Perlindungan Hukum dalam pelaksanaan tugas & fungsi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum PSN_Jawa Barat

1. Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas
& Fungsi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum pada PSN
Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023
Ir. Yoseph Popo Handoyo
Kepala Bidang Pengadaan Tanah
dan Pengembangan
Melayani, Profesional, Terpercaya

2. Proyek Strategis Nasional (PSN)
Diselenggarakan dalam rangka peningkatan
pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan
infrastruktur di Indonesia.
Halaman 2
Sumber: KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)
Melayani, Profesional, Terpercaya
Dilakukan oleh pemerintah melalui upaya
percepatan proyek-proyek yang dianggap
strategis dan memliki urgensi tinggi untuk dapat
direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat.

3. Daftar PSN pertama kali ditetapkan
melalui Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(ada 225 PSN) yang kemudian
mengalami perubahan sebanyak 3 kali,
yaitu:
Serta diterbitkannya Peraturan
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perubahan Daftar
PSN dengan Jumlah Proyek
PSN menjadi 208 Proyek dan
10 Progran PSN.
1.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
2.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018;
3.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
Melayani, Profesional, Terpercaya
Halaman 3
Daftar PSN

4. Pada saat ini terdapat 18 Proyek Strategis
Nasional yang sedang berlangsung
proses pengadaan tanahnya di provinsi
jawa barat.
Ke 18 PSN tersebut tersebar pada 19
Kabupaten/kota meliputi 18 Jenis proyek,
meliputi: waduk, jalan/jalan tol, kereta
cepat, dan pelabuhan.
Halaman 4
Melayani, Profesional, Terpercaya
Daftar PSN di Jawa Barat

5. Pengadaan Tanah untuk kepentingan
umum dibedakan atas;
1. Pengadaan Tanah Skala Besar (untuk
luasan lebih besar dari 5 Ha);
2. Pengadaan Tanah Skala Kecil (untuk
luasan tidak lebih dari 5 Ha).
Halaman 5
Melayani, Profesional, Terpercaya
Pengadaan Tanah

6. Tahapan pengadaan tanah,
❑ Untuk pengadan tanah skala besar dan skala
kecil;
❑ Tahapannya terdiri dari:
√ Tahap Perencanaan;
√ Tahap Persiapan;
√ Tahap Pelaksanaan;
√ Tahap Penyerahan Hasil.
❑ Jangka waktu penyelenggaraannya ± 181 hari
kerja;
❑ Diperlukan Penetapan Lokasi oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota;
❑ Diperlukan rencana pengadaan tanah yang
Halaman 6
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum dapat diselenggarakan
dengan menggunakan :
1.
Melayani, Profesional, Terpercaya
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

7. Pengadan tanah secara langsung,
❑ Untuk pengadaan tanah skala kecil;
❑ Dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah
dengan pihak yang berhak, dengan cara: jual beli,
tukar menukar atau cara lain yang disepakati;
❑ Tidak memerlukan penetapan lokasi;
❑ Diperlukan rencana pengadaan tanah dalam
bentuk DPPT sederhana.
Halaman 7
2.
Melayani, Profesional, Terpercaya

8. Pengadaan Tanah untuk Kemudahan
PSN ❑ Pelaksanaannya diprioritaskan dengan tahapan
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum
❑ Atas dasar pertimbangan kemampuan keuangan Negara
dan kesinambungan fiscal maka pengadaan tanahnya
dapat dilakukan oleh Badan Usaha (BUMN atau BUMD)
yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah
pusat/pemerintah daerah dan badan usaha yang
mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari Lembaga
Negara, Kementerian, Lembaga Negara non
Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Pemerintah Kota, Badan Hukum Milik
Negara/BUMN yang mendapat penugasan khusus dari
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
❑ Dalam hal lokasi PSN belum dimuat dalam rencana tata
ruang, KKPR diberikan dalam bentuk rekomendasi KKPR.
Halaman 8
2.
Melayani, Profesional, Terpercaya

9. Hukum Administrasi Pemerintahan
❑Dalam Hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat
kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga, Kejaksaan Agung Republik
RI, Kepolisian Negara RI, Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan
PSN, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan proses
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Administrasi Pemerintahan.
Halaman 9
Melayani, Profesional, Terpercaya

10. ❑Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Pasal 20);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan (Pasal
135);
3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan PSN (Pasal 31);
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan PSN.
Halaman 6
Melayani, Profesional, Terpercaya

11. ❑ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Pasal 20 :
1. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan
oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah);
2. Hasil pengawasan APIP berupa:
- Tidak terdapat kesalahan;
- Terdapat kesalahan administrative;
- Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian Negara.
3. Jika hasil pengawasan APIP berupa terdapat kesalahan administratif,
maka dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan
administrasi;
4. …
Halaman 6
Melayani, Profesional, Terpercaya

12. 4. Jika hasil pengawasan APIP berupa terdapat kesalahan administrasi
yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, maka dilakukan
pengembalian kerugian keuangan Negara paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan;
5. Pengembalian kerugian Negara dibebankan kepada pejabat
pemerintahan apabila adanya unsur penyalahguanaan wewenang. Apabila
bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, kerugian Negara
dibebankan kepada Badan Pemerintahan.
Halaman 6
Melayani, Profesional, Terpercaya

13. ❑Peraturan Pemerintah Tahun 2021, Pasal 135 :
- Terhadap adanya laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat
mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam
pengadaan tanah, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan
proses administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang administrasi pemerintahan.
Halaman 6
Melayani, Profesional, Terpercaya

14. Ayat (1):
Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat,
penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi..
Halaman 6
Melayani, Profesional, Terpercaya
❑Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 , Pasal 31:
Ayat (2):
Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat disampaikan kepada
kejaksaan Agung RI atau Kepolisian Negara RI maka dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari sejak laporan masyarakat diterima, diteruskan/
disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, atau
Bupati/Walikota untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian.

15. ❑ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016
1. Diktum KEDUA butir 9;
Mendahulukan proses administrasi pemerintahan dalam melakukan
pemeriksaan dan penyelesaian atas laporan penyalahgunaan
wewenang dalam pelaksanaan PSN.
2. Diktum KEENAM ( ditujukan kepada Jaksa Agung RI dan Kepala
Kepolisian Negara RI ) :
Butir 1:
Proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas
laporan masyarakat.
Butir 2 :….
Halaman 6
Melayani, Profesional, Terpercaya

16. Halaman 6
Melayani, Profesional, Terpercaya
Butir 2 :
Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh
Kejaksaan Agung RI atau Kepolisian Negara RI kepada Pimpinan
Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk Dilakukan
Pemeriksaan dan Tindaklanjut penyelesaian.
Butir 3 :
…
Melakukan pemeriksaan atas hasil audit APIP mengenai temuan tindak
lanjut pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh
pimpinan kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah.

17. TIPOLOGI PENYEBAB SENGKETA DAN KONFLIK DALAM
PENGADAAN TANAH
Melayani, Profesional, Terpercaya

18. 18
ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya 18
TIPOLOGI PENYEBAB SENGKETA DAN KONFLIK
DALAM PENGADAAN TANAH
Diantaranya :
A. Disharmoni Regulasi
B. Sengketa Kepemilikan
1.Akibat Peristiwa Hukum
2.Akibat Perbuatan Hukum
C. Alat Bukti Kepemilikan
D. Tanah Sisa
E. Pihak Terdampak
•

19. A. DISHARMONI REGULASI (1)
ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya 19
A B C
D
E
F
• Adanya beberapa regulasi yang
berkaitan dengan kegiatan
pengadaan tanah yang tidak
sejalan dan menimbulkan
penafsiran yang berbeda antara
para pihak yang terlibat.
• Salah satunya adalah antara
Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2004 tentang Penata-
gunaan Tanah (Pasal 11) dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2011 tentang Sungai
(Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 75).

20. DISHARMONI REGULASI (2)
ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya 20
• Yang termasuk kawasan lindung
diantaranya: sempadan pantai,
sempadan sungai, sempadan danau,
sempadan mata air dan sebagainya.
• Definisi sungai menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
Pasal 1 ayat (1) adalah alur atau
wadah air alami dan/atau buatan
berupa jaringan pengaliran air beserta
air di dalamnya mulai dari hulu sampai
dengan muara dengan dibatasi kanan
kiri oleh garis sempadan.

21. DISHARMONI REGULASI (3)
ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya 21
• Dengan demikian terhadap
tanah yang berada di dalam
kawasan lindung dengan segala
alat bukti kepemilikan nya.
Diberikan ganti kerugian
atau tidak ?

22. B. SENGKETA/KONFLIK KEPEMILIKAN(1)
ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya 22
• Definisi :
Merujuk pada Permen ATR/Ka BPN No. 21
Tahun 2020 tentang Penanganan dan
penyelesaian kasus pertanahan.
•Sengketa adalah perselisihan antara
orang, perseorangan, badan hukum,
atau lembaga yang tidak berdampak
luas.
•Konflik adalah perselisihan antara
orang, perseorangan, kelompok,
golongan, organisasi, badan hukum,
atau lembaga yang mempunyai
kecenderungan atau sudah berdampak
luas.

23. SENGKETA/KONFLIK KEPEMILIKAN (2)
ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya 23
a. Akibat peristiwa hukum,
Pada umumnya terjadi akibat
adanya perselisihan antar ahli waris
sehingga objek pengadaan
tanahnya menjadi tidak jelas
kepemilikannya sehingga
penyelesaian sengketanya harus
melalui putusan pengadilan atau
dading (perdamaian).

24. SENGKETA/KONFLIK KEPEMILIKAN (3)
ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya 24
b. Akibat perbuatan hukum,
•Adanya fasos fasum berupa jalan
yang berada di dalam komplek
perumahan yang keberadaannya
berdasarkan siteplan.
•Sebagian / keseluruhan jalan
tersebut menjadi obyek pengadaan
tanah dan pihak developer/pemilik
tanah menuntut pembayaran ganti
kerugian terhadap jalan tersebut
Diberikan ganti kerugian
atau tidak ?

25. SENGKETA/KONFLIK KEPEMILIKAN (4)
ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya 25
c. Akibat perbuatan hukum,
Sebelum menjadi obyek pengadaan
tanah, bidang tanah telah
diperjualbelikan kepada beberapa pihak,
sehingga obyek pengadaan tanah
menjadi obyek persengketaan antar
pihak yang merasa memiliki obyek
pengadaan tanah tersebut.
Seandainya para pihak mengajukan
gugatan ke pengadilan, maka
pengambilan uang ganti kerugian
yang dikonsinyasi menunggu putusan
pengadilan yang inkrah atau dading.

26. C. ALAT BUKTI KEPEMILIKAN
ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya 26
• Beberapa pihak mengklaim
kepemilikan atas bidang tanah yang
sama dengan menggunakan alat
bukti kepemilikan yang berbeda
(sertipikat, girik, eigendom dan
lainnya).
Seandainya para pihak
mengajukan gugatan ke
pengadilan, maka pengam-
bilan uang ganti kerugian
yang dikonsinyasi menung-
gu putusan pengadilan yang
inkrah atau dading.

27. D. TANAH SISA
ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya 27
•Terdapat objek pengadaan tanah
dimana luas tanah sisanya mencakup
luasan yang sangat luas (puluhan
hektar) yang minta dibebaskan oleh
pihak yang berhak.
•Karena luas tanah sisanya tidak lazim
(sangat luas) sementara terhadap
tanah sisa tersebut tidak memiliki
manfaat langsung bagi instansi yang
memerlukan tanah
diberikan ganti kerugian atau
tidak ?

28. E. PIHAK TERDAMPAK
ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya 28
•Terdapat tanah asset pemerintah/
BUMN yang menjadi objek
pengadaan tanah yang sebelumnya
telah dikerjasamakan dengan badan
hukum swasta dan selanjutnya oleh
badan hukum swasta tersebut
disewakan kepada orang-perorang
untuk dijadikan lahan usaha
perekonomian/ berdagang.
Terhadap pelaku usaha
tersebut diberikan ganti
kerugian atau tidak ?

29. Terima Kasih KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT
Melayani, Profesional, Terpercaya