penerimaan daerah

1. Abraham Saragih
Ary Martha Purba
Jaya Sibuea
Susan Damanik
Yani Sihite

2. dana yang bersumber dari APBN ,tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).
bersifat “Block Grant” : penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan
prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU diberikan pemerintah pusat
untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan
PAD-nya

3. Dana Alokasi Umum untuk
Daerah Propinsi.
Dana Alokasi Umum untuk
Daerah Kabupaten /Kota
Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan
imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

4. bersumber dari
pendapatan APBN
yang dialokasikan
kepada Daerah
tertentu
membiayai
kebutuhan sarana
dan prasarana
masyarakat
mendorong
percepatan
pembangunan
daerah.

5. mendanai
kegiatan khusus
yang merupakan
urusan Daerah
ditetapkan
setiap tahun
dalam APBN.
Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan
kemampuan keuangan daerah yang
tercermin dari penerimaan umumAPBD .
Kriteria Khusus, dirumuskan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur
penyelenggaraan otonomi khusus
dan karakteristik daerah;
Kriteria Teknis, yang disusun
berdasarkan indikator-indikator yang
dapat menggambarkan kondisi sarana
dan prasarana, serta pencapaian teknis
pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

6. • dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi
• Diatur dalamdalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah , penyelarasan dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ( telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. )

7. pajak dan
sumber
daya alam
sumber
daya alam

8. 1. kehutanan;
2.Perikanan
3.pertambangan
minyak bumi
4. pertambangan
gas bumi
5.pertambangan
panas bumi.

9. kewenangan khusus
daerah mengurus
kepentingan
masyarakat
berdasarkan
aspirasi
masyarakat.
mempercepat
tercapainya
kesejahteraan
rakyat
menampakkan
penghormatan
terhadap hak asasi
manusia (HAM) di
daerah.

10.  Pos Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2%
(dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional
selama 25 tahun, yang terutama ditujukan untuk
pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta
 Pos Dana Tambahan Infra Struktur Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya
ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR
berdasarkan usulan daerah pada setiap tahun
anggaran, yang terutama ditujukan untuk
pembiayaan pembangunan infrastruktur.