1. Konten dan Konteksnya
Abdul Gaffar Karim
http://agkarim.staff.ugm.ac.id
agkarim@ugm.ac.id

2.  Konteks umum pemekaran wilayah
 Kondisi pemekaran wilayah di Indonesia
 Semangat umum PP 78/2007
 Gambaran umum isi PP 78/2007

3. 1. Kebutuhan penyesuaian jurisdiksi politik
 faktor sejarah: pergeseran cakupan politik
(pemekaran/penyatuan negara, wilayah)
 faktor ekonomi: perluasan lingkup aktifitas
produksi dan distribusi
 faktor sosial: penyesuaian dengan demografis
(sesuku, seklan)
 faktor pelayanan: mendekatkan penyedia
pelayanan publik pada komunitasnya

4. 2. Pemanfaatan peluang liberalisasi politik
Sepadan dengan lahirnya banyak partai
3. Godaan fiskal
 Godaan untuk mengejar DAU, DAK
 peluang peran broker fiskal
4. Kebutuhan ruang dan peran politik
 Aktor politik yang memerlukan jabatan di daerah
baru

5.  Terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota
secara drastis, sejak 1999
 Tak setiap daerah otonom baru (DOB)
memiliki kesiapan dan persiapan memadai
 Banyak yang terbukti gagal mencapai tujuan
pensejahteraan masyarakat
 Tujuan-tujuan politik lebih mendominasi
pembentukan DOB khususnya di tahun-
tahun awal

6.  Tahun 2005, FISIPOL UGM mulai turut aktif
dalam kajian kelayakan usulan pembentukan
DOB
 Sejak tahun 2005, mulai muncul upaya untuk
melakukan evaluasi pembentukan DOB
 Temuan umum: kebanyakan DOB gagal
mencapai tujuan ideal pemekaran
 Salah satu muara evaluasi itu adalah lahirnya
PP no. 78 tahun 2007, mencabut PP no. 129
tahun 2000

7.  Pasca evaluasi: pemekaran tetap berjalan
 Moratori pemekaran, hingga tersusunnya
desain besar penataan daerah
 perintah politik Presiden, yang ternyata tak
sepenuhnya bisa membendung laju pemekaran
 Praktek “calo pemekaran” di tingkat pusat
cukup kuat
 serupa dengan “calo anggaran”

9.  Nama:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah
 Ditetapkan: 10 desember 2007
 Aturan yang digantikan:
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000
tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria
Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan
Daerah

10.  Menahan laju pemekaran yang tanpa persiapan
 Memperketat persyaratan
 3 kec. utk pembentukan Kab/Kota di PP no. 129/2007,
menjadi 5 kec.
 ditetapkannya usia penyelenggaraan minimal untuk
pemekaran lebih lanjut (10 th utk prov., 7 th utk
kab/kota
 Memperinci mekanisme dan prosedur
 37 pasal (bandingkan dgn 20 pasal di PP no.
129/2007)

11.  Mengatur secara lebih rinci tentang:
 Kategori Usulan Pemekaran Kab/Kota
 Syarat Administrasi
 Metode Penilaian Persyaratan Teknis
 Tata Cara Pembentukan Kab/Kota
(Lihat Lampiran)

12.  Menetapkan 3 (tiga) persyaratan pemekaran:
1. Syarat Administratif
 didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat
setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah
dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana
pembentukan daerah
(Lihat Lampiran)

13.  Menetapkan 3 (tiga) persyaratan pemekaran:
2. Syarat Teknis
 didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi
daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas
daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan
kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan
masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan
pemerintahan.
(Lihat Lampiran)

14.  Menetapkan 3 (tiga) persyaratan pemekaran:
2. Syarat Fisik Kewilayahan
 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana,
dan prasarana pemerintahan.
(Lihat Lampiran)

15. Terima Kasih