1. TUGAS PELATIHAN
PRAKTEK PENGAWASAN, KOORDINASI DAN PEMBINAAN DI TINGKAT KECAMATAN
PELATIH : HERRI S.IP
DISUSUN OLEH :
ANDI ASWIN M.
21.0987
A-1
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
JATINANGOR
2012

2. PENGAWASAN, KOORDINASI DAN PEMBINAAN DI TINGKAT KECAMATAN
Penjelasan mengenai pengawasan Koordinasi dan Pembinaan di Tingkat
Kecamatan. Dalam hal ini menjelaskan tentang tupoksi Kecamatan, Tujuan dan
Sasaran, Pengertian Pengawasan, Jenis Pengawasan , Sifat Pengawasan hingga
Definisi tentang Koordinasi.
1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Tugas Pokok Kecamatan :
Merupakan SKPD mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk
menangani sebagian tugas urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas
pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya.
Fungsi Kecamatan :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kecamatan
menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan kewenangan dan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
2. Pelaksanaan penanganan dan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Perkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
7. Pengkoordinasian UPTD dan UPTB;
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/ata yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.

3. 2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan :
1. Terlayaninya kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat dan mudah sesuai
prosedur pelayanan yang berlaku.
2. Tersedianya aparatur pemerintah yang profesional, kreatif, produktif dan
beerjiwa wirausaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan serta publik/masyarakat yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Terwujudnya peran aktif masyarakt dalam mendukung program – program
pemerintah.
Sasaran :
1. Kepuasan masyarakat dalam merasakan pelayanan yang diberikan.
2. Kwalitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara profesional, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha makin meningkat.
3. Sarana dan prasarana pemerintah dan publik/masyarakat yang memadai sesuai
dengan kebutuhan.
4. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam mendukung program – program
pemerintah makin dapat dirsakan dan dapat diukur.
3. Pengertian Pengawasan
Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan (Sondang P.Siagian)
Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai
kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah
sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Suyamto)

4. 4. Fungsi Pengawasan
Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan
mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk
melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah
dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan
pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen
tertentu memang telah sampai kepada mereka. dan
Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari
para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan
prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga
profesional.
5. Maksud dan Tujuan Pengawasan
Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
1. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan
pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya
kesalahan baru.
2. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal
(planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat
pelaksanaan).
4. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam
perencanaan.

5. 6. Jenis-jenis Pengawasan
P. Intern, pengawasan yg dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam
lingkungan unit tsb. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau
pengawasan melekat (built in control)
P. Ekstern, pengawasan yg dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tersebut.
UUD 1945 pasal 23E: "Untuk memeriksa pegnelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yg bebas
dan mandiri
P. Preventif = sebelum kegiatan dilaksanakan
P. Represif = setelah kegiatan dilaksanakan
P. Aktif (dekat)
o Merupakan jenis pengawasan yg dilaksanakan di tempat kegiatan yg
bersangkutan
P. Pasif
o Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat
pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran
Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak
(rechtmatigheid) adalah pemeriksaan pengeluarkan apakah telah sesuai dengan
peraturan, tidak kadaluwarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.
Pengawasan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran
(doelmatigheid) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah
memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban
biaya yang serendah mungkin
7. Sifat-sifat Pengawasan
Politik
Yuridis
Adminmistratif
Fungsional
Masyarakat
Ekonomis
Moril dan susila

6. 8. Pengertian Koordinasi
Di dalam administrasi, koordinasi bersangkutpaut dengan penyerasian serta
penyatuan tindakan dari sekelompok orang (William H. Newman)
Koordinasi adalah penyerasian yang teratur usaha-usaha untuk menyiapkan
jumlah yang cocok menurut mestinya, waktu dan pengarahan pelaksanaan
hingga menghasilkan tindakan-tindakan harmonis dan terpadu menuju sasaran
yang telah ditentukan. (george R. Terry)
Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja
yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. (James AF
Stoner)
Koordinasi adalah bekerja bersama seerat-eratnya dibawah seorang pemimpin.
(Penjelasan UUD)
Koordinasi kegiatan vertikal di Daerah adalah: Upaya yang dilaksanakan oleh
Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik
perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal,
dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan
daya guna (PP. No. 6 th 1988)
Koordinasi pada hakekatnya merupakan upaya memadukan (mengintegrasikan),
menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang
saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran bersama.(LAN, 1997)