1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebagai lembaga pemerintahan yang berada diwilayah kecamatan sebagai perpanjangan
tangan pemerintahan kabupaten, diharapkan membawa Visi Misi pembangunan yang
diembang dalam kurung waktu tertentu sebagai upaya pencapaian arah dan tujuan
pembangunan disegala bidang sebagaimana tertuan pada Rencana Starategi tahun 2009-
2014. olehnya itu semua stakecholder dituntut proaktif dan bekerja keras dalam pelaksanaan
pembangunan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 dalam upaya
mensejahterakan rakyat, aparat sebagai pelayan masyarakat saat ini dituntut adanya
kerjasama antar semua pihak yang terkait guna memberikan pelayanan yang yang maksimal
kepada masyarakat dan dengan pola yang telah berjalan, dengan menyadari tantangan
pemerintahan yang berjalan di Kecamatan Pammmana.
Dalam kaitannya dengan bidang pemerintahan, usaha penyempurnaan administrasi
pemerintahan pada semua desa dan kelurahan yang secara yuridis formal merupakan
pemerintahan dibawah wilayah kecamatan, yang merupakan tumpuan segenap pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu pemerintah wilayah harus bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan pembangunan diwilayah kecamatan dan juga harus berinisiatif,
baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta mampu dalam
pelaksanaan pembangunan.
Olehnya itu untuk mencapai tujuan pembangunan disemua sektor diperlukan koordinasi dan
kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan
masyarakat untuk turut serta berperan di dalamnya. Pengarahan dana dan daya tenaga secara
efisien perlu dilakukan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat karena hal itu ikut
menentukan keberhasilan pembangunan sehingga dengan demikian pembangunan dengan
sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara maksimal.
Dalam peningkatan keterpaduan melalui pola koordinasi pemerintah, keterbukaan dan
pemberian hak desa dan kelurahan untuk membangun daerhanya dirasakan manfaat untuk
kepentingan masyarakat. Namun demikian tidaklah sepenuhnya harapan itu bisa dinikmati
oleh rakyat seutuhnya, berbagai kelemahan-kelemahann dijumpai termasuk kesiapan aparatur
Kecamatan termasuk Sumber daya manusianya, koordinasi dengan bertumpu pada penyatuan
persepsi dengan integritas dalam kesatuan tindakan dalam bekerja dan kesamaan gerak dalam
bekerja ini bvelum maksimal, ditambah lagi adanya kecebdrungan aparat dalam bekerja
sering muncul prbedaan dan penafsiran dalam melihat suatu kebijakan akhirnya akan
menunjukkan belum tercermin kompetensi dalam menyelenggarakan sepenuhnya roda
pemerintahan secara utuh.

2. Berangkat dari pernyataan di atas lembaga pemerintahan kecamatan masih ditemukan
beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyebaran pembangunan yang tentunya dibutuhkan
kesiapan dalam menjalankan berbagai aktivitas pembangunan, yang harus dipahami bahwa
aparat kecamatan dalam menjalankan fungsinya dituntut mampu mengkoordinasikan
perencanaan pembangunan agar kiranya dapat seiring akan pelaksanaan yang dirasakan
langsung oleh masyarakat. Aparat telah mengembang tugas dan tanggung jawab dalam
Koordinasi dengan pemerintah baik pusat, daerah maupun pihak Kecamatan dimana
didalamnya terdapat beberapa kelemahan-keleman dalam penyelenggaraannya termasuk
kesadaran aparat akan pentingnya fungsi koordinasi.
Atas dasar itulah sehingga Penulis melalui kesempatan ini, dicoba menelusuri permasalahan
Penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah Kecamatan, sehingga diangkat suatu
penelitian sederhana dengan judul ” Penerapan Fungsi Koordinasi Aparat Pemerintah
Pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah yang menjadi fokus
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan
Pammana Kabupaten Wajo?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dan solusinya para aparat dalam melaksanakan
penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Pammana
Kabupaten Wajo?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini, antara lain :
1. Untuk mengetahui deskripsi analisis persepsi pegawai tentang penerapan fungsi
Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo,
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi aparat dalam penerapan fungsi
Koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo
D. Manfaat Hasil Penelitian
Terselenggaranya penelitian tentang penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah pada
Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, sesungguhnya dapat memberikan berbagai
manfaat antara lain :
1. Menjadi informasi kepada aparat yang bertugas dan kewenangan dalam pemberian
pelayanan pada masyarakat tentang manfaat penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah
pada kantor Kecamatan Pammanan Kabupaten Wajo, dan dijadikan bahan evaluasi atas apa
yang telah dilakukan.
2. Menjadi bahan masukan atau informasi kepada pihak yang berkewenangan menentukan
kebijakan, dan dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya tentang penerapan fungsi
koordinasi pemerintah aparat pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

3. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pengertian Koordinasi.
Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam
mencapai tujuan bersama. Terkait dengan hal-hal tersebut sebagai upaya untuk menyerasikan
tugas bersama, tugas bagian-bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan. Dari pengertian-
pengertian tersebut dapat diperinci unsur-unsur koordinasi yaitu sebagai berikut:
1. Koordinasi mengandung arti sebagai suatu proses atau kegiatan secara terus-menerus tidak
pernah berhenti.
2. Mengandung upaya atau kegiatan untuk menyerahkan, menyelaraskan atau
mensikronisaikan unit-unit atau bagian atau tindakan di dalam suatu organisasi.
3. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui
upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih.
Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa perhatian yang sangat besar dari
Koordinasi Pembangunan Daerah terhadap upaya untuk menyelesaikan tugas dan tujuan
keseluruhan sebagaimana yang tertuang dalam unsur-unsur koordinasi, dipandang sangat
penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang dilaksanakan atas dasar perencanaan .
dengan perkataan lain, keberadaan koordinasi pembangunan daerah merupakan wujud untuk
pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan
bersama.
Menurut Soewarno Handayaningrat, mengatakan bahwa : koordinasi adalah usaha
menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi
bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk
mencapai tujuannya. Dan beliau lebih lanjut mengatakan bahwa, koordinasi dan hubungan
kerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengait, karena koordinasi hanya dapat dicapai
sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah
bentuk komunikasi administratif yang membantu tercapainya koordinasi (hubungan kerja)
ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil dan berdaya guna (efektif dan efisien)
Dari pengertian koordinasi dan hubungan kerja tersebut diatas, dapatlah diketahui betapa
besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan pemerintahan, yaitu agar tercapainya
kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga
apa yang diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna. Apabila dianalisa lebih
lanjut dari pengertian koordinasi, maka dapat dikemukakan ciri-ciri koordinasi itu, yaitu
sebagai berikut :
a. Tanggung-jawab koordinasi berada pada Pimpinan

4. Oleh karena itu koordinasi adalah wewenang dan tanggung-jawab dari pada pimpinan.
Dikatakan pimpinan yang berhasil apabila melakukan koordinasi dengan baik.
b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama
Hal ini disebabkan karena kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi
sebaik-baiknya.
c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus
Artinya suatu proses yang bersifat berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan
organisasi.
d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur
Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan dalam kelompok, bukan
terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkerjasama didalam kelompok untuk
mencapai tujuan bersama.
e. Konsep Kesatuan tindakan
Kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus
mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga
diperoleh adanya keserasian didalam mencapai hasil berama.
Dengan adanya koordinasi pembangunan tersebut diatas, maka rencana-rencana
pembangunan yang diusulkan tadi diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta
mengandung nilai yang objektif, dengan demikian diperoleh suatu rencana pembangunan
daerah yang terarah, terpadu sesuai dengan pola pembangunan daerah..
Searah dengan hal diatas, oleh Mooney and Reily yang dikutip oleh Suwarno
Handayadiningrat mendefenisikan koordinasi sebagai berikut :
“Coordination as the achievement of orderly group effort, and unity of action in the
pursuitnof a common pupose-koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur
kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama”.
Jadi makna defenisi di atas menunjukkan usaha penyesuaian langkah dari berbagai fungsi,
sehingga efisiensi pencapaian tujuan dapat dicapai. Dalam bidang pemerintahan dan
pembangunan, pelaksanaan koordinasi diarahkan adanya integrasi dalam kesatuan tindakan
yang serasi, seirama, selaras sama lain dalam penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan.
Koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatakan kegiatan dari satuan kerja,
sehingga segala aktivis bergerak sebagai kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan. Maka
jelas bahwa koordinasi mengandung adanya keterpaduan dan dilakukan secara serasi dan
simultan dari seluruh tindakan yang dilakukan.
Untuk memperjelas arti dan pengertia dari koordinasi itu sendiri dibawah ini akan penulis
kemukakan beberapa pendapat ahli. Menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Sutarto bahwa:
”MengKoordinasikan berarti mengikat bersama, menyatukan menselaraskan semua kegiatan

5. dan usaha. Kemudian menurut Harold Koonta & Cyril O’Donnel dalam bukunya yang sama
dikatakan bahwa “Koordinasi; pencapaian keselarasanvusaha individu dalam usaha mencapai
tujuan serta sasaran kelompok.
Pendapat lain, seperti yang dikemukakan oleh G.R.Terry bahwa:
“Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepantasan
kuantitas, waktu dan pengarahan pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan
tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan”.
Dari berbagai intisari tentang koordinasi seperti tersebut di atas sebenarnya dapat dipakai
istilah yaitu keselarasan. Baik kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian antar bagian,
keseimbanga antar bagian maupun sinkronisasi kesemuanya bersasaran keselarasan.
Selanjutnya oleh Suwarno Handayaningrat menekankan betapa pentingnya peranan
koordinasi dalam pembangunan. Apabila fungsi koordinasi itu dikaitkan denga fungsi
pimpinan maka ia akan mencakup wawasan yang lebih luas lagi, koordinasi dalam
kepemimpinan administrasi akan mencakup aktifitas seorang pimpinan dalam mempengaruhi
perilaku orang lain dalam organisasi. Akan menyangkut kemampuan dalam mengambil
keputusan dan perumusan dalam pemecahan masalah yang manusiawi dengan meningkatkan
keterpaduan dengan unit kerja lainnya. Adapun pengertian koordinasi menurut beliau ialah:
“Koordinasi ialah konsep dasar kedua disamping kepemimpinan (leadership). Sebab
koordinasi dan kepemimpinan adalah tidak bias dipisahkan satu sama lain saling
mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif adalah menjalin koordinasi yang baik, sebab
pemimpin berperan sebagai coordinator”.
Apabila ditelusuri lebih mendalam makna koordinasi tersebut, maka hakekat koordinasi yang
aktif adalah senantiasa diarahkan pada tercapainya.
a. Kesamaan gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, hal ini
merupakan inti koordinasi.
b. Mencegah terjadinya perbedaan dan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan.
c. Merupakan alat pendekatan personal dalam hubungannya dengan pendekatan yang
bersifat lintassektoral dan multi dimensional dari setiap kegiatan.
Dari uraian tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan koordinasi bagi seorang
pimpinan terutama dalam hal menciptakana asas keselarasan dan keseimbangan dalam
mewujudkan tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna. Betapa pentingnya fungsi
koordinasi dalam rangka keterpaduan pembangunan daerah termasuk daerah pedesaan dapat
dikemukakan sebagai berikut:

6. a. Koordinasi yang baik membawa dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan kegiatan.
b. Koordinasi yang efektif memberikan kontribusi yang baik guna tercapainya tugas-tugas
yang bersifat khusus dan spesifik.
c. Melalui koordinasi yang baik akan merupakan suatu alat ukur bagi keberhasilan terutama
menyangkut hal-hal yang bersifat multi dimensional.
2. Pengertian Pemerintahan Kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang
selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan
terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata
(Budiman, 1995: 4).Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang
berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan.
Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.
Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perangkat kecamatan melaksanakan fungsi-
fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta Tugas dan fungsi kecamatan
adalah sebagai berikut:
1. Camat
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh bupati. Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban dibantu oleh seorang sekretaris
kecamatan, kapala seksi, dan staf. Untuk menyelenggarakan tugas tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
Fungsi camat sebagai berikut:
a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan.
h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah.
i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan.

7. j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi
masyarakat.
k. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada di
wilayahnya.
m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah
tangga kecamatan.
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Kecamatan
Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Sekretaris mempunyai tugas
untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas
seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program,
pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum,
kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan
satuan organisasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris memiliki fungsi.
Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan,
pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan
perlengkapan.
e. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi- seksi.
f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada mayarakat
dikecamatan.
i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan
fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaanpemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum.
k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah
kecamatan.
l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada bupati.
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.
3. Seksi Tata Pemerintah

8. Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, tata pemerintahan kecamatan
mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan
desa/kelurahan. Untuk menjalankan tugasnya seksi tata pemerintahan memiliki fungsi yang
sesuai dengan keentuan yang ada. Fungsi seksi tata pemerintahan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang
pemerintahan.
b. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.
c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari
wilayah kerjanya.
f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di
bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat
daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
desa/kelurahan di tingkat kecamatan.
i. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa / kelurahan di tingkat kecamatan.
j. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber–
sumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan.
k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
l. Administrasi desa dan/atau kelurahan;
m. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan beserta perangkat
desa dan/atau kelurahan.
n. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di
tingkat kecamatan. dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, seksi pemberdayaan masyarakat
mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan
masyarakat.
b. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang
pemberdayaan masyarakat.

9. d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
lingkup kecamatan.
e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah
maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
di wilayah kerja kecamatan.
g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun
swasta.
h. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan,
perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha
kecil menengah.
i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerjanya.
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, seksi kesejahteraan sosial
mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta
melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial yaitu:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial.
b. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial,
pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan
olah raga dan kesehatan.
c. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang
sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
d. Penanganan bencana alam dan bencana sosial.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah
kerjanya.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya
3. Kaitan administrasi pemerintah Kecamatan dengan pembangunan Desa dan Kelurahan.
Desa dan kelurahan adalah wilayah pemerintahan kecamatan sebagai lembaga koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan segala kemampuan akan
selanjutnya tergantung atas kemampuan aparat membina dan mengembangkan suatu
administrasi yang memecahkan masalah-masalah dalam pembangunan Desa dan kelurahan
dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat, oleh karena itu dalam perkembangan

10. administrasi pemerintahan merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh
aparatur pemerintah terhadap pembangunan, termasuk pembangunan di daerah pedesaan dan
kelurahan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin, materi
maupun spiritual.
Oleh Bintaro Tjokroamidjojo,dkk mengingkapkan bahwa proses pembangunan sebenarnya :
“ adalah merupakan suatu perubahan social budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu
proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (self sustening proces) tergantung
kepada manusia dan struktur social”5)
Untuk mengadakan perubahan social budaya masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban
seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat sendiri untuk menciptakan dan memperluas serta
melaksanakan program-program pembangunan nasional yang diselenggarakan termasuk
penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa dan kelurahan. Dengan
demikian maka harus mutlak melaksanakan administrasi pemerintahan dalam menunjang
keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan.
4. Hubungan Kerja Pemerintah Kecamatan Organisasi LPMKdan LPMD
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa
sebagai organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh pemerintah sesuai dengan kedudukan
dan fungsinya membantu kepala kelurahan dan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, maka dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman kepada kebijaksanaan
yang telah digariskan oleh kepala kelurahan dan kepala desa . Selanjutnya Kepala Kelurahan
dan desa menggunakan LPMK atau LPMD untuk membantu dalam menggerakkan serta
meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan
menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan
dan menetapkan ketahanan kelurahan dan desa.
Dalam proses ini perencaaan pembangunan, pengurus LPMK dan LPMD mengadakan
koordinasi dengan lembaga-lembaga sosial yang ada dikelurahan atau desa tersebut serta
dengan tokoh-tokoh masyarakat guna menyusun rencana pembangunan dan selanjutnya
diajukan dalam musrembang tingkat kelurahan dan desa, selanjutnya menjadi rencana
kelurahan dan desa tersebut.
Jadi LPMK atau LPMD sebagai wadah yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan
pembangunan yang ada dikelurahan dan desa. Selanjutnya diinventarisasikan pembangunan
yang aka dilaksanakan melalui berbagai macam bantuan.
LPMK dan LPMD sebagai sistem organisasi masyarakat, gerak langkahnya dipengaruhi
antara lain kepemimpinan yang partisipatif, pengurus yang terampil dan memiliki motivasi
tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sedangkan efektifitas suatu organisasi ditentukan
oleh empat kriteria sebagai berikut:

11. a. Adaptasi atau kemampuan organisasi untuk selalu memenuhi aspirasi dan kebutuhan
masyarakat dan lingkungannya.
b. Integrasi yakni tingkat keterpaduan atau integrasi baik internal maupun eksternal
organisasi.
c. Motivasi yaitu konsistensi dan semangat para pelaku dan pendukung organisasi.
d. Produksi yang menunjukkan jumlah dan kualitas kegiatan yang dilakukan
B. Kerangka Pikir.
Penelitian dalam kegiatan operasional berdasarkan asumsi penelitian pada
beberapa pertimbangan sebagai berikut :
1. Aparat pemerintahan kantor Kecamatan Pammana dalam menjalankan aktivitasnya,
mengacu pada Visi Misi dan Renstra Pemerintah kabupaten Wajo Tahun 2009 – 2014
sebagaimana diamanahkan SK Menpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 yang memuat tiga belas
item didalamnya tentang standar pelayanan minimal.
2. Wujud dalam keberadaannya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, dituntut untuk
mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yaitu tugas penyelenggaraan
pemerintahan yang berorentasi pada pelayanan masyarakat dari berbagai bidang
pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Peningkatan
kemampuan aparatuir Negara semakin penting. Arah dan bentuk kebijakan pemerintah
khususnya pada, didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang kegitan.
Olehnya itu dituntut propesional dan loyalitas atas tugas yang telah diberikan terkait dengan
upaya penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah untuk menata perencanaan
pembangunan diberbagai bidan dala wilayah pemerintahan kecamatan.
3. Bahwa untuk menunjang tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk
merealisasikan program pemerintah baik pembangunan fisik maupun pembangunan dalam
rangka pemberdayaan masyarakat maka diperlukan penerapan fungsi Koordinasi yang baik
yaitu; integritas dalam kesatuan tindakan, kesamaan gerak, pencegahan terjadinya perbedaan
dan penafsiran dan pendekatan personal yang sifatnya lintas sektoral dan multi dimensional
dalam upaya untuk mensingkrongkan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat
terkait dengan perencanaan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,
menginvetaris hasil musyawarah pembangunan desa dan kelurahan, ada jaminan ketertiban
dan keamanan masyarakat serta pemyelesaian kebutuhan administrasi masyarakat. Olehnya
itu koordinasi yang dimaksudkan adalah adanya kesepakatan hal-hal yang urgen yang terjadi
dilingkungan masyarakat, dan koordinasi ini dilakukan secara berkenambungan.
4. Indikator Kualitas penerapan fungsi koordinasi dalam hal ini , meliputi pengetahuan
tentang pekerjaan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, kemampuan membuat
perencanaan dan jadwal pekerjaan, pengetahuan tentang standar mutu pekerjaan yang

12. disyaratkan, produktivitas aparat/pegawai yang berkaitan dengan hasil hasil pembangunan
baik sifatnya koordinasi langsung maupun tidak langsung.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis melakukan penelitian dengan menganalisis
beberapa faktor pendukung terhadap Penerapan fungsi koordinasi aparat Pemerintah pada
kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, dilihat dari sudut Perencanaan pembangunan,
hasil musrembang, peningkatan kesejahteraan rakyat, ketertiban dan keamanan dan jaminan
kebutuhan administrasi masyarakat. Hal ini dapat dicapai manakala koordinasi terus
ditumbuhkan dan dikembangkan antara pemerintah kelurahan dan desa serta pemerintah
wilayah Kecamatan dengan lembaga kemasyarakatan seperti LPMK dan LPMD.
Dari kerangka pikir diatas, maka dapat digambarkan dalam bentuk bagan untuk memudahkan
pemahaman dalam penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

13. Gambar 1. Alur Kerangka Pikir
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian Penelitian adalah Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, dengan
penelitian lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung
pada obyek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dan
kesahihannya.
Waktu penelitian dilakukan selama 90 hari atau tiga bulan yakni pada Bulan Januari sampai
bulan Maret 2012
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif , yakni
suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus
penelitian.
C. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada konteks analisis Penerapan fungsi koordinasi
aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Pammanan dilihat dari sudut koordinasi dalam
integrasi dalam kesatuan tindakan, kesamaan gerak, adanya pencegahan akan terjadinya
perbedaan dan penafsiran serta diperlukan pendekatan personal yakni lintas sektoral dan
multi dimensional dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, secara efesiensi dan efektifit koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan dan Desa di wilayah pemerintahan Kecamatan Pammana.
D. Sumber Data
Sesuai hasil observasi pada objek penelitian yang menjadi sumber data selaku informan
utama dan pendukung yang representatif adalah aparat pemerintah dan lembaga
kemasyarakatan Kecamatan Pammanan yang jumlahnya 8 orang yakni : Camat 1 Orang,
Sekcam 1 Orang, Kasi pemerintahan 1 orang, Kades 1 Orang, Lurah 1 Orang, Pegawai 1
Orang LPMK 1 Orang dan DPD 1 Orang, tidak banyak dan serta dapat dijangkau,
memungkinkan peneliti dapat menjalankan penelitiannya dengan sangat mudah.
E. Instrumen Penelitian

14. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrument utama
adalah peneliti sendiri dan instrument pendukung adalah skedul wawancara serta pihak-pihak
yang akan membantu dalam proses penelitian.
F. Teknik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data dan informasi dilapangan ditempuh beberapa teknik pengumpulan
data sebagai berikut :
1. Obesrvasi
Yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan terutama berkaitan dengan data penelitian
yang diperlukan, sedangkan yang di observasi dalam penelitian ini adalah bagaimana
penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah Kecamatan Pammanan Kabupaten Wajo.
2. Wawancara
Kegiatan wawancara terhadap informasi, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan
program observasi. Pedoman wawancara menjadi pemandu dalam perolehan data. Namun
wawancara tidaklah terfokus pada pedoman tersebut, tetapi akan dikembangkan sesuai
kondisi lapangan pada saat wawancara berlangsung.
Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur dan wawancara tak
berstruktur, wawancara berstruktur dilakukan untuk memperoleh data pokok tentang
penerapan fungsi koordinasi aparat pemerintah pada Kantor Kecamatan Pammana
Kabupaten Wajo serta wawancara tak berstruktur dilakukan secara bebas untuk melengkapi
data yang diperoleh dari wawancara berstruktur.
G. Teknik Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan, diolah dan menggunakan penelitian kualitatif serta analisis
domain untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh pada objek dengan
menerangkan teknik analisis selama dilapangan, dan dilakukan secara interaktif melalui
proses data reduksi, data display dan verification ( Miles and Huberman 1984) dikutif
Sugiyono 2010 : 294) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Reduksi data; data yang didapat di lapangan diketik atau ditulis dengan baik, terinci serta
sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah
biasanya mencapaisekian banyak lembar. Oleh sebab itu laporan harus dianalisis sejak
dimulai penelitian. Laporan-laporan itu perlu di reduksi, yakni dengan memilih hal-hal pokok
yang sesuai dengan fokus penelitian kita, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah
direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan
mempermudah peneliti untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula
membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek tertentu.
2. Display data; data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara
menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data ialah menyajikan data
dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik dan sebagainya, dengan demikian peneliti
dapat menguasai data dan tidak terbenan dengan setumpuk data.

15. 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi; dari peneliti berusaha mencari makna dari data yang
diperoleh, dengan maksud untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal
yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang didapatkan itu mencoba
mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tapi lama kelamaan semakin jelas
karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan
dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Laporan penelitian kualitatif
dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, rehabilitas, realibilitas dan objektivitasnya sudah
terpenuhi. Oleh sebab itu selama proses analisis hala-hal tersebut selalu mendapat perhatian.
H. Pengujian keabsahan Data
Dalam rencana pengujian keabsahan data penulis menggunakan uji kredibilitas data dengan
perpanjangan pengamatan keikutsertaan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi
dengan teman sejawat, memberchek, anakisis kasus negatif (sugiyono 2010 : 368) .
Untuk memberikan tingkat keyakinan yang kuat terhadap hasil penelitian dan untuk
menjawab rumusan masalah, maka peneliti menggunakan pengujian keabsahan data yang
dapat penulis uraikan sebagai berikut :
a. Uji Kribilitas
1). Perpanjangan pengamatan, adalah penulis pada saat belum mendapatkan data jenuh, maka
penulis menambah waktu pengamatan dengan kembali turun kelapangan untuk mendapatkan
kembali data baru hingga rumusan masalah penelitian benar-benar bisa terjawab.
2) Trianggulasi data dengan menggunakan tiga macam cara yaitu trianggulasi teknik,
trianggulasi waktu dan trianggulasi orang.
3) Diskusi teman sejawat adalah untuk lebih memberikan kepercayaan terhadap hasil
penelitian terutama tingkat kesahihan data maka peneliti kembali melakukan diskusi dengan
teman sejawat dengan sekiranya mengerti tentang fokus penelitian.
b. Pengujian transferability.
Dalam pengujian transferability bila digunakan dalam konteks dan situasi sosial internal,
sehingga dimungkinkan dalam penelitian kualitatif maka penelili dalam membuat laporannya
harus memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya. Bila pembaca
laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu
hasil penelitian dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar
transferabilitas (sanafiah faisal,1990 dalam buku Soegiyono : 376)
c. Pengujian dependability
Dalam pengujian dependability penelitian kualitatif dilakukan dengan audit terhadap
keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan auditor yang independen atau pembimbing
untuk bagaimana peneliti mulai menentukan masalah / focus, memasuki lapangan,
menentukan sumber data, analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai membuat
kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh penelti.
d. Pengujian Konfirmability

