3. Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan
yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang
pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris,
dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang
mendalam di Indonesia karena diusir oleh Belanda, tapi
Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun,
sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga
kini.
4. Pada masa penjajahan,Indonesia menerapkan system
perekonomian monopolis. Dimana setiap kegiatan
perekonomian dijalankan sesuai dengan penguasa
perdagangan Indonesia saat itu. VOC adalah lembaga yang
menguasai perdagangan Indonesia pada saat itu, disini VOC
menerapkan peraturan dan strategi agar mereka tetap
menguasai perekonomian Indonesia. Peraturan-peraturan yang
diterapkan VOC seperti kewajiban menyerahkan hasil bumi
pada VOC dan pajak hasil bumi yang dirancang untuk
mendukung monopoli tersebut.
5. Hak mencetak uang
Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
Hak menyatakan perang dan damai
Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raj
6. Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah
hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan
Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan
Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil
juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan menggunakan pajak
tanah, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk
membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India.
Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan
tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga
menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Akan
tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian
ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir
kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia
Belanda.
7. Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan
pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju
pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya,
terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi
masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi
bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan
untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak
untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama.
Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil
yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Segala hal
diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang
diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.
8. Zaman Orde Lama ( 1950 – 1966)
Setelah Proklamasi 17–8–1945 keadaan ekonomi
Indonesia sangat buruk yang ditandai oleh: Defisit Neraca
Pembayaran, Inflasi tinggi dan kegiatan berproduksi yang
rendah.
Pada Awalnya sistem pemerintahan Indonesia adalah
Sistem demokrasi Liberal, sehingga sistem ekonomi
adalah paham ekonomi liberal
• Iklim politik yang tidak kondusif menyebabkan
mengganggu perekonomian Indonesia
Muncul sistem politik yang lebih condong ke sistem
sosialis faham ekonomi terpimpin merupakan
refleksi dan perasaan anti kolonialisme
9. Restrukturisasi pembangunan yang memerlukan dana besar
mengalami kesulitan pendanaan dari blok kapitalis
Terjadi Instabilisasi politik terjadi pegantian
pemerintahaan
Buruknya kondisi ekonomi, karena: Kondisi politik dalam
negeri dan Keterkaitan faktor produksi
9
10. Zaman Orde Baru (1966 -1998)
Tujuan jangka panjang : meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui proses industrialisasi dalam sekala
besar
Kegiatan pembangunan ekonomi di pusatkan di pulau
Jawa, khususnya Jawa Barat
Program Penghijauan (Green Revolution) di sektor
Pertanian
Peningkatan Pertumbuhan ekonomi pendapatan
perkapita meningkat, hal ini dipengaruhi oleh:
11. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi pendapatan
perkapita meningkat, hal ini dipengaruhi oleh:
Kemampuan Kabinet
Pendapatan dari ekspor minyak
Pinjaman Luar Negeri dan PMA
Deregulasi sektor moneter dan riil
Dibanding Orde Lama, terjadi peningkatan kinerja
ekonomi nasional
11
12. Zaman Transisi (1998 -1999)
Krisis keuangan kawasan Asia krisis moneter di
Indonesia yang ditandai depresiasi rupiah terhadap dollar
Usaha mengatasi krisis :
• Melakukan intervensi cadangan devisa menipis
• Meminta bantuan dari IMF
Penerapan kebijaksanaan makro, meliputi fiskal dan
moneter (pencabutan Subsidi)
Restrukturisasi sektor keuangan
Reformasi Struktural
Terjadi tarik ulur antara kepentingan domestik dengan
IMF
Krisis ekonomi ini berdampak pula pada krisis politik
13. Zaman Reformasi (2000 – 2001)
Kondisi perekonomian menunjukkan perbaikan dibanding
dengan zaman sebelumnya
Stabilitas keamanan politik dan sosial mendapatkan
ancaman-ancaman serius meningkatkan country risk
Kondisi perekonomian Indonesia cenderung lebih buruk
dibanding masa transisi, dimana :
• Country Risk semakin besar
• IHSG menunjukkan pertumbuhan negatif
• Nilai tukar rupiah semakin merosot