Artikel Kelembagaan Pengelolaan Agraria dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Jambi Mata Kuliah Hukum Agraria Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Dosen Pengampu Mata Kuliah: 1. Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.Hum. 2. Ivan Fauzani Raharja, S.H., M.H. Mahasiswa Kelas C: 1. Apri Andana (NIM B1A122131) 2. Danu Pranata Andora (NIM B1A122149) 3. Muhammad Khalif Akbar Taufik (NIM B1A122103) 4. Silvester Ambrosius Manahan S. (NIM B1A122102)

1. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AGRARIA DAN PENDAFTARAN TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
Pada hari Rabu 01 November 2023 pukul 13.00-15.00 WIB. Kami yaitu Apri Andana (NIM
B1A122131), Danu Pranata Andora (NIM B1A122149), Muhammad Khalif Akbar Taufik
(NIM B1A122103), dan Silvester Ambrosius Manahan S. (NIM B1A122102) merupakan
Mahasiswa Kelas C Semester 3 Angkatan 2022 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jambi mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Jambi yang berada di Jl. Kol. Pol. M.
Thaher No. 17 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Kunjungan ini
dengan maksud untuk mengetahui kelembagaan dari Kantor Pertanahan Kota Jambi dan
mekanisme pendaftaran tanah yaitu: persyaratan, prosedur, alir pendaftaran, waktu, dan biaya
untuk pembuatan sertifikat tanah. Kunjungan ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang
diberikan Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Agraria yaitu Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H.,
M.Hum. sehubungan dengan materi perkuliahan yang tertera di RPS pada pertemuan ke-10
dan ke-11 yaitu dengan materi Kelembagaan Pengelolaan Agraria dan Pendaftaran Tanah.

2. Berawal saat kami masuk ke dalam area Gedung Kantor Pertanahan Kota Jambi dengan
melewati pos satpam. Oleh Petugas Keamanan kami disambut dengan baik, Kami pun
mengutarakan maksud dan tujuan kami mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Jambi.
Kemudian setelah satpam mengetahui itu, kami diarahkan masuk kedalam Gedung Kantor
Pertanahan Kota Jambi. Kami di persilahkan duduk di tempat yang dikhususkan untuk para
pengunjung tempatnya nyaman dan bersih. Petugas satpam memberikan kami nomor antrian
A010 Informasi Pelayanan agar kami bisa menanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang
sudah dipersiapkan sebelumnya.
Tidak menunggu lama kami dipanggil menuju loket, penyambutan pengawainya ramah dan
sopan. Kami pun dipersilahkan untuk duduk dan bertanya oleh pengawainya. Percakapan kami
dengan pengawai terjadi selama kurang lebih 120 menit, suasana percakapan pun sangat baik.
Kami menanyakan mengenai kelembagaan dari Kantor Pertanahan Kota Jambi dan
menanyakan tentang Pendaftaran Tanah. Di dalam Gedung terdapat 8 loket pelanyanan yang
terdiri dari loket pendaftaran tanah, loket pemetaan dan pengukuran, loket pengambilan
sertifikat, loket pembayaran dan loket khusus disabilitas. Petugas menyampaikan rata-rata
pengunjung atau pemohon dalam pendaftaran tanah berkisar 100 orang perhari yang terdiri dari
pemohon mandiri dan pemohon dengan kuasa yaitu Notaris dan PPAT.

3. Kami merasa puas akan penjelasan yang dipaparkan oleh pengawainya. Setelah selesai dengan
percakapan itu, Kami pun tak lupa berfoto sebelum pulang ke rumah masing-masing, dengan
maksud untuk bukti bahwasanya kami sudah melakukan kunjungan di Kantor Pertanahan Kota
Jambi, selain itu kami diberikan bukti yang diberikan pegawainya berupa formulir pendaftaran
tanah.

4. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
1. KELEMBAGAAN KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
A. TUGAS DAN FUNGSI
Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur
keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan
agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan
tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Agraria dan Tata Ruang;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

5. 5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas:
1. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;
2. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
3. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan;
5. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi;
6. Inspektorat Jenderal;
7. Sekretariat Jenderal;
8. Direktorat Jenderal Tata Ruang;
9. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
10. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
11. Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
12. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
13. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
14. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
15. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusian;
16. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan;
17. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;
18. Sekolah Tinggi Pertanahan Negara;
19. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
20. Kantor Pertanahan.
Sedangkan sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

6. 1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah,
dan pemberdayaan masyarakat;
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian
kebijakan pertanahan;
5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa
dan perkara pertanahan;
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan
informasi di bidang pertanahan;
10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di
provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.
B. MAKLUMAT PELAYANAN
Berikut Maklumat Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Jambi.

7. C. VISI DAN MISI
VISI
Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar
Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"
MISI
1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif,
Berkelanjutan dan Berkeadilan;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.
MOTO
Melayani, Profesional, Terpercaya
D. STRUKTUR ORGANISASI

8. E. PEJABAT
Hary Susetyo, S.T
Kepala Kantor
Pertanahan Kota
Jambi Periode 2023
s.d Sekarang
Endang Yuliati,
A.Ptnh
Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Kantor
Pertanahan Kota
Jambi
Firdaus, S.H
Kepala Seksi
Penetapan Hak dan
Pendaftaran Kantor
Pertanahan Kota
Jambi
M. Trianda Dasa
Prima, ST
Kepala Seksi Survei
dan Pemetaan
Kantor Pertanahan
Kota Jambi
A. Damanhuri, S.P
Kepala Seksi
Penataan dan
Pemberdayaan
Kantor Pertanahan
Kota Jambi
Suherman, S.H
Kepala Seksi
Pengadaan Tanah
dan Pengembangan
Kantor Pertanahan
Kota Jambi
Trie Dharmono
Simaremare, S.T
Kepala Seksi
Pengendalian dan
Penanganan
Sengketa Kantor
Pertanahan Kota
Jambi

9. F. ALAMAT DAN WEBSITE
Jalan Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan,
Kota Jambi.
Nomor Telepon: 081267410970
Website: https://kot-jambi.atrbpn.go.id/
2. PENDAFTARAN TANAH
A. PENGERTIAN
Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti surat (tertulis) memiliki banyak fungsi bagi
pemiliknya, dan salah satu fungsi utama sertifikat adalah sebagai bukti yang kuat. Pengertian
sertifikat menurut Pasal 1 ayat (7) Permen ATR BPN 1/2021 berbunyi:
Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas
satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam
buku tanah yang bersangkutan.
Dalam perkembangannya, terdapat juga sertifikat elektronik yang diatur dalam Pasal 1 ayat
(8) Permen ATR BPN 1/2021 sebagai berikut:
Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang
diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik.
Dalam proses pendaftaran tanah guna mendapatkan sertifikat, penting sekali untuk
mengetahui Pