1. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kementerian Kesehatan RI
1
2. 2
Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti pembekalan, peserta mampu :
1. Melakukan pencegahan dan pengendalian
faktor risiko PTM,
2. Menjadi Role Model / Agent of Change (AoC)
dalam upaya pencegahan dan pengendalian
PTM, serta
3. Mendorong masyarakat menerapkan perilaku
hidup sehat dan melakukan deteksi dini faktor
risiko PTM secara berkala
3. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti pembekalan, peserta mampu :
1. Memahami program PTM dalam pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimum (SPM)
2. Memahami program PTM dalam pelaksanaan
Program Indonesia Sehat – Keluarga Sehat
(PIS-PK).
3
5. Dasar Hukum Implementasi SPM
Bidang Kesehatan
Urusan Wajib Pelaksanaan SPM
Mekanisme dan
Strategi
Penerapan
1. Pasal 12
Urusan Pemerintahan Wajib
yang menjadi Kewenangan
Daerah berkaitan dengan
Pelayanan Dasar salah satunya
Kesehatan.
2. Pasal 18
Penyelenggara Pemerintahan
Daerah memprioritaskan
pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan
Dasar berpedoman pada
standar pelayanan minimal
yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
3. Pasal 298
Belanja Daerah diprioritaskan
untuk mendanai Urusan
Pemerintahan Wajib yang
terkait Pelayanan Dasar yang
ditetapkan dengan standar
pelayanan minimal
Pasal 6
SPM kesehatan mencakup
SPM kesehatan Daerah
provinsi (2 indikator) dan
SPM kesehatan Daerah
kabupaten / kota (12
indikator).
UU 23/2014
tentang Pemerintah Daerah
PP 2/2018
tentang Standar
Pelayanan Minimal
Pasal 1
Penerapan SPM adalah
pelaksanaan SPM yang
dimulai dari tahapan
pengumpulan data,
penghitungan kebutuhan
pemenuhan Pelayanan
Dasar, penyusunan
rencana pemenuhan
Pelayanan Dasar dan
pelaksanaan pemenuhan
Pelayanan Dasar.
Pasal 3
Mutu pelayanan setiap jenis
pelayanan dasar pada SPM
bidang Kesehatan ditetapkan
dalam standar teknis yang terdiri
atas:
a. standar jumlah dan kualitas
barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas
personel/sumber daya
manusia kesehatan; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara
pemenuhan standar.
(1) Pernyataan Standar
(2) Pengertian
(3) Langkah Kegiatan
(4) Mekanisme Pelaksanaan
(5) Capaian Kinerja
(6) Teknik Penghitungan
Pembiayaan
Permendagri
100/2018
tentang Penerapan
SPM
Permenkes
4/2019
tentang Standar Teknis Penerapan
Spm Bidang Kesehatan
Mekanisme
Pemenuhan
& Mutu SPM Kes
6. SIKLUS HIDUP
1. Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan pada
Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada
Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada
Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada
Usia Lanjut
PENYAKIT TIDAK MENULAR
1. Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi
2. Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus
3. Pelayanan Kesehatan Orang
Dengan Gangguan Jiwa Berat
PENYAKIT MENULAR
1. Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis
2. Pelayanan Kesehatan Orang
dengan risiko terinfeksi HIV
1.Pelayanan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi
bencana provinsi.
2.Pelayanan kesehatan bagi
penduduk pada kondisi
kejadian luar biasa
provinsi.
PELAYANAN DASAR PADA
SPM KESEHATAN PROVINSI
PELAYANAN DASAR PADA SPM KESEHATAN KAB/KOTA
7. ¨ Merupakan pelayanan yang harus diberikan
di tingkat primer
¨ Melibatkan lintas sektor dan
masyarakat/swasta, untuk mencapai
cakupan maksimal
¨ Cakupan total (Univesal Coverage)
¨ Menggunakan sumber daya daerah dan
kebijakan Pemda
8. 2. Layanan
kesehatan
pada
penderita
hipertensi,
Pelayanan:
¨ pengukuran
tek darah
¨ edukasi
¨ pemberian
farmakologi
sesuai
standar
8
1. Layanan kesehatan usia
produktif,
Pelayanan:
¨ Deteksi dini faktor risiko
PTM pada usia produktif
¨ perempuan usia 30-50
tahun yang sudah
menikah atau memiliki
riwayat seksual aktif
dilakukan pemeriksaan
deteksi dini faktor risiko
kanker payudara dan
leher rahim
3. Layanan
kesehatan pada
penderita DM
Pelayanan:
¨ pengukuran
kadar gula
darah
¨ edukasi
¨ pemberian
farmakologi
sesuai standar
9. ¨ PIS-PK adalah program kesehatan untuk
meningktakan derajat kesehatan masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat. Untuk melaksanakan program ini
diperlukan pendekatan keluarga yaitu
keluarga sehat
¨ Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga (PIS-PK) diatur dalam PERMENKES
NO. 39 TAHUN 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga
9
11. INTERVENSI
¨ Pengelolaan penderita hipertensi berobat teratur
adalah dengan memberikan pemahaman penderita
agar tidak putus minum obat dan melakukan
monitoring pengukuran tekanan darah secara berkala
¨ Intervensi pada keluarga dengan anggota keluarga
yang merokok dapat dilihat pada materi pencegahan
faktor risiko merokok. 11
1. Penderita hipertensi melakukan
pengobatan secara teratur adalah
apabila penderita Hipertensi tidak
minum obat kurang dari 6 hari
dalam 1 bulan
2. Tidak ada anggota keluarga
yang merokok, baik sesekali
maupun sering kali
12. § Upaya P2PTM sebagai bagian dari Program P2P
diarahkan pada upaya-upaya Detect, Prevent dan
Response melalui Pendekatan Keluarga dalam siklus
kehidupan dan pendekatan institusi (sekolah, fasum,
tempat kerja dll).
§ Pencegahan dan Pengendalian PTM dilakukan melalui
upaya promotif dan preventif dengan pendekatan
faktor risiko PTM, penemuan dini penyakit dan
pencegahan kecacatan serta penatalaksanaan yang
adekuat.
§ SPM dan Pendekatan Keluarga dapat memperluas
cakupan pengendalian faktor risiko penyakit.
12