16. Dalam penelitian kualitatif, Pengujian ini mirip dengan uji dependability, sehingga
pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan, menguji konfirmability berarti menguji hasil
penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi
dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar
konfirmability.
BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu dapat
disimpulkan sebagai berikut
1. Dalam upaya penerapan koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Pammana
Kabupaten Wajo, dalam berbagai bidang pembangunan dan pemberian pelayanan kepada
masyarakat telah dilakukan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, hal ini terbukti
dari petikan wawancara informan utama yang dapat penulis nyatakan bahwa peran koordinasi
ini telah dijalankan dengan baik, dan dikoordinasikan dengan berbagai unsure stakeholders
dalam wilayah pemerintahan Kecamatan, keluran dan Desa serta lembaga kemasyarakatan
yang ada. Koordinasi itu dibangun atas dasar suatu integrasi dalam kesatuan tindakan dan
kesamaan gerak oleh unit-unit pemerintahan untut turut bersama-sama mencegah terjadinya
perbedaan persepsi dan penafsiran dengan menggunkan metoda pendekatan personal, lintas
sektoral dan multi dimensional dalam usaha menyukseskan penyelenggaraan pembangunan.
Hal ini telah menjukkan suatu kualitas koordinasi yang baik. Dalam hal peran dan fungsi
koordinasi dalam menjalankan aktivitas pembangunan tentunya penerapan fungsi ini sangat
membantu untuk saling mendukung satu sama lain yakni terkait koordinasi dengan
pemerintah kecamatan dan daerah, kelurahan/Desa serta koordinasi dengan lembaga
kemasyarakatan dan unit pemerintahan lainnya, berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
a. Penerapan Koordinasi dalam integritas dalam kesatuan tindakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan dengan pihak pemerintahan kelurahan/desa dan lembaga lainnya
serta unit pemerintah yang ada diwilayak Kecamatan Pammana telah berjalan dengan
maksimal, atau dapat dinilai dengan baik. Dari segi penerapan fungsi koordinasi dalam
bidang ketertiban masyarakat dapat di simpulkan bahwa kecendrungannya bernilai baik, hal
ini menunjukkan kepada kita bahwa koordinasi dengan berbagai bidang terkait dalam upaya
menciptakan kondisi rasa aman dan nyaman oleh masyarakata dalam beraktivitas tingkat,
dalam bentuk memberikan kepastian hkum administrasi terhadap penyelesaian segala bentuk
permasalahan telah diupayakan untuk diselesaikan oleh pemerintah kelurahan.
b. Berkaitan dengan peran koordinasi dengan pendekatan kesamaan gerak, Bahwa dapat
pula dinyatakan berjalan dengan baik, hal ini telah dibangun suatu strategi oleh pemerintah

17. Kecamatan untuk menyatukan kebersamaan tanpa merubah suatu substansi aktivitas masing-
masing lembaga yang ada.
c. Dalam koordinasi dengan maksud untuk mencegah terjadinya perbedaan dan penafsiran,
telah dijalankan oleh pihak pemerintah Kecamatan maksimal dan bernilai baik, dengan
maksud penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan khusunya dalam memberikan
pelayanan masyarakat dapat saling sinergi tanpa meninggalkan substansi yang ada.
d. Koordinasi terkait dengan pendekatan personal dan lintas sektoral dalam pemerintahan
kecamatan Pammana dapat dinyatakan berjalan dengan baik, hal ini dinyatakan bahwa
pendekatan ini dalam usahanya untuk menciptakan pola pembangunan dapat berjalan secara
efesien dan efektif.
2. Dari sisi hambatan yang didapatkan oleh penulis terkait dengan koordinasi ini, tidak lebih
pada masalah tingkat pemahaman dan pengetahuan aparat dalam menjalankan fungsi
koordinasi terkait dengan proses penyelenggaraan pembangunan, dimana pelayanan
memerlukan suatu pengetahuan dan kterampilan, oleh sebab itu dari solusinya bahwa aparat
pemerintah kecamatan telah berupaya dengan baik untuk terus meningkatkan kualitas aparat
dalam menjalankan suatu aktivitas khusunya dalam melayani masyarakat akan semakain baik
dan berkualitas.
B. Saran-saran
1. Dalam mewujudkan program kerja pembangunan di Kecamatan Pammana dan terkait pula
dengan koordinasi dalam pembangunan dan upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat
diperlukan keterlibatan stakecholder sebagai pilar dalam bertindak menyelenggarakan
pemerintahan dengan baik dan bertindak dengan adil tanpa memilih kasih terhadap setiap
penggunaan jasa pemerintahan.
2. Aparat Pemerintahan Kecamatan hendaknya dapat bersinergi dengan lembaga
kemasyarakatan yang ada wilayah Kecamatan sebagai mitra dalam menjalankan
pembangunan dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
mengedapankan kearifan lokal. memperlihatkan sikap yang ramah saling menghormati setiap
warga masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan tanpa melihat status sosial.
3. Pemerointah Kecamatan, Lurah/kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan hendaknya
dapat melakukan kontrol atau pengawasan melekat secara kontinyu terhadap program kerja
serta pembangunan yang akan dan sedang berjalan .
4. Mitra pemerintah dari dunia usaha atau lembaga pemerintahan yang ada di wilayah
Kecamatan Pammanan hendaknya membantu sepenuhnya pihak pemerintah dalam
menyelenggarakan program kerja pembangunan, sekaligus sebagai perpanjangan tangan
masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan lewat
pemberdayaan masyarakat. Olehnya itu peranan wadah ini dapat menujukkan jati dirinya
sebagai alat kontrol penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

