3. T
erdapat 6 urusan wajib pelayanana
n
berdasarka
n
dasar yang
dilaksanakan SPM,
SPM
menjadi perioritas baik
perencanaan maupun anggaran
Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang
jenis pelayanan, mutu pelayanan dan
penerima pelayanan dasar dan strategi
penerapannya
Secara teknis memuat tentang
mekanisme dan strategi
penerapan SPM mulai
dari
pengumpulan data, penghitungan
pemenuhan kebutuhan
dasar, perencanaan
SPM dalam DOKREN, dan pelaksanaan
SPM, pelaporan dan evaluasi.
Secara teknis memuat tentang
mekanisme pemenuhan mutu pelayanan
dasar pada
SPM bidangkesehatan
UU 23/2014
PASAL 12, PASAL 18DAN
PASAL 298
PP 2/2018
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DASAR HUKUM
Permendagri 100/2018
PENERAPAN SPM
Permenkes 4/2019
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN
MUTU PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG KESEHATAN
4. Amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
yang menyatakan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai
standar pelayanan minimal diatur
dengan peraturan pemerintah.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DASAR HUKUM Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi:
1. Pendidikan;
2. Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman;
3. Kesehatan;
4. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan masyarakat;
5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Sosial.
4
5. UU 32 tahun 2004 UU 23 tahun 2014
Pasal 1 ayat 17: Standar Pelayanan
Minimal adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib
yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.
Pasal 167 ayat 3: Standar Pelayanan
Minimal adalah standar suatu
pelayanan yang memenuhi
persyaratan minimal kelayakan.
Pasal 13 ayat 1: 15 Urusan
Pemerintahan Wajib terkait
Pelayanan Dasar
Ditetapkan dengan Peraturan
Menteri oleh masing-masing
Menteri/Pimpinan LPND dengan
konsultasi yang dikoordinasikan oleh
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 12 ayat 1: 6 Urusan
Pemerintahan Wajib terkait
Pelayanan Dasar
Ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
5
6. PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Merupakan kebutuhan dasar bagi
setiap individu secara universal
1
Pemenuhan kebutuhan dasar
dapat dipenuhi sendiri oleh
warga negara, atau oleh
pemerintah daerah
2
Merupakan pelayanan dasar yang
menjadi kewenangan daerah
provinsi maupun kabupaten/kota
3
Merupakan kewajiban
bagi pemerintah daerah
provinsi maupun
kabupaten/kota untuk
menjamin setiap warga
negara memperoleh
kebutuhan dasarnya
5
Berlaku secara nasional
6
6
7. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Tujuan untuk dilaksanakan secara dini
Tuntutan publik
7
8. SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NO
JENIS LAYANAN
DASAR
MUTU LAYANAN
DASAR
PENERIMA
LAYANAN
DASAR
PERNYATAAN STANDAR
1
Pelayanan
kesehatan ibu hamil
Sesuai standar
pelayanan antenatal.
Ibu hamil.
Setiap ibu hamil mendapatkan
pelayanan antenatal sesuai
standar.
2
Pelayanan
kesehatan ibu
bersalin
Sesuai standar
pelayanan persalinan.
Ibu bersalin.
Setiap ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar.
3
Pelayanan
kesehatan bayi baru
lahir
Sesuai standar
pelayanan kesehatan
bayi baru lahir.
Bayi baru lahir.
Setiap bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
4
Pelayanan
kesehatan balita
Sesuai standar
pelayanan kesehatan
balita.
Balita.
Setiap balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar. 8
9. SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NO
JENIS LAYANAN
DASAR
MUTU LAYANAN
DASAR
PENERIMA
LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR
5
Pelayanan
kesehatan pada usia
pendidikan dasar
Sesuai standar
skrining kesehatan
usia pendidikan
dasar.
Anak pada usia
pendidikan dasar.
Setiap anak pada usia
pendidikan dasar
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar.
6
Pelayanan
kesehatan pada usia
produktif
Sesuai standar
skrining kesehatan
usia produktif.
Warga Negara
Indonesia usia 15
s.d. 59 tahun.
Setiap warga negara
Indonesia usia 15 s.d. 59
tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar.
7
Pelayanan
kesehatan pada usia
lanjut
Sesuai standar
skrining kesehatan
usia lanjut.
Warga Negara
Indonesia usia 60
tahun ke atas.
Setiap warga negara
Indonesia usia 60 tahun ke
atas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar.
8
Pelayanan
kesehatan penderita
hipertensi
Sesuai standar
pelayanan kesehatan
penderita hipertensi.
Penderita
hipertensi.
Setiap penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar. 9
10. SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NO
JENIS LAYANAN
DASAR
MUTU LAYANAN DASAR
PENERIMA
LAYANAN DASAR
PERNYATAAN STANDAR
9
Pelayanan kesehatan
penderita Diabetes
Melitus
Sesuai standar pelayanan
kesehatan penderita
Diabetes Melitus.
Penderita Diabetes
Melitus.
Setiap penderita Diabetes Melitus
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar.
10
Pelayanan Kesehatan
orang dengan gangguan
jiwa berat
Sesuai standar pelayanan
kesehatan jiwa.
Orang dengan
gangguan jiwa
(ODGJ) berat.
Setiap orang dengan gangguan jiwa
(ODGJ) berat mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
11
Pelayanan kesehatan
orang dengan TB
Sesuai standar pelayanan
kesehatan TB.
Orang dengan TB.
Setiap orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar.
12
Pelayanan kesehatan
orang dengan risiko
terinfeksi HIV
Sesuai standar
mendapatkan pemeriksaan
HIV.
Orang berisiko
terinfeksi HIV (ibu
hamil, pasien TB,
pasien IMS,
waria/transgender,
pengguna napza, dan
warga binaan
lembaga
pemasyarakatan).
Setiap orang berisiko terinfeksi HIV
(ibu hamil, pasien TB, pasien IMS,
waria/transgender, pengguna napza,
dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan) mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar.
10
11. SPM no 7
SPM no 6
11
1. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan
memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar
perut.
2. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah
sebagai pencegahan primer.
3. Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan
tes cepat gula darah.
4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
5. Pemeriksaan ketajaman penglihatan
6. Pemeriksaan ketajaman pendengaran
7. Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan
payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk
wanita usia 30–59 tahun
1. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
2. Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula
darah.
3. Deteksi kadar kolesterol dalam darah
4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku,
termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini
Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau
Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression
Scale (GDS).
1. KLB
2. Pengendalian
Arbovirus
3. Eliminasi rubela
4. Eliminasi campak
1. Eliminasi Filariasis
2. Eliminasi Schistomiasis
3. Eliminasi Kusta
4. Eradikasi Frambusia
• TB
• Hipertensi
• Kesehatan
Jiwa
• IDL
1. Keluarga mengikuti KB
2. Ibu bersalin difaskes
3. Bayi mendapat imunisasi dasar
lengkap
4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
5. Pertumbuhan balita di pantau tiap bulan
6. Penderita TB Paru berobat sesuai
standar
7. Penderita hipertensi berobat teratur
8. Gangguan jiwa berat di obati dan tidak
ditelantarkan
9. Tidak ada anggota keluarga yang
merokok
10. Keluarga memiliki atau memakai air
bersih
11. Keluarga memiliki atau memakai jamban
sehat
12. Sekeluarga menjadi anggota JKN
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia
produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan
gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV
KELUARGA SEHAT + SPM +
INDIKATOR RPJM
13. UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN
Merupakan pelayanan yang harus diberikan di tingkat primer
Melibatkan lintas sektor dan masyarakat/swasta, untuk mencapai
cakupan maksimal
Cakupan total (Universal Coverage)
Menggunakan sumber daya daerah dan kebijakan Pemda
Pendekatan keluarga dan Germas
13
14. KEGIATAN OUTPUT
Meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk menjangkau
fasilitas Kesehatan
1. Pelaksanaan Pendekatan keluarga
dengan BOK, kapitasi dll
2. Pemberdayaan masyarakat melalui
UKBM
3. Pelaksanaan JKN/Jamkesda
4. Integrasi kegiatan PKH, Jampersal untuk
menjangkau sasaran Ibu, anak
Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan di
Puskesmas melalui:
1.Pelatihan Manajemen Puskesmas.
2.Pelatihan untuk Pembina Keluarga.
3.Pelatihan Teknis/Intervensi Program.
Meningkatkan kemampuan
SDM di Puskesmas dalam
mendukung Pencapaian SPM
UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN
14
15. *PERPRES 72/2012 SKN; PMK 36/2016 PDKT KELUARGA; PMK 46/2016 SPM KES
SPM
LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSIAL, AGAMA,
BUDAYA, FISIK, BIOLOGI, ILMU DAN TEKNOLOGI
KELUARGA
SEHAT
PEMBIAYAAN
KESEHATAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KESEHATAN
SUMBER DAYA
KESEHATAN
SEDIAAN FARMASI,
ALKES DAN
MAKANAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UPAYA
KESEHATAN
MANAJEMEN
KESEHATAN
UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN
15
16. Salah satu Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah :
(pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014)
“Melaksanakan Program Strategis Nasional”
Yang dimaksud dengan “ Program Strategis Nasional ” adalah
program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki
sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga
pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan msyarakat
NAWA CITA PRESIDEN JOKO WIDODO
Poin nomor 5 (lima) :
“…..akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
melalui.....layanan kesehatan masyarakat......”
KEWAJIBAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH
16
SPM
Merupakan
Program
Startegis
Nasional
17. Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan Program
Strategis Nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri
untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau
Walikota
Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap
tidak dilaksanakan, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan
sementara selama 3 (tiga) bulan
Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah selesai menjalani
pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional,
yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah
(Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014)
SANKSI KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH
17
18. SPM Kesehatan Pada Usia Produktif
Pengertian
A. Pelayanan Skrining Kesehatan usia 15-59 tahun sesuai standar adalah :
1. Pelayanan Skrining kesehatan usia 15-59 diberikan sesuai kewenangannya oleh :
(1)Dokter, (2)Bidan, (3)Perawat, (4)Nutrisionis/Tenaga Gizi, (5)Petugas pelaksana
posbindu PTM terlatih.
2. Pelayanan Skrining kesehatan dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu dan
UKBM lainnya) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan
Pemda.
3. Pelayanan Skrining kesehatan minimal dilakukan setahun sekali.
4. Pelayanan Skrining kesehatan usia 15-59 tahun meliputi : (1)Deteksi kemungkinan
Obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut,
(2)Deteksi Hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer,
(3)Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah,(4)Deteksi
gangguan Mental emosional dan perilaku,(5)Pemeriksaan Ketajaman
Penglihatan,(6)Pemeriksaan ketajaman Pendengaran,(7)Deteksi Kanker dilakukan melalui
pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun.
B. Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau di rujuk ke fasilitas
pelayanan kesehatan yang mampu menanganinnya.
SPM: Setiap warga negara indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan
sesuai standar pada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu
satu tahun.
19. Definisi Operasional Capaian Kinerja
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan
skrining kesehatan warga negara berusia 15-59 tahun dinilai dari presentase
pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai
standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam pelayanan skrining kesehatan
sesuai standar pada warga negara yang berusia 15-59 tahun yang membutuhkan
pelayanan skrining di wilayah kerja adalah 100 persen
SPM Kesehatan Pada Usia Produktif
Rumus Perhitungan Kinerja
=
x 100%
Presantase warga
negara usia 15-59
tahun
mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standart
Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan
skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun
Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah
kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
20. SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengertian
1)Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas
2)Penderita Hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai standar, dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
3)Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes
melitus) perlu di rujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang mempunyai
kompetensi untuk penanganan komplikasi
4)Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
a) Mengikuti Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di FKTP
b) Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP
c) Pelayanan kesehatan Hipertensi sesuai standar meliputi monitoring tekanan darah,
edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik dan pengelolaan farmakologis
d) Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan
darahpada < 140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 tahun dan 150/90
mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi
jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
e) Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita
hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya
atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu di rujuk ke FKTL yang berkompeten.
SPM: Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan
pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai
upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.
21. Definisi Operasional Capaian Kinerja
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan
kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, di nilai dari presentase jumlah
penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar di wilayah
kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memberikan pelayanan kesehatan
terhadap penderita hipertensi atau orang dengan kaluhan hipertensi sesuai standar
adalah 100 persen
Rumus Perhitungan Kinerja
=
x 100%
Presantase
penderita
hipertensi
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standart
Jumlah penderita hipertensi yangmendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka
prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun
yang sama
SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
22. SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
Pengertian
1)Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kab/kota
2)Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP
3)Penduduk yang di temukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk
ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya
4)Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh (a)Dokter/DLP
(b)Perawat (c)Nutrisionis/Tenaga Gizi
5) Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 pilar
penatalaksanaan sebagai berikut : (a)Edukasi (b) Aktifitas Fisik (c) Terapi nutrisi medis
(d)Intervensi Farmakologis
6)Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan
HbA1C.
7)Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN
SPM: Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan
pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus
sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya
23. Definisi Operasional Capaian Kinerja
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan
kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari presentase penyandang DM
yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu
satu tahun
Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam memberikan pelayanan
tatalaksana kepada Penyandang DM sesuai standar di wilayah kerjanya adalah 100
persen
Rumus Perhitungan Kinerja
=
x 100%
Presantase
Penyandang DM
yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standart
Jumlah Penyandang DM yangmendapat pelayanan kesehatan
sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah estimasi Penyandang DM berdasarkan angka
prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu
satu tahun
SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
