SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN
DAN PERBUATAN CABUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK
Menimbang : a. bahwa agar terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 07 tahun 2002 tentang Pelarangan
Pelacuran Dan Perbuatan Cabul dapat ditindak sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu diadakan
penyempurnaan terhadap ketentuan pidananya;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a perlu
ditetapkan kedalam Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Daerah Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang
Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul (Lembaran Daerah
Tahun 2002 Nomor 1 Seri E).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN
PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL.
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun
2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul sebagaimana
di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 1
Seri E diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Berdasarkan laporan dimaksud Pasal 6 diatas Kepala Daerah segera
menerbitkan Keputusan Penutupan terhadap Lokalisasi tempat
Pelacuran
2. Ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan
Pasal 4 dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) dapat dipidana
kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak
Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik.
Disahkan di : Gresik
Pada tanggal : 29 Nopember 2004
BUPATI GRESIK
TTD
Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM
Diundangkan di Gresik
Pada tanggal 29 Nopember 2004
SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN
GRESIK
TTD
Drs. Gunawan, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 080 491
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI E.
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH GRESIK
NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN
PERBUATAN CABUL
I. PENJELASAN UMUM
Bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002
tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul khususnya yang mengatur tentang
ancaman pidananya antara I (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan, dipandang sangat
bertentangan maksud yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana sehingga sungguh sangat menyulitkan bagi Hakim untuk
menjatuhkan Vonis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dimaksud, karena
berdasarkan ketentuan pasal 205 sampai dengan 210 Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 Ancaman pidana bagi pelanggaran tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
Berdasarkan ha1 tersebut, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas Polisi Pamong
Praja sebagai Instansi Pe1aksana Penegakan Peraturan Daerah perlu merubah ketentuan
pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang
Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review

More Related Content

What's hot

Permendagri nomor 19 tahun 2017
Permendagri nomor 19 tahun 2017Permendagri nomor 19 tahun 2017
Permendagri nomor 19 tahun 2017KhairunNafis1
 
Pp 78 2007 konten dan konteks agk
Pp 78 2007   konten dan konteks   agkPp 78 2007   konten dan konteks   agk
Pp 78 2007 konten dan konteks agkapotek agam farma
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013moliiceman
 
EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa)
EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa)EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa)
EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa)Article33
 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005Pemerintah Rembang
 
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIONeea Niio
 
Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)Ical Reza
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
 
Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017081233676730
 
Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013moliiceman
 
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangSk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangNurman syah
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahNurman syah
 

What's hot (20)

Uu no 2_2015
Uu no 2_2015Uu no 2_2015
Uu no 2_2015
 
Permendagri nomor 19 tahun 2017
Permendagri nomor 19 tahun 2017Permendagri nomor 19 tahun 2017
Permendagri nomor 19 tahun 2017
 
Pp 78 2007 konten dan konteks agk
Pp 78 2007   konten dan konteks   agkPp 78 2007   konten dan konteks   agk
Pp 78 2007 konten dan konteks agk
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013
 
EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa)
EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa)EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa)
EI3 Perbandingan Perda (handout bahasa)
 
Uu 01 2002
Uu 01 2002Uu 01 2002
Uu 01 2002
 
Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru
Strategi Pembentukan Daerah Otonom BaruStrategi Pembentukan Daerah Otonom Baru
Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru
 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
 
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
 
Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)
 
Uu 26 2003
Uu 26 2003Uu 26 2003
Uu 26 2003
 
Uu 21 2002+Pjls
Uu 21 2002+PjlsUu 21 2002+Pjls
Uu 21 2002+Pjls
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendap...
 
Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017
 
Uu 28 2000
Uu 28 2000Uu 28 2000
Uu 28 2000
 
Pp 16 2000
Pp 16 2000Pp 16 2000
Pp 16 2000
 
Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013
 
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangSk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
 
Banjar 2010 02
Banjar 2010 02Banjar 2010 02
Banjar 2010 02
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
 

Viewers also liked

Budidaya udang vannamei
Budidaya udang vannameiBudidaya udang vannamei
Budidaya udang vannameiHanapi Suteja
 
SPO pembesaran litopenaeus vannamei
SPO pembesaran litopenaeus vannameiSPO pembesaran litopenaeus vannamei
SPO pembesaran litopenaeus vannameiInNo JustforYou
 
Analisa usaha budidaya udang vannamei di cv. sendang pelean
Analisa usaha budidaya udang vannamei di cv. sendang peleanAnalisa usaha budidaya udang vannamei di cv. sendang pelean
Analisa usaha budidaya udang vannamei di cv. sendang peleanHan Hanif
 
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinyaPenataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinyaDidi Sadili
 
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja AmpatAnalisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampatagrifinaamanda
 
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan NasionalUU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan NasionalJoy Irman
 
15. budidaya udang di tambak
15. budidaya udang di tambak15. budidaya udang di tambak
15. budidaya udang di tambakPutra putra
 

Viewers also liked (9)

Tambak windu
Tambak winduTambak windu
Tambak windu
 
Budidaya udang vannamei
Budidaya udang vannameiBudidaya udang vannamei
Budidaya udang vannamei
 
SPO pembesaran litopenaeus vannamei
SPO pembesaran litopenaeus vannameiSPO pembesaran litopenaeus vannamei
SPO pembesaran litopenaeus vannamei
 
Udangvaname
UdangvanameUdangvaname
Udangvaname
 
Analisa usaha budidaya udang vannamei di cv. sendang pelean
Analisa usaha budidaya udang vannamei di cv. sendang peleanAnalisa usaha budidaya udang vannamei di cv. sendang pelean
Analisa usaha budidaya udang vannamei di cv. sendang pelean
 
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinyaPenataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
 
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja AmpatAnalisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
Analisis Ekologi Lingkungan Kepulauan Raja Ampat
 
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan NasionalUU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
 
15. budidaya udang di tambak
15. budidaya udang di tambak15. budidaya udang di tambak
15. budidaya udang di tambak
 

Similar to Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal

Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di DaerahEvaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  TERTENTUPerda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  TERTENTU
Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTUGanglumpur KUKAR
 
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...Ganglumpur KUKAR
 
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imbPerda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imbAri Ri
 
Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013saslirais
 
Pergubno189umpdki2013 130103001606-phpapp01
Pergubno189umpdki2013 130103001606-phpapp01Pergubno189umpdki2013 130103001606-phpapp01
Pergubno189umpdki2013 130103001606-phpapp01Chris Warouw
 
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahPerda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahkabupaten_pakpakbharat
 
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non Perizinan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non PerizinanPeraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non Perizinan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non PerizinanRaden Andriansyah Sastradjumena
 
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020 Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020 shirizkiku
 
Peraturan pajak mojokerto 2013
Peraturan pajak mojokerto 2013Peraturan pajak mojokerto 2013
Peraturan pajak mojokerto 2013Laily Aniqoh
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
 
Raperda RTRW Jakarta 2010-2030
Raperda RTRW Jakarta 2010-2030Raperda RTRW Jakarta 2010-2030
Raperda RTRW Jakarta 2010-2030Elisa Sutanudjaja
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten TemanggungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten TemanggungPenataan Ruang
 
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanAbs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanKamu Aku
 
Uu 6 tahun_2009
Uu 6 tahun_2009Uu 6 tahun_2009
Uu 6 tahun_2009kpwbi
 
39 SK Perangkat Kasun n Kasi Kesejahteraan.docx
39 SK Perangkat Kasun n Kasi Kesejahteraan.docx39 SK Perangkat Kasun n Kasi Kesejahteraan.docx
39 SK Perangkat Kasun n Kasi Kesejahteraan.docxBaHrurFreeDom1
 

Similar to Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal (20)

Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di DaerahEvaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
 
Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  TERTENTUPerda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  TERTENTU
Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
 
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...
 
Uu 12 2000
Uu 12 2000Uu 12 2000
Uu 12 2000
 
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imbPerda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
 
Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013
 
Pergubno189umpdki2013 130103001606-phpapp01
Pergubno189umpdki2013 130103001606-phpapp01Pergubno189umpdki2013 130103001606-phpapp01
Pergubno189umpdki2013 130103001606-phpapp01
 
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahPerda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
 
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non Perizinan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non PerizinanPeraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non Perizinan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Perizinan dan Non Perizinan
 
Uu 36 2003
Uu 36 2003Uu 36 2003
Uu 36 2003
 
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020 Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
 
Peraturan pajak mojokerto 2013
Peraturan pajak mojokerto 2013Peraturan pajak mojokerto 2013
Peraturan pajak mojokerto 2013
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
 
Raperda RTRW Jakarta 2010-2030
Raperda RTRW Jakarta 2010-2030Raperda RTRW Jakarta 2010-2030
Raperda RTRW Jakarta 2010-2030
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten TemanggungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
 
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunanAbs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
Abs. no.-8-tahun-2010-ttg-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan
 
Uu 37 2000
Uu 37 2000Uu 37 2000
Uu 37 2000
 
Uu 6 tahun_2009
Uu 6 tahun_2009Uu 6 tahun_2009
Uu 6 tahun_2009
 
02pdkotabandung024
02pdkotabandung02402pdkotabandung024
02pdkotabandung024
 
39 SK Perangkat Kasun n Kasi Kesejahteraan.docx
39 SK Perangkat Kasun n Kasi Kesejahteraan.docx39 SK Perangkat Kasun n Kasi Kesejahteraan.docx
39 SK Perangkat Kasun n Kasi Kesejahteraan.docx
 

More from IdnJournal

Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014IdnJournal
 
Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014IdnJournal
 
Perpres no. 109 tahun 2013
Perpres no. 109 tahun 2013Perpres no. 109 tahun 2013
Perpres no. 109 tahun 2013IdnJournal
 
Perpres no. 108 tahun 2013
Perpres no. 108 tahun 2013Perpres no. 108 tahun 2013
Perpres no. 108 tahun 2013IdnJournal
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013IdnJournal
 
Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014IdnJournal
 
Permendagri no. 61 tahun 2007
Permendagri no. 61 tahun 2007Permendagri no. 61 tahun 2007
Permendagri no. 61 tahun 2007IdnJournal
 
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014IdnJournal
 
Kepmensos no. 15 tahun 2010
Kepmensos no. 15 tahun 2010Kepmensos no. 15 tahun 2010
Kepmensos no. 15 tahun 2010IdnJournal
 
Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013IdnJournal
 
Permensos no. 111 tahun 2009
Permensos no. 111 tahun 2009Permensos no. 111 tahun 2009
Permensos no. 111 tahun 2009IdnJournal
 
Permensos no. 37 tahun 2010
Permensos no. 37 tahun 2010Permensos no. 37 tahun 2010
Permensos no. 37 tahun 2010IdnJournal
 
Permensos no. 17 tahun 2012
Permensos no. 17 tahun 2012Permensos no. 17 tahun 2012
Permensos no. 17 tahun 2012IdnJournal
 
Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013IdnJournal
 
Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013IdnJournal
 
Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013IdnJournal
 
Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013IdnJournal
 
Inpres no. 3 tahun 2010
Inpres no. 3 tahun 2010Inpres no. 3 tahun 2010
Inpres no. 3 tahun 2010IdnJournal
 
Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010IdnJournal
 
Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013IdnJournal
 

More from IdnJournal (20)

Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014
 
Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014Se mendagri no. 900 tahun 2014
Se mendagri no. 900 tahun 2014
 
Perpres no. 109 tahun 2013
Perpres no. 109 tahun 2013Perpres no. 109 tahun 2013
Perpres no. 109 tahun 2013
 
Perpres no. 108 tahun 2013
Perpres no. 108 tahun 2013Perpres no. 108 tahun 2013
Perpres no. 108 tahun 2013
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013
 
Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014
 
Permendagri no. 61 tahun 2007
Permendagri no. 61 tahun 2007Permendagri no. 61 tahun 2007
Permendagri no. 61 tahun 2007
 
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014
Per bpjs kesehatan no. 1 tahun 2014
 
Kepmensos no. 15 tahun 2010
Kepmensos no. 15 tahun 2010Kepmensos no. 15 tahun 2010
Kepmensos no. 15 tahun 2010
 
Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013
 
Permensos no. 111 tahun 2009
Permensos no. 111 tahun 2009Permensos no. 111 tahun 2009
Permensos no. 111 tahun 2009
 
Permensos no. 37 tahun 2010
Permensos no. 37 tahun 2010Permensos no. 37 tahun 2010
Permensos no. 37 tahun 2010
 
Permensos no. 17 tahun 2012
Permensos no. 17 tahun 2012Permensos no. 17 tahun 2012
Permensos no. 17 tahun 2012
 
Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013
 
Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013Kepmensos no. 146 tahun 2013
Kepmensos no. 146 tahun 2013
 
Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013
 
Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013
 
Inpres no. 3 tahun 2010
Inpres no. 3 tahun 2010Inpres no. 3 tahun 2010
Inpres no. 3 tahun 2010
 
Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010
 
Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013
 

Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang : a. bahwa agar terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul dapat ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan pidananya; b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a perlu ditetapkan kedalam Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Daerah Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 2. 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul sebagaimana di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 1 Seri E diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Berdasarkan laporan dimaksud Pasal 6 diatas Kepala Daerah segera menerbitkan Keputusan Penutupan terhadap Lokalisasi tempat Pelacuran 2. Ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah); (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) dapat dipidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 3. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Disahkan di : Gresik Pada tanggal : 29 Nopember 2004 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM Diundangkan di Gresik Pada tanggal 29 Nopember 2004 SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. Gunawan, MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI E. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
  • 4. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL I. PENJELASAN UMUM Bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul khususnya yang mengatur tentang ancaman pidananya antara I (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan, dipandang sangat bertentangan maksud yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga sungguh sangat menyulitkan bagi Hakim untuk menjatuhkan Vonis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dimaksud, karena berdasarkan ketentuan pasal 205 sampai dengan 210 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Ancaman pidana bagi pelanggaran tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Berdasarkan ha1 tersebut, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja sebagai Instansi Pe1aksana Penegakan Peraturan Daerah perlu merubah ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup jelas Pasal II : Cukup jelas Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review