Executive dan Director adalah pejabat eksekutif tertinggi suatu perusahaan yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perusahaan. Pada perusahaan multinasional, tugas mereka lebih luas dan mengutamakan delegasi otoritas, sedangkan pada perusahaan kecil cakupannya lebih sederhana seperti mengurus administrasi dan personalia.

1. Nama : Hendri Sivilianto
NIM : 55117110012
Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance
Jelaskan dan bagaimana struktur para Executive dan Director pada perusahaan
saudara dan apa kelebihan serta kelemahannya dari struktur yang ada. Kemudian
apa rekomenendasinya untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dari system
rentang kendali yana ada saat ini.
Di Pemprov DKI Jakarta (Perda Nomor 12 Tahun 2014 dalam Anonym, 2017 ) tempat
saya bekerja Struktur Executive dan Director dipimpin oleh Kepala Daerah / Gubernur
dan Wakil Gubernur dibantu Sekretaris Daerah, Beberapa Deputi Gubernur, Para
Walikota dan Bupati, Para Kepala SKPD, Para Asisten Pemerintahan, yang bertugas
untuk
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD provinsi
2. Memimpin, dan mengoordinasikan pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
3. Mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
4. Mengoordinasikan pengelolaan keuangan Daerah;
5. Mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
6. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi
dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang
bersangkutan;
7. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi
dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang
bersangkutan;
8. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah
kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota;
10.Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11.Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
12.Memelihara stabilitas politik;
13.Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan
14.Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan
di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
15.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Sejak Otonomi daerah diberlakukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung
jawab mengatur, mengontrol, mengendalikan dan memperbaiki segala kebutuhan dan
menangani semua masalah masyarakat setempat. Berikut adalah kelebihan dan
kelemahan otonomi daerah:

2. A. Kelebihan
1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan
tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari
Pemerintah pusat.
3. Dalam sistem desentralisasi, dpat diadakan pembedaan (diferensial) dan
pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu.
Khususnya desentralisasi teretorial, dapat lebih muda menyesuaikan diri pada
kebutuhan atau keperluan khusu daerah.
4. Dengan adanya desentralisasi territorial, daerah otonomi dapat merupakan
semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan
pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang
ternyata baik, dapat diterapkan diseluruh wilayah negara, sedangkan yang
kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu
dapat lebih muda untuk diadakan.
5. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat.
6. Dari segi psikolagis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan
memutuskan yang lebuh beser kepada daerah.
B. Kekurangan
1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan
bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi.
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan
daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa
yang disebut daerahisme atau provinsialisme.
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan
perundingan yang bertele-tele.
5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak
dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan
kesederhanaan.
1. Rekomendasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas :
Perlu kepemimpinan yang kuat pada tingkat pertama dengan visi yang jelas. Selain
itu Pemprov DKI Jakarta memerlukan profesionalisme dalam pemerintahan serta
memerlukan solidaritas kolektif antara aparatur dengan sektor masyarakat, swasta
maupun kelompok sosial budaya.
Daftar Pustaka

3. 1. Anonym, 2017, http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia,
diakses pada 23 November 2017 pukul 11.31 WIB.
2. Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
1. Apa yang saudara ketahui tentang Executive & Director
2. Jelaskan apa fungsi para Executive dan Director pada suatu perusahaan,
misalnya pada perusahaan multi nasional. Apa perbedaan konsep dengan
perusahaan yang berskala kecil atau regional.
Jawab :
1. Executive & Director (Hapzi Ali, 2017) adalah Pejabat Eksekutif Tertinggi (Inggris
Amerika: Chief Executive Officer atau CEO[1], Inggris Britania: Managing Director
atau MD),[2] atau disebut pula sebagai Direktur Utama (Inggris Amerika: Executive
Director atau ED, Inggris Britania: Chief Executive atau CE)[3] adalah jenjang
tertinggi dalam perusahaan (eksekutif) atau administrator yang diberi tanggung
jawab untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi. Seseorang yang ditunjuk
sebagai CEO dalam sebuahkorporasi, perusahaan, organisasi, atau lembaga
biasanya melapor pada dewan direktur.
2. Pada perusahaan multi nasional, (Hapzi Ali, 2017) Fungsi para Executive dan
Director Tugas seorang CEO (Chief Executive Officer; Amerika Serikat) atau MD
(Managing Director; Britania Raya) perusahaan ditetapkan oleh dewan direktur
atau otoritas organisasi lain, tergantung struktur hukum organisasi. Tugas mereka
bisa luas atau terbatas dan biasanya diutamakan dalam delegasi otoritas formal.
Umumnya, CEO/MD bertugas sebagai seorang komunikator, pengambil
keputusan, pemimpin, pengelola (manajer), dan eksekutor. Peran komunikator
melibatkan pers dan seisi dunia luar, serta manajemen dan karyawan organisasi;
peran pengambil keputusan mencakup keputusan tingkat tinggi terkait kebijakan
dan strategi. Sebagai pemimpin, CEO/MD memberi saran kepada dewan direktur,
memotivasi karyawan, dan menggerakkan perubahan dalam organisasi. Sebagai
manajer, CEO/MD mengawasi operasi organisasi setiap hari, bulan, dan tahun.
Perbedaan konsep dengan perusahaan yang berskala kecil atau regional, Pada
perusahaan multinational CEO sering digunakan untuk menunjuk jabatan
manajerial tertinggi seperti presiden direktur atau direktur utama, sedangkan pada

4. perusahaan yang berskala kecil atau regional, pengertian CEO yang dimaksud
dalam Kepmenakertrans 40/2012 ini sama dengan CEO yang diartikan dalam
Blacks’s Law Dictionary 9th Edition:
A corporation's highest-ranking administrator, who manages the firm day by day
and reports to the board of directors.
Ini artinya, jabatan CEO tidak selalu diartikan sebagai presiden atau direktur
utama, tetapi kepala kantor yang mengurusi administrasi dan kepersonaliaan
kadang disebut juga sebagai CEO.
Dan tugas Executive dan Director pada perusahaan yang berskala kecil atau
regional antara lain :
1. memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan
2. memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian
(manajer)
3. menyetujui anggaran tahunan perusahaan
4. menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan
Daftar Pustaka
Hapzi Ali, 2017, Executive and Director, Modul Perkuliahan, Universitas Mercu Buana,
Jakarta.