18. 5. Pimpinan dalam hal ini Camat diharapkan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam
hal ini penyediaan, anggaran, penambahan sarana dan prasaran serta dana operasional
Kecamatan dan Kelurahan sehingga proses pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin
baik.
DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirjo, Prajudi, 1979, Administrasi dan Manajemen Umum, PT Gahlia Indonesia,
Jakarta
A.W.Widjaja, 1985,” Peranan Motivasi dalam kepemimpinan”, Akademika presiden. Jakarta
A.M.mangunhardjana,SJ,1976 “ Kepemimpinan “ Yayasan Kanasius. Yogyakarta
Alfred R.Latiener,1985.”Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja “. Aksara Baru. Jakarta
Efendi Taufik, 1995, Dasar-Dasar keterampilan Abdi Negara Melayani Masayarakat, Bumi
Aksara, Jakarta.
Farid Ali,2001 Teori dan konsep Administrasi, dari pemikiran paradigmatik menuju
redefensi, Raja grafindo Persada Jakarta
Gaspersz Vincent (Eds,,), Indonesia “Manajemen Kualitas; Penerapan Konsep Kualitas
Dalam Manajemen Bisnis Total”, Gramedia Indonesia
G.R.Terry dan Rule,L.W.2003 “ Dasar-dasar manajemen”Terjemahan Ticoula G.A. Bumi
Aksara. Jakarta
Ibrahim, Soewarno, 1997, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, PT Gunung
Agung, Jakarta
J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Jakarta : PT. Rineka
J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Jakarta : PT. Rineka
Kotler, 1995, How To Improve Your Customer Service” (Eds,,) Indonesia 1997 “Kiat
Meningkatkan Pelayanan Bagi Pelanggan” Gramedia Indonesia
Lailil Kadar, 1994, Organisasi dan Manajemen, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta
Masjihanto, 1999, Organisasi dan Motivasi, Bumi Aksara, Jakarta
Soewarno Handyaningrat, Adminsitrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta
: PT Gunung Agung, 2002), hlm. 117

19. Sondang P.siagian, 1983. “ Organisasi, kepemimpinan dan Perilaku administrasi “.
PT.Gunung Agung. Jakarta
The Liang Gie. 1992 “ Administrasi perkantoran Moderen” Yogyakarta, Libreti
Thoha, Mifta. 2003a.Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. (cetakan kedelapan
).Jakarta : Raja Grafindo Persada
Tjokroamidjojo, Bintor Prof,MA “Perencanaan Pembangunan” PT. Gunung Agung, Jakarta
Sugiyono, 1997. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfa Beta
Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R & D. Bandung Alfa
Beta
Sujatmiko,Ir.1987, “Aspek-aspek pengawasan di Indonesia “Sinar Grafika, Jakarta.
…………….,… 2001, Kewenangan pemerintah Desa, Departemen Dalam Negeri Jakarta.
………………., 2002, Orentasi penguatan otonomi Desa, Pemprov Sul-Sel
………………., 2002 “ Himpunan peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah,
Sinar Grafika, Jakarta.
……………….., Undang-undang No. 32 Tahun 2004, “tentang Pemerintahan Daerah”, citra
umbara, bandung