PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
materi pengantar lembaga keuangan syariah
1. SISTEM EKONOMI ISLAM
Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem yang
berasal
dari percampuran antara kapitalisme dan
sosialisme
Sebab, sistem ekonomi Islam adalah sistem
yang khas,
yang berbeda sama sekali dengan kedua
sistem tsb
Sistem ekonomi Islam bersumber dari wahyu Allah
SWT,
yang telah diturunkan kepada Rosul-Nya
Sistem ekonomi Islam berasal dari Dzat Yng Maha
Tahu
2. PRINSIP-PRINSIP LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH :
Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas
dasar penjualan
sesuai kontribusi dan resiko masing-masing
pihak;
Kemitraan, nasabah, dan pengguna dana,
serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar
sebagai mitra usaha untuk memperoleh
keuntungan;
riil
1.
2.
Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan
memberikan
laporan keuangan secara terbuka dan
Universal, yang artinya tidak membedakan suku,
agama, ras, dan golongan dalam masyarakat
sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil
alamin.
3.
4.
3. HAL LAIN DIPANDANG
PRINSIP
Larangan menerapkan bunga pada semua
bentuk jenis transaksi
Menjalankan aktivitas bisnis dan
perdagangan
dan
1.
2.
berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan
yang
halal
.
Mengeluarkan zakat dari hasil
kegiatannya.
Larangan menjalankan monopoli.
Bekerja sama dalam membangun masyarakat,
melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang
tidak dilarang oleh Islam.
3.
4.
5.
Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press
Yogyakarta, 2000, hal 25
4. CI RI-CI RI LEMBAGA
KEUANGAN S YARIAH
Dalam menerima titipan dan investasi,
Lembaga
Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa
Dewan
Pengawas Syariah;
1.
Hubungan antara investor (penyimpan dana),
pengguna
dana, dan Lembaga Keuangan Syariah
sebagai mitra usaha, bukan hubungan
debitur-kreditur;
2.
Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya
berdasarkan profit orianted, tetapi juga falah
orianted,
yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di
akhirat;
3.
5. CI RI-CI RI LEMBAGA
KEUANGAN S YARIAH
Konsep yang digunakan dalam
transaksi
Lembaga Syariah berdasarkan
prinsip
kemitraan bagi hasil, jual beli atau
sewa
menyewa guna transaksi komersial,
dan
pinjam-meminjam (qardh/ kredit)
guna
transaksi sosial;
Lembaga Keuangan Syariah hanya
melakukan investasi yang halal dan
4.
5.
6. Jawab Maksimum 15
menit
1 Apa yang disebut dengan LKS
2.
3.
4.
5.
Produk apa saja yang dikeluarkan
oleh LKS
Sebutkan LKS non Bank yang
Anda ketahui
Apa bedanya BUS dan UUS
Sebutkan Bank Syariah di
Indonesia
Pada lembar jawaban tulis
Nama, Kelas,
Semester
Free Test
Progra
m
Studi,
dan
7. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan
dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga
kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan
pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak
nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah
harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.
Bank Umum syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka
bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum
syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat
Indonesia dan lain sebagainya.
Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank
konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam), atau unit kerja di
kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor
induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh Unit Usaha
Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.
9. No. 14/1967
Semua badan yang
melalui
kegiatannya di bidang
keuangan,
menaruh uang dari
dan
menyalurkannya
dalam
Undang Undang
Pasal 1
Semua badan
yan
kegiatannya
di b menaruh
uang d
menyalurkann
ya
masyrarakat.
SK Menkeu
RI
No. 792 Th.
1990
Lembaga Keuangan
adalah semua badan yang
kegiatannya di bidang
keuangan, melakukan
perhimpunan dan
penyaluran
dana kepada masyarakat.
Pengertian Lembaga Keuangan
10. Pengertian Lembaga Keuangan
Menurut Kasmir
,
lembag
a
bergera
k
keunga
n
adala
h
setia
p
perusahaa
n
yan
g
di bidan
g
keuanga
n,
menghimpun
dana,
duanya.
menyalurka
n
dana
atau
kedua
-
Dari beberapa pengertian di
atas
dapat
disimpulkan
bahw
a
Lemba
ga
Keuanga
n
adalah
:
Suat
u
perusaha
an
berkaitan
kegiatann
ya
yan
g
denga
n
dala
m
kegiata
n
usahan
ya
dala
m
ataupu
n
keuanga
n,
yan
g
melipu
ti
penghimpun
an
penyaluran
dana.
11. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
Menurut Dewan Syariah Nasional Lembaga
Keuangan adalah lembaga yang mengeluarkan
produk keuangan syariah dan yang
mendapatkan izin operasional sebagai lembaga
keuangan syariah.
Definisi tersebut menegaskan bahwa LKS harus
memenuhi dua unsur, yaitu kesesuaian dengan
syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai
lembaga keuangan.
Secar
a
umu
m
Lemba
ga
Keuanga
n
Syariah
keuanga
n
dapa
t
yan
g
disimpulk
an
sebag
ai
suat
u
lembag
a
dalam
sistem
prinsip
syariah.
operasionl
nya
menggunak
an
prinsi
p-
12. Bentuk –bentuk Lembaga Keuangan
Syariah
Lembaga Keuangan
Bank
Yaitu lembaga
keuangan
yang menghimpun dan menyalurkan
dana kepada
masyara
kat
sert
a
melakukan kegiatan
jasa-jasa
penduku
ng
lainny
a
seper
ti
transfer, kliring,
penagihan, dll
Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Yait
u
lemba
ga
keuang
an
yan
g
seca
ra
langsu
ng
maupu
n
tidak
langsung
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam
bentuk pinjaman
13. Macam- Macam BANK
Bank Sentral, adalah
bank yang
didirikan berdasarkan Undang-
undang
1.
nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur
peredearan
uang, mengatur pengerhan dana-dana, mengatur
perbankan, mengatur
perkreditan, mmenjaga stabilitas mata uang, mengajukan
pencetakan uang.
Bank semtral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh
bank yang ada di
Indonesia.
Bank Umum, adalah lembaga keuangan yang menawarkan
berbagai layanan
produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti
menghimpun dana
secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk,
memberi kredit
pinjaman, dan menjual jasa asuransi, giro, cek, dll.
2.
3.
14. Macam-macam LKS Bukan Ba
nk
• Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), adalah lembaga keuangan
mikro yang
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh
kembangkan derajat dan
martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin,
ditumbuhkan atas
prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat
setempat.
Asuransi Syariah, yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau
lebih, dengan
mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak
tertanggung, dengan
menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan,
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
•
•
•
15. Macam-macam LKS Bukan Ba
nk
• Reksa Dana Syariah, adalah sebuah wadah dimana
masyarakat
dapat menginvestasikan dananya dan oleh
pengurusnya (manajer investasi) dana itu
diinvestasikan ke portfolio efek.
Anjak Piutang Syariah, merupakan perusahaan yang
kegiatannya adalah melakukan penagihan dan
pembelian, atau pengambilalihan atau pengelolaan
hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan
atau pembayaran tertentu milik perusahaan.
