2. 1. MENDESKRIPSIKAN BANK, LEMBAGA
KEUANGAN BUKAN BANK, BANK SENTRAL
DAN OJK
2. MENYAJIKAN PERAN DAN PRODUK BANK,
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, BANK
SENTRAL DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJK)
3. 1. PENGERTIAN BANK
2. FUNGSI DAN PRINSIP
3. JENIS DAN PRODUK BANK
4. BANK SENTRAL
5. LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
6. OTORITAS JASA KEUANGAN
4. Menurut Prof. G. M. Verryn
Stuart mendefinisikan bank
adalah suatu badan yang
bertujuan untuk memuaskan
kebutuhan kredit, baik
dengan alat pembayarannya
sendiri atau dengan uang
yang diperolehnya dari orang
lain maupun dengan jalan
mengedarkan alat-alat penukar
baru berupa uang giral
PENGERTIAN
BANK
5. UU PERBANKAN RI no. 10 tahun 1998, tanggal
10 November 1998 yang menjelaskan
mengenai Perbankan yang dimaksud dengan
BANK adalah “badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan dana dari
masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak”
PENGERTIAN
BANK
7. Bank juga berfungsi
sebagai perantara
pembayaran/ lalu lintas
pembayaran antar
lembaga, orang per orang
Selain sebagai
penghimpun, bank juga
sebagai pemberi kredit
bagi masyarakat yang
memerlukan dana segar
untuk usaha mereka
baik bisnis lama maupun
baru
Dana yang dimiliki oleh
bank itu sendiri, berupa
setoran modal awal saat
bank itu berdiri, dana
pinjaman dari bank lain
berupa call money, dan
dana masyarakat
Penghimpun
Dana
Penyalur
Kredit
Penyalur
Jasa
FUNGSI BANK
8. Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun
1998, jenis bank menurut fungsinya adalah
sebagai berikut.
1) Bank umum, yaitu bank yang dapat
memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
Dilihat dari Segi Fungsi
9. Dilihat dari Segi Kepemilikan
PEMERINTAH
SWASTA NSIONAL
KOPERASI
ASING
CAMPURAN
10. 1) Bank devisa
Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan
transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan
mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke
luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan
pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa
ditentukan oleh Bank Indonesia.
2) Bank nondevisa
Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai
izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa,
sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang
berhubungan dengan luar negeri.
Dilihat dari statusnya
11. 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
(Barat) Hampir semua bank yang ada di Indonesia
berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank
konvensional mendapatkan keuntungan dengan
cara menetapkan bunga sebagai harga
2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)
Perbedaan pokok antara bank konvensional
dengan bank syariah terletak pada landasan
falsafah yang dianut. Bank syariah tidak
melaksanakan sistem bunga, penentuan harga
atau pencarian keuntungan didasarkan pada
prinsip bagi hasil.
Dilihat dari Segi Operasional
13. Bank Sentral merupakan lembaga negara yang
mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat
pembayaran yang sah di suatu negara,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi
perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai
lender of last resort.
PENGERTIAN BANK SENTRAL
14. Berdasarkan UU No.23 Th.1999 tentang Bank
Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara
kestabilan rupiah.
Kestabilan rupiah yang diinginkan adalah :
1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan
jasa yang dapat diukur dengan atau
tercermin dari perkembangan laju inflasi
2. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang
negara lain.
TUJUAN BANK INDONESIA
15. Bank Umum adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank umum sering juga disebut
bank komersial.
BANK UMUM
16. Adapun aktivitas bank umum yang utama yaitu:
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro,
deposito, sertifikat deposito, dan tabungan.
b) Memberikan kredit.
c) Menerbitkan surat pengakuan utang.
d) Memindahkan uang untuk kepentingan nasabah atau
untuk kepentingan bank itu sendiri.
e) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga.
f) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga.
g) Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat
di bursa efek.
KEGIATAN BANK UMUM
17. Bank Syariah adalah bank
yang melaksanakan
kegiatannya dengan
aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam
antara bank dengan pihak
lain untuk penyimpanan
dana dan atau
pembayaran kegiatan
usaha, atau kegiatan
lainnya yang dinyatakan
sesuai dengan syariah
Islam.
Bank Syariah
18. Kepatuhan terhadap syariah Islam
Memenuhi kepentingan pendanaan
dan investasi bagi umat Islam
Memenuhi permintaan individu dan
kebutuhan komersial
Menyemangati inovasi keuangan yang
sesuai dengan syariah
Tidak mengalami negative spread
PENTINGNYA SISTEM
PERBANKAN SYARIAH
19. 1960’s Mit Ghamr Bank
1975 Islamic Development Bank
Islamic Research and Training Institute
1970-1980 Islamic Bank in some
countries (Malaysia, 1983)
1990 The first Islamic Bank in
Indonesia
SEJARAH PERKEMBANGAN
BANK SYARIAH
20. Perubahan Legal, political dan ekonomi secara
internasional
Islamisasi dan reformasi institutional (pakistan
iran, sudan, malaysia, indonesia)
Internasionalisasi organisasi-organisasi Islam
(OKI, IDB, dll)
Respon internasional untuk memperoleh modal
/dana dari negara-negara Islam yang kaya
minyak (contoh: citibank, dll).
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN
SYARIAH
22. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah
bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau
berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Perkreditan Rakyat
23. Usaha Bank Perkreditan Rakyat, meliputi hal-
hal berikut.
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2) Memberikan kredit.
3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yang
ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4) Menempatkan dananya dalam bentuk
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat deposito dan atau
tabungan pada bank lain.
Kegiatan Utama BPR
24. KEGIATAN YANG DILARANG
DILAKUKAN OLEH BPR
Larangan yang dikenakan pada Bank Perkreditan
Rakyat, antara lain sebagai berikut.
1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut
dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian
25. LEMBAGA KEUANGAN
BUKAN BANK
Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah
badan usaha yang melakukan kegiatan di
bidang keuangan, secara langsung ataupun
tidak langsung, menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali
kepada masyarakat untuk kegiatan produktif
26. ASURANSI
perusahaan yang memberikan
jasa-jasa dalam penanggulangan
resiko atas kerugian, kehilangan
manfaat, dan tanggung jawab
hukum pada pihak ketiga karena
peristiwa ketidakpastian
29. LEASING
Badan Usaha sewa guna
merupakan badan yang
melayani pembelian secara
angsuran, namun sebelum
angsurannya selesai (lunas),
hak barang yang
diperjualbelikan masih
dimiliki oleh penjual
30. KOPERASI SIMPAN PINJAM
Koperasi kredit atau koperasi simpan
pinjam adalah koperasi yang menerima
simpanan dan memberikan pinjaman uang
kepada para anggota yang memerlukan
dengan syarat-syarat yang mudah dan
bunga ringan
31. PASAR
MODAL
Pasar modal (capital
market) merupakan pasar
untuk berbagai instrumen
keuangan jangka panjang
yang bisa diperjualbelikan,
baik surat utang (obligasi),
ekuiti (saham), reksa
dana, instrumen derivatif
maupun instrumen
lainnya.
32. lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU
nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan
OTORITAS
JASA KEUANGAN
33. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
1. terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. mampu melindungi kepentingan konsumen
dan masyarakat.
TUJUAN
34. 1. OJK melaksanakan tugas
pengaturan dan pengawasan
terhadap:
a) kegiatan jasa keuangan di sektor
perbankan;
b) Kegiatan jasa keuangan di sektor
pasar modal; dan
c) kegiatan jasa keuangan di sektor
perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan, dan lembaga
jasa keuangan lainnya
TUGAS DAN
WEWENANG
35. 1. menetapkan peraturan pelaksanaan
Undang-Undang ini;
2. menetapkan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan
keputusan OJK;
4. menetapkan peraturan mengenai
pengawasan di sektor jasa
keuangan;
5. menetapkan kebijakan mengenai
pelaksanaan tugas OJK;
WEWENANG
PENGATURAN
36. 6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan
perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan
pihak tertentu;
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan
pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta
mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan
dan kewajiban; dan
9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.
37. 1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan
terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan
yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan,
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa
Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang
kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga
Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
WEWENANG PENGAWASAN
38. 5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap
pihak yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan
8. memberikan dan/atau mencabut: izin
usaha; izin orang perseorangan; efektifnya
pernyataan pendaftaran; surat tanda
terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan
usaha; pengesahan; persetujuan atau
penetapan pembubaran; dan penetapan lain,
sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
WEWENANG PENGAWASAN
39. KREDITMenurut Mac Leod kredit adalah
suatu reputasi yang dimiliki
seseorang yang memungkinkan ia
bisa memperoleh uang, barang-
barang atau tenaga kerja, dengan
jalan menukarkannya dengan suatu
perjanjian untuk membayarnya
disuatu waktu yang akan datang
P E N G E R T I A N
40. Dalam Undang-Undang No. 10/1998
(pasal 21 ayat 11), kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak yang
lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.
KREDIT
P E N G E R T I A N
41. Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi
kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan
harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan
kemampuan manusia mempunyai suatu
batasan tertentu, memaksakan seseorang untuk
berusaha memperoleh bantuan permodalan
untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna
peningkatan usaha dan peningkatan daya guna
sesuatu barang/jasa.
TUJUAN KREDIT
42. FUNGSI KREDIT
Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan
jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat
(to serve the society) dalam rangka
mendorong dan melancarkan perdagangan,
produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi
yang kesemuanya itu pada akhirnya
ditujukan untuk menaikan taraf hidup rakyat
banyak.
44. SYARAT KREDIT
a. Character, yaitu sifat atau watak pribadi debitur untuk
memperoleh kredit, misalnya kejujuran, sikap motivasi
usaha, dan lain sebagainya.
b. Capital, adalah kemampuan modal yang dimiliki dalam
rangka untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya,
terutama dalam hal likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan
soliditasnya.
c. Capacity, adalah kemampuan debitur untuk melaksanakan
kegiatan usaha atau menggunakan dana/kredit dan
mengembalikannya.
d. Collateral, adalah jaminan yang harus disediakan sebagai
pertanggungjawaban bila debitur tidak dapat melunasi
utangnya.
e. Condition of economic, adalah keadaan ekonomi suatu
Negara secara keseluruhan yang memengaruhi kebijakan
pemerintah di bidang moneter, khususnya berhubungan
dengan kredit perbankan.
45. 1) Meningkatkan produksi atau produktivitas.
2) Meningkatkan daya guna barang.
3) Memajukan perkembangan dunia keuangan.
4) Memperlancar pemasaran barang.
5) Mempermudah pembayaran di dalam maupun
di
luar negeri
6) Memajukan lalu lintas peredaran uang.
7) Membuka lapangan kerja baru.
8) Sebagai salah satu alat untuk menjaga
kestabilan
PERAN KREDIT DALAM PEREKONOMIAN
49. Sumber :
1. Herlan Firmansyah dkk, Advanced Learning Economic 1,
Jakarta, Grafindo Media Pratama, 2013
2. Alam Situmorang, Drs, Ekonomi SMA Kelas X Jakarta,
ESIS, Erlangga, 2007
3. http://kabarjateng.com/kabar-jateng/read/10-bank-
terbesar-di-indonesia-/
4. http://www.idx.co.id/id-
id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmod
al.aspx
5. http://www.keuangan.kontan.co.id
6. http://www.ojk.go.id