Dokumen tersebut membahas tentang paradigma kesehatan di Indonesia yang saat ini masih berfokus pada pengobatan (paradigma sakit), bukan pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit (paradigma sehat). Alokasi anggaran kesehatan pemerintah juga masih didominasi untuk layanan kesehatan perorangan (82%) dan rumah sakit (50%), bukan untuk program kesehatan masyarakat (hanya 8-10%). Dokumen ini menganalisis bah

1. Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi (01) : Paradigma Sakit Sebagai
Dasar Pembangunan Kesehatan
Secara umum kita sudah mengetahui bahwa upaya pencegahan lebih baik
dari upaya pengobatan. Kita sadar bahwa gaya hidup yang sehat dengan
memilih makanan sehat, aktifitas olahraga, dan menjaga lingkungan rumah
dan masyarakat yang sehat akan membuat kita hidup sehat. Baru kalau sakit
kita memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk mengobati penyakit kita.
Dalam ilmu kesehatan masyarakat konsep ini dikenal sebagai determinan
yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat, dimana secara penelitian
telah dibuktikan bahwa gaya hidup sehat dan lingkungan sehat
mempengaruhi 70-80 persen status kesehatan masyarakat. Sedangkan
pelayanan kesehatan melalui dokter, rumah sakit, dll hanya berpengaruh
pada 10-20 persen pada status kesehatan masyarakat.
Pola pendekatan kesehatan yang berorientasi pada penyembuhan penyakit
dan konsentrasi pada pengbatan orang sakit disebut sebagai Paradigma
Sakit. Sedangkan Paradigma Sehat adalah pola fikir yang lebih luas dimana
kesehatan masyarakat ditentukan tidak oleh proses penyembuhan penyakit
saja tetapi juga oleh gaya hidup sehat, dan lingkungan yang sehat. Konsep ini
pernah diperkenalkan secara luas diakhir 90 an dengan jargon Indonesia
Sehat 2010.
Upaya kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional SKN (Perpres no 72
tahun 2012) telah mengatur bahwa upaya kesehatan dibagi dua, upaya
kesehatan perorangan UKP dan upaya kesehatan masyarakat UKM. Secara
teoritis UKP adalah kegiatan untuk mengobati kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan perorangan (perawat, klinik, dokter, dokter spesialis,
rumah sakit dll). SKN membagi upaya kesehatan perorangan atas tiga
jenjang, UKP Primer, UKP Sekunder dan UKP tersier.
UKP Primer adalah upaya kesehatan ditingkat kecamatan atau desa dimana
individu mendapatkan pengobatan untuk pertama kalinya. Fasilitas pelayanan
kesehatan primer misalnya adalah Puskesmas, atau Klinik atau dokter
praktek pribadi ditingkat kecamatan. UKP Sekunder adalah upaya kesehatan
rujukan pertama ditingkat Kabupaten/Kota dimana fasilitas pelayanan
kesehatan mampu menangani masalah rujukan dasar, misalnya RS Umum
Daerah (RSUD) kelas C ditingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan UKP tersier

2. adalah upaya kesehatan rujukan tertinggi yang mampu melayani pasien dari
UKP sekunder, misalnya RSU di Provinsi kelas B atau kelas A.
Upaya kesehatan masyarakat UKM adalah kegiatan yang targetnya adalah
masyarakat, dalam SKN ada 23 jenis kegiatan yang dimasukkan dalam UKM.
Misalnya: ; peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan; pelayanan kesehatan reproduksi;
pelayanan keluarga berencana; upaya kesehatan sekolah, dll. UKM Primer
adalah UKM ditingkat Puskesmas di Kecamatan, UKM Sekunder adalah
UKM di Kabupaten/Kota, dan UKM Tersier ditingkat Provinsi.
Upaya untuk menjadikan masyarakat mempunyai gaya hidup sehat,
mempunyai lingkungan sehat adalah Program UKM. Sedangkan program
UKP adalah menyiapkan Puskesmas, klinik dan RS untuk menyembuhkan
orang sakit yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan itu. Kalau kita tahu
bahwa status kesehatan masyarakat 80 persen karena program UKM, dan
program UKP hanya berpengaruh pada 10-20 persen status kesehatan
masyarakat, maka bukankah kita berfikir bahwa Program kesehatan Nasional
harusnya 80% menggarap program UKM dan 20% menggarap program
UKP?
Dengan kata lain, bukankah seharusnya Sumber Daya Kesehatan Nasional
(man, money, methods dan materials) kita di tingkat Pusat dan 505
Kabupaten plus 34 Provinsi digerakkan untuk menggarap 80% program UKM
dan hanya 20% program UKP? Secara khusus, kita berharap bahwa alokasi
pembiayaan kesehatan seharusnya 80% untuk UKM dan 20% untuk UKP
bukan?
Alokasi Pembiayaan Kesehatan
Tehnik untuk memonitor besaran pengeluaran negara (dari Pemerintah dan
masyarakat/swasta) dinamakan National Health Accounts (NHA).
Data NHA tahun 2005 sd 2012 menunjukkan bahwa persen anggaran
kesehatan Indonesia terhadap GDP terendah adalah 2% ditahun 1995 dan
tertinggi adalah 3,1% ditahun 2012. Persentasi anggaran kesehatan ini
terendah di Asean karena rata rata negara lain mengalokasikan lebih dari 5%
GDP, bahkan Vietnam negara yang baru tumbuh mempunyai alokasi minimal
4,6% GDP.

3. Berapa total anggaran kesehatan per tahun baik dari Pemerintah maupun
masyarakat/ swasta yang membayar biaya kesehatan dari kantung mereka
sendiri? Total anggaran kesehatan meningkat dari tahun ke tahun dimana
pada tahun 1995 total anggaran kesehatan adalah 77,4 triliun dengan 29%
dari Pemerintah dan 71% dari swasta/masyarakat. Total anggaran kesehatan
ditahun 2012 adalah 250 triliun dengan komposisi 40% Pemerintah dan 60%
swasta/masyarakat. Secara rata rata komposisi anggaran pemerintah
banding swasta/masyarakat dari 1995 sd 2012 adalah 35% Pemerintah
dibanding 65% swasta/masyarakat. 1)
Uang masyarakat/swasta yang rata rata 65% total anggarab kesehatan jelas
dipakai untuk membayar layanan kesehatan dan membeli obat, dengan
bahasa lain uang ini untuk membeli kegiatan UKP. Dari yang 35% anggaran
Pemerintah dipakai untuk apa?
Sumber data NHA diatas juga menguraikan pengeluaran anggaran
Pemerintah pada tahun 2012 berdasar fungsi2 pembiayaan kesehatan, sbb:
a. Pembelian modal, rawat inap, rawat jalan 60.1%
b. Pembelian obat dan alat medis habis pakai 21.7%
c. Administrasi kesehatan 9.7%
d. Layanan Kesehatan Masyarakat 8.4%
Dengan kata lain anggaran Pemerintah untuk program kesehatan ternyata
82% untuk Program UKP, Administrasi kesehatan 10%, dan untuk Program
UKM hanya 8.4%. Khusus untuk pembiayaan Rumah Sakit Pemerintah saja
keluar separuh anggaran kesehatan (49.8%) atau sebesar 125 triliun dari total
250 triliun anggaran kesehatan ditahun 2012 itu.
Padahal dalam Undang Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
terutama pasal 171 mengamanatkan bahwa Anggaran kesehatan Pemerintah
Pusat adalah minimal 5% dari Total APBN, dan dari anggaran itu 2/3 nya
digunakan untuk program UKM. Karena anggaran pembiayaan program UKP
berasal dari Program BPJS, sehingga sebagian besar 2/3 anggaran
pemerintah dialokasikan untuk UKM. Jadi berdasar UU Kesehatan diatur
bahwa 67% anggaran kesehatan untuk UKM, tetapi kenyataannya tahun 2012
dan hingga sekarang anggaran program UKM maksimal hanyalah 8 – 10%
dari total anggaran kesehatan, jelas jauh panggang dari api.

4. Dengan kata lain Orientasi Program Pembangunan Kesehatan Nasional kita
berdasar alokasi pembiayaan kesehatan diatas adalah menggunakan
Paradigma Sakit, dimana 50% anggaran untuk Rumah Sakit, hampir 90%
anggaran untuk UKP dan KURANG dari 10% saja alokasi anggaran untuk
Program UKM.
Kita tahu bahwa program UKM seperti program gizi masyarakat, program
kesehatan ibu dan anak, imunsasi, pencegahan penyakit menular sangat
dibutuhkan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional diuraikan ada 23 program
kegiatan UKM, namun anggarannya hanya kurang dari 10% saja. Dengan
kata lain Jelas berdasar data alokasi pembiayaan kesehatan diatas
Paradigma pembangunan Kesehatan kita Berdasar Paradigma Sakit.
Paradigma Sehat masih jauh diatas awan.
Quo Vadis Pembangunan Kesehatan Nasional Indonesia? Mampukah
Kabinet Jokowi merubah anggaran Program UKM kita dari kurang 10%
menjadi 50% saja? Kalau itu terjadi maka Indonesia Sehat bukan hanya
sekedar Impian tetapi juga bisa menjadi kenyataan.
Depok Akhir Agustus 2014