1. SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SEBAGAI BASIS DETERMINASI APBD
PRO PENANGGULANGAN KEMISKINAN
OLEH
MUHAMMAD ARIF TASRIF
KEPALA DIVISI ADVOKASI TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TNP2K
JAKARTA, 28 NOVEMBER 2011
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2. KONSEP KONDISI TERKINI PELAKSANAAN
DASAR PEMANTAUAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DAN EVALUASI
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3. MENGAPA P & E DIPERLUKAN ?
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3

4. APA TUJUAN P & E ?
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4

5. APA MANFAAT INFORMASI P & E ?
Membantu
Meningkatkan
pengelolaan dan
Mendukung Membantu ekspansi transparansi dan
pengendalian kegiatan
Pengambilan Kebijakan kebijakan dan program akuntabilitas pelayanan
di tingkat sektor,
publik
program dan proyek
Informasi P&E
Informasi P&E menyediakan bukti
Informasi P&E
Informasi P&E membantu dalam dasar bagi bagaimana
membantu
menggambarkan mengidentifikasi pemerintah telah
menyediakan bukti
apakah program layak permasalahan dan mengelola
efektivitas dari segi
dikembangkan dan kesulitan yang sumberdaya publik
biaya dan
bagaimana caranya dihadapi dalam sebagai
hasil/dampak
pelaksanaan pertanggungjawaban
terhadap masyarakat
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5

6. APA BENTUK INFORMASI P & E ?
Hasil dan efektivitas program
Indikator kunci kinerja implementasi
program Mengukur kuantitas, kualitas dan
penargetan keluaran
Kebutuhan dan ketersediaan
sumberdaya
Mengukur capaian dan dampak dari
keluaran tersebut
Membantu memahami sebab
keberhasilan, kelemahan dan
kegagalan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 6

7. BAGAIMANA P & E DILAKUKAN? : TAHAPAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 7

8. BAGAIMANA P & E MENDUKUNG
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ?
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 8

9. PRASYARAT EFEKTIVITAS KEBIJAKAN
Didukung
Keterlibatan aktif secara
masyarakat sipil Politik
Benar Bisa
secara dijalankan
teknis- oleh
teoretis birokrasi
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 9

10. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
KEMISKINBAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

11. TARGET NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
17,75 16,58
15,42
15,97
14,15
13,50
12,50
13,33 12,00 11,50 10,50
11,50 10,00
12,49 10,50
9,50
8,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TingkatKemiskinan Target RPJM (Skenario Optimis) Target RPJM (Skenario Moderat)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 11
11

12. TANTANGAN GANDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Mengurangi
kemiskinan yang ada
Mencegah munculnya
kemiskinan baru
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 12

13. DINAMIKA KEMISKINAN : MARET 2009 – MARET 2010
14,7 juta
penduduk keluar
melewati garis
kemiskinan
Net 1,5 juta
penduduk keluar
13.2 juta
penduduk masuk dari kemiskinan
kembali ke
bawah garis
kemiskinan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 13

14. ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MENYEMPURNAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
• Bantuan Sosial Berbasis Keluarga
• Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin
• Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
MENINGKATKAN AKSES RUMAH TANGGA MISKIN TERHADAP PELAYANAN DASAR:
PENDIDIKAN, KESEHATAN, PELAYANAN DASAR SEPERTI SANITASI DAN AIR BERSIH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
• Menyempurnakan pelaksanaan PNPM Mandiri
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS: “INCLUSIVE GROWTH”
• UMKM (KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro)
• Industri Manufaktur Padat Pekerja
• Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur)
• Iklim Usaha (Pasar Kerja yang Luwes dan Infrastruktur)
• Pembangunan Perdesaan
• Pembangunan Pertanian
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 14
14

15. IMPLIKASI KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Strategi Percepatan
Penanggulangan
Perpres 15/2010 Kemiskinan
tentan Percepatan
Penanggulangan
Kelembagaan
Kemiskinan
Penanggulangan
Kemiskinan di Pusat
dan Daerah
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 15
15

16. STRATEGI PERCEPATAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PENANGGULANGAN KEMISKINBAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat
miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha
mikro serta kecil
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17
17

18. INSTRUMEN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
Individu atau Rumah Tangga (Klaster I)
2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Komunitas (Klaster II)
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 18
18

19. PRIORITAS JANGKA PENDEK - MENENGAH
1. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional
2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial
Kesehatan untuk Keluarga Miskin
3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas
Cakupan Program Keluarga Harapan
4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Lainnya ke dalam PNPM
5. Menyusun Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 19
19

20. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SOSIAL
1. Dynamic poverty
2. Sebagai kompensasi kepada mereka yang dirugikan
karena adanya perubahan kebijakan.
3. Sebagai strategi promosi.
Memberikan kesempatan bagi yang miskin untuk dapat hidup
sehat, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak.
4. Strategi Perlindungan
Membantu orang miskin mengatasi berbagai macam goncangan
kehidupan yang dihadapi (shock)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 20
20

21. KELEMBAGAAN KOORDINASI
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

22. KELEMBAGAAN
• Penyusunan kebijakan dan • Koordinasi dan evaluasi
program perencanaan SPKD, Restra
• Sinergi program K/L SKPD, Renja SKPD
• Pengawasan dan • Pengendalian pelaksanaan
Pengendalian program program
TKPK
TNP2K
Provinsi
TKPK TKPK
Kota Kabupaten
• Koordinasi dan evaluasi • Koordinasi dan evaluasi
perencanaan SPKD, Restra perencanaan SPKD, Restra
SKPD, Renja SKPD SKPD, Renja SKPD
• Pengendalian pelaksanaan • Pengendalian pelaksanaan
program program
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 22

23. STRUKTUR TNP2K
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 23
23

24. STRUKTUR ORGANISASI TKPK KABUPATEN/KOTA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 24
24

25. UNIFIKASI SISTEM PENARGETAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
NASIONAL
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

26. SISTEM PENTARGETAN NASIONAL
• Sistem Pentargetan Nasional adalah suatu sistem
penetapan sasaran keluarga yang berhak pendapatkan
program perlindungan/jaminan sosial dari Pemerintah.
• Suatu sistem pentargetan dikatakan yang efektif apabila
mampu secara tepat mengurangi exclusion error dan
inclusion error.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 26
26

27. EFEKTIFITAS PENTARGETAN PROGRAM BANTUAN
SOSIAL SELAMA INI
100
Persentase Penerima Bantuan
75
Raskin
50
BLT
25
Efektifitas pentargetan setiap program dapat
Daerah diperbaiki apabila seluruh program
Pentargetan Jamkesmas menggunakan basis data yang sama (unified)
Efektif
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desil Konsumsi Rumah Tangga
Sumber: Susenas 2009
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 27
27

28. BASIS DATA TERPADU PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Berisikan daftar
Pengalaman berbagai Dilaksanakan nama, alamat & variabel
pentargetan sebelumnya terintegrasi oleh BPS utama RT 40% kelompok
terbawah
BLT
O
I Proses
PROSES
Jamkesmas
N Proses U
PENDATAAN
Pendataan T
P Pendataan
(Dilakukan 3 th sekali, Basis Data
Raskin
2011 PPLS P
U PSE 2005,
2011 Terpadu
2008, berikutnya PPLS U
T
PKH 2011) T
Program Lain Sensus Penduduk 2010 menjadi Sebagai basis data penerima
basis daftar rumah tangga yang program perlindungan sosial
menjadi sasaran proses
pendataan Basis Data Terpadu dapat
disinergikan dengan Nomor
Induk Kependudukan
TNP2K MELAKUKAN KENDALI MUTU SISTEM PENTARGETAN NASIONAL
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 28
28

29. PENETAPAN SASARAN PROGRAM
MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU
Kriteria kepesertaan untuk suatu
Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial
Program Perlindungan Sosial ditetapkan oleh Menteri terkait
Basis Data Terpadu Kriteria tersebut diterapkan kepada
Program Perlindungan Sosial Basis Data Terpadu
Program Program Program Dihasilkan daftar nama dan alamat
Perlindungan Perlindungan Perlindungan rumah tangga peserta masing-masing
Sosial A Sosial B Sosial C program
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 29
29

30. PENETAPAN SASARAN PKH
MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU
Kriteria kepesertaan untuk PKH ditetapkan
Kriteria Kepesertaan oleh Menteri Sosial: Keluarga Sangat Miskin
Program Keluarga Harapan yang memiliki: Ibu Hamil/Nifas, Anak usia 0-6
tahun, Usia SD atau SMP, Usia 15-18 tahun
yang belum selesai pendidikan dasar
Kriteria tersebut diterapkan kepada
Basis Data Terpadu yang berisikan daftar nama
Basis Data Terpadu
Program Perlindungan Sosial
dan alamat 40% penduduk Indonesia dengan
status sosial ekonomi terendah
Program Keluarga Harapan
Dihasilkan daftar nama dan alamat
Keluarga calon peserta PKH
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 30
30

31. CAKUPAN BASIS DATA TERPADU
Basis Data Terpadu berisikan daftar nama
40 % dan alamat 40% penduduk Indonesia
dengan status sosial ekonomi terendah
Bukan
Miskin
24 % 120% Garis Kemiskinan
Hampir
Miskin
12,49% Garis Kemiskinan
Miskin
5% 80% Garis Kemiskinan
Sangat
Miskin
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 31
31

32. ANALISIS KONDISI KEMISKINAN:
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
KASUS KOTA MATARAM
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

33. POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN KOTA
MATARAM
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 33
33

34. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
KOTA MATARAM
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 34
34

35. POSISI RELATIF INDEKS KEDALAMAN
KEMISKINAN (P1) KOTA MATARAM
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 35
35

36. PERKEMBANGAN INDEKS KEDALAMAN
KEMISKINAN (P1) KOTA MATARAM
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 36
36

37. POSISI RELATIF INDEKS KEPARAHAN
KEMISKINAN (P2) KOTA MATARAM (2009)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 37
37

38. PERKEMBANGAN INDEKS KEPARAHAN
KEMISKINAN (P2) KOTA MATARAM
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 38
38

39. POSISI RELATIF TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA KOTA MATARAM (2010)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 39
39

40. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA KOTA MATARAM
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 40

41. POSISI RELATIF ANGKA KEMATIAN BAYI
KOTA MATARAM (2009)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 41

42. PERKEMBANGAN ANGKA KEMATIAN BAYI
KOTA MATARAM
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 42

43. ANALISIS ANGGARAN PELAKSANAAN
KONDISI TERKINI PEMERINTAH
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DAERAH : KASUS PROVINSI BALI
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

44. ANALISIS ANGGARAN MELIHAT KESESUAIAN
ALOKASI DENGAN PRIORITAS
Contoh Kasus
Distribusi Belanja Menurut Fungsi ,
Provinsi Bali Tahun 2010 (Juta Rupiah)
Kesehatan
Rp.96.452 Pendidikan
4,58% Rp. 183.424
8,71%
Perlindungan Sosial
Rp. 29.464
1,40%
Ekonomi
Pelayanan Umum Rp. 36.7063
Rp.1.335.375 17,43%
63,41%
Ketertiban dan
Ketentraman
Rp.46.106
2,19%
Pariwisata dan Budaya
Rp.481.63
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 2011 2,29%
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 44

45. ANALISIS ANGGARAN UNTUK MELIHAT PERKEMBANGAN ALOKASI
ANGGARAN DARI TAHUN KE TAHUN
Contoh Kasus
Perkembangan Distribusi Belanja Bidang Kesehatan,
Provinsi Bali Tahun 2007 - 2010 (Milliar Rupiah)
7,00 210,0
6,00 6,51
160,0
5,00
Miliar Rp
4,60 4,64 4,58 110,0
Persen
4,00
106,98
3,00 96,45
60,0
69,66
2,00 57,81
10,0
1,00
0,00 (40,0)
2007 2008 2009 2010
Proporsi Alokasi Belanja Bidang Kesehatan (%) Alokasi Belanja Bidang Kesehatan (Miliar)
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kementerian Keuangan 2011
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 45

46. ANALISIS ANGGARAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SATU TINGKAT
DI ATASNYA UNTUK MELIHAT DISTRIBUSI ANGGARAN
Contoh Kasus
Distribusi Anggaran Bidang Kesehatan dan Permasalahan Angka Kematian Bayi
Provinsi Bali, Tahun 2010
45 120,0
Alokasi Belanja Kesehatan (Miliar Rp)
Angka Kematian Bayi (Jiwa)
30 80,0
15 40,0
0 -
JEMBRANA TABANAN BADUNG GIANYAR KLUNGKUNG BANGLI KARANG BULELENG KOTA
ASEM DENPASAR
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K
Angka Kematian Bayi Alokasi Belanja Kesehatan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 46

47. CONTOH KASUS ANALISIS DISTRIBUSI ANGGARAN:
BIDANG KESEHATAN
Contoh Kasus
Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Kabupaten Ende, Tahun 2009
TOTAL
PROGRAM PERSEN
(RP)
Program Kesehatan Masyarakat 14,997,017,108 21.15%
PR 1.1 KIA 1,789,936,829 2.52%
PR 1.2 Gizi 529,165,600 0.75%
PR 1.3 Immunisasi 250,209,538 0.35%
PR 1.5 Malaria 7,147,062 0.01%
PR 1.6 HIV/AIDS 107,281,285 0.15%
PR 1.7 Penyakit Menular Lain 532,680,000 0.75%
PR 1.9 KB 248,927,050 0.35%
PR 1.10 Usaha Kesehatan Sekolah 38,465,000 0.05%
PR 1.12 Kesehatan Lingkungan 10,649,674,005 15.02%
PR 1.13 Promosi Kesehatan 769,817,416 1.09%
PR 1.14 Penanggulangan Bencana 28,219,238 0.04%
PR 1.15 Surveilans 42,994,085 0.06%
PR 1.16 Program Kesehatan Masyarakat Lainnya 2,500,000 0.00%
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 47

48. TOTAL
PROGRAM PERSEN
(RP)
Program Kesehatan Perorangan 25,069,669,749 35.35%
PR 2.1 Pelayanan Rajal 927,859,101 1.31%
PR 2.2 Pelayanan Ranap 2,159,795,759 3.05%
PR 2.3 Pelayanan Rujukan 4,444,890,100 6.27%
PR 2.4 Pengobatan Umum (tidak jelas masuk PR 2.1- 2.3) 17,537,124,790 24.73%
Program yang Menyangkut Capacity Building/Penunjang 30,855,527,371 43.51%
PR 3.1 Administrasi & Manajemen 15,854,286,995 22.35%
PR 3.3 Capacity Building 1,401,968,343 1.98%
PR 3.4 Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur 8,486,541,583 11.97%
PR 3.5 Pengawasan (Monitoring dan Supervisi) 81,240,000 0.11%
PR 3.6 Obat dan Perbekalan Kesehatan 5,014,666,210 7.07%
PR 3.8 Program Capacity Building/Penunjang Lainnya 16,824,240 0.02%
Grand Total 70,922,214,228 100.00%
Sumber: Ascobat Gani, 2010
Distribusi anggaran program kesehatan masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan anggaran program
penunjang dan program kesehatan perorangan. Dari keseluruhan anggaran sektor kesehatan, hanya 21,15
persen yang digunakan untuk program kesehatan masyarakat. Anggaran program kesehatan masyarakat yang
relatif lebih kecil berpotensi memperlambat pencapaian sasaran pembangunan dan sasaran pencapaian
MDGs, khususnya pada bidang kesehatan.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 48

49. CONTOH KASUS ANALISIS GAP: BIDANG PENDIDIKAN
Contoh Kasus
Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang
Sekolah Dasar (SD/MI) Kota Surakarta
100.000
APBD 2 -
30.000 BPMKS KOTA
530.000 APBD 1 - BOS-
400.000 P
APBN - BOS
BOSP Pembiayaan
Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010
Hasil perhitungan BOSP untuk SD/MI dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp
530,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 400.000 per siswa.
Sisanya sebesar Rp. 130,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi
mengalokasikan Rp. 30.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 100,000 per siswa.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 49

50. Contoh Kasus
Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP/MTs) Kota Surakarta
24.000
50.000
APBD 2 -
BPMKS KOTA
APBD 1 - BOS-P
649.000
575.000
APBN - BOS
BOSP Pembiayaan
Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010
Hasil perhitungan BOSP untuk SMP/MTS dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp
649,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 575.000 per siswa.Sisanya
sebesar Rp. 74,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi
mengalokasikan Rp. 50.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 24,000 per siswa.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 50

51. Contoh Kasus
Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP/MTs) Kota Surakarta
24000.0
50000.0
APBD 2 -
BPMKS KOTA
APBD 1 - BOS-P
649000.0
575000.0
APBN - BOS
BOSP Pembiayaan
Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010
Hasil perhitungan BOSP untuk SMP/MTS dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp
649,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 575.000 per siswa.Sisanya
sebesar Rp. 74,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi
mengalokasikan Rp. 50.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 24,000 per siswa.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 51

52. ANALISIS PERBANDINGAN PROPORSI BELANJA
OPERASIONAL SEKOLAH
Contoh Kasus
Perbandingan Proporsi Belanja Operasional Sekolah
Kota Surakarta Operasional
non-sekolah Rp
30.2 M(8%)
Operasional
sekolah Rp 18
(5%)
Modal non
sekolah Rp3.1
Gaji pendidik M (1%)
Rp 245.4 M
Modal Sekolah-
(67%)
PBM Rp13.2 M
(4%)
Gaji bukan Modal sekolah
pendidik Rp infrastruktur
18.8 Rp39.6M
(5%) (11%)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 52

53. ANALISIS SUMBER DAYA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Contoh Kasus
Rasio Siswa/ Guru dan Rasio Rombel/Guru tingkat SD/MI
Provinsi Sumatera Barat,Tahun 2009/2010
Rasio Rasio
Jumlah Jumlah Jumlah
Kabupaten Siswa / Rombel /
Siswa Rombel Guru
Guru Guru
KEPULAUAN MENTAWAI 12.311 691 505 24,38 0,73
PESISIR SELATAN 61.593 2.007 3.820 16,12 1,90
SOLOK 50.754 2.275 3.739 13,57 1,64
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG 53.406 1.306 1.872 28,53 1,43
TANAH DATAR 43.094 1.962 2.965 14,53 1,51
PADANG PARIAMAN 61.520 2.691 3.653 16,84 1,36
AGAM 50.657 2.658 3.904 12,98 1,47
LIMA PULUH KOTO 45.536 2.362 3.577 12,73 1,51
PASAMAN 38.921 1.636 2.271 17,14 1,39
SOLOK SELATAN 21.166 959 1.706 12,41 1,78
DHARMASRAYA 24.274 1.066 1.726 14,06 1,62
PASAMAN BARAT 53.423 2.033 3.742 14,28 1,84
KOTA PADANG 97.211 3.126 5.713 17,02 1,83
KOTA SOLOK 7.210 291 600 12,02 2,06
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 53

54. Rasio Rasio
Jumlah Jumlah Jumlah
Kabupaten Siswa / Rombel /
Siswa Rombel Guru
Guru Guru
KOTA PADANG PANJANG 6.123 219 807 7,59 3,68
KOTA BUKITTINGGI 14.331 600 849 16,88 1,42
KOTA PAYAKUMBUH 14.932 529 904 16,52 1,71
KOTA PARIAMAN 11.037 440 471 23,43 1,07
SUMATERA BARAT 674.306 27.203 43.516 15,50 2,07
Rasio siswa/ guru di Provinsi Sumatera Barat rata-rata adalah 15 orang siswa/guru, lebih rendah dari
Standar Nasional Pendidikan sebesar 28 orang siswa/guru maupun Standar Pelayanan Minimum
Pendidikan sebesar 32 siswa/guru. Rendahnya rasio siswa/guru menunjukkan adanya kelebihan jumlah
guru di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata rasio rombel/guru di Sumatera Barat adalah 2,07. Sementara
itu, rasio ideal rombel/guru adalah 1. Tingginya rasio rombel/guru menunjukkan adanya kelebihan guru.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 54

55. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

56. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
NASIONAL DAN SASARANNYA
No Program Sasaran
1 Program Keluarga Harapan (PKH) Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan
2
(Jamkesmas) Sangat Miskin
3 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin
Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan
4
Miskin Sangat Miskin
Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan
a. Sekolah Dasar (SD/MI)
Sangat Miskin
Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga
b. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)
Miskin dan Sangat Miskin
Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga
c. Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK)
Miskin dan Sangat Miskin
Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin
d. Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)
dan Sangat Miskin
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 56

57. No Program Sasaran
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
5 Kelompok Masyarakat Umum
Mandiri
a. PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Masyarakat Perdesaan
a. PNPM Mandiri Perkotaan Kelompok MasyarakatPerkotaan
Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal
a. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus
dan Khusus (Bencana, Konflik dll)
a.
PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
Kelompok Masyarakat Perdesaan
Perdesaan (PPIP)
a. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah
Kelompok Masyarakat Perdesaan
(PISEW)
a. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian
Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
(PUAP)
a. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP) Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
a. PNPM Pariwisata Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
a. PNPM Generasi Kelompok Masyarakat Perdesaan
a. PNPM Green Kecamatan Development Program (G-
Kelompok Masyarakat Perdesaan
KDP)
a. PNPM Neigbourhood Development (ND) Kelompok Masyarakat Perkotaan
6 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 57

58. PERBANDINGAN PENCAPAIAN PROSES VERIFIKASI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) MENURUT PROVINSI, TAHUN 2010
120
100
080
060
040
020
-
KALSEL
JABAR
DIY
JATIM
NAD
GORONTALO
SUMUT
BANTEN
SUMBAR
NTB
SULUT
NTT
DKI JAKARTA
SD SMP BUMIL BALITA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 58

59. PERSENTASE ANAK BERUMUR 10-17 TAHUN
MENURUT JENIS KEGIATAN, 2009
Mengurus Lainnya
Pengangguran
Rumah Tangga 4%
Bekerja 3%
3%
10%
Sekolah
80%
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 59

60. NAD 5,34
SUMUT 5,26
SUMBAR 5,53
RIAU 10,02
JAMBI 4,99
SUMSEL 8,19
BENGKULU 4,18
LAMPUNG 5,88
BABEL 9,86
KEPRI 3,63
(DESEMBER 2010)
DKI Jakarta 9,47
JABAR 3,87
Kredit Per Debitur - Provinsi
JATENG 2,43
4,25
DIY 2,67
JATIM 3,49
BANTEN 5,82
BALI 3,34
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
NTB 3,11
NTT 4,00
KALBAR 8,86
KALTENG 9,79
KALSEL 5,04
KALTIM 5,69
SULUT 4,13
SULTENG 4,43
SULSEL 4,82
SULRA 3,03
GORONTALO 4,17
SULBAR 4,58
Kredit Per Debitur - Nasional
MALUKU 8,18
MALUT 8,96
14,16
JUMLAH KREDIT PER-DEBITUR MENURUT PROVINSI
PABAR
PAPUA 6,96
60

61. TERIMA KASIH
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN