Dokumen tersebut membahas permasalahan tata ruang dalam pembangunan yang meliputi meningkatnya kebutuhan tanah, alih fungsi lahan, konflik antar-sektor dan wilayah, penggunaan ruang tidak sesuai peruntukan, serta belum berfungsinya penataan ruang secara optimal."

1. Permasalahan Tata Ruang Dalam Pembanguna
(1)



Meningkatnya kebutuhan tanah untuk
kegiatan pembangunan.
Terjadi alih fungsi lahan/ruang.
Konflik kepentingan antar-sektor
(kehutanan, pertambangan, lingkungan,
perasarana wilayah, dll.

2. Permasalahan Tata Ruang Dalam
Pembangunan (2)
 Konflik antar-wilayah: Pusat-Daerah dan
Antardaerah.
 Penggunaan ruang tidak sesuai
peruntukan.
 Menurunnya luas kawasan yang
berfungsi lindung, kawasan resapan air
dan meningkatnya DAS kritis.

3. Permasalahan Tata Ruang Dalam
Pembangunan (3)
Belum berfungsinya secara optimal
penataan ruang dalam rangka
menyelaraskan, mensinkronkan, dan
memadukan berbagai rencana dan
program sektor tadi.
Kerusakan atau menurunnya kualitas
lingkungan hidup.

4. URGENSI PERENCANAAN TATA RUANG
Merupakan kesepakatan lintas wilayah dan lintas sektor
untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif,
dan berkelanjutan
DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN
Penyusunan rencana pembangunan
Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Penyusunan RTRW Kab/Kota

5. Urgensi Pengaturan Hukum
Penataan Ruang
Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah,
pemda, dan masyarakat dalam penataan ruang.
Keadilan dan kepastian hukum dalam
pemanfaatan ruang dan kesejahteraan
masyarakat
Pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu, berdaya
guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan.

6. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum
Penataan Ruang (1)
Hukum Penataan Ruang pada dasarnya
adalah hukum yang berisi ketentuan yang
mengatur penataan perencanaan dan
pemanfaatan ruang.
Penataan perencanaan menghasilkan
rencana tata ruang. Di dalamnya diatur
rencana pemanfaatan ruang suatu wilayah
tertentu.
Realisasi rencana tata ruang dalam
pemanfaatan ruang. Instrumen utama
adalah perizinan.

7. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum
Penataan Ruang (1)
Hukum Penataan Ruang bertujuan:
Pemanfaatan ruang dilakukan secara
terpadu, berdaya guna dan berhasil
guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan.
Terwujud ruang wilayah nasional yang
aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan.

8. Beberapa Pengertian (1)
1
2
3
• Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.
• Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
• Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

9. Beberapa Pengertian (2)
1
• Perencanaan tata ruang adalah suatu proses
untuk menentukan struktur ruang dan pola
ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang.
2
• Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan
tata ruang.

10. Tiga Elemen Pokok Sistem Hukum Penataan
Ruang
1
• Hukum yang berhubungan dengan penyusunan
rencana tata ruang
2
• Hukum yang berhubungan dengan
pemanfaatan ruang
3
• Hukum yang berhubungan dengan pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang
Copyrights by Muhammad Akib, 2011

11. (1) Hukum Yang Berkaitan Dengan Penyusunan
Rencana Tata Ruang
1
• Mengatur kewenangan dan prosedur tentang
penentuan peruntukan (bestemming) ruang.
2
• Kewenangan tersebut diatur mulai dari tingkat
pusat sampai tingkat daerah.
3
• Peruntukannya disusun dari yang umum sampai pada
yang detil (RTRWN, RTRWP/K, RDTR)
Copyrights by Muhammad Akib, 2011

12. (2) Hukum Yang Berkaitan Dengan Pemanfaatan
Ruang
1
• Menyangkut kewenangan administrasi negara untuk
mengarahkan agar pemanfaatan ruang sesuai Rencana
Tata Ruang.
2
• Kewenangan Adm. Negara untuk merelisasikan rencana
terhadap semua rencana kegiatan pembangunan
3
• Ada mekanisme pencegahan, seperti melalui KLHS dan
Perizinan Penggunaan Ruang.
Copyrights by Muhammad Akib, 2011

13. (3) Hukum Yang Berkaitan Dengan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1
• Menyangkut kewenangan administrasi negara dan
penegak hukum untuk mengendalikan pemanfaatan
ruang.
2
• Pengendalian dapat berupa pengawasan dan sanksi
hukum.
3
• Sanksi hukum administrasi dan Pidana
Copyrights by Muhammad Akib, 2011

14. SEJARAH PENGATURAN HUKUM TATA
RUANG DI INDONESIA
Stadsvorming Ordonnantie (SVO), Stb. 1948 No.
168 (Ordonansi Pembentukan Kota)
Stadsvormingverordening (SVV), Stb. 1949 No.
40 (Peraturan Pembentukan Kota)
Hanya mengatur 15 kota di
Indonesia
Berbagai Peraturan/Keputusan/Edaran dari
Mendagri terkait Perencanaan Tata Ruang dan
Pembangunan Kota
Copyrights by Muhammad Akib, 2011

15. SEJARAH PENGATURAN HUKUM TATA
RUANG DI INDONESIA
Berbagai Peraturan/Keputusan/Edaran terkait
Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Kota
SE Mendagri No. 18/3/8 Tahun 1970 tentang
Perencanaan Pembangunan Kota untuk Ibukota
Kabupaten.
Permendagri No. 4 Tahun 1980 tentang Penyusunan
Rencana Kota.
SKB Mendagri dan PU No. 650-1595 dan
503/KPTS/1985 tentang Tugas dan Tanggung Jawab
Perencanaan Kota.
Copyrights by Muhammad Akib, 2011

16. Berbagai Peraturan/Keputusan/Edaran terkait
Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Kota
(Lanjutan....)
Kepmen PU No. 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan
Tata Ruang Kota.
Kepmendagri No. 7 Tahun 1986 tentang Penetapan
Batas-Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia.
Inmendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Pedoman
Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Wilayah Perkotaan
Permendagri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kota.
Copyrights by Muhammad Akib, 2011

17. SEJARAH PENGATURAN HUKUM TATA
RUANG DI INDONESIA
Secara Nasional:
UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. UU
ini mencabut SVO Stb. 1948 No. 48.
UU No. 24 Tahun 1992 diganti dengan UU No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional.
PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Copyrights by Muhammad Akib, 2011

18. PENGATURAN HUKUM TATA RUANG
Awal Kemerdekaan
(terbatas 15 kota)
Tahun 1980-an
(Tata Ruang Kota)
Tata Ruang
Nasional
Semula yang diatur hanya Tata Ruang kota, dengan
Stadsvorming Ordonnantie Stb. 1948/168 dan
Stadsvorming Verordening 1949/40.
Permendagri No. 4/1980 tentang Penyusunan
Rencana Kota;
Kepmen PU No. 640/Kpts/1986 tentang Perencanaan
Tata Ruang Kota
UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PP 26/2008 tentang RTRW Nasional
Permendagri No. 28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi
Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah