PP No. 78/2007 mengatur secara lebih rinci tentang persyaratan pemekaran daerah dengan menetapkan 3 syarat utama yaitu administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. PP ini bertujuan menahan laju pemekaran yang belum memenuhi persiapan dengan memperketat syarat dari yang semula 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan.