Pelayanan kesehatan usia reproduksi mencakup berbagai layanan mulai dari remaja hingga lanjut usia yang meliputi kehamilan, kelahiran, kontrasepsi, hingga pencegahan penyakit."

1. Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi
1
Materi Nusantara Sehat
Tahun 2020

2. Usia Reproduksi adalah masa di
antara pubertas dan menopause yang
pembuahannya sering kali jadi
(positif);
KBBI
Usia reproduksi: 15 – 49 tahun
Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi:
1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Pencegahan & penanganan infertilitas
4. Pencegahan & penanganan komplikasi keguguran
5. Pencegahan & penanganan IMS-HIV
6. Kesehatan seksual
7. Pencegahan & penanganan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak (KtP/A)
8. Deteksi dini kanker payudara & kanker serviks
9. Kespro Remaja
10. Kespro Lanjut Usia
11. Kesehatan reproduksi pada situasi dan kelompok khusus
12. Pencegahan praktik berbahaya
Setiap Perempuan berhak atas pelayanan
Kesehatan sistem reproduksi
(PP No 61 Tahun 2014 pasal 30)
Kesehatan Reproduksi
Keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh,
tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang
berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi
pada laki-laki dan perempuan
(UU RI No. 36 Tahun 2009 Pasal 71 Ayat 1)

3. Status Kesehatan Reproduksi
Persepsi Budaya
Keterbatasan
Sosial-Ekonomi
Ketidaksetaraan Gender:
Diskriminasi, Subordinasi, Rentan Mengalami Kekerasan, Peran Ganda
Kondisi Geografis
(8) Globocan 2018
(1) SUPAS 2015
(7) Laporan Perkembangan HIV AIDS dan
PIMS Triwulan III Tahun 2019(6) SPHPN 2016
(5) CATAHU 2018(3) Riskesdas 2018
(2) SDKI 2017 (4) Riskesdas 2010
(9) POGI-IAUI, 2013
1 dari 3 perempuan 15-56 thn mengalami kekerasan fisik
dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan(6)
ANEMIA(3)
•pada perempuan: 23,9%
•pada Ibu Hamil: 48,9%
34.5% Perempuan menikah
usia 20-24 tahun pertama kali menikah
pada usia 18 tahun ke bawah(2)
• Angka Kematian Ibu 305/100.000 KH(1)
• Angka Kematian Bayi 24/1000 KH(2)
348.446 perempuan
mengalami kekerasan(5)
17.275 ibu rumah tangga AIDS dan menempati urutan tertinggi kedua
(berdasarkan jumlah kumulatif AIDS menurut pekerjaan/status)(7)
Hipertensi (pengukuran)
pada perempuan:
36,85%(3)
KEK(3)
• WUS 15-49 th: 31,8%
• ibu hamil: 17,3%
Persentase Infeksi
HIV tertinggi7):
usia 25-49 th: 70,7%
20-24 th: 15,6%
TFR
2,4(2)
Rasio HIV pada laki-laki dan perempuan 2:1
Rasio AIDS pada laki-laki dan perempuan 4:1
Rasio IMS pada laki-laki dan perempuan(7) 2:1
ASFR 15-19
36% (2)
Unmet need
11% (2)
Ca Prostat: 7,1% dari semua jenis
kanker pada laki-laki(8)
7% Perempuan
usia 15-19 tahun
sudah menjadi
ibu(2)
Ca Payudara: 30,9% dan Ca Cervix
17,2% dari semua jenis kanker pada
perempuan(8)
Proporsi merokok
pada penduduk
umur ≥10 tahun(3)
laki-laki: 55,8%
perempuan: 1,9%
Presentase pria
kawin usia 15-49
tahun menggunakan
kontrasepsi(2)
Kondom: 3,1%
MOP: 0,2%
Penyebab
Infertilitas(9)
• Perempuan: 30%
• Laki-laki: 30%
• Perempuan dan
Laki-laki: 30%
• Idiopatik: 10%
Faktor risiko HIV
tertinggi(7):
LSL: 20%
Heteroseksual: 18%
Pengguna NAPZA
suntik: 1%

4. Remaja
Dewasa
(Catin,
PUS)
Bumil,
Janin
Bulin, BBL
Bufas,
Bayi
Balita,
Apras
Usia
Sekolah
Remaja
Lansia
Kesehatan Masa Sebelum Hamil
• Sekolah: kurikulum kespro,
UKS, Pramuka SBH,
Penjaringan kes, Rapor
Kesehatanku, TTD Rematri
• Fasyankes: PKM PKPR
• Komunitas: Posyandu Remaja
Remaja
• Yankespro catin
• Bimbingan
Perkawinan bagi
Catin (KUA/LA)
• TTD Catin
Catin
• Yankespro PUS
• Perencanaan
kehamilan
• Tes IVA
• SADARI,
SADANIS
PUS
Pengaturan Kehamilan
• Pelayanan kontrasepsi/KB bagi
perempuan dan laki-laki
• Penapisan kelayakan medis
penggunaan kontrasepsi
• Perencanaan kehamilan pada
pasangan ODHA
• Reproduksi dengan bantuan dan
kehamilan di luar cara alamiah
(Pencegahan dan Penanganan
Infertilitas) bagi perempuan dan
laki-laki
Perlindungan Kesehatan
Reproduksi
• Pencegahan praktik sunat perempuan
• Pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan
medis dan kehamilan akibat perkosaan
• Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
• Kesehatan reproduksi pada situasi dan
kelompok khusus (bencana/krisis,
rutan/lapas, penyandang disabilitas)
• Pelayanan kesehatan seksual
Ruang Lingkup Intervensi
KESEHATAN USIA REPRODUKSI
“Setiap tahapan usia dalam siklus hidup”
Pencegahan perilaku berisiko:
seks pranikah, penggunaan rokok, alkohol, dan NAPZA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97
Tahun 2014, tentang Pelayanan Kesehatan
Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi,
serta Pelayanan Kesehatan Seksual

6. Pelayanan Kesehatan
Masa Sebelum Hamil

7. Kondisi Ideal untuk Hamil Sehat Layak Hamil

8. Mempersiapkan menjadi orang dewasa yang
sehat, produktif, serta terbebas dari berbagai
gangguan kesehatan yang dapat
menghambat kemampuan menjalani
kesehatan reproduksi secara sehat
Mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan
dan persalinan yang sehat dan selamat serta
memperoleh bayi yang sehat
Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan
saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan
dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan melahirkan bayi yang sehat
Remaja
Permenkes No 97 Tahun 2014
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
Tujuan
Calon
Pengantin
Pasangan
Usia Subur
Tujuan

9. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
Bagi Setiap Kelompok Sasaran
• Anamnesis umum
• Anamnesis HEEADSSS
• Deteksi dini masalah
kesehatan jiwa
• Pemeriksaan fisik
• Pemeriksaan penunjang
• KIE / Konseling
• Pelayanan Gizi
• Imunisasi
• Pengobatan/terapi/
rujukan sesuai kebutuhan
• Anamnesis umum
• Deteksi dini masalah kesehatan
jiwa
• Pemeriksaan fisik
• Pemeriksaan penunjang
• SADANIS
• IVA/pap smear
• KIE / Konseling
• Pelayanan Gizi
• Skrining dan imunisasi TT
• Pelayanan KB
• Pengobatan/terapi/ rujukan
sesuai kebutuhan
• Anamnesis umum
• Deteksi dini masalah
kesehatan jiwa
• Pemeriksaan fisik
• Pemeriksaan penunjang
• KIE / Konseling
• Pelayanan Gizi
• Skrining dan imunisasi TT
• Konseling KB
• Pengobatan/terapi/ rujukan
sesuai kebutuhan
Calon
Pengantin
Pasangan
Usia Subur
Remaja
PKP
R
UKS
Posyandu
Remaja

10. KIE Kesehatan
Reproduksi
Pemeriksaan
Kesehatan
Bimbingan
Perkawinan
Konseling
Individu/
Pasangan
KUA
Puskesmas
Puskesmas
Minimal
3 bulan
sebelum Hari
Pernikahan
Tujuan
Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Bagi Calon Pengantin
Tujuan
1. untuk mengetahui status kesehatan calon pengantin
2. bila calon pengantin mempunyai masalah
kesehatan dapat diobati/dikontrol
3. mencegah penularan penyakit kepada pasangan
4. mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sehat
5. mempersiapkan kehamilan dan menghasilkan
keturunan yang sehat dan berkualitas

11. Informasi Kesehatan Reproduksi
yang perlu diketahui oleh catin
Bimbingan
Perkawinan
Konseling
Individu/
Pasangan
KUA
Puskesmas

12. Pemeriksaan Kesehatan
Bagi Calon Pengantin
Keluhan kesehatan
Riwayat penyakit
Faktor risiko kesehatan
Deteksi dini masalah
kesehatan jiwa
Anamnesis Tanda vital
Status gizi
Pemeriksaan fisik lengkap
(sesuai indikasi medis)
Pemeriksaan
Fisik
KIE & konseling
kesehatan reproduksi
Pemberian tablet
tambah darah (TTD)
Skrining & imunisasi
Tetanus difteri (Td)
Pengobatan/terapi sesuai
permasalahan kesehatan
Tatalaksana
Hb, Gol. darah, & rhesus
Sesuai indikasi:
Gula darah; HIV; IMS;
Hepatitis; Talasemia;
TORCH (untuk catin
perempuan); IVA/pap smear
(bagi catin perempuan yang
sudah pernah menikah) dll
Pemeriksaan
Penunjang

13. KCS hlmn 1
KCS hlmn 2
Surat keterangan pemeriksaan kesehatan catin
Pencatatan

14. Pasangan
Catin
Puskesmas
Pelayanan kespro catin:
• Pemberian KIE Kesehatan
Reproduksi
• Pemeriksaan kesehatan
• Melengkapi Imunisasi TT
Kelurahan/Desa
Formulir model
(N1, N2, dan N4)
KUA/Lembaga Agama
• Pendaftaran
• Pencatatan
• Kursus Catin/Bimbingan
Perkawinan
• Pelaporan
4
Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan
Kartu Sehat Calon Pengantin
Pengantin Catatan Sipil
Keterangan: Catin di luar agama Islam, pencatatan pernikahan di kantor Catatan Sipil
1 2 3
Alur Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Catin
UU No 16 Tahun
2019 tentang
Perkawinan:
Batas minimal
menikah laki-laki
dan perempuan
usia 19 tahun
5 4

15. Penundaan
kehamilan
dengan
kontrasepsi
Pengobatan/
tatalaksana
Lepas
kontrasepsi
Kehamilan
sehat
Hamil dengan
pengawasan ketat
Sembuh/
penyakit
terkontrol
Ingin hamil
Konsep Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil Bagi Catin dan PUS
• Poliklinik
• Program P2P (PTM, HIV, TB,
Hepatitis)
• Yankespro catin
Sehat
Ibu dan Anak Sehat
Catin
dan
PUS
Identifikasi
berencana
untuk hamil
berisiko tinggi
dan
bermasalah
kesehatan
Faktor
risiko
(+),
tidak
sehat

16. Menunda kehamilan (usia klien < 20
tahun, atau klien yang memiliki
masalah kesehatan)
Mengatur jarak kehamilan (minimal 2
tahun)
Tidak hamil lagi (usia > 35 tahun dan
memiliki anak ≥3)
Tindakan pemberian pelayanan
kontrasepsi dilakukan pada:
Pelayanan Kontrasepsi
Tujuan
Pasangan Suami Istri
Sasaran
a. Masa interval
b. Pascapersalinan
c. Pascakeguguran
d. Pelayanan kontrasepsi darurat

17. Klien
Konseling KB di
lapangan
Informed
choice
Konseling KB di
Fasyankes
Informed
consent
Pasang kontra
sepsi
• Petugas lini lapangan
KB
• Alat bantu: ABPK, dll
• Informasi lengkap dan
motivasi ber-KB
• Nakes (Dokter, bidan)
• Penilaian kesehatan
klien dan penapisan
kelayakan medis
• Informed choice sesuai
kondisi kesehatan
Lapangan Fasyankes
Mekanisme Pelayanan Kontrasepsi
PMK 97 Tahun 2014
Sesuai dengan
kondisi medis

18. Harus dilakukan sesuai standar oleh nakes di fasyankes
Dapat dilakukan/diberikan di fasyankes atau fasilitas lain
MAL :Metode Amenore Laktasi
AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
Non metode
kontrasepsi jangka
panjang
(Non MKJP)
Metode kontrasepsi
jangka panjang (MKJP)
Suntik
Pil
Kondom
MAL
KB Alamiah
AKDR
Implan
Vasektomi
Tubektomi
Pilihan Metode Kontrasepsi
Pelayanan Kontrasepsi Dalam Program KB
(Permenkes No.97/2014)
KONDOM
Utamakan :

19. KLOP KB adalah alat bantu bagi nakes dalam melakukan penapisan kelayakan medis sebelum
klien menggunakan suatu alat/obat kontrasepsi. KLOP KB berupa diagram lingkaran versi cetak
maupun aplikasi smartphone (dapat diunduh di PlayStore dengan kata kunci: KLOP KB).
KLOP KB diadaptasi dari WHO Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (WHO, 2015). Versi
Indonesia disusun oleh Kemenkes, BKKBN, WHO, IDI, POGI, IBI, serta lintas program/sektor terkait.
KLOPK R I T E R I A K E L A Y A K A N M E D I S K O N T R A S E P S I
 Meningkatkan kualitas konseling
dan pelayanan KB (KLOP KB
digunakan sebagai bagian dari
konseling KB)
 Acuan nakes dalam menapis
kondisi-kondisi kesehatan klien
sebelum menggunakan kontrasepsi
 Memberi kepastian bagi klien
dalam memilih metode kontrasepsi
yang sesuai kondisi kesehatannya
 Mengurangi risiko putus pakai
kontrasepsi akibat masalah
kesehatan pasca penggunaan
kontrasepsi
 Meningkatkan kesinambungan
klien dalam ber-KB
contoh penggunaan KLOP KB
Ny. Y usia 30 tahun, pasca melahirkan 1 minggu yang lalu, datang kunjungan
nifas risiko tinggi. Ybs menderita hipertensi 160/100 mmHg dan diabetes. Ybs
menanyakan apakah bisa ber-KB dan jika bisa, metode apa yang cocok?
Kondisi
KOK/
Koyo/
CVK
KIK PP
DMPA/
NET-EN
Implan,
LNG/ETG
AKDR-
Cu
AKDR-
LNG
Tubek
tomi
Vasek
tomi
Hipertensi
≥160 mmHg
4 4 2 3 2 1 1 S -
Diabetes 2Q 2Q 2 2Q 2 1 2 Cc C
Post partum
48 jam s/d <4
minggu
4D,F 4D,F 2 3 2 3 3 A/Da -
Skoring hasil penapisan kelayakan medis menggunakan KLOP KB:
Berdasarkan penapisan tsb, metode KB yang direkomendasikan untuk
digunakan (skor 1, 2, dan C) dan sesuai kondisi kesehatan klien adalah:
 Kontrasepsi pil progestin (PP)
 Implan
 Vasektomi
Manfaat KLOP KB:

20. KB pascapersalinan (KBPP)
KB PP
Kembalinya kesuburan pasca persalinan tidak terduga dan kadang
dapat terjadi sebelum datangnya menstruasi.
(rata-rata pada ibu yang tidak menyusui, ovulasi terjadi pada 45 hari
pasca persalinan atau lebih awal)
Secara umum, hampir semua metode kontrasepsi dapat digunakan
sebagai metode KB PP (menyusui vs. tidak menyusui mempengaruhi
ketersediaan pilihan)
Tujuan KB PP: mengatur jarak kelahiran/kehamilan dan menghindari
kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat
merencanakan kehamilan yang aman dan sehat
PMK 97/2014
AKDR
Pasca
plasenta Paling berpotensi
untuk mencegah missed
opportunity KB PP
pemasangan AKDR dalam
10 menit setelah plasenta
lahir (atau sebelum
penjahitan uterus pada SC)
Waktu Pemasangan Definisi Angka Ekspulsi Observasi
Insersi dini
pascaplasenta
Dalam 10 menit
setelah plasenta lahir
9,5-12,5% Ideal : angka
ekspulsi rendah
Insersi segera
pascapersalinan
10 menit – 48 jam
pasca persalinan
25-37 % Cukup aman
Insersi tunda
pascapersalinan
>48 jam – 4 minggu
pasca persalinan
TIDAK
DIREKOMENDA
SIKAN
Risiko tinggi
perforasi, ekspulsi
dan infeksi
Perpanjangan interval
pascapersalinan
>4 minggu pasca
persalinan
3-13% Aman

21. Standar Kriteria Fasyankes  Sesuai Peraturan Masing-
Masing Fasyankes
FKTP
Fasyankes
Tingkat Pertama
FKRTL
Fasyankes Rujukan Tingkat
Lanjut
Puskesmas / setara
Klinik Pratama / setara
Praktik Mandiri Dokter
RS D Pratama / setara
Praktik mandiri bidan/ perawat
(bagi kecamatan tidak ada dokter, dengan penugasan Kadinkes Kab/ Kota,
sifat sementara)
Klinik Utama / setara
Rumah Sakit Umum
Rumah Sakit Khusus
PMK 75/2014 ttg Puskesmas
PMK 9/2014 ttg Klinik
PMK 28/2017 ttg Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
PMK 9/2014 ttg Klinik
PMK 56/2014 ttg Klasifikasi dan Perizinan RS
PMK 56/2014 ttg Klasifikasi dan Perizinan RS
PMK 24/2014 ttg RS Kelas D Pratama
PMK 2052/2011 ttg Izin dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
Permenkes 99 Tahun 2015
Fasyankes Penyedia Pelayanan KB

22. Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Pada Krisis Kesehatan Melalui
Paket Pelayanan Awal Minimal (PPAM)
Kesehatan Reproduksi

23.  Kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang harus dijamin sekalipun dalam situasi darurat
bencana/krisis kesehatan.
 Dalam kondisi bencana, tetap ada kebutuhan akan pelayanan
kesehatan reproduksi: ibu hamil, melahirkan, komplikasi
obstetri, abortus, KB dan lain sebagainya.
 Kebutuhan khusus perempuan: perlindungan saat menstruasi
(pembalut), higiene kit dsb.
 Perempuan/anak  berisiko mengalami kekerasan seksual,
bahkan perdagangan orang yang dapat meningkat selama
ketidakstabilan sosial
 Setiap individu  berisiko tertular IMS/HIV pada pelayanan
yang tidak sesuai standar dan risiko penularan IMS/HIV
meningkat pada populasi padat
 Kebutuhan untuk melanjutkan kehidupan seksual dan lain
sebagainya.
Fakta

24. Klaster
Internasional
Klaster Nasional
Keputusan Kepala BNPB No 173 Tahun 2014
KESEHATAN
PENCARIAN DAN
PENYELAMATAN
LOGISTIK
PENGUNGSIAN DAN
PERLINDUNGAN
PENDIDIKAN
SARANA DAN
PRASARANA
EKONOMI
PEMULIHAN DINI
Pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan di
situasi bencana, dilaksanakan dengan pendekatan
sistem klaster yang dikeluarkan oleh BNPB, dimana
salah satunya adalah Klaster Kesehatan.
Klaster Kesehatan membawahi beberapa subklaster,
termasuk Subklaster Kesehatan Reproduksi
Mekanisme Klaster dan Sub Klaster
dalam Penanganan Bencana

25. 3komponen prioritas tambahan:
1. Menghindari kehamilan tak diinginkan
melalui kesinambungan pelayanan
kontrasepsi/KB
2. Informasi dan layanan kespro remaja
3. Pengelolaan logistik kespro
Komponen 1:
Mengidentifikasi koordinator dan
mekanisme koordinasi subklaster Kespro
Komponen 2:
Mencegah dan menangani kekerasan
seksual berbasis gender
Komponen 3:
Mencegah penularan HIV
Komponen 4:
Mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian
maternal dan neonatal
Komponen 5:
Merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi
komprehensif dan terintegrasi ke dalam
pelayanan kesehatan dasar ketika situasi stabil
ibu hamil, ibu
bersalin, bayi baru
lahir, ibu nifas, wanita
usia subur, balita,
remaja, lansia
5 KOMPONEN UTAMA
Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi :
Sekumpulan kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang dilaksanakan pada
tanggap darurat krisis kesehatan

26. POSKESDES/
POLINDES
PUSKESMAS
RUMAH SAKIT
Tenda Kespro didirikan untuk
memulihkan dan menjamin
kesinambungan layanan terpadu
kespro yang mudah diakses oleh
pengungsi, khususnya di tingkat
dasar (Puskesmas) dan komunitas
(Poskesdes/Polindes)
Pos Pelayanan Terpadu Kespro/Tenda Kespro

27. Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak (PP-KtPA)

28. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak (PP-KtPA)
• Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau mungkin
berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan
tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun
dalam kehidupan pribadi
• Kekerasan terhadap anak (KtA) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional,
penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/ kerugian
nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh-kembang anak, atau martabat anak,
yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung-jawab, kepercayaan atau kekuasaan (WHO).
• Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi

29. Pelayanan
KtP/A
Penanganan
pengaduan
Pelayanan
kesehatan
Rehabilitasi
sosial
Penegakan
dan
bantuan
hukum
Pemulangan
dan
reintegrasi
sosial
Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
fasyankes sering kali merupakan pihak pertama
yang berhadapan dengan korban kekerasan
Dalam pelayanan KtP/A, tenaga kesehatan memiliki
peran penting untuk:
1. Mengenali ciri-ciri medis dan psikologis baik
kekerasan fisik, psikis maupun seksual
2. Menganalisis dan menginterpretasi temuan
medis
3. Melakukan dokumentasi dalam rekam medis
4. Membuat VeR sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan permintaan kepolisian
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013
tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan
Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan
Kekerasan Terhadap Anak

30. Aspek Medis
Aspek Mediko
legal
Aspek Psiko
sosial
LINTAS SEKTOR
TERKAIT
Rujukan
Puskesmas
melakukan
pelayanan
tatalaksana
KtP/A
PPT/PKT
RS/ RSUD/ RS Pendidikan
Rumah Aman/
Shelter/ Panti
Multi Disiplin
Approach
KESEHATAN
KEMEN PP-PA,
KEMENSOS,
POLRI, KEMENKUM-HAM,
KEMENDIKNAS
KEMENDAGRI
Penanganan gawat darurat
Tatalaksana medis
Rujukan
• Medis
• non medis
Penanganan Kasus KtPA

31. Pencegahan Praktik Pemotongan dan
Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)

32. Dasar Pencabutan Permenkes No. 1636/2010
• Sunat perempuan bukan merupakan tindakan kedokteran.
• Tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus
berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah.
SE Dirjen Bina Kesmas
No.HK.00.07.1.3.1047a
tahun 2006 tentang “
Larangan Medikalisasi
Sunat Perempuan bagi
Petugas Kesehatan”
Permenkes No.
1636/MENKES/PER/XI/
2010 tentang “Sunat
Perempuan”
Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 6
Tahun 2014 tentang
“Pencabutan Permenkes
No.1636/MENKES/PER/
XI/2010 tentang Sunat
Perempuan”
Dasar Hukum Sunat Perempuan

33. Female Genital Mutilation dan
Sunat Perempuan
• Sunat Perempuan/Female Genitale Mutilation (FGM)
adalah seluruh bentuk pemotongan alat kelamin
perempuan baik sebagian atau keseluruhan atau dalam
bentuk apapun yang melukai alat kelamin perempuan,
dengan alasan di luar kepentingan pengobatan
• Istilah lain FGM dan sunat perempuan adalah
Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan
(P2GP)
• FGM tidak mempunyai manfaat dari aspek medis dan
merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan
terhadap perempuan yang sangat ditentang
masyarakat global dan melanggar HAM

34. Aspek Kesehatan Sunat Perempuan
• Komplikasi
• Nyeri berlebihan
• Syok perdarahan
• Pembengkakan jaringan genitalia
• Demam
• Infeksi
• Masalah berkemih
• Perlukaan pada jaringan sekitar genitalia
Dampak
Jangka Pendek
• Kerusakan jaringan
• Nyeri kronis dan infeksi
• Jaringan parut dan keloid
• Nyeri saat berhubungan seksual
• Berkurangnya hasrat seksual
• Infeksi saluran kemih
• Peningkatan risiko komplikasi persalinan dan
kematian bayi baru lahir
• Kebutuhan operasi lebih lanjut, bahkan
berulang
• Masalah psikologis
Dampak
Jangka
Panjang
Praktik sunat perempuan
menghilangkan dan
merusak jaringan kelamin,
dan mempengaruhi
fisiologis tubuh anak
perempuan dan
perempuan.
Sumber: WHO (2000), IPPF (2001)
dalam Population Council (2002-
2003), Factsheet WHO
Kode etik medis
“DO NO HARM”

35. Tipe Female Genital Mutilation (FGM) menurut WHO

36. Pedoman Bagi Tenaga Kesehatan
Dalam Pencegahan Praktik
Pemotongan dan Perlukaan
Genitalia Perempuan (P2GP)
(2018)
Lembar Balik Pencegahan Praktik Pemotongan
dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP)
(2018)
Media KIE Pencegahan Praktik
Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)

37. Kesehatan Reproduksi Bagi Kelompok Marginal
Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Bagi Penyandang
Disabilitas Usia Dewasa (2017)
Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan Usia Dewasa
(2017)
Lembar Balik Perencanaan Kehamilan
Bagi Pasangan Orang Dengan HIV
AIDS (ODHA) (2017)

38. Peran Tim Nusantara Sehat
Pada Kelompok Usia Reproduksi
Dokter, Bidan, dan Perawat: Tenaga kesehatan lain:
1. Memberikan KIE dan konseling kespro catin
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah
3. Melakukan konseling perencanaan kehamilan dan
pemeriksaan kesehatan masa sebelum hamil bagi PUS
4. Mengidentifikasi PUS berisiko tinggi
5. Memberikan konseling KB dan melakukan pelayanan
KB sesuai dengan kewenangan
6. Mensosialisasikan dan melaksanakan PPAM
Kesehatan Reproduksi pada situasi krisis kesehatan
7. Mensosialisasikan, mendeteksi dini, dan melakukan
tatalaksana korban KtP/A
8. Mengedukasi masyarakat dan tidak melakukan
praktik P2GP
1. Memberikan KIE kesehatan reproduksi
catin
2. Mensosialisasikan pentingnya pelayanan
kesehatan masa sebelum hamil
3. Mengidentifikasi PUS berisiko tinggi
4. Mensosialisasikan peran KB dalam
pembangunan kesehatan
5. Mensosialisasikan PPAM Kesehatan
Reproduksi pada situasi krisis kesehatan
6. Mensosialisasikan dan mendeteksi dini
kasus KtP/A
7. Mengedukasi masyarakat dan mencegah
praktik P2GP

39. Contoh Kasus 1
• Sepasang calon pengantin datang ke Puskesmas untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan pra nikah. Catin perempuan berusia 23 tahun,
pernikahan pertama, tampak kurus dan pucat. Catin laki-laki berusia
35 tahun, pernikahan kedua, ada keluhan batuk lebih dari 1 bulan.
Pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan, rencanakan tatalaksana,
serta saran apa yang diberikan kepada catin?

40. Contoh Kasus 2
• Seorang perempuan usia 33 tahun datang ke Puskesmas membawa
anaknya usia 5 tahun yang sakit demam. Anak terlihat kurus dan
pendek tidak sesuai dengan usianya. Ibu tampak pucat dan ada luka
memar di pipi tetapi ibu tidak mau diperiksa. Apa yang harus
dilakukan oleh tenaga kesehatan?

41. Contoh Kasus 3
• Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke Puskesmas ingin
mendapatkan pelayanan kontrasepsi untuk pertama kalinya. Klien
telah mempunyai 4 anak dengan usia anak terkecil 1 tahun.
Bagaimana langkah-langkah pelayanan yang Saudara berikan?

42. Terima Kasih