayat Pendidikan Formal
 SDN 103 Palembang (1974-1980)
 SMPN 12 Palembang (1980-1983)
 SMAN 2 Palembang (1983-1986)
 Strata 1 Fakultas Pertanian UNSRI Tahun 1986
 Strata I Ilmu Akuntansi FE Universitas IBA Palembang (1993-1998)
 Strata II Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Program Studi Ilmu Akuntansi (2001- 2003)
Riwayat Pekerjaan
 (Tahun 1996 s/d 1999) Staf Administrasi dan Keuangan PT. Saung Mas di
Palembang
 (Tahun 1999 s/d Sekarang) Dosen pada STIE Rahmaniyah Sekayu.
 (tahun 1999 s/d Sekarang) Dosen Pembimbing Akademik pada STIE
Rahmaniyah Sekayu.
 (Tahun 1999 s/d 2000) Kasubag. Administrasi Akademik dan Keuangan
STIE Rahmaniyah Sekayu.
 (Tahun 2000 s/d 2001) Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE
Rahmaniyah Sekayu.
 (Tahun 2004 s/d 2009) Pembantu Ketua II (Bidang Administrasi &
Keuangan) pada STIE Rahmaniyah Sekayu
 (Tahun 2004 s/d Sekarang) Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Penguji
Skripsi pada STIE Rahmaniyah Sekayu
 (Tahun 2005 s/d Sekarang) Dosen Pegawwai Negeri Sipil pada Kopertis
Wilayah II dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu.
 (Tahun 2008 s/d Sekarang) Dosen Profesional / Setifikasi Dosen (Serdos)
Program Studi Bidang Ilmu Akuntansi.

21. 19
 Tahun 2008 Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemilu Kepala
Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Banyuasin
 Tahun 2008 s/d 2009 Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemilu
Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin.
 (Tahun 2011 s/d Sekarang) Pembantu Ketua I (Bidang Akademik) pada
STIE Rahmaniyah Sekayu.
Pelatihan, Seminar dan Workshop:
 Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Pola
Pendukung 100 Jam di Universitas Sriwijaya Palembang tanggal 18-31
Agustus 1986.
 Penyuluhan dan Pembinaan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah (PGEL) di
Palembang tanggal 9-21 Februari 1993.
 Lokakarya Manajemen Perubahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
tanggal 26-28 Juli 2000.
 Penataran Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan bagi Dosen Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) dalam Lingkungan Kopertis Wilayah II di Palembang tanggal
1-5 Agustus 2000.
 Penataran Penerapan Metode Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi swasta
(PTS) dalam Lingkungan Kopertis Wilayah II di Palembang Tanggal 7-9
Agustus 2000.
 Seminar Nasional “Implementasi Hak atas Kekayaan Intelektual di Era
Perdagangan Bebas dan Otonomi Daerah” di Palembang tanggal 25-26 Juni
2001.
 Pelatihan „Islamic Banking Training“oleh Shariah Economics Forum Gadjah
Mada University In Association with Bank of Indonesia di Yogyakarta
tanggal 29-31 Oktober 2001.
 Workshop Pasar Keuangan “Optimalisasi Pasar Keuangan dan Pasar Modal
dalam Memperkuat Struktur Ekonomi Indonesia Pasca Krisis” di Yogyakarta
tanggal 2 Oktober 2002.
 Lokakarya Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi bagi Pimpinan
Perguruan Tinggi Swasta dalam Lingkungan Kopertis Wilayah II di
Palembang tanggal 16-19 Desember 2002.
 Seminar Forum Diskusi Ekonomi “Pinjaman Daerah sebagai Alternatif
Pendanaan APBD” Kerjasama Bank Indonesia, Universitas Gadjah Mada
dan Fakultas Ekonomi UPN Veteran di Yogyakarta tanggal 22 Mei 2003.
 National Marketing Seminar on Creating Customer Loyalty by marketing
Club master of management Program Gadjah mada University di Yogyakarta
tanggal 31 Mei 2003.
 Seminar Forum Diskusi Ekonomi “Optimalisasi Peran Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) dalam Pembangunan Daerah” Kerjasama Bank Indonesia,
Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Ekonomi UPN Veteran di Yogyakarta
tanggal 21 Agustus 2003.
 Seminar Sosialisasi Good Governance Pembinaan BUMN dengan UU No. 19
tahun 2003 di Palembang tanggal 6 Desember 2003.
 Pelatihan Total Quality Management bagi Dosen, Staf dan Karyawan Sekolah
Tinggi rahmaniyah Sekayu tanggal 19-22 Juli 2004.

22. 20
 Pelatihan Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Calon Peserta KKN/KKU
STIE, STIH, dan STAI Rahmaniyah Sekayu, Sekayu 09 s.d. 14 Oktober 2004
 Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
di sekayu tanggal 22-27 November 2004.
 Pelatihan dan Workshop Design dengan Content Management System
Berbasis Joomla di Poltek Negeri Padang tanggal 21-23 November 2005.
 Pelatihan Pembimbingan dan Penulisan Skripsi mahasiswa bagi Dosen
Perguruan Tinggi Rahmaniyah di Sekayu tanggal 19-23 Desember 2005.
 Training df Trainers Pendidikan Kewirausahaan Kerjasama Ditjen Dikti dan
Universitas Ciputra Entrepreneurship Center (UCEC) di palembang tanggal
15-19 Juni 2009.
 Seminar Sosialisasi Sertifikasi Dosen bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta
dalam Lingkungan Kopertis Wilayah II di Bengkulu 22-23 Maret 2010.
 Narasumber Dialog Interaktif Bersama Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Rahmaniyah dan Masyarakat Kota Sekayu di Sekayu tanggal 4 Desember
2010.
 Pelatihan Kurikulum Berbasis Kompetensi bagi dosen Perguruan Tinggi
Swasta dalam Lingkungan Kopertis Wilayah II di Sekayu Tanggal 21-22
Maret 2011.
 Pelatihan Manajemen Kepemimpinan dan Penataan Perguruan Tinggi bagi
Pimpinan PTS dalam Lingkungan Kopertis Wilayah II di Sekayu tanggal 6-7
Juli 2011.
 Seminar jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlit) Bidang Pendidikan
“Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan” di Sekayu tanggal 18 Oktober
2011.
Organisasi Profesi
 Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Musi Banyuasin (2006 s.d.
sekarang)
 Sekretaris Komite Sekolah SD Negeri 3 Sekayu Tahun 2012-2016
Karya Ilmiah:
No. Judul Kedudukan
Tahu
n
Keterangan
1. Evaluasi Perhitungan Harga Pokok
Produksi Produk Kayu Olahan Sawmill
Peneliti Utama 1997
Tidak
Dipublikasikan
2.
The Effect of Decentralization and
Accounting Controls System Toward
the Performanceof Official Manager
with Locus of Control as the
Moderating Variable
Peneliti Utama 2004
Fordema Vol. 4 No.
2, November 2004
ISSN : 1412-0437
3.
Kajian Hubungan Antara Partisipasi
Penyusunan Anggaran dan Kinerja
Manajemen Organisasi Sektor Publik
Ketua Peneliti 2005
Penelitian Dosen
Muda, Dibiaya oleh
DP3M Dikti 2005

23. 21
4.
Peran Auditor Pemerintah dalam
Menghadapi Pemberlakuan Undang-
undang Otonomi Daerah
Penulis Utama 2005
Copy Jurnal
Rahmaniyah Vol. 1
No. I Juni 2005
ISSN : 0216-6446
5.
Relevansi Konsep Laporan Keuangan
Historical Cost dengan pengambilan
Keputusan dalam Kondisi penuh
ketidakpastian
Penulis Utama 2005
Dimuat di Jurnal
Rahmaniyah ISSN:
0216-6445 Volume
I No. 2 Desember
2005
Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.
Sekayu, 26 Mei 2016
Saya yang bersangkutan
Ahmad Irfansyah, S.E., M. Si.
NIP. 196707092005011001