Rencana strategis DPKAD 2013

REVISI RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2010-2013
1
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
yang merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk
merespons tuntutan masyarakat terhadap tiga permasalahan utama,
yaitu sharing of power, distribution of income dan kemandirian sistem
manajemen di daerah, banyak ditemui berbagai hambatan,
permasalahan dan kendala yang mengharuskan adanya suatu
penyempurnaan dalam pengaturan otonomi daerah tersebut.
Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti
dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah
reformasi manajemen publik (public management reform) yang
berorientasi pada kinerja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan reformasi manajemen
publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah
perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran
tradisional (traditional budget) menjadi penganggaran berbasis
kinerja (performance budget).
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara
masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun

2
pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku
berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl.
1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran
Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864
dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW)
Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het
Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam
pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara
digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene
Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-
undangan tersebut tidak dapat mengakomodasi lagi berbagai
perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan
pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan
pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud,
disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka

3
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan
telah terbitnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 - 2025, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005 – 2025
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008.
Berdasarkan kondisi diatas dan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta telah dilaksanakannya pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, sesuai amanat peraturan perundangan yang
berlaku, maka Pemerintah Kota Bandung diwajibkan menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai
penjabaran dari RPJP Daerah Kota Bandung.
Revisi RPJMD Kota Bandung 2009 – 2013 yang telah
disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 merupakan revisi dari
dokumen RPJMD sebelumnya. Hal ini didasarkan pada beberapa
faktor dan pertimbangan, antara lain (i) penyusunan RPJMD lama

4
belum secara penuh memperhatikan substansi peraturan-peraturan
yang menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, (ii) RPJMD lama pada pelaksanaannya tidak
mudah untuk dijabarkan/diimplementasikan ke dalam dokumen
perencanaan/penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada
dibawahnya (iii) adanya beberapa indikator kinerja yang perlu
penyelarasan lebih lanjut,(iv) adanya beberapa target indicator
kinerja yang belum sepenuhnya memperhatikan kemampuan sumber
daya (v) cakupan/nomenklatur program dan sistemisasi pembagian
urusan yang perlu disempurnakan lebih lanjut, (vi) keperluan
penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam
RPJPD.
Dokumen RPJMD tersebut disusun berdasarkan beberapa
pendekatan berikut:
1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan
Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program,
karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan
program-program pembangunan yang ditawarkan para calon
Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah
penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala
Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

5
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga
yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan
melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.
Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah- Atas (bottom-up),
pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil
proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah
pembangunan.
Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, maka perlu adanya penyesuaian Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah.
Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa SKPD
menyusun Renstra SKPD, lebih lanjut dinyatakan pada ayat (2) bahwa
tahapan penyusunan renstra SKPD terdiri dari :

6
a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
d. penetapan Renstra SKPD.
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung sebagai
salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mempunyai

7
kewajiban untuk membuat dan menyesuaikan Rencana Strategis SKPD
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
1.2 LANDASAN HUKUM
1.2.1 LANDASAN IDIIL : Pancasila
1.2.2 LANDASAN KONSTITUSIONAL : UUD 1945
1.2.3 LANDASAN OPERASIONAL:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

8
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4548);
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

9
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

10
l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817) ;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
s. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
t. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
u. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Bandung Tahun 2005-2025;
v. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
w. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
x. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

12
y. Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010
tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan
Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung.
z. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung Nomor 050/1481-DPKAD tentang
Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung Tahun 2010-2013.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA
1.3.1 MAKSUD
Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai
pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan
keuangan dan aset daerah tahun 2010-2013.
1.3.2 TUJUAN
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bandung adalah terwujudnya komitmen dan
konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang
dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas
yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan

13
daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang
efektif.
1.4SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung telah disusun
dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditindaklanjuti
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan penyajian sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi
Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD
dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

14
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas

15
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu
diatasi melalui Renstra SKPD ini.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang
struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan
organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses,
prosedur, mekanisme).
2.2 Sumber Daya SKPD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup
sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih
operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD
berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja
pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau
indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan
Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD
provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW,
dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada
lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam
pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan
lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
kepala daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang
terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat

17
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian
menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan
SKPD.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD
provinsi/kabupaten/kota.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan
KLHS.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD
ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan SKPD;

18
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD
provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan
hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada
bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang
akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi
SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada
C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan
C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD).

19
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP

20
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KOTA BANDUNG
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota
Bandung merupakan dinas daerah yang memegang peranan dan fungsi
strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota
Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
Tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang
pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah;

21
b. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan
akuntansi;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kota Bandung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Program;
c. Bidang Anggaran, membawahkan :
1. Seksi Anggaran Pendapatan;
2. Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi;
d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
2. Seksi Belanja Langsung;
3. Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas;
e. Bidang Pemberdayaan Aset, membawahkan :
1. Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi;

22
2. Seksi Pemanfaatan Aset Daerah;
3. Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa;
f. Bidang Akuntansi, membawahkan :
1. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;
2. Seksi Akuntansi Belanja;
3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDUNG
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUBBAG
KEU & PROGRAM
SUBBAG
UMUM &
KEPEG
BIDANG
PERBENDAHARA
AN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
ASET
BIDANG
ANGGARAN
BIDANG
AKUNTANSI
1. SEKSI
ANGGARAN
PENDAPATAN
2. SEKSI
ANGGARAN
BELANJA,
PEMBIAYAAN
DAN INVESTASI
1. SEKSI BELANJA
TIDAK
LANGSUNG
2. SEKSI BELANJA
LANGSUNG
3. SEKSI
PEMBIAYAAN
DAN
MANAJEMEN
KAS
1. SEKSI
SERTIFIKASI,
MUTASI DAN
DOKUMENTASI
2. SEKSI
PEMANFAATAN
ASET DAERAH
3. SEKSI
PENGAMANAN
DAN
PENANGANAN
SENGKETA
1. SEKSI
AKUNTANSI
PENDAPATAN
DAN
PEMBIAYAAN
2. SEKSI
AKUNTANSI
BELANJA
3. SEKSI
PENCATATAN
DAN
PELAPORAN

23
2.2 SUMBER DAYA DPKAD
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung didukung oleh
sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.
Adapun jumlah SDM DPKAD Kota Bandung pada tahun 2011
sebanyak 126 orang yang terdiri dari :
TABEL I
JUMLAH DAN KOMPOSISI
KARYAWAN/WATI DPKAD KOTA BANDUNG
NO SUB UNIT JUMLAH
1. SEKRETARIAT 21 Orang
2. BIDANG ANGGARAN 14 Orang
3. BIDANG PERBENDAHARAAN 30 Orang
4. BIDANG AKUNTANSI 22 Orang
5. BIDANG PEMBERDAYAAN ASET 39 Orang
T O T A L 126 Orang
JABATAN STRUKTURAL PADA DPKAD :
1. KEPALA DINAS : 1 Orang
2. SEKRETARIS : 1 Orang
3. KEPALA BIDANG : 4 Orang
4. KEPALA SUB BAGIAN : 2 Orang
5. KEPALA SEKSI : 11 Orang
6. PELAKSANA : 107 Orang
Adapun data karyawan DPKAD Kota Bandung berdasarkan
jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

24
TABEL II
JUMLAH DAN KOMPOSISI
KARYAWAN/WATI DPKAD KOTA BANDUNG
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH (Orang)
1. S2 12 Orang
2. S1 54 Orang
3. Diploma 10 Orang
4. SLTA 48 Orang
5. SLTP - Orang
6. SD 2 Orang
T O T A L 126 Orang
Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah sebagai
berikut :

25
TABEL III
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDUNG
NO JENIS BARANG JUMLAH
1. Komputer / PC 92 unit
2. Laptop / Notebook 18 unit
3. Mesin Tik 25 unit
4. Filling Besi / Kabinet 29 unit
5. Lemari Besi 50 unit
6. Meja Kerja 126 unit
7. Kursi Kerja 126 unit
8. Kendaraan Roda Dua 51 unit
9. Kendaraan Roda Empat 14 unit
10. Mesin Foto Copy 6 unit
11. Lemari Kaca 6 unit
12. Lemari Kayu 6 unit
2.3 KINERJA PELAYANAN
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan
sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan
daerah dan pengelolaan aset daerah mempunyai sasaran/target
capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai
berikut :

26
1. Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang tepat waktu
2. Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD.
3. Adanya Standar Satuan Harga.
4. Adanya Analisa Standar Belanja.
5. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang
dimutakhirkan.
6. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang
terintegrasi : SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang
7. Prosentase Pengelola Keuangan ( Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang
memiliki kompetensi yang dibutuhkan
8. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang
dimutakhirkan.
9. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan :
Penyimpan Barang dan Pengurus Barang
10. Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam pengadaan
tanah milik daerah
11. Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah
12. Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKAD terhadap total
aset yang status penggunaannya di DPKAD.

27
13. Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang
diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah
Kota Bandung.
14. Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total
kasus tanah yang masuk.
15. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat
waktu.
Adapun target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja
tersebut untuk 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
Pencapaian Kinerja Pelayanan
NO
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi SKPD
Tar-
get
SPM
Tar-
get
IKK
Target
Indi-
kator
Lainny
a
Target
Renstra
DPKAD
Tahun
Realisasi
Capaian
Tahun ke-
Rasio
Capaian pada
Tahun ke-
2010 2011 2010 2011 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tersedianya
Rancangan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
yang tepat
waktu
Tidak Tidak Tidak Tidak 100% 100 %
2 Prosentase
kesesuaian
antara RKUA-
RPPAS dengan
RKPD
- 100% - 100% - 100%
3 Adanya Standar
Satuan Harga
Ada Ada Ada Ada 100% 100 %

28
4 Adanya sistem
dan prosedur
pengelolaan
keuangan daerah
yang
dimutakhirkan
Ada Ada Ada Ada 100% 100%
5 Adanya sistem
informasi
pengelolaan
keuangan daerah
yang terintegrasi
: SIMDA
Keuangan dan
SIMDA Barang
Ada Ada
Terint
egrasi
Ada Ada
Terint
egrasi
100% 100%
6 Prosentase
Pengelola
Keuangan (
Pengguna
Anggaran, Kuasa
Pengguna
Anggaran, PPK-
SKPD, dan
Bendahara
SKPD) yang
memiliki
kompetensi yang
dibutuhkan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Adanya sistem
dan prosedur
pengelolaan aset
daerah yang
dimutakhirkan
Ada Ada Ada Ada 100% 100%
8. Prosentase SDM
yang memiliki
kompetensi yang
dibutuhkan :
Penyimpan
Barang dan
Pengurus Barang
50% 100% 50% 100% 100% 100%
9. Adanya tanah
yang dapat
dimanfaatkan
oleh Pemerintah
Daerah

29
NO
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi SKPD
Tar-
get
SPM
Tar-
get
IKK
Target
Indi-
kator
Lainny
a
Target
Renstra
DPKAD
Tahun
Realisasi
Capaian
Tahun ke-
Rasio
Capaian pada
Tahun ke-
2010 2011 2010 2011 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 Prosentase aset
yang
dimanfaatkan
oleh DPKAD
terhadap total
aset yang status
penggunaannya
di DPKAD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Prosentase
bidang tanah
milik
Pemerintah Kota
Bandung yang
diajukan untuk
disertifikasi
terhadap total
tanah milik
Pemerintah Kota
Bandung
17,5% 20% 17,5% 39% 100% 190%
12 Prosentase
kasus sengketa
tanah yang
diproses
terhadap total
kasus tanah yang
masuk
100% 55% 100% 55% 100% 55%
13 Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah yang
sesuai SAP dan
tepat waktu
Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
100% 100%

30
Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja
DPKAD Kota Bandung hampir seluruhnya tercapai bahkan untuk
pengajuan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah dapat melebihi
target yang ditetapkan, namun untuk pengajuan kasus sengketa tanah
pada tahun 2011 tidak tercapai sesuai target diakibatkan masih dalam
proses perundingan.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun
2010 2011 2010 2011
Belanja 194.524.223.652,00 187.039.308.333,00 124.931.891.600,00 142.521.516.667,00
Tidak
Langsung
5.106.453.252,00 6.925.643.220,00 4.929.803.876,00 6.358.115.414,00
Langsung 189.417.770.400,00 180.113.665.113,00 120.002.087.724,00 136.163.401.253,00
Uraian
Rasio Antara Realisasi dan
Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
2010 2011 Anggaran Realisasi
Belanja 64,22 % 76,23 % (3,85) 14,08
Tidak
Langsung
96,54 % 91,80 % 35,62 28,97
Langsung
63,35 %
75,60 % (4,91) 13,47

31
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan
keluar, artinya DPKAD Kota Bandung diserahi tugas untuk memberikan
pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung, maupun kepada masyarakat (penyedia
barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa di
lingkungan instansi Pemerintah Kota Bandung. Selain itu dalam
kaitannya dengan pembayaran sewa tanah, DPKAD Kota Bandung juga
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mempunyai
kewajiban untuk membayar tanah sewa milik Pemerintah Kota
Bandung.
Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan
tantangan yang dihadapi Kota Bandung, maka Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah harus menyesuaikan visinya untuk tahun
2010-2013 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan
manusia, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan
mengilhami, berorientasi pada perubahan-perumbahan dan masa
depan yang diharapkan maka harus (1)mencerminkan apa yang ingin
dicapai, (2)memberikan arah dan fokus trategi yang jelas (3)menjadi
perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik (4) memiliki
orientasi terhadap masa depan. Dalam hal ini Dinas Pengelolaan

32
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, berupaya menyusun
prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang
bersumber dari PAD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, hal
ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Adapun proyeksi
pendapatan daerah tahun 2012-2013 yang dihitung berdasarkan rata-
rata tingkat peningkatan pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya
adalah sebagai berikut:
REALISASI PENDAPATAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2003 - 2008
TAHUN REALISASI PENDAPATAN %
2005 1.123.097.156.370,00 24,45
2006 1.397.711.614.415,87 20,60
2007 1.685.638.878.892,93 19,77
2008 2.018.841.349.189,30 19,00
2009 2.402.466.979.725,00 1,57
2010 2.440.160.360.714,00 27,67
2011* 3.115.296.523.905,00 8,83
* Tahun 2011 realisasi pendapatan non audited
dibandingkan dengan anggaran pendapatan tahun
2012 sebesar Rp. 3.390.453.856.339,00
Sehingga apabila dirata-ratakan tingkat kemajuan pendapatan
adalah sebesar 17,41 %.

33
Sehingga proyeksi anggaran pendapatan Pemerintah Kota
Bandung adalah sebagai berikut :
TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN
2012 3.390.453.856.339,00
2013 3.980.731.872.728,00
2014 4.673.777.291.770,00
2015 5.487,481.918.267,00
Sedangkan untuk belanja bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan
alokasi diupayakan untuk efisien, efektif, dan proporsional. Adapun
perkembangan alokasi belanja Kota Bandung pada tahun 2005-2011
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
-
500,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,500,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
2,500,000,000,000.00
3,000,000,000,000.00
3,500,000,000,000.00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
TREND PENDAPATAN PADA APBD PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2003 - 2011
REALISASI PENDAPATAN

34
TAHUN REALISASI BELANJA %
2003 945.824.122.537,58 3,09
2004 975.023.708.152,70 12,47
2005 1.096.592.281.568,30 15,45
2006 1.266.047.202.038,00 22,66
2007 1.552.886.614.168,00 32,59
2008 2.058.920.582.037,55 8,83
2009 2.240.739.995.151,00 12,58
2010 2.522.680.816.553,00 22,11
2011* 3.080.347.679.003,00 18,00
* Tahun 2011 realisasi belanja non audited
dibandingkan dengan anggaran belanja tahun
2012 sebesar Rp. 3.080.347.679.003,00
Sehingga proyeksi anggaran pendapatan Pemerintah Kota
Bandung adalah sebagai berikut :
-
500,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,500,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
2,500,000,000,000.00
3,000,000,000,000.00
3,500,000,000,000.00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
TREND PENDAPATAN PADA APBD PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2003 - 2011
REALISASI BELANJA

35
TAHUN ANGGARAN BELANJA
2012 3.634.707.922.420,00
2013 4.231.163.492.489,00
2014 4.925.497.421.607,00
2015 5.733.771.548.492,00
Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan yang
terformulasikan dalam rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah dari tahun 2010-2013 perlu memperhatikan
kelamahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah
teruji kehandalannya selama pencapaian kebelakang dari tahun 2003-
2011.
Adanya berbagai macam Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan
Ancaman tersebut sangat berpengaruh terhadap jenis-jenis pelayanan
yang diberikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung ke depan, antara lain sebagai berikut :
1. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dari seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung;
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Bandung dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA) Keuangan;

36
3. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan pada
setiap awal triwulan kepada seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung sebagai bahan bagi SKPD dalam
pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan
Surat Perintah Membayar (SPM) dari seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung;
5. Penerbitan Surat Kas Posisi Harian yang diterbitkan setiap hari
berdasarkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bahan
kebijakan pimpinan dalam menentukan pencairan anggaran;
6. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
untuk karyawan/wati di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
yang akan memasuki masa pensiun;
7. Sosialisasi aturan-aturan pengelolaan keuangan dan aset baik yang
berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Kota
Bandung sendiri kepada seluruh SKPD;
8. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, baik secara
triwulanan, semesteran maupun setiap akhir tahun anggaran;
9. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang
disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

37
10. Pelayanan penerimaan pembayaran Sewa atas Tanah milik
Pemerintah Kota Bandung yang disewakan kepada masyarakat
Kota Bandung;
11. Pelayanan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kota Bandung
sebagai upaya Pemerintah Kota mengamankan aset-aset fasilitas
umum dan fasilitas sosial.
Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh
untuk tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka
DPKAD Kota Bandung selain menghimpun berbagai macam isu-isu
strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
diemban.

38
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG
Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap
program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2010-2013.
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN SKPD
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010
tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung,

39
merupakan SKPD yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan
dan aset Pemerintah Kota Bandung.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :
1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, antara lain struktur,
tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja
yang dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah;
3. Belum adanya prosedur operasi baku (standard operating
procedure);
4. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;
5. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja
pegawai;
6. Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;
7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
kerja;
8. Penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;
9. Belum tertibnya penyajian data dan informasi;
10. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
11. Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi.

40
12. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
13. Perubahan lingkungan strategis;
14. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi
pemerintah;
15. Kurangnya komitmen pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
16. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih terbatas.
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
Sesuai dengan Visi Kota Bandung Tahun 2009-2013
“Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat”,
yang diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri, dan
kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima
tanpa membedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota
Bandung sebagai Kota Jasa. Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan
sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya,
Jawa Barat dan Nasional pada umumnya, yang kemudian lebih lanjut
telah dijabarkan melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :
1. Mengembangkan SumberDaya Manusia yang Sehat, Cerdas,
Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing ;

41
2. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam
Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta
Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi
Kota;
3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya
Kotayang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang
Kota Jasa Bermartabat ;
4. Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang
Berwawasan Lingkungan ;
5. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien,
Akuntabel dan Transparandalam Upaya Meningkatkan Kapasitas
Pelayanan Kota Metropolitan ;
6. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan
Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam
Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.
Berdasarkan Misi Kota Bandung di atas, Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan Misi ke-enam yaitu Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan
Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan
Berwibawa.

42
Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kota Bandung
tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya DPKAD Kota Bandung
mempunyai beberapa faktor penghambat dan pendorong antara lain :
1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah;
2. Kewenangan perumusan kebijakan teknis operasional bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis penganggaran;
4. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis perbendaharaan;
5. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis pemberdayaan aset;
6. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis akuntansi;
7. Landasan hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. Jumlah SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi cukup memadai;
9. Jumlah anggaran yang cukup memadai;
10. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
11. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem
perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan keuangan
daerah, pengelolaan aset daerah dan sistem pelaporan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung
Tahun 2009-2013;
13. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah;

43
14. Tuntutan kebutuhan adanya akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;
15. Tuntutan penerapan anggaran berbasis kinerja;
16. Kuantitas SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung cukup memadai;
17. Pengembangan teknologi informasi;
3.3 TELAAHAN RENSTRA
Dari berbagai macam penghambat dan pendorong di atas dapat
digabungkan dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPKAD Kota Bandung.
Penentuan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat diuraikan
sebagai berikut :
No Kekuatan Faktor Internal No Kelemahan Faktor Internal
1 Tugas pokok dan fungsi 1 Beban Kerja
2 Peraturan Perundangan-
undangan
2 Sarana dan Prasarana yang
belum memadai
3 Sumber Daya Manusia 3 Akurasi Data
4 SIM / SIMDA Keuangan dan
SIMDA Barang
4 Lemahnya penerapan sangsi
Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat
beberapa peluang dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap
pencapaian rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung untuk tahun 2008-2013, yaitu:

44
No Peluang Ekternal No Tantangan Ekternal
1 Pemanfaatan/pengamanan
aset
1 Menurunnya kepercayaan
masyarakat terhadap
pemerintah
2 Tersedianya anggaran yang
memadai
2 Kurangnya pemahaman dari
masyarakat/SKPD terhadap
aturan/ketentuan
3 Kerjasama dengan pihak
ketiga (BPN/BPKP)
3 Rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap
pentingnya pengurusan
administrasi pertanahan
4 Laporan Keuangan WTP 4 Birokrasi yang dirasakan
berbelit-belit
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor
penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh
terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka perlu
dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :
1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

45
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna
menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base pengelolaan
keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin
penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan dan aset.
4. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah
Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan
pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko,
aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta
kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara
horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam
memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang
dihadapi.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber
daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset
Dinas.

46
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI SKPD
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan
sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah dituntut untuk dapat menjawab tuntutan pembaharuan sistem
keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga keuangan
daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

47
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat . Untuk itu,
disusun visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
sebagai berikut :
Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin accomptare
(mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar computare
(memperhitungkan) yang juga berasal dari kata putare (mengadakan
perhitungan). Akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat
diartikan sebagai "pertanggungjawaban".
Berdasarkan lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia
nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan kerangka
konseptual akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dalam Mendukung Pemantapan Kota Bandung
sebagai Kota Jasa Bermartabat”

48
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa
pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab sebagai wujud
pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset
daerah dalam rangka mendukung pemantapan Kota Bandung sebagai
Kota Jasa Bermartabat.
Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan
mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana
melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan
oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan
pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui
peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di
masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung merumuskan pernyataan
misi sebagai berikut :

49
1. Misi pertama, mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja
dan tepat waktu.
2. Misi kedua, mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset yang
tertib.
3. Misi ketiga, mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.
Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai
karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai
dalam kehidupan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung yang harus dikembangkan, adalah:
1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan
organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam
mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan
tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur,
kebenaran dan keyakinan.
3. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta
senantiasa menjaga kebersihan hati.
Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap
aparatur di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat
tercapai.

50
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan.
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi.
Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu.
Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun
2010 sampai dengan tahun 2013. Penetapan tujuan harus dapat
menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-
unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak
harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan
gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa
mendatang.
Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur
dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari
proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan
sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh
karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat
diukur.
Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta
indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai
berikut :

51
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan SKPD
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA
SASARAN PADA
TAHUN KE-
4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya
kualitas
penganggaran
sesuai dengan
dokumen
perencanaan,
standar satuan
harga, analisa
standar belanja,
dan standar
pelayanan
minimum
Tersusunnya
rencana
keuangan
tahunan
pemerintah
daerah
Tersedianya
Rancangan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
yang tepat
waktu
Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
Prosentase
kesesuaian
antara RKUA-
RPPAS dengan
RKPD
100 % 100 %
Tersusunnya
anggaran
berbasis
kinerja
Adanya Standar
Satuan Harga
Ada Ada
Adanya Analisa
Standar Belanja
Belum
Ada
Ada
2. Terwujudnya
penatausahaan
keuangan dan
aset daerah
sesuai
peraturan
perundangan
yang berlaku
Terlaksanan
ya
penatausaha
an keuangan
sesuai
peraturan
perundanga
n
Adanya sistem
dan prosedur
pengelolaan
keuangan daerah
yang
dimutakhirkan
Ada Ada
Adanya sistem
informasi
pengelolaan

52
keuangan daerah
yang
terintegrasi:
b. SIM
Keuangan
c. SIM Barang
Ada
dan
terintegr
asi
Ada
dan
terintegr
asi
Terlaksanan
ya
penatausaha
an aset
sesuai
peraturan
perundanga
n
Adanya sistem
dan prosedur
pengelolaan aset
daerah yang
dimutakhirkan
Prosentase SDM
yang memiliki
kompetensi yang
dibutuhkan:
a. Penyimpan
Barang
b. Pengurus
Barang
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA
SASARAN PADA
TAHUN KE-
4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terlaksanan
ya
pemanfaatan
aset
Prosentase aset
yang
dimanfaatkan
oleh DPKAD
terhadap total
aset yang status
penggunaannya
di DPKAD
100 % 100 %
Terlaksanan
ya
pengamanan
dan
penanganan
sengketa
Prosentase
bidang tanah
milik
Pemerintah Kota
Bandung yang
diajukan untuk
20 % 22,5 %

53
aset disertifikasi
terhadap total
tanah milik
Pemerintah Kota
Bandung
Prosentase
kasus sengketa
tanah yang
diproses
terhadap total
kasus tanah yang
masuk
100 % 100 %
3. Terwujudnya
laporan
keuangan yang
berkualitas
Tersedianya
rancangan
laporan
keuangan
daerah yang
relevan,
andal, dapat
dibandingka
n dan dapat
dipahami
Rancangan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah yang
sesuai SAP dan
tepat waktu
Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan
ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan
tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2013
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran
berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

54
menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan
prestasi kerja;
2. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
3. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan
dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi
pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2010-2013
1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadual;
2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen
perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;
3. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk
hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan
aset daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
4. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi;
5. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah;
6. Peningkatan pemanfaatan aset;
7. Peningkatan pengamanan aset dan penyelesaian sengketa;

55
8. Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
sesuai jadual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

56
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Sejalan dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013, maka perlu adanya penyesuaian
kembali rencana program dan kegiatan pada DPKAD untuk mencapai strategi
dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
1.1 PROGRAM
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang
ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota;
3. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah;
4. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Program Pengembangan Data/Informasi;
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

57
8. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
1.2 KEGIATAN
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan
tujuan tertentu. Program-program Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Kegiatan :
a. Penyusunan Standar Satuan Harga
b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
c. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran
APBD
d. Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
e. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
f. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

58
g. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
h. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
i. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
j. Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
k. Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan
l. Penyusunan/Pemutakhiran Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Aset Daerah
m. Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah
n. Peningkatan Manajemen Aset Daerah
o. Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
p. Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah
q. Penyusunan dan Pemutahiran Database Aset
r. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota
Kegiatan :
a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS
b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS
Perubahan APBD
c. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD.

59
3. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah;
Kegiatan :
a. Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
b. Sertifikasi tanah
c. Pengadaan tanah untuk sarana pendidikan
d. Pengadaan tanah untuk prasarana umum dan sosial
e. Pengadaan tanah untuk SOR
f. Pengadaan tanah untuk sentra industri dan perdagangan
g. Pengadaan tanah untuk Peternakan
h. Pengadaan tanah untuk pertanian
i. Pematangan tanah milik daerah
j. Pengadaan tanah untuk sarana kesehatan
k. Pengadaan tanah untuk sarana pekerjaan umum
l. Pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup
m. Pengadaan tanah untuk sarana perhubungan
n. Pengadaan tanah untuk sarana perumahan
o. Pengadaan tanah untuk sarana perkantoran dan
pemerintahan umum
p. Pengadaan tanah untuk Kolam Retensi
4. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.
Kegiatan :

60
a. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Kegiatan :
a. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.
6. Program Pengembangan Data/Informasi.
Kegiatan :
a. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian
Target Kinerja Program dan Kegiatan
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
Kegiatan :
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
8. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
Kegiatan :
a. Pengadaan Sarana Penyimpanan
Disamping program dan kegiatan utama sebagai pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi utama dinas berdasarkan urusan, dilaksanakan
juga program dan kegiatan untuk peningkatan fungsi-fungsi staf guna
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas meliputi program
dan kegiatan non urusan.

61
Untuk rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, pendanaan indikatif Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 5.1.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bandung.
Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja yang dibuat oleh
DPKAD menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
baik secara langsung maupun tidak langsung.
Adapun indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

62
NO INDIKATOR
Kondisi
Kinerja pada
awal periode
RPJMD
Target Capaian
Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMDTahun 0 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 5 6

63
BAB VII
PENUTUP
Revisi Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung periode 2010-2013 yang telah disusun sehubungan
dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah , merupakan panduan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung untuk kurun waktu tahun 2012 – 2013 sehubungan untuk Renstra
DPKAD Kota Bandung Tahun 2010 (sejak berdirinya DPKAD) sampai dengan
Tahun 2011 masih mengacu pada aturan lama dan telah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung Nomor : 050/1481-DPKAD tentang Rencana Strategis Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2010 - 2013.
Pelaksanaan Renstra DPKAD yang lalu lebih berpatokan pada kemajuan
indikator kinerja sasaran sedangkan pada Revisi Renstra sesuai aturan yang
baru lebih mengacu pada keberhasilan program dan kegiatan yang
dilaksanakan sehinggadapat lebih memperlihatkan sasaran-sasaran strategis
yang ingin dicapai.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh
kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya

64
serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandung.
Penetapan program dan kegiatan sebagaimana diuraikan pada bab
V merupakan penjabaran dari Revisi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 - 2013 sebagai dasar
pelaksanaannya. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 dan
2013 telah mengacu pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah yang berlaku dengan tetap berorientasi pada pencapaian indikator
kinerja sasaran yang telah ditetapkan.
Revisi Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung periode 2012 - 2013 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit
kerja di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara
bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja
(better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga
target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota
Bandung “Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa
BERMARTABAT” dapat tercapai.
Semoga dengan tersusunnya Revisi Rencana Strategis DPKAD
Tahun 2012 – 2013 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

65
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan revisi
dari Rencana Strategis DPKAD Tahun 2010 – 2013 ini dapat dijadikan
pedoman dalam pencapaian target kinerja DPKAD pada tahun mendatang.
Bandung, 10 Februari 2012
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19610308 199103 1 009

Rencana strategis DPKAD 2013

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Rencana strategis DPKAD 2013

Similar to Rencana strategis DPKAD 2013 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Rencana strategis DPKAD 2013