Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Syariah

19,512 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business

Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Syariah

  1. 1. PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH Disampaikan Oleh: Dr. Mulya E. Siregar Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah BANK INDONESIA pada Acara Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2007 Tanggal 14 Agustus 2007 di Cisarua-Bogor  
  2. 2. Pendahuluan <ul><li>Kebutuhan pelaku ekonomi (R umah Tangga , Sektor Produksi, Pemerintah): </li></ul><ul><ul><li>Transaksi ekonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>Intermediasi: S urplus S pending U nit & D efisit S pending U nit </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabilitas nilai tukar </li></ul></ul><ul><li>Bank: a highly regulated industry, why? </li></ul><ul><li>Firm theory of bank: </li></ul><ul><li>(i) Lembaga kepercayaan: ‘deal with money’ </li></ul><ul><li>(ii) Highy leverage: asset dan kewajiban berupa alat likuid </li></ul><ul><li>(iii) Agency problem, moral hazard & adverse selection </li></ul><ul><li>(iv) Systemic fragility - efek domino. </li></ul>
  3. 3. Pendahuluan <ul><li>Dalam lembaga keuangan permasalahan ‘asymmetric information’ sangat dominan. Dg pendekatan P rincipal- A gent theory, nasabah dan pemilik menjadi ‘principal ’ dan management menjadi ‘agent’ . Regulasi diperlukan guna menselaraskan action management dg interests principals, al dg: </li></ul><ul><li>1. Mengendalikan tindakan management; </li></ul><ul><li>2. Pembatasan kewenangan (yg bila tidak akan terjadi dilema ‘ gambling with other people money’ ) ; </li></ul><ul><li>3. Mengembangkan ‘incentives’ yang pas. </li></ul><ul><li>Regulation refers to a set of enforceable rules that restrict or direct the actions of market participants, altering, as a result, the outcomes of those actions ( Chavez and Gonzalez-Vega, 1992 ) </li></ul>
  4. 4. Rasionalisasi Eksistensi Bank Syariah <ul><li>Keinginan umat muslim untuk kaffah : aktivitas keuangan sesuai tuntunan syariah (larangan riba , norma ekonomi dalam Islam -larangan maysir , gharar , jahala , dan kehalalan cara dan obyek investasi) </li></ul><ul><li>Kajian konsep dan pengamatan empiris terhadap praktek keuangan non konvensional ini (yaitu sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil) menunjukan kelayakan dan berbagai keunggulan sistem, a.l </li></ul><ul><ul><li>Profit sharing economic (Weisman, Presley, Chapra, Stiglitz) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interest free banking system : Siddiqi, Wilson, Baldwin) </li></ul></ul>
  5. 5. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah: mengapa diperlukan? Regulation Market Discipline/ Self Regulation VS <ul><li>Menjaga stabilitas sistem keuangan (makro ekonomi) dan keberlangsungan usaha bank (mikro ekonomi) </li></ul><ul><li>Perlindungan masyarakat (khususnya masyarakat awam dan nasabah kecil) </li></ul><ul><li>Optimalisasi peran lembaga perbankan dalam menunjang program pembangunan </li></ul>
  6. 6. Fungsi dan Kewenangan Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan Dasar Hukum & Lingkup Kewenangan <ul><li>UU No.23 Th 1999 ttg Bank Indonesia yg telah diubah dg UU No.3 Th 2004 </li></ul><ul><li>UU No. 7 Th 1992 ttg Perbankan yg telah diubah dg UU No.10 Th 1998 </li></ul>Dasar Hukum Lingkup Kewenangan Psl 24 UU No.23/1999 <ul><li>Menetapkan peraturan, </li></ul><ul><li>Memberikan dan mencabut izin atas </li></ul><ul><li>kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu Bank, </li></ul><ul><li>(3) Melaksanakan pengawasan, </li></ul><ul><li>(4) Mengenakan sanksi terhadap Bank </li></ul>
  7. 7. Keunikan Perbankan Syariah <ul><li>Fungsi dasar bank syariah secara umum sama dgn bank konvensional, sehingga prinsip umum pengaturan dan pen g awasan bank berlaku pula pada bank syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan cukup mendasar dlm operasional bank syariah menuntut adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan bagi bank syariah. </li></ul><ul><li>Perbedaan mendasar tsb terutama: </li></ul><ul><ul><li>(1) Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank </li></ul></ul><ul><ul><li>(2) Perbedaan karakteristik operasional, khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil. </li></ul></ul>
  8. 8. Kerangka Pengawasan & Pengendalian Bank Syariah <ul><li>Perangkat yang diperlukan: </li></ul><ul><li>Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk menciptakan bank syariah yang sehat dan i s tiqomah a.l. adalah: </li></ul><ul><ul><li>(1) sistem pengendalian intern (SPI), </li></ul></ul><ul><ul><li>(2)  fungsi manajemen risiko, </li></ul></ul><ul><ul><li>(3)  peraturan peningkatkan keterbukaan informasi, </li></ul></ul><ul><ul><li>(4)   sistem akuntansi yang sesuai, </li></ul></ul><ul><ul><li>(5)   mekanisme jaminan kepatuhan syariah, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>(6) audit ekstern (kesehatan keuangan & kepatuhan syariah). </li></ul></ul><ul><li>Implementasi dari perangkat pengawasan dan pen g endalian tsb memiliki sejumlah perbedaan pada bank syariah krn perbedaan sistem nilai dan operasinya. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>L angkah penting dalam menciptakan jaminan pemenuhan prinsip syariah </li></ul><ul><ul><li>Aturan dan mekanisme pengesahan dari otoritas fatwa tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan serta mekanisme penetapan opini syariah compliance. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodifikasi dan standarisasi akad keuangan syariah </li></ul></ul><ul><li>L angkah penting utk mengatasi masalah unik dari sistem bagi hasil (moral hazard, asymetric information, dll) </li></ul><ul><ul><li>Penerapan Good Corporate Governance (Tata Kelola yg Baik) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketentuan Disclosure dan Transparansi Keuangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengembangan skema instentif yang optimal, dll </li></ul></ul>
  10. 10. Tantangan Pengaturan & Pengawasan Bank Syariah <ul><li>Sejumlah tantangan kedepan dalam rangka melengkapi tools yang diperlukan untuk menciptakan bank syariah yang sehat dan istiqomah: </li></ul><ul><li>(i) Penyempurnaan Regulasi dan Panduan Best Practices </li></ul><ul><li>(ii) Optimalisasi Fungsi dan Pembentukan Lembaga Penunjang </li></ul><ul><li>(iii) Pengembangan/penerapan nilai (values) syariah dan Kode Etik </li></ul><ul><li>Perbankan Syariah oleh Asosiasi Industri </li></ul><ul><li>(iv) Edukasi Publik dlm rangka mendorong Consumer Advocacy dan </li></ul><ul><li>Meningkatkan disiplin pasar </li></ul><ul><li>(v) Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah yg </li></ul><ul><li>Efektif (Sistem Pelaporan, Sistem IT Pengawasan Bank, Sistem Pengawasan Berbasis Risiko, dll) </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Alasan pokok dari keberadaan bank syariah adalah keinginan masyarakat untuk melaksanakan seluruh aktivitas keuangannya sesuai dengan tuntunan agama. Keberatan mendasar mereka terhadap bank konvensional a.l. adalah: (1) menggunakan sistem bunga yang diyakini/dianggap menyerupai riba, dan (2) ketiadaan jaminan aktivitas keuangan selalu mempertimbangkan aspek ke-halal-an baik obyek dan cara pengelolaannya, terbebas dari maysir ( perjudian ), gharar ( excessive uncertainty ) dan jahala ( expolitative asymetric information ) . </li></ul><ul><li>Jadi, keabsahan secara syariah dari seluruh aktivitas keuangan merupakan hal penting dalam kegiatan bank syariah. Bila tidak mampu memberikan jaminan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah maka eksistensi bank syariah tidak penting lagi. </li></ul><ul><li>Pihak Terkait Terpenting dari bank syariah adalah komunitas muslim itu sendiri. Phenomena “ too holy to faii ” – masalah citra institusi berlabel Islam. </li></ul>Kewajiban Pemenuhan Prinsip Syariah
  12. 12. <ul><li>Operasional perbankan syariah secara ideal memiliki ciri utama menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana maupun dalam kegiatan financing . Akad yang lazimnya digunakan adalah mudarabah dan musyarakah . Dalam hal ini, manajemen bank syariah bertindak selaku mudarib [agent] dari dua pihak sekaligus yaitu pemilik bank dan deposan (investor) yang memiliki hak yang berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dari manajemen bank dalam memperlakukan kedua pihak. </li></ul><ul><li>Kontrak mudharabah adalah instrumen keuangan dengan prinsip bagi hasil yang hak dari deposan ( investor) tsb tidak persis sama dengan hak deposan bank konvensional atapun pemegang saham. </li></ul>Perbedaan Karakteristik O perasional
  13. 13. Pembinaan dan Pengawasan Bank Keterbatasannya <ul><li>tidak dimaksudkan untuk m enggantikan tanggung jawab manajemen bank </li></ul><ul><li>tidak sepenuhnya m enjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut </li></ul><ul><li>tidak sepenuhnya dapat mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis tertentu </li></ul><ul><li>tidak sepenuhnya dapat mencegah distorsi terhadap iklim persaingan dari pasar </li></ul>Pembinaan dan pengawasan bank oleh BI…..
  14. 14. KELEMBAGAAN KEHATI-HATIAN PASAR KEUANGAN & MONETER STANDARD <ul><li>PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH </li></ul><ul><li>PENDIRIAN BPR SYARIAH </li></ul><ul><li>PEMBUKAAN KC SYARIAH OLEH BANK KONVENSIONAL </li></ul><ul><li>PENILAIAN KUALITAS ASSET </li></ul><ul><li>PEMBENTUKAN CADANGAN PENGHAPUSAN (PPAP) </li></ul><ul><li>GIRO WAJIB MINIMUM </li></ul><ul><li>KLIRING </li></ul><ul><li>PASAR KEUANGAN ANTAR BANK SYARIAH </li></ul><ul><li>FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK SYARIAH </li></ul><ul><li>PSAK NO.59 dan PAPSI </li></ul><ul><li>PEDOMAN AUDIT BANK SYARIAH </li></ul><ul><li>LAPORAN BANK UMUM & BPR SYARIAH </li></ul>Regulasi dan Standard Perbankan Syariah yang telah dihasilkan dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional bank syariah yang berhati- hati dan istiqomah menjalankan prinsip syariah:
  15. 15. © Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Gedung A, Lt.21-22 Jln. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10110 Phone: (021) 381 7513 / 7774 Fax.: (021) 350 1989 / 1990 Email : [email_address] Sekian Terima Kasih Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

×