1. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
Kerangka Dasar Penyusunan
Dan Penyajian Laporan
Keuangan Syariah
2. PERKEMBANGAN KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN
Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan
bagi pemakai eksternal.
Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional,
menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLKBS) pada tahun 2002. KDPPLKBS selanjutnya disempurnakan pada
tahun 2007 menjadi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS).
3. TUJUAN DAN PERANAN KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN
PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH
Berdasarkan KDPPLKS paragraf 1, disebutkan bahwa KDPPLKS
bertujuan untuk dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak antara
lain :
1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan
tugasnya membuat standar.
2. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah
akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi syariah.
4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
standar akuntansi keuangan syariah.
4. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
ASPEK YANG TERKAIT DENGAN TRANSAKSI SYARIAH
DAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
Paradigma transaksi Syariah
Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan sebagai amanah
(kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagian hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan
hakiki secara material dan spritual (falah).
Azas transaksi syariah
.
.
Prinsip Persaudaraan berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi social
dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong
– menolong
Prinsip Keadilan mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan
sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
Prinsip Kemaslahatan berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk
kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi material dan spritual serta individu dan
kolektif.
Prinsip Keseimbangan maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek
material dan spritual, aspek privat dan publik, sector keuangan dan riil, bisnis dan sosial dan aspek
pemanfaatan
Prinsip Universalisme artinya transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua
pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
5. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
Karakteristik transaksi syariah
.
Transaksi syariah komersial
dapat berupa investasi untuk
mendapatkan bagi hasil, jual beli
barang, untuk mendapatkan laba
atau pemberian jasa dengan
imbalan.
Transaksi syariah non komersial
dapat berupa pemberian pinjaman
atau talangan (qardh),
penghimpunan dan penyaluran dana
sosial, seperti zakat, infaq, sedekah,
wakaf dan hibah
Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial
maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial.
6. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
Masyarakat
Pemerintah
Pelanggan
Pemasok
&
Mitra usaha
lainnya
karyawan
Pengawas
syariah
Pembayar
&
Penerima
zakat
Pemilik
Dana titipan
Pemilik
Dana syirkah
temporer
Pemberi
Dana qardh
Investor sekarang
&
Investor potensial
Pemakai laporan
Keuangan syariah
7. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Tujuan lainnya adalah :
Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegi
Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset,
yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dana
Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syar
mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal d
dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, terma
zakat, infaq, sedekah dan wakaf.
Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (steward
manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Berdasarkan paragraf 30 KDPPLKS dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut KDPPLKS adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas
syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
8. ASUMSI DASAR
Kelangsungan usaha
Laporan keuangan
biasanya disusun atas
dasar
asumsi kelangsungan
usaha entitas syariah
dan akan melanjutkan
usaha di masa
depan.
Dasar Akrual
Dengan dasar akrual,
pengaruh transaksi dan
peristiwa lain diakui pada
saat kejadian dan
diungkapkan dalam catatan
akuntansi dan
dilaporkan dlm lap
keuangan.
Asumsi dasar
penyusunan laporan
keuangan entitas
syariah
9. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI
KEUANGAN SYARIAH
Karakteristik kualitatif pokok
Dapat dipahami
Adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang
dapat memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis
Relevan
Adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi
pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, kini & depan.
Andal
Dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan
kesalahan materi dan disajikan dengan jujur.
Dapat dibandingkan
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas
syariah antar periode untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan.
10. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
Unsur – unsur laporan keuangan
entitas syariah berdasarkan
karakteristiknya
(KDPPLKS paragraf 68)
Komponen laporan keuangan yang
mencerminkan kegiatan komersial
meliputi laporan keuangan,
laporan laba rugi, laporan arus kas
dan laporan perubahan ekuitas.
Komponen laporan keuangan yang
mencerminkan kegiatan sosial.
komponen ini meliputi laporan
sumber dan penggunaan dana
zakat.
Komponen laporan keuangan lainnya
yang mencerminkan tanggung jawab
khusus entitas syariah.
UNSUR- UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Diantara berbagai laporan tersebut, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi merupakan dua
laporan keuangan utama.
11. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Unsur- unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan :
1.Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas syariah.
2.Kewajiban adalah hutang entitas syariah masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu,
yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah
yang mengandung manfaat ekonomi.
3.Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu
tertentu dari individu dan pihak lainnya yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola
dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
4. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan
dana stirkah temporer.
Format umum neraca bank syariah dengan mengacu pada lampiran PSAK no 101
tentang penyajian laporan keuangan syariah yang diterbitkan IAI th 2007.
Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan
peristiwa lain yang
diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya (KDPPLKS
paragraf 69).
12. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
FORMAT NERACA BANK SYARIAH
13. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
LAPORAN LABA RUGI
Unsur- unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba :
1.Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau
penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari
dari kontribusi penanam modal (KDPPLKS paragraf 97).
2.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau
berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
pembagian pada penanam modal (KDPPLKS paragraf 97).
3.Hak pihak ketiga atas bagi hasil, bagi hasil adalah bagian bagi hasil antara hasil pemilikan dana atas
keuntungan dan kerugian investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan.
4.Zakat adalah besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan
zakat.
Format umum laporan laba rugi mengacu pada Penyajian laporan keuangan syariah dan KDPPLKS yang
diterbitkan IAI Tahun 2007.
Laporan laba rugi adalah ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain, seperti
Imbalan investasi atau penghasilan per saham.
14. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
FORMAT LAPORAN LABA RUGI BANK SYARIAH
15. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
PENGAKUAN UNSUR – UNSUR
LAPORAN KEUANGAN
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN
KEUANGAN MERUPAKAN PROSES
PEMBENTUKAN POS YANG
MEMENUHI DEFINISI UNSUR
SERTA KRITERIA
PENGAKUAN DALAM NERACA
ATAU LAPORAN LABA RUGI.
16. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
PENGAKUAN UNSUR UTAMA
LAPORAN KEUANGAN
Pengakuan unsur utama laporan keuangan
Pengakuan aset
Diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya
diperoleh entitas dan mempunyai nilai yang dapat diukur.
Pengakuan kewajiban
Diakui dalam neraca kalau kemungkinan pengeluaran sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi akan digunakan menyelesaikan kewajiban.
Pengakuan dana syirkah temporer
Dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan
dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya ekonomi.
Pengakuan penghasilan
Diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi masa
depan berkaitan dengan kenaikan dan penurunan aset.
Pengakuan beban
Diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi
masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset telah terjadi.
17. aps-rizal, aji & ahim
dept of acct - umy
PENGUKURAN UNSUR – UNSUR
LAPORAN KEUANGAN
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur
laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.
Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan
adalah biaya historis. akan tetapi dalam kondisi tertentu dasar ini dapat dikombinasikan dengan dasar
pengukuran yang lain.
Untuk memenuhi kriteria relevansi suatu informasi, entitas syariah dapat merevaluasi aset, kewajiban
dan dana syirkah temporer secara periodik dengan syarat harus terjamin keandalannya.