Pasar Modal Syariah
Modal Ventura Syariah
•
•
•
16. Peran Lembaga
Keuangan
Perekonomian
Meperlancar lalu lintas
pembayaran
Sebagai bankir, agen, dan penasehat
Pemerintah
Menciptakan uang
kartal
Menyelenggarakan kliring antara
bank umum
Memberikan pinjaman khusus dan
sementara
Melaksanakan transaksi valuta asing
Membantu pengedaran surat berharga
dalam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Memberikan saran dan informasi
menganai keadaan
dan pasar modal.
pasar
uang
17. Sejarah Bank
Berasal dari kata “banco” (Italia) berarti bangku atau counter
.
Popule
.r karena segala aktivitas pertukaran uang orang Itali menggunakan
bangku atau counter
.
Perkembangan perbankan tersendat hingga zaman renaissance Eropa.
1157
140
:
:
Bank pertama didirikan di kota Venice, Itali
berdiri bank deposito di Barcelona
Awal bank Islam Mit Ghamr di Mesir (1963), Nasir Social Bank, Mesir (1973),
Islamic Development Bank, Jeddah (1973) dan Dubai Islamic Bank, Dubai
(1975)
Bank Islam berkembang di berbagai negeri Islam dan Eropa
1997 : 3 lembaga keuangan Barat yang menginvestasikan
dananya dalam pendirian lembaga keuangan Islam yaitu Citibank (USA), ABN
Amro (Eropa) dan ANZ (Australia)
18. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya (pasal 1 ayat 1)
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak (pasal 1 ayat 2).
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan atau berlandaskan Prinsip
Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran". (Pasal 1 ayat 3)
19. Menghimpun dana dari masyarakat
Menyalurkan pinjaman/pembiayaan kepada
masyarakat
Menyediakan jasa-jasa keuangan dan sistem
pembayaran lainnya.
20. Definisi menurut UU Perbankan Syariah : Bank
Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
21. Non-bunga (bagi hasil,
marjin, sewa, fee)
Dewan Komisaris, Direksi &
Dewan Pengawas Syariah
Sistem yang digunakan dalam produk Berbasis bunga
Hanya Dewan Komisaris
dan Direksi
Susunan Pengurus
Jenis pengikatan / akad Hanya satu jenis pengikatan Beragam jenis akad
Berfluktuasi, sesuai kinerja
bank
Hanya bisnis
menguntungkan yang
sesuai prinsip syariah
Hasil investasi setiap bulannya Tetap
Semua bisnis yang
menguntungkan
Penyaluran dana
Laporan kinerja Kurang transparan Transparan
Dapat berperan sebagai
Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Fungsi sosial Tidak ada
Keterangan Bank Konvensional Bank Syariah
22. JENIS-JENIS AKAD
BANK
SYARIA
H
Penghimpunan
Wadiah
- Giro
- Tabungan
Mudharabah
- Tabungan
- Deposito
Dana Penyaluran
Piutang
- Qardh
- Murabahah
- Salam
- lstishna
lnvestasi
Dana Jasa-jasa Perbankan
Rahn
Wakalah
Kafalah
Hawalah
Sharf
- Mudharabah : a. Mutlaqah
b. Muqayyadah
- Musyarakah
Sewa
- ljarah
- ljarah Muntahiyyah Bittamlik
23. Dapat berbentuk Bank Umum / BPR
Perizinan melalui Gubernur Bank Indonesia
Sumber dana tidak berasal dari sumber yang
diharamkan (money laundering)
Wajib mencantumkan kata ”Bank Syariah”
Dilengkapi sarana kantor yang
memperhatikan kaidah syariah, sarana
keamanan fisik, keamanan material untuk
menyimpan uang, surat atau dokumen
berharga
24. D
D D D
D
R
U
P
S
Ra
p
a t A
n g g
o ta
D e w a
n K o m
is a ris
D ir
e k
s i
e w a n P
e n g a w a
s S y a ria
h
e w a
n A
u d it
iv is i/
U ru
s a n
iv is i/
U ru
s a n
iv is i/
U ru
s a n
25. SYARAT
Kemampuan teknis di bidang perbankan
Mengetahui ketentuan dan prinsip syariah
Amanah dan berkepribadian Islami
PENGEMBANGAN SDM
Pendidikan dan pelatihan
Kerjasama dengan bank syariah yang
lembaga pendidikan dan pelatihan di
negeri
sudah ada serta
dalam dan luar
29. Seki las Sej ar ah
• BPR merupakan penjelmaan dari Bank Desa,
Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung
Nagari (LPN), Lembaga perkreditan Desa (LPD),
Badan Kredit Desa (BKD), Bada Kredit Kecamatan (BKK),
Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan
Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD),
dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan
dengan itu.
• Lembaga-lembaga keuangan yang disebutkan
merupakan lembaga yang berpengaruh atas berdirinya
BPR Syariah, keberadaan lembaga keuangan tersebut
memunculkan pemikiran untuk mendirikan Bank Muamalat
Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992.
31. B PR
1. Pengertian
Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR
adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya
dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan
dana sebagai usaha BPR.
Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR
adalah lemabaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan
usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
• Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip
syariah tertuang pada surat Direksi Bank Indonesia No.
32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan
Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999.
32. lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya
dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank
1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang
melaksanakan
pembayaran.
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang
selanjutnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004
Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan
operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.
B PR S
Pengertian
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu
mengikuti prinsip–prinsip syariah ataupun muamalah islam
BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun
Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan
sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang
33. TUJUAN BPR SYARIAH
Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah :
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
umat islam, terutama masyarakat
golongan ekonomi lemah yang pada
umumnya di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di
tingkat kecamatan sehingga dapat
mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat ukhuwah islamiyyah
melalui kegiatan ekonomi dalam rangka
meningkatkan pendapatan per kapita menuju
kualitas hidup yang memadai.
34. STRATEGI BPR SYARIAH
Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut
diperlukan strategi operasional sebagai berikut:
•BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya
permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan
sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil ..
•BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran
uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala
menengah dan kecil.
•BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan
serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi
pembiayaan.
35. Usaha BPRS
Usaha BPRS telah ditetapkan dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor
6/7/PBI/2004, sebagai berikut:
•Menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk :
1. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah
atau mudharabah.
2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip
mudharabah.
3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip
wadiah atau mudharabah.
36. Usaha BPRS
• Menyalurkan dana dalam bentuk:
1. Transaksi jual beli melalui prinsip murabahah,
istishna, salam.
2. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip
ijarah
3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip
mudharabah dan atau musyarakah.
4. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip qardh.
• Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan
BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan
Syariah Nasional.
37. Kegiatan Usaha BPR Syariah
Usaha yang boleh dilakukan oleh BPR Syariah antara
lain:
•Menghimpun dana dari masyarakat dalam
simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau
bentuk tabungan .
•Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
•Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat
Bank Indonesia, deposito berjangka, serifikat
deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
38. Kegiatan BPRS yang dilarang
Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut
serta dalam lalu lintas pembayaran.
Melakukan kegiatan usaha dallam bentuk valas
Melakukan penyertaan modal
Melakukan usaha perasuransian
Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha
sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha
yang boleh dilakukan oleh BPRS.
39. Pendirian BPRS
BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Dewan
Gubernur Bank Indonesia.
Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dalam dua tahap:
a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk
melakukan persiapan pendirian BPRS.
b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk
melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai
dilakukan
40. Pendirian BPRS
Untuk mendirikan dan memiliki BPRS berdasarkan
(Pasal 4) Peraturan Bank Indonesia No.
6/17/PBI/2004 modal yang harus disetor adalah:
a. 2 Milyar untuk untuk BPRS yang didirikan di
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan
Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan
Bekasi.
b. 1 Milyar untuk BPRS yang didirikan di wilayah
ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a
di atas.
c. 500 Juta untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah
tersebut pada huruf a dan huruf b di atas.
41. Pendirian BPRS
BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:
a. Warga negara Indonesia
b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknyua
warga negara Indonesia.
c. Pemerintah daerah.
d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c.
44. Menurut Hosen dan Hasan Ali (PKES, 2008:11)
BMT adalah lembaga keuangan mikro yang
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil
(syari’ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha
mikro dan kecil dalam rangka mengangkat
derajat dan martabat serta membela
kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan
atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-
tokoh masyarakat setempat dengan
berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam
yaitu keselamatan (berintikan keadilan),
kedamaian dan kesejahteraan.
Menurut Heri Sudarsono (2007) BMT yaitu
lembaga yang mengarah pada usaha-usaha
pengumpulan dan penyaluran dana yang non
profit seperti halnya zakat, infaq dan sodaqoh.
45. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi
yaitu :
1. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) –
menerima titipan dana zakat, infak dan
shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya
sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. Baitul T
amwil (Bait = Rumah, at T
amwil =
Pengembangan Harta) - melakukan kegiatan
pengembangan usaha-usaha produktif dan
investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi
pengusaha mikro dan kecil terutama dengan
mendorong kegiatan menabung dan menunjang
pembiayaan kegiatan ekonominya.
46. Dalil Al-Qur’an surat At-T
aubah ayat 60 dan 103 yang
menjelaskan tentang perintah berzakat, dimana pada
zaman Rasulullah baitul maal didirikan dengan fungsi
untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainya.
Dalil yang ketiga yang dijadikan dasar didirikannya BMT
adalah hadits Fi’liyah dimana Rasulullah SAW sendirilah
yang telah membangun BMT
UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Petunjuk Menteri Koperasi dan PPK tanggal 20 Maret 1995
yang menetapkan bahwa bila disuatu wilayah dimana telah
ada KUD dan KUD tersebut telah berjalan baik dan
organisasinya telah diatur dengan baik, maka BMT bisa
menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau T
empat
Pelayanaan Koperasi (TPK) dari KUD tersebut. Sedangkan
bila KUD yang telah berdiri itu belum berjalan dengan
baik, maka KUD tersebut dapat di operasikan sebagai BMT
.
47. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT
1992
1995
oleh
harus tunduk pd Undang-undang Nomor 25 tahun
tentang
tentang
koperasi.
Perkoperasian & PP Nomor 9
simpan
tahun
pelaksanaan usaha pinjam
Juga dipertegas oleh KEP
.MEN Nomor 91
tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan
syari’ah.
berdirinya
Undang-undang
BMT (Lembaga
tersebut sbg payung
Syari’ah).
Keuangan Mikro
Meskipun sebenarnya tdk terlalu sesuai karena simpan
pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi
BMT
,
anggota koperasi saja, sedangkan didalam
pembiayaan
tetapi juga
yg diberikan tdk hanya kpd anggota
utk diluar anggota atau tdk lagi anggota
jika pembiayaannya telah selesai.
48. Status Hukum BMT
Karena ketiadaan payung hukum bagi BMT
, saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum
hukum. BMT yang berbadan hukum, pada
yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang
dan ada pula yang belum berbadan
umumnya menggunakan badan hukum
belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya
Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.
Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu;
dalam
a. BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi
melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun
menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 T
ahun 1992 tentang Perkoperasian,
PP RI No. 9 T
ahun 1995 T
entang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi
Jasa Keuangan Syari’ah, dan Peraturan
Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
tentang
Jasa
Pedoman Standar Operasional
Syari’ah.
Manajemen Koperasi Keuangan
b. BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No.
tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak
28 T
ahun 2004
sesuai dengan
Pinbuk.
Buku Panduan BMT yang dikeluarkan
c. BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki
status hukum
Swadaya
d. BMT yang
menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga
Masyarakat.
hukumnya belum diketahui. Hal tersebut disebabkan karena
badan
belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan
Kemakmuran Masjid.
49. Penggunaan badan hukum Koperasi untuk BMT itu
disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada
lembaga keuangan
nomor 7 tahun 1992
formal yang dijelaskan UU
dan UU nomor 10 T
ahun 1998
tentang Perbankan, yang dapat diopersikan untuk
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
Menurut UU pihak yang berhak menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat adalah Bank Umum
dan Bank Perkreditan Rakyat, baik dioperasikan
dengan cara konvensional maupun syariah atau
bagi hasil. Namun demikian, kalau BMT dengan
telah
badan hukum KSM atau Koperasi itu
berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat
mengusulkan
BPR,
diri
maka pihak menajemen dapat
kepada Pemerintah agar BMT itu dijadikan
Syariah)
sebagian
dengan
BPRS
badan
(Bank Perkreditan Rakyat
huukum koperasi atau perseroan
50. Pada masa Rasulullah BMT telah ada namun
bentuknya
berfungsi
[endapatan
masih sederhana, yaitu BMT hanya
sebagai
Negara
tempat dikumpulkannya
untuk kemudian dibaikan
kepada masyarakatnya.
Pada masa Khulafaur Rasyidin keberadaan BMT
semakin difungsikan bahkan pada masa Umar
BMT dibangun di provinsi-provinsi.
Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan
Baitul Mal berubah. Al
Khilafah Bani Umayyah, kondisi
jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola
dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat
pada
Allah
masa
SWT dan amanat rakyat,
Umayyah
kekuasaan
maka
Baitul
pemerintahan
sepenuhnya di
dipertanyakan
Bani
bawah
Mal berada
Khalifah tanpa dapat
atau dikritik oleh rakyat.
51. Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun
1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid
Salman yang mencoba menggulirkan
lembaga pembiayaan berdasarkan syari’ah
bagi usaha kecil.
Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI
sebagai sebuah gerakan yang secara
operasional ditindaklanjuti oleh Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).
52. BMT bertujuan mewujudkan kehidupan
keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang
selamat,
mencapai
damai dan sejahtera.Untuk
visi dan pelaksanaan misi dan
tujuan
usaha
bisnis
BMT
,
yaitu
maka BMT melakukan usaha-
mengembangkan lembaga dan
yaitu
Kelompok Usaha
pinjam
Muamalah
kelompok
BMT
.
simpan yang khas binaan
53. Didirikan untuk pemberdayaan ekonomi ummat
Menciptakan iklim agar potensi masyarakat berkembang
secara berkesinambungan dalam suasana akibat:
Keterbelakangan pendidikan dan ekonomi
Rendahnya semangat ekonomi dan kewirausahaan
Feodalisme akibat penjajahan
Pemahaman ibadah yang sempit
Sistem dan birokrasi yang tidak memihak secara
seimbang dan proporsional.
54. 1. Didirikan dan dimiliki masyarakat setempat
(swadaya)
Profesional dan berorientasi laba bersama
Pengelolaan berprinsip syari'ah
Pengelola berjiwa Islam
Mundukung usaha kecil - bawah
Sesuai budaya masyarakat setempat
2.
3.
4.
5.
6.
55. LKS
Sosial Bisnis riil
BMT Sebagai :
Keuangan Syariah, tetapi
1.
2.
3.
Lembaga
Lembaga
Lembaga
bersama
bukan seperti bank
Sosial untuk menyantuni kaum dhuafa
bisnis riil, sebagai usaha demi keuntungan
56. ASPEK SOSIAL
Dengan memanfaatkan dana ZIS
Prioritas penunjang pemenuhan kebutuhan
pokok masyarakat (sandang, pangan, papan,
kesehatan, pendidikan)
Bukan hanya kebutuhan material. Juga
pembinaan syakhsiyah anggota digarap (fungsi
dakwah)
57. ASPEK KEUANGAN
Sebagai lembaga simpan pinjam
T
api bukan BPRS
Kompetotor BMT adalah para rentenir
Dilakukan secara proaktif (jemput bola)
Prinsip kehati-hatian diutamakan
Bantuan manajemen akan sangat membantu
(Usaha2 Kecil)
58. ASPEK BISNIS
Sebagai kegiatan dengan orientasi pencarian
laba
Bisa dilakukan secara langsung (usaha riil) atau
tidak langsung (syirkah, murabahah dsb)
Bentuk bisnis yang dilakukan disesuaikan dengan
kondisi yang ada
59. Prinsip Bagi Hasil
Menggunakan konsep Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Muzara’ah
dan Al-Musaqah.
Sistem Profit
1.
2.
Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan adalah
merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial.
Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja
Sistem Balas Jasa
3.
T
ata cara jual beli yg dalam pelaksanannya BMT mengangkat nasabah
sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas
nama BMT & kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual
barang yang telah dibelinya dengan ditambah mark up. Keuntungan
BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa
yang dipakai antara lain : Ba’Al-Murobahah, Ba’As-Salam, Ba’Al-
Istishna & Ba’bitstaman Ajil.
60. 4. Akad Bersyarikat
Akad ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih &
masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam
berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian
keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yg
digunakan yaitu Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah.
5. Produk Pembiayaan
Penyediaan uang & tagihan berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam di antara BMT dg pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu
tertentu. Menggunakan konsep : Al-Murabahah, Al-
Bai’Bitsaman Aji, Al-Mudharabah & Al-Musyarakah.
61. Secara umum produk BMT dalam rangka
melaksanakan fungsinya tersebut dapat
diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu:
a.
b.
c.
d.
Produk
Produk
Produk
Produk
penghimpunan dana (funding)
penyaluran dana (lending)
jasa
tabarru’: ZISWAH (Zakat, Infaq,
Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)
62. A. Pola tabungan, dimana T
abungan atau simpanan dapat
diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan
usaha kepada pihak BMT
.
Akad yang digunakan adalah :
1. Simpanan Wadi’ah, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat
ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam
surat berharga pemindah bukuan/transfer & perintah membayar
lainnya.
Akad di bagi 2 yaitu :
a. Wadhi’ah Yadhomanah yaitu titipan yg akan mendapat bonus
dari pihak Bank Syari’ah jika Bank Syari’ah mengalami
keuntungan.
b. Wadhi’ah Amanah yaitu titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh
63. 2. Simpanan Mudharabah adalah simpanan pemilik
dana yang penyetoran dan penarikannya
dilakukan sesuai dengan perjanjian yang
disepakati sebelumnya.
dapat
telah
Jenis-jenis Tabungan/simpanan :
Tabungan
Tabungan
Tabungan
Tabungan
Tabungan
Simpanan
Simpanan
Simpanan
Simpanan
Simpanan
persiapan qurban;
pendidikan;
persiapan untuk nikah;
persiapan untuk melahirkan;
naik haji/umroh;
berjangka/deposito;
khusus untuk kelahiran;
sukarela;
hari tua;
aqiqoh dan lain-lain
64. Pola Pembiayaan
Ada 2 jenis pembiayaan yaitu :
Akad Tijarah (jual beli), yakni suatu perjanjian pembiayaan yg
disepakati antara BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan
dananya untuk sebuah investasi & atau pembelian barang modal
dan usaha anggotanya yg kemudian proses pembayarannya
dilakukan secara mencicil atau angsuran atau pengembalian
dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliaannya.
B.
1.
2. Akad Syirkah (penyertaan & bagi hasil)
- Musyarakah
- Mudharabah
65. PENGURUS
1. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat
dengan mendapat surat keterangan operasional
dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
Koperasi serba usaha atau Koperasi syari’ah
Koperasi simpan pinjam syari’ah (KSP-S)
2.
3.
Ditentukan oleh rapat Anggota
Memilih dan mengawasi pengelola
PENGELOLA
Dipilih oleh pengurus
Bertugas menjalankan BMT
66. SISTEM MANAJEMEN DAN SARANA
Sistem manajemen dan akuntansi yang standar
maupun
lembaga keuangan syari'ah baik koperasi
perbankan
Komputerisasi dan software standar
Sarana prasarana mendukung
M O DAL AWAL
Modal awal + Rp. 10 juta berasal
pokok, simpanan wajib serta hibah
dari simpanan
Selanjutnya aset BMT harus dapat mencapai
minimal Rp 50 juta serta memenuhi model
keuangan yang sehat.
67.
68. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum
bisa dipenuhi oleh BMT
.
Adanya rentenir yang memberikan dana yang
memadai & pelayanan yang baik dibanding BMT
.
Nasabah bermasalah.
Adanya persaingan tidak islami antar BMT
,
karena persepsi bahwa BMT lain adalah lawan
bukan partner
.
Ketimpangan fungsi utama BMT antara baitul
maal & baitul at tamwil.
Kualitas SDM yang kurang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
69. 1. Optimalisasi SDM yang ada di BMT
.
2. Strategi pemasaran yang lebih luas.
3. Inovasi produk sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
4. Fungsi partner BMT perlu digalakkan, bukannya
menjadi lawan.
5. Evaluasi bersama BMT
.
70.
71. 1. Latar belakang & sejarah kelahiran
kedua lembaga ini adalah sama-sama
dalam rangka memperjuangkan
kepentingan rakyat golongan bawah
sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi
yang berlaku pada waktu itu.
2. Kedua lembaga ini sama-sama
mengandung unsur ekonomi dan sosial
yang saling berkaitan
72. T
ujuan yang terkandung adalah sama-sama
berusaha untuk mensejahterakan anggota pada
khususnya & masyarakat pada umumnya
terutama bagi golongan masyarakat kecil
dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi
perbaikan ekonomi rakyat.
3.
Jika mengacu pada konsep mekanisme kerja
bahwa kedua lembaga ini diusahakan bergerak
pada 3 sektor yaitu sektor jasa keuangan
melalui simpan pinjam, sektor sosial dan
sektor riil.
4.
73. Aspek Pembiayaan
Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah
sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi
hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya
1.
2. Aspek Pengawasan
Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional
adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja
para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi
syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga
pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi,
maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan
pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta
pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.
74. 3. Aspek Penyaluran produk
Koperasi konvensional memberlakukan system kredit barang atau
uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi
konvensional tidak tahu menahu apakah uang ( barang ) yang
digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi
atau tidak ?, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar
yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada RAT
.
Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak
mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara
tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah
terjadi pada koperasi syariah, uang / baramg yang dipinjamkan
kepada para nasabahpun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi
hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasipun
mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya.
merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi
syariah
Ini
by Imr@n
75. 4. Aspek Fungsi sebagai lembaga zakat
Koperasi konvesional tidak menjadikan usahanya
sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan
koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para
nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi
sebagai institusi Ziswaf .
76. Pengesahan atas permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur
sesuai dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan koperasi yang bersangkutan,
dengan ketentuan :
• Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih
propinsi, diajukan kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, setelah terlebih dahulu
mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat kabupaten/kota tempat
domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya Menteri
mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah,
baik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer maupun Sekunder yang
anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu
propinsi, diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat
propinsi yang membawahi bidang koperasi, dengan terlebih dahulu
mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang membawahi bidang
koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi yang
bersangkutan. Selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat
keputusan pengesahan akta pendiriannya;
•
77. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa
Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya
berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau kota
diajukan kepada Instansi yang membawahi bidang koperasi
pada kabupaten dan atau kota setempat dan selanjutnya
Pejabat setempat mengeluarkan surat keputusan pengesahan
akta pendiriannya;
jawaban terhadap permohonan pengesahan akta pendirian
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dikeluarkan paling lambat
dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya
permohonan pengesahan secara lengkap oleh Pejabat;
bagi instansi yang memberikan pengesahan akta pendirian
diharuskan membuat catatan dan atau data registrasi
koperasi di wilayah masing-masing;
pejabat mencatat pengesahan sebagaimana dimaksud pada
huruf a,b,dan c ke dalam Buku Daftar Umum Koperasi;
tembusan surat keputusan pengesahan akta pendirian yang
dikeluarkan oleh instansi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat
Propinsi/DI yang membawahi koperasi, dikirimkan kepada
Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah untuk diumumkan dalam Berita Negara RI;
pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c
berlaku sebagai ijin usaha dan Koperasi Jasa Keuangan
Syariah yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha
79. PENGERTIAN ASURANSI
SYARIAH
Secara Bahasa Arab -> at-ta’min (amana): memberi
perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dr rasa takut.
QS. Quraisy (106):4, yaitu “Dialah Allah yg mengamankan dari
Ensiklopedi Hukum Islam -> at-takaful al-ijtima’i atau solidaritas
yg diartikan sbg sikap anggota masyarakat Islam yg saling
memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi
merasakan
kesulitan; anggota masyarakat Islam yg satu
penderitaan yg lain sbg penderitaanya sendiri dan
Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001: Asurans
i
Syariah (ta’min,
takaful atau tadhamun) adlh usaha saling melindungi dan tolong
menolong di antara sejumlah org/pihak melalui investasi dlm
bentuk aset dan/atau tabarru yg memberikan pola
akad
pengembalian utk menghadapi risik
o
tertentu melalui
Secara Bahasa Arab -> at-ta’min (amana): membe
perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dr rasa t
QS. Quraisy (106):4, yaitu “Dialah Allah yg mengamankan
rasa ketakutan.”
Ensiklopedi Hukum Islam -> at-takaful al-ijtima’i atau
yg diartikan sbg sikap anggota masyarakat Islam yg s
memikirkan, memperhatikan, dan membantu me
kesulitan; anggota masyarakat Islam yg satu mer
penderitaan yg lain sbg penderitaanya sendiri
keberuntungannya adl juga keberuntungan org lain.
Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001: Asuransi Syariah (ta’m
takaful atau tadhamun) adlh usaha saling melindungi dan to
menolong di antara sejumlah org/pihak melalui investasi
bentuk aset dan/atau tabarru yg memberikan
pengembalian utk menghadapi risiko tertentu melalui
(perikatan) yg sesuai dgn syariah.
80. menghindari resiko (ancaman) bahaya yg beragam yg akan terjadi
ekonominya.
people living in the same society against a defained risk or castarophe
orang, sehingga antara satu dgn yg lainnya menjadi penanggung
sejumlah orang utk membayar sejumlah uang sbg ganti rugi
kemudaratan”.
mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kpd pihak
perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia
Asuransi Islam menurut para ahli:
1. Mustafa Ahmad az-Zarqa -> suatu cara utk memelihara manusia dlm
dlm hidupnya, dlm perjalanan kegiatan hidupnya atau dlm aktivitas
2. Moh. Ma’sum Billah -> “mutual guarantee provided by a group of
befalling one’s life, property or any form of valuable things”.
3. Muhammad Syakir Sula -> saling memikul risiko di antara sesama
atas risiko yg lainnya.
4. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi dalam dua bentuk:
a. At-ta’min at-ta’awuni (asuransi tolong menolong): “kesepakatan
ketika salah seorang di antara mereka mendapat
b. At-ta’min bi qist sabit (asuransi dgn pembagian tetap): “akad yg
asuransi yg terdiri atas beberapa pemegang saham dgn
diberi ganti rugi”.
81. B. SEJARAH ASURANSI
ISLAM
Yusuf as. Yaitu pada masa kepemimpinan dari Raja
mengalami masa 7 tahun panen yg melimpah dan 7
Nabi menyarankan utk menyisihkan sebagian hasil
sehingga masa paceklik dapat ditangani dgn baik.
sistem ‘aqilah yaitu cara penutupan dari kel
terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain,
bentuk uang darah.
Dlm Islam, praktik asuransi dilakukan pd masa
Nabi Firaun, tafsiran yg ia sampaikan adl bahwa Mesir
akan tahun paceklik. Dan utk mengatasi masa
paceklik itu panen pada masa tahun pertama, dan
saran ini diikuti
Menurut AM. Hasan Ali, Pada masa Arab sendiri
tdpt pembunuh thdp kelg korban (yg terbunuh).
Ketika maka keluarga pembunuh harus membayar
diyat dlm
82. FALSAFAH DASAR ASURANSI
ISLAM
Falsafah Asuransi Islam: penghayatan terhadap
semangat saling bertanggungjawab, kerjasama dan
perlindungan dalam kegiatan2 masyarakat, demi
tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat pada
umumnya.
Prinsip-prinsip Asuransi
Islam:
1. Saling bertanggung Jawab
2. Saling Bekerja Sama untuk Bantu Membantu
3. Saling Melindungi dari Segala Kesusahan
83. D.PERBANDINGAN
ANTARA
ASURANS
I
ISLAM
No Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah
1
2
3
mursalah
DAN ASURANSI koNvESIoNAL
Konsep Perjanjian antara dua pihak atau Sekumpulan orang yang saling membantu, lebih,
dimana pihak penanggung saling menjamin, dan bekerja sama, dengan
mengikatkan diri kepada cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’
tertanggung, dengan menerima
premi asuransi, untuk
memberikan pergantian kepada
tertanggung
Asal-usul Masyarakat Babilonia 4000-3000 Dari Al Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh
SM yang dikenal dengan sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh
perjanjian Hamurabi. Dan tahun Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah
1668 berdiri Lloyd of London tertuang dalam konstitusi pertama di dunia
sebagai cikal bakal asuransi (konstitusi Madina) yang dibuat langsung
konvensional Rasulullah
Sumber Bersumber dari pikiran manusia Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum
hukum dan kebudayaan. Berdasarkan dalam syariah Islam adalah Al Qu’ran, Sunnah
hukum positif, hukum alami, atau kebiasaan rasul, ijma’, fatwa Sahabat,
dan contoh sebelumnya qiyas, istishan, urf tradisi, dan marshalih
84. gharar, riba
gharar,
hangus (untuk produk saving peserta, sehingga tidak mengenal istilah
4 “Maghrib” Tidak selaras dengan Syariah Bersih dari praktek maisir, gharar, dan riba
(Maisir, Islam karena adanya maisir,
riba)
5 Dewan Tidak ada. sehingga banyak Ada, berfungsi mengawasi pelaksanaan
Penga prakteknya yang bertentangan operasional sehingga terbebas dari praktek
was dengan kaidah syara’ yang bertentangan dengan syara’
Syariah
(DPS)
6 Akad Akad jual beli Akad takaful, tabarru’, dan akad ijarah
7 Jaminan/ Transfer of risk (transfer resiko Sharing of risk (saling menanggung antara
risk (resiko) dari tertanggung kepada satu peserta dengan peserta lainnya
penanggung) (ta’awun))
8 Penge- Tidak ada pemisahan dana Pada produk saving (life) terjadi pemisahan
lolaan dana yang berakibat terjadinya dana dana, yaitu dana tabarru’, derma, dan dana
life) dana hangus. Sedangkan untuk term
insurance (life) dan general insurance
semuanya bersifat tabarru’
85. 9 Investasi Bebas melakukan investasi dalam Dapat melakukan investasi sesuai
10 Kepemilikan Dana yang terkumpul dari premi Dana yang terkumpul dari peserta dalam
11 Unsur premi Unsur premi terdiri dari tabel Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur
12 Loading Loading cukup besar dapat Loading sebagian asuransi syariah tidak
kedua. Karena itu, nilai tunai tahun pemegang saham. Namun sebagian lainnya
Agen)
batas ketentuan perundang- perundang-undangan sepanjang tidak
undangan dan tidak terbatasi pada bertentangan dengan prinsip syariah, bebas
halal dan haramnya objek atau dari riba, dan tempat-tempat investasi yang
sistem investasi yang digunakan terlarang
dana peserta seluruhnya menjadi milik bentuk iuran atau kontribusi merupakan
perusahaan. Perusahaan bebas milik peserta. Asuransi syariah hanya
menggunakan dan menginvestasikan sebagai pemegang amanah dalam
kemana saja mengelola dana tersebut
mortalita, bunga, dan biaya asuransi tabarru’ dan tabungan (yang tidak
mengandung unsur riba). Tabarru’ juga
dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa
perhitungan bunga teknik
(komisi menyerap premi tahun pertama dan dibebankan pada peserta tapi dari dana
pertama dan kedua biasanya belum mengembalikan 20-30% dari premi tahun
ada (hangus) pertama. Dengan demikian nilai premi
tahun pertama sudah terbentuk
86. 13 Sumber Dari rekening perusahaan, sebagai Dari rekening tabarru’, yaitu peserta
pemba- konsekuensi penanggung terhadap saling menanggung. Jika salah satu
yaran klaim tertanggung. Bisnis semata peserta mendapat musibah maka
peserta lainnya ikut menanggung
bersama resiko
14 Sistem Akuntansi accrual basis, yaitu proses Akuntansi cash basis, yaitu mengakui
akuntansi akuntansi yang mengakui terjadinya apa yang benar-benar telah ada.
peristiwa/keadaan non kas. Dan Sedangkan accrual basis dianggap
mengakui pendapatan, peningkatan bertentangan dengan syariah karena
aset, expenses, liabilities dalam mengakui adanya pendapatan, harta,
jumlah tertentu yang baru akan beban, atau utang yang akan terjadi di
diterima dalam waktu yang akan kemudian hari
datang
15 Keun- Diperoleh dari surplus underwriting, Diperoleh dari surplus underwriting,
tungan komisi reasuransi, dan hasil investasi komisi reasuransi, dan hasil investasi,
(profit) seluruhnya adalah keuntungan bukan seluruhnya milik perusahaan
perusahaan namun dilakukan dengan bagi hasil
dengan peserta
16 Misi Secara garis besar mempunyai misi Misi aqidah, ibadah (ta’awun), ekonomi,
ekonomi dan sosial dan pemberdayaan umat (sosial)
87. LANDASAN HUKUM
LANDASAN HUKUM SYARIAH LANDASAN HUKUM POSITIF
AL QUR’AN KONSTITUSI
HADITS UNDANG-UNDANG
QIYAS PERATURAN PEMERINTAH
IJMA ULAMA PERATURAN MENTERI
88. 1. Al Quran:
Landasan Hukum Asuransi Syariah (1)
Mempersiapkan masa depan: Al Hasyr:18 dan
Yusuf:47-49
Saling menolong dan bekerja sama: Al Maidah:2 dan
Al Baqarah:185
Saling melindungi dalam keadaan susah: Al Quraisy:4 dan
Al Baqarah:126
Bertawakal dan optimis berusaha: Al Taghaabun:11 dan
Luqman:34
Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang
dilakukan manusia: Al Baqarah 261
pertemuan 9
89. Pendapat Ulama tentang Asuransi
Pendapat yang mengharamkan:
Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di
dalam Islam
Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
Asuransi mengandung unsur riba
Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang
tidak secara tunai
Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup
matinya seseorang (mendahului takdir Allah)
Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat
menekan
90. melarang asuransi
kerelaan antara kedua belah pihak
premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam
pemegang polis dengan perusahaan asuransi
bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-
Pendapat Ulama tentang Asuransi (2)
Pendapat yang membolehkan:
Tidak terdapat nash Al Quran atau Hadits yang
Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan
Asuransi menguntungkan kedua belah pihak
Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab
kegiatan pembangunan
Asuransi termasuk akad mudharabah antara
Asuransi termasuk syirkah at-ta’awuniyah
(usaha menolong
91. Pendapat Ulama tentang Asuransi (3)
Dari kontroversi tersebut dilakukan alternatif, yaitu
dengan membentuk asuransi berdasarkan prinsip
syariah, yaitu asuransi takaful
Indonesia telah melakukan asuransi takaful sejak
tahun 1994
92. Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi
1. Fatwa No 21 tentang Pedoman Umum
Asuransi Syari’ah
2. Fatwa No 39 tentang Asuransi Haji
3. Fatwa No 51 tentang Mudharabah
Musyarakah pada Asuransi Syari’ah
4. Fatwa No 52 tentang Akad Wakalah bil-
Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi
Syari’ah
5. Fatwa No 53 tentang Akad Tabarru’ pada
Asuransi dan Reasuransi Syari’ah.
93. Peraturan Perundang-undangan Asuransi
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah
30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan
30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi.
Undang undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang
dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal
Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal
Perasuransian
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal
94. Peraturan Baru
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008:
Penyesuaian Permodalan
Istilah Unit Syariah
Peraturan Menteri Keuangan No. 124 Tahun 2008:
Asuransi Kredit dan Suretyship untuk usaha asuransi umum syariah
dilarang, dan akan diatur tersendiri
Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2008:
Penilaian surat utang negara;
Dana jaminan (minimum jumlah, perluasan jenis dan penempatan di
Kustodian)
Peraturan Ketua Bapepam LK No.Per-02/BL/2009 Tahun 2009:
Pemisahan pencatatan kelompok akun Dana Tabarru’, Investasi
Peserta dan Dana Perusahaan;
Perhitungan Solvabilitas Dana Tabarru’
95. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
Pertama : Ketentuan Umum
1. Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha
saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau
tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan
syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung
gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm
(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk
tujuan komersial.
4. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan
tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan
komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan
sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan
kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
96. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
Kedua: Akad dalam Asuransi
1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah
dan / atau akad tabarru'.
2. Akad tijarah adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
b. cara dan waktu pembayaran premi;
c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati,
sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan
Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru’
1. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib
(pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis);
2. Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan
untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan
bertindak sebagai pengelola dana hibah.
97. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru’
1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila
pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya
sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum
menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad
tijarah.
Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya
1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi
kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah
mudharabah dan hibah.
98. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
Keenam : Premi
1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat
menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel
morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba
dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil
investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.
Ketujuh : Klaim
1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan
kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban
perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.
99. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
Kedelapan : Investasi
1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari
dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
Kesembilan : Reasuransi
Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan
reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.
Kesepuluh : Pengelolaan
1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu
lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan
dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan
dana akad tabarru’ (hibah).
100. Prinsip Operasional Asuransi Syariah
1. Menghindari gharar:
• Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis, yaitu
dengan akad takaful. Dalam asuransi konvensional menjadi
gharar karena sudah tahu berapa yang akan diterima tapi
tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (premi)
• Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i
penerima uang klaim itu sendiri. Pembayaran pada takaful
dibagi menjadi dua, masuk ke rekening pemegang polis
dan rekening khusus peserta yang diniatkan dengan
tabarru’
101. Prinsip Operasional Asuransi Syariah (2)
2. Menghindari maisir (gambling)
Jika peserta tidak mengalami musibah maka ia tetap berhak
mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang
dimasukkan ke dalam dana tabarru’
3. Menghindari unsur riba
dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan
prinsip bagi hasil, terutama mudharabah dan
musyarakah
102. JENIS
TAKAFUL
1. Takaful keluarga
• Dapat disebut dengan sistem pengelolaan
dana dengan unsur tabungan
• Premi takaful akan dimasukkan ke dalam
rekening tabungan dan rekening
khusus/tabarru’
• Hasil keuntungan akan dibagi menjadi
keuntungan perusahaan serta masuk ke
rekening tabungan dan rekening takaful
• Keuntungan perusahaan akan digunakan
untuk membiayai operasional perusahaan
103. JENIS TAKAFUL
2. Takaful umum
• Premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening
khusus, yaitu rekening yang diniatkan untuk tabarru’/derma dan
digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi
musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri
• Premi peserta akan dikumpulkan dalam kumpulan dana
peserta kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan.
• Keuntungan investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana
peserta kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi
asuransi). Jika ada kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip
mudharabah.
• Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada
peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan
penyertaannya. Bagian keuntungan perusahaan akan digunakan
untuk membiayai operasional perusahaan
104. Asuransi
Konvensional
Memakai bunga (riba) sebagai
Investasi dana pada asuransi
syari'ah diambil dari rekening dana perusahaan
Pembagian keuntungan pada
perusahaan
perusahaan dengan peserta sesuai
yang telah ditentukan
Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional
Asuransi Syariah Asuransi
Konvensional
Memiliki Dewan Pengawas Syariah Tidak memiliki Dewan Pengawas
Syariah
Akad yang dilaksanakan Berdasarkan jual beli
pada asuransi syari'ah berdasarkan
tolong menolong
syari'ah berdasarkan bagi hasil landasan perhitungan investasinya
(mudharabah)
Kepemilikan dana pada asuransi Dana yang terkumpul dari nasabah
syari'ah merupakan hak peserta (premi) menjadi milik perusahaan
Pembayaran klaim pada asuransi Pembayaran klaim diambilkan dari dana
tabarru' (dana
kebajikan) seluruh peserta
asuransi syari'ah dibagi antara Seluruh keuntungan menjadi hak milik
prinsip bagi hasil dengan proporsi
106. Selama ini kita lebih mengenal Nama “Koperasi”
tanpa
ada
umat
tambahan Kata
“Syariah
/ Islam”. Sebenarnya
,
Islam juga ada mempunya
i
lembaga keuanga
n
yang namanya
“KoperasiSyariah”.
KoperasiSyaria
h
adalah usaha ekonomi yan
g
otonom
terorganisi
r
partisipatif
secara mantap, demokratis,
dan berwatak sosial yan
g
operasionalny
a
menggunaka
n
prinsip-
prinsip
yan
g
mengusun
g
etika
moral dengan memperhatikan halal atau haramny
a
sebuah
Islam.
usaha yan
g
dijalankanny
a
menurut syaria
h
107. Berlandaska
n
U
U
NO
.
25/1992 rev U
U
No
17/2012, sehingg
a
antara koperasi syarai
h
dengan koperasi biasa tidak ada bedanya
.
Perbedaanny
a
terletak pada salah satu teknis
operasionalnya
,
mengharamka
n
dimana koperasi syaria
h
bunga dan mengusun
g
etika
moral dengan melihat kaidah halal dan
haram
dalam melaksanakan usahanya.
108. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
No.
15/DSN-MUI/IX/2000, bahwa pada dasarnya
Koperasi
syariah boleh menggunakan prinsip bai hasil
(revenue
sharing
)
maupun bai untung (profit sharing
)
dalam
pembagian hasil usahanya dengan mitranya
(anggota)
sesuai kesepakatan rapat anggota.
Prinsip revenue sharing yang dibagikan kepasa
anggota
adalah pendapatan (revenue)
.
Pemilik
dana
(anggota
)
menanggung
kerugian
juga jika usaha dilikuidasi dan
jumlah aktiva lebih kecil dari
kewajibannya.
109. Prinsip
anggot
a
profit sharing yan
g
dibagikan kepada
Pemilik
adalah keuntungan (profit).
dana
jika
(anggota
)
tidak menanggun
g
kerugian
kerugian tersebut disebabka
n
oleh
dan
kelalaian pengurus/pengelol
a
koperasi
sebaliknya
.
Namun, apabila dilihat dari segi
kemaslahatan
(kebaikannya
)
maka
pembagian
dengan cara
revenue sharing akan lebih
baik.
110. Dalam Undang-Undang RI No0 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian disebutkan pada pasal 5
bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi
harus melaksanakan prinsip koperasi. Beriku ini
prinsip-prinsip koperasi adalah :
Keanggotaan bersifat sukarela dan
terbuka
Pengelolaan dilakukan secara
demokratis.
Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara
adil
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing
anggota.
1.
2.
3.
Pemberia
n
balas jasa tidak terkait dengan besarny
a
4.
setoran
modal.
Memegang teguh prinsip
kemandirian.
5.
111. Sebagian ulama menisbatkan koperasi dengan akad mudharabah.
Akan tetapi menurut syaltut Menurut Mahmud Syaltut, koperasi
merupakan syirkah baru yang tidak bisa dimasukkan ke dalam
jenis-
jenis syirkah sebagaimana yang ada dalam khazanah fikih.
Sedangka
n
Khalid Abdurrahma
n
Ahmad
,
seoran
g
enulis Timur
Tengah, berpendapat bahwa haram bagi umat Islam
berkoperasi.
Dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip syariah dan Tujuan
utama
pembentukan koperasi hanya bermaksud untuk menenteramkan
dan
membatasi keinginan orang lemah, di samping hanya
mempermainkan mereka dengan teori-teori. Namun, di sisi
lain
hukum Islam mengizinka
n
kepentinga
n
masyaraka
t
dan
kesejahteraan bersama melalui prinsip ishtishlah atau al-
maslahah
dan ini dimiliki oleh koperasi. Melalui pendekatan kaidah ishtishlah
dan istihsan ada kecenderungan diperbolehkannya kegiatan
koperasi.Di samping itu, jika dilihat dari keberadaan simpanan
pokok,
wajib, dan suka rela, pada dasarnya koperasi syariah dapat
didirikan
atas dasar prinsipsyirkah mufawadhah dan syirkatul inan.
112. Sebagaimana
yang
diungkap di atas koperasi
syariah
tidak memiliki perbedaan sistem yang mencolok
dengan koperasi konvensional.Oleh karena itu
payung hukum
yang digunakan oleh koperasi syariah secara
umum
dapat menggunaka
n
payun
g
hukum koperasi
konvensional Undang-undang No. 25 Tahun
1992
tentang Perkoperasian
.
Namun saat ini masalah
koperasi syariah
diatur
khusus melalui
Perundang-
undanga
n
tersendiri. BM
T
yan
g
berbadan hukum
koperasi menggunaka
n
Peratura
n
Menteri Negar
a
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik
Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007
tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa
Keuangan Syariah
113. Dari segi legalitas, koperasi syaria
h
belum tercantum
dalam U
U
No 25/1992 tentang Perkoperasian
.
Untuk
sementara
,
keberadaa
n
koperasi syariah
(Kepmen
)
Indonesi
a
saat ini
didasarkan pada Keputusan
Menteri
Koperas
i
dan UKM Republik No
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Koperasi
Jas
a
Keuanga
n
Syaria
h
(KJKS)
.
Kemudian,
selanjutnya
diterbitkan instrumen pedoman standar operasiona
l
manajeme
n
kesehatan
KJKS/UJK
S
Koperasi
,
pedoman penilaian
pedoman
KJKS/UJK
S
koperasi, dan
pengawasa
n
KJKS/
UJKS
koperasi.
114. Pada prinsipnya koperasi syariah menganut prinsip ekonomi islam
pada umunya:
1)Kekayaan adalah amanah Allah
2)Manusia diberi kebebasan bermuamalah
3)Menjunjung tinggi keadilan.
Selain itu koperasi syariah perlu memperhatikan beberapa
hal
seperti: semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat
(thayyib), Dalam menjalankannya harus dalam sertifikais
usaha
koperasi, usha-usahanya sesuai dengan ketentuan dewan syariah
nasional MUI dan tidak bertentangan dengan UU yang
berlaku.
Dengan demikian, dalam kegiatan usahanya peroduk koperasi syaria
berupa: Investasi/ kerjasama, jual beli, sewa menyewa, jasa hiwalah/
115. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada
prinsip- prinsip syariah islam sebagai berikut
1)Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka
2)Keputusan ditetapkan
secara
musyawara
h
dan dilaksanakan secara
konsisten dan konsekuen
(istiqomah)
3)Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional
4)Pembagian sisa hasil usah dilakukan secara adil, sesuai dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota
5)Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan
professional menurut sistem bagi hasil
6)Jujur, amanah dan mandiri
7)Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan
sumber daya informasi secara optimal
8)Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi
serta
dengan dan atau lembaga lainnya
116. Usaha
koperasi
syariah meliputi semua kegiatan usaha
1.
yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib
)
serta
menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa
riba,
judi atau pun ketidakjelasan (ghoror).
Untuk menjalankan fungsi perannya
,
koperasi
tersebut
syaria
h
dalam
2.
menjalankan usaha sebagaiman
a
sertifikasi usaha
koperasi.
Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah
harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah
harus
3.
4.
tidak bertentanga
n
dengan peraturan perundang
-
undangan yang
berlaku
117. Membangu
n
dan mengembangka
n
potensi dan kemampuan
a)
anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya,
guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi
lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan
konsekuen
(istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi
islam
dan prinsip-prinsip syariah islam.
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan
dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
b)
c)
d)
Menguatkan kelompok-
kelompok
anggota
,
sehingga
mampu
e)
bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara
efektif
Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota
f)
g)
118. Sub sistem
koperasi
syariah
adalah
badan usaha yang melayan
i
anggota masyarakat. Contohnya sistem yang sering terjadi di koperasi
syariah
yaitu koperasi simpan pinjam. Pengertian koperasi simpan pinjam atau
koperasi jasa keungan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya
bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi
hasil
(syariah). Seputar koperasi simpan pinjam syariah, pada dasarnya koperasi
simpan pinjam syariah di Indonesia sering di sebut BMT atau Baitul Maal
Wa
At-Tamwil. Selain itu koperai simpan pinjam syariah dalam istilah undang-
undang perkoperasian juga di sebut KJKS atau koperasi jasa
keuangan
syariah. Intinya, koperasi simpan pinjam syariah adalah sebuah bentuk
koperasi yang telah mendapat pengesahan oleh dinas koperasi dan
usaha
kecil menengah yang sistem pengoperasiannya kurang lebih sama dengan
koperasi konvensional, hanya saja menggunakan konsep syariah atau
bagi
hasil. Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi
119. Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan
visi
dan misi di dalam intern pendiri. Selain itu, mendirikan koperasi
syariah memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak
berhenti di tengah
jalan.Adapun
agar
diakui
keabsahannya,
hendaklah koperasi
syariah
disahkan oleh notaris. (Biaya pengesahan relatif
tidak
300 ribu rupiah).
Untuk mendirikan koperasi syariah, kita
perlu
Modal Awal koperasi bersumber dari dana
usaha.
begitu mahal,
berkisar
memiliki modal
awal.
Dana-dana
ini
dapat
Modal
bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan
dari
Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah
Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib,
cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat
dari
Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta
sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan
sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga
120. Aspek
Pembiayaan:
Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap naabah sebagai
keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil
adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.
Aspek
Pengawasan:
Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional
adalah
1.
2.
pengawasa
n
kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para
pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi
syariah,
selain diawasi pada pengawasa
n
kinerjanya
,
tetapi juga pengawasa
n
syariah
.
Prinsip-
prinsip
syariah sangat dijunjung
tinggi,
maka dari itu
kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan
ini,
bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil
tidak luput dari pengawasan
121. Penyaluran Produk:
koperasi konvensinal memberlakukan system kredit barang atau
uang
3.
pada
penyaluran
produknya, maksudnya adalah koperasi
konvensional
tidak tahu menahu apakah uang ( barang ) yang digunakan para
nasabah
untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tida ?, nasabah harus
tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga
yang telah ditetapkan pada RAT. Aktivitas ini berbeda di koperasi
syariah, koperasi ini
tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualn
secara
maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah
terjadi
tunai
pada
para
koperasi syariah,
uang
/ baramg
yang
dipinjamkan kepada
nasabahpun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya
jika
nasabah mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan
pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi
hasil yang diterapkan pada koperasi syariah.
Fungsi sebagai lembaga
zakat:
Koperasi konvesional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan
penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para
4.
