3. Tujuan Sistem Keuangan Syariah
Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan
kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosial
ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar,
stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk
pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan
(bagi-hasil) kepada semua pihak yang terlibat
4. Penghapusan Bunga
“barang siapa menggunakan uang hasil
transaksi riba, berarti ia tidak bersyukur dan
tidak adil, karena uang”
AI-Ghazali (w. 1127 M.)
“Pemberian pinjaman uang merupakan salah
satu bentuk pengalihan hak, dan yang dapat
diklaim sebagai gantinya adalah ekuivalennya
(jumlah yang sepadan), tidak Iebih”
Khan dan Mirakhor, 1987
Landasan Teori
5. Penghapusan Bunga Model Transaksi Syariah
Skema Mudhârabah
Shiddiqi,Chapra,danUzair
DEPOSITOLANCAR
9. Distribusi Pendapatan Prinsip
Bank Indonesia sebagai salah satu Bank Tunggal yang mensupply
modal Bank Syariah
Setiap transaksi yang dijalankan berbasis bebas Interes/ Bunga
Pembagian keuntungan ditawarkan Zakat sebagai Transaksi yang non
formal, dengan rasio 2,5% tergantung dari kebijakan OJK, dan Bank
Syariah
10. Pembangunan Ekonomi Prinsip Syariah
Kontribusi Perbankan Syariah = Kemajuan Pembangunan Ekonomi
Tingkat
Pertumbuhan
yang Optimum
Stabilitas Mata
Uang
Pengembangan
Aspek Agama
13. STRUKTUR IDEAL SISTEM KEUNTUNGAN ISLAM
Intermediator
Invesment Trust and Fund Credit Union
Asuransi
Salah satu keuntungan dari Perbankan
Syariah adalah adanya kegiatan
Intermediator keuangan non-bank
Tujuan semua intermediator itu melengkapi bank-bank komersial dan menggalang dana
melalui partisipasi ekuitas (modal) simpanan bagi hasil untuk tujuan-tujuan investasi.
Masing-masing institusi ini dibedakan sesuai dengan sifat aktivitas pendanaan yang
dilakukan serta, konsekuensinya, sesuai dengan masa berakhirnya dana. Selain menggalang
dana, para intermediator ini membantu menyebarkan minat bisnis.
14. STRUKTUR IDEAL SISTEM KEUNTUNGAN ISLAM
Struktur Pasar
Implementasi di
Indonesia
Data : Laporan IDX Syariah
tahun 2016
16. STRUKTUR IDEAL SISTEM KEUNTUNGAN ISLAM
Pembiayaan Sektor Publik
Pengeluaran pemerintah yang sifatnya permanen atau reguler, seperti
gaji rutin pegawai, dibiayai oleh pajak
Pengeluaran temporer untuk proyek proyek khusus dibiayai oleh
pinjaman dari sektor swasta dengan skema PLS ( Skema Musyarakah)
Bank sentral dibolehkan melakukan investasi langsung dalam sektor
riil dengan skema PLS, dan untuk memilih berapa banyak ekuitas
pemerintah yang dapat diuangkan melalui jenis-jenis operasi pasar
terbuka yang biasa, dengan satu-satunya perbedaan terdapat pada
sifat sekuritas yang diperdagangkan
Mannan ([1970] 1986)
17. PRAKTIK SISTEM
KEUANGAN ISLAM
Perkembangan
Perbankan Syariah
berdampingan dengan Iembaga
keuangan konvensional
keseluruhan sistem keuangan
dan perekonomian sesuai dengan syariah
Aspek Perekonomian Aspek Institusi
Iran Sundan
Mesir Malaysia
Pakistan
Indonesia
&
18. PRAKTIK SISTEM
KEUANGAN ISLAM
Fase 1 1979-1982 sektor perbankan dinasionalisasi dan direstrukturisasi
Fase 2 1983- 1986
sektor perbankan dinasionalisasi dan direstrukturisasi berbasis sistem
syariah
Fase 3 1986
membakukan suatu peran bagi sistem perbankan Islam sehingga
diharapkan bisa menjadi bagian integral dari pemerintahan Islam,
sekaligus menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi di masa
rekonstruksi pasca-krisis ekonomi akibat larinya modal ke luar negeri,
gelombang migrasi dua juta pengungsi Afghanistan, perang dengan Irak,
dan pendapatan minyak yang menurun drastis
Fase 1 Fase 2 Fase 3
20. • Sistem di Iran membolehkan bank menerima deposito Iancar dan
deposito tabungan tanpa harus memberi imbalan apa pun
• Bank boleh memberikan insentif seperti hadiah atau bonus dalam
bentuk uang atau apa pun yang sepadan untuk tingkat Iaba dari
deposito berjangka pendek/panjang didasarkan atas keuntungan
bank dan pada batas jatuh tempo deposito
• Menggalang dana melalui rekening investasi berdasarkan prinsip
mudhârabah
PRAKTIK SISTEM
KEUANGAN ISLAM
22. PRAKTIK SISTEM
KEUANGAN ISLAM
• Menghapuskan semua pasal yang berhubungan dengan bunga dari Bank of
Sudan Act., Semua perubahan harus dilakukan dibawah petunjuk Dewan
Agama.
• Dewan Agama Tinggi di Bank of Sudan untuk mengawasi kerja Bank of Sudan
dan bank-bank Iainnya
• Menginstruksikan semua bank nasional agar mempekerjakan para peneliti
agama untuk memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan syariah, serta
agar membicarakan kasus-kasus sulit dengan Dewan Agama Tinggi Bank of
Sudan
• Merestrukturisasi silabus Institute of Banking Studies untuk memenuhi
kebutuhan perbankan Islam
• Pemberian modal bidang pertanian & industri dengan skema musyerakah
Prinsip Bank
Nasional
24. PRAKTIK SISTEM
KEUANGAN ISLAM
Konsep Pembiayaan
Lainnya
Permodalan Kerja Aset Tetap Industri Modal Tenaga Kerja
• Bank mengevaluasi proyek yang diajukan klien. Perjanjian menyebutkan
rincian yang berhubungan dengan kontribusi kedua mitra dalam modal,
manajemen, Iaba, dan juga prosedur yang mengatur hubungan antara
kedua mitra.
• Mitra klien akan mengawasi setiap barang yang dibeli dari modal kemitraan,
yang kemudian dipakai sebagai agunan. Untuk memastikan bahwa
perjanjian terpenuhi, bank mengawasi dan memberikan konsultasi secara
menyeluruh.
25. PRAKTIK SISTEM
KEUANGAN ISLAM
• Kerangka hukum yang tepat menjadi faktor sentral bagi perbankan
Islam, mengatur perjanjian dan hak milik serta menekankan
pelarangan bunga.
• Hukum Islam memberi kebebasan dalam urusan perjanjian, selama
semua ketentuannya tidak bertentangan dengan syariah
• Hukum Islam terutama membolehkan setiap pengaturan yang
didasarkan atas persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sepanjang
bagian masing-masing pihak didasarkan atas keuntungan yang tidak
tetap dan hasil pengolahan sumber daya
Konsep
26. PRAKTIK SISTEM
KEUANGAN ISLAM
Proses
Pembentukan
• Dalam Sidang Konstituante yang meletakkan fondasi ideoIogis Pakistan
mengenai ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Alquran dan sunah
• Pemerintah Pakistan membentuk Dewan Talimat-Hslami yang dikepalai seorang
ulama terkemuka untuk membuat beberapa rekomendasi mengenai integrasi
ajaran Islam terhadap beberapa aspek Konstitusi Pakistan
• Konstitusi Pakistan mengandung ResoIusi Objektif awal dengan sedikit
perubahan verbal dan dibakukan dalam bentuk Republik Islam Pakistan
• Prinsip-Prinsip Kebijakan mencakup penghapusan riba, tetapi hanya bersifat
anjuran, dan perlu diimplementasikan secara langsung
27. PRAKTIK SISTEM
KEUANGAN ISLAM
• Bank bank domestik mengoperasikan unit-unit pelayanan yang bebas-bunga dan yang
berbasis-bunga.
• Memisahkan sistem keuangan konvensional asing sifatnya opsional, dan dan Bank Nasional
Syariah, dimana tidak boleh dicampurkan dengan operasi mereka yang berbasis bunga
• Pemerintah Pakistan mengesahkan undang-undang Mudarâba Companies Ordinance dan
Mudaraba (Flotation and Control) Ordinance (1980, 1981).
• Seluruh transaksi mudhârabah didaftar Iebih dulu, yang kemudian diberi izin operasi setelah
Dewan Syariah yang mengevaluasi kehalalan aktivitasnya
Fase Pertama
1985
28. PRAKTIK SISTEM
KEUANGAN ISLAM
Fase Kedua
1985
Bentuk-bentuk pendanaan baru yang dibentuk :
• Dana pinjaman (Tanpa Bunga, Qardh Hasan)
• Pendanaan yang berhubungan dengan juaI-beli (mark-up atas barang, surat
dagang, barang yang bisa dibeli kembali, leasing, pembelian sewa, properti
yang dikenai biaya pengembangan)
• Model investasi PLS (musyârakah, partisipasi saham dan ekuitas, sertifikat
mudhârabah, sertifikat syarat partisipasi, dan bagi-sewa).
29. PRAKTIK SISTEM
KEUANGAN ISLAM
• Membebaskan sistem perekonomian bebas Interest/ Bunga, dengan persentase
95% disegala aspek Monoter Keuangan Negara
• Mentri Keuangan Federal of Pakistan mengembangkan sistem distribusi
pembiayaan proyek dengan sistem syariah
Fase Ketiga
1985
31. Terima Kasih
Any QuestionDaftar Pustaka
Algaoud, Lewis. 2001. Perbankan Syariah. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta
Republik Indonesia. 2016. Peraturan OJK No.64 /POJK.03/2016 tentang Perubahan
Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Jakarta
Republik Indonesia. 2015. Peraturan OJK No. 24 /POJK.03/2015 tentang Produk dan
Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Jakarta
Republik Indonesia. 2017. Peraturan BI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan
Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah. Jakarta
State of Pakistan. 2015. Prudential Regulations for Corporate /Commercial Banking
(Risk Management, Corporate Governance and Operations). Karachi
Siregar, Buchori. 2015. Standar Produk Perbankan Syariah dan Musyarakah dan
Musyarakah Mutanaqishah. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Editor's Notes
Menjelaskan contain mana aja yang akan dibahas, sampaikan juga sekilas tentang yang menarik untuk dibahas