Mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran daerah meliputi RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, serta evaluasi APBD/Raperda APBD. Prosesnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan. Dasar hukumnya adalah UU tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, keuangan negara, perbendaharaan negara, dan pemerintahan daerah.

1. MEKANISME PERENCANAAN
DAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
(RPJMD, RKPD, KUA DAN PPAS, SERTA EVALUASI
APBD/RANPERDA APBD)
1

2. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
Disusun dan
RPJMD RKPD Rancangan Penatausahaan disajikan Sesuai
DPA-SKPD Pendapatan SAP
PEDUM APBD • Bendahara penerimaan Laporan Keuangan
o/ MDN Verifikasi wajib menyetor
Pemerintah Daerah
penerimaannya ke
rekening kas umum
daerah selambat-
• LRA
Laporan Keuangan
KUA PPAS DPA-SKPD • Neraca
lambatnya 1 hari kerja • Lap. Arus Kas
• CaLK diperiksa oleh BPK
Yg dilampiri:
• ikhtisar realisasi kinerja,
Penatausahaan • dan LKBUMD/PD
Pelaksanaan APBD Belanja
Nota
Kesepakatan Pendapatan Raperda PJ Pel
• Penerbitan SPM-UP, SPM-
GU, SPM-TU dan SPM-LS
oleh Kepala SKPD
APBD
Belanja • Penerbitan SP2D oleh
Pedoman
PPKD
Penyusunan Persetujuan
RKA-SKPD o/ KDH Pembiayaan Bersama (KDH +
Penatausahaan
DPRD)
Pembiayaan
RKA-SKPD Laporan Realisasi • Dilakukan oleh PPKD
setelah 3 hari
Semester Pertama
RAPBD Kekayaan dan
Kewajiban daerah
Evaluasi o/
R P-APBD Gubernur/MDN 15
• Kas Umum
• Piutang hari
Evaluasi • Investasi
Evaluasi • Barang
Raperda APBD • Dana Cadangan
R P-APBD • 7 hari
oleh Gubernur/ Oleh
Utang
penyesuaian o/
Mendagri Gbrnr/MDN Pemda
Akuntansi
Keuangan Daerah 2
Perda PJ Pel
Perda APBD Perda P-APBD
APBD 2

3. Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran
PERENCANAAN :
1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
PENGANGGARAN :
• UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
• UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
• PP 58/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/
daerah dalam jangka waktu tertentu.
4

5. DEFINISI
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-
SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
5

6. PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(PP 8/2008)
1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional.
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi, yang dimiliki
masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan
daerah, nasional dan global
5. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan.
6

7. PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(UU 25/2004)
1. Politik
Penjabaran dari agenda‑ agenda pembangunan yang
ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye
ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)
2. Teknokratik
Menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu
3. Partisipatif
Melibatkan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap pembangunan
4. Atas‑ bawah (top‑ down); dan Bawah‑ atas (bottom‑ up)
Menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses
atas‑ bawah serta bawah‑ atas diselaraskan melalui
musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional,
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
7

8. DASAR HUKUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 32/2004 UU 33/2004
Pasal 182 & Pasal
PP PP PP 194 UU 32/2004
PP 58/2005:
Pengelolaan Keuda
(Omnibus Regulation)
Pasal 69 & Pasal
Pasal 155 PP 58 /2005 86 UU 33/2004
PERMENDAGRI 13 / 2006 Diubah dengan
Pedoman Pengelolaan
1
Permendagri 59/2007
keuangan Daerah
Psl 330 Permendagri Kandungan lokal
Psl 151 Ayat 1 PP 58/2005 13/2006 berdasarkan kesepakatan
bersama yg tidak
Perda Pokok-Pokok bertentangan dng
Pengelolaan Keu Daerah peraturan perUUan
Perkada ttg Sistem & Prosedur SE ttg Pedoman Penyusunan
Psl 151 Ayt 1 PP 58 /2005 Pengelolaan Keu Daerah RKA - SKPD 8

9. Pedoman Pedoman
PEMERINTAH
RE NS TRA RE NJ A RKA - KL RINC IA N
KL KL A PB N
PUSAT
Pedoman
diac
Pedoman
u
dijabarkan
Pedoman
RPJ P RPJ M
RKP RA PBN A PBN
NA S IONA L NA S IONA L
diperhatikan
diac u
Dis eras ikan melalui MUS RE NB A NG
Pedoman
Pedoman Pedoman
RPJ P RPJ M dijabarkan KUA
PEMERINTAH
RKPD RA PB D A PB D
DA E RA H DA E RA H PPA S
DAERAH
Pedoman
Pedoman
Pedoman RE NJ A RKA PE NJ A BA RA N
RE NS TRA
S KPD S KPD S KPD A PBD
PE RE NC A NA A N PE NGA NGGA RA N
9

10. SSINKRONIS A ISPEPE NYUS UNA N RA NC N NGA N A PB N
INKRONIS A S I NYUS UNA N RA NC A NG A A A PB D & A PB D
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJ MD RPJ M
5 tahun 5 tahun
Rens tra
S KPD
5 tahun
1 tahun 1 tahun
Renja
RKPD RKP
S KPD
1 tahun 1 tahun
Dibahas
bers ama
KUA PPA S DPRD
NOTA KE S E PA KA TA N PIMPINA N
DPRD DE NG A N KDH
PE DOMA N
RKA -S KPD PE NYUS UNA N
RKA -S KPD
TA PD
RA PE RDA
A PB D 1 tahun
10

11. J A DWA L PE NYUS UNA N & PE NE TA PA N A PBD
(S E S UA I PE RME NDA GRI 59 TA HUN 2007)
NO URAIAN WAKTU KET
KUA, PPAS dan RAPBD
1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei
2. Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH Minggu I bulan Juni 1 bulan
3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke Pertengahan bulan Juni 3 minggu
DPRD
4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH & Akhir bulan Juli
DPRD
5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan Agustus 1 minggu
6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I Oktober 2 1/2 bulan
7. Penyampaian RAPBD kepada DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan
8. Pengambilan Keputusan Bersama (DPRD Paling lama 1 (satu) bulan sebelum
& KDH) tahun anggaran yang bersangkutan
( bulan Nopember)
9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember)
10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada Akhir Desember (31 Desember)
ttg Penjabaran APBD sesuai dengan hasil
evaluasi
11

12. PENYAMPAIAN RANCANGAN KUA & PPAS
PEMERINTAH DAERAH
KOORDINATOR TAPD KDH DPRD
Disampaikan ke DPRD
TAPD Disampaikan Paling lambat pada
Sekda selaku kepada KDH Pertengahan bulan Juni
RKPD Koordinator paling lambat (Dalam Pembicaraan
TAPD Minggu I Juni Pendahuluan RAPBD
thn berikutnya )
Rancangan Rancangan Rancangan
Rancangan
KUA&PPAS KUA&PPAS KUA & PPAS
KUA & PPAS
Badan
Rancangan KUA&PPAS
Anggaran
dibahas bersama
DPRD
Paling lambat
Akhir Bulan
Juli Nota Kesepakatan
May 9, 2012 12

13. PROS E S PE NYUS UNA N, PE MBA HA S A N DA N PE NE TA PA N
PE RS E TUJ UA N RA PE RDA A PB D
(Pelaks anaan Fungs i DPRD : Legis las i, A nggaran & Pengawas an)
Pembahasan & Penetapan Nota Kesepakatan
KUA & PPAS Pembahasan & Penetapan
Persetujuan Bersama RAPBD
(Psl 35 ayat (4) PP 58/2005)
bahas KUA bahas PPAS Pasal 97 PP 25/2004
Minggu I
Minggu I (Oktober)
Minggu II Minggu II (Agustus)
(Juni) (Juli)
Nota Kesepakatan
Pengajuan KUA Tingkat I Tingkat IV
Penyusunan RKA-SKPD Tingkat II Tingkat III Pendapat Akhir &
KUA Penyampaian
+ Pembahasan TAPD Pemandangan Pembahasan Pengambilan
(TAPD + Nota Keuangan & Umum Fraksi & Komisi/Gabungan
Panggar) Raperda APBD Keputusan
Jawaban KDH Komisi atau Pansus Persetujuan
dgn KDH atau pjbt Bersama Raperda
Program & Nota yg ditunjuk APBD
kegiatan serta Kesepakatan
pagu indikatif & PPA
asumsi serta hal-
hal lain yg
disepakati utk
ditindaklanjuti dlm
PPAS − skala prioritas urusan
wajib dan pilihan,
pilihan,
Dibahas − urutan program masing- Mengacu pada KUA &
Komisi- Pengajuan masing urusan,
urusan, PPAS yang telah
Komisi − plafon anggaran setiap
PPAS disepakati bersama
(TAPD + program yang disepakati
Panggar) − hal-hal lain yang disepakati
dlm pembahasan Raperda
APBD
Dibahas
Komisi-
Komisi 13

14. FUNGS I A PB D
 Fungs i otoris as i mengandung arti bahwa A PBD menjadi das ar
untuk melaks anakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bers angkutan.
 Fungs i perencanaan mengandung arti bahwa A PB D menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada
tahun yang bers angkutan.
 Fungs i pengawas an mengandung arti bahwa A PB D menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah s es uai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
 Fungs i alokas i mengandung arti bahwa A PB D harus diarahkan
untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran
dan pemboros an s umber daya, s erta meningkatkan efis iens i
dan efektivitas perekonomian.
 Fungs i dis tribus i mengandung arti bahwa kebijakan A PB D
harus memperhatikan ras a keadilan dan kepatutan.
 Fungs i s tabilis as i mengandung arti bahwa A PB D menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan kes eimbangan
fundamental perekonomian daerah. 14

15. PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN
 Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun
barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
 Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan
dianggarkan secara bruto
 Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan
dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an
 Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah
cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang
melandasinya
15

16. E VA LUA S I RA PE RDA A PB D
Evaluasi APBD bertujuan untuk tercapainya keserasian
antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional,
keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan
aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya yang
berlaku di daerah bersangkutan.
16

17. DA S A R HUKUM E VA LUA S I RA PE RDA A PB D
 Pasal 186 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004
Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD
yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/
walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada
gubernur untuk dievaluasi.
17

18. PROSES EVALUASI PERDA APBD KABUPATEN/KOTA &
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TTG PENJABARAN APBD
Membuat
RA PE RBUP/WA L B upati/Walikota
RA PE RDA S ebes ar Penges ahan
A PB D
menetapkan
Tidak S etuju Pagu A PBD Gubernur
(30 Hari) PE R-B UP/WA L
Tahun Lalu
(15 hari)
Dibahas bers ama
D PRD DPRD & Pemda
B upati/Walikota
menetapkan
Penyempurnaan
PE RDA &
(7 Hari)
Melewati PE R-B UP/WA L
S etuju B atas waktu Tdk S es uai
E valuas i Dgn UU
Tdk
Dis empurnakan
RA PE RBUP/WA L Penyampaian
PE NJ A BA RA N A PB D RA PE RDA A PBD &
Has il
RA PE RBUP/WA L GUBE RNUR
A PBD E valuas i G UB membatalkan
(15 hari) B erlaku Pagu A PB D
(3 hari) S ebelumnya
S es uai
dgn UU
Laporan kpd
MDN 18

19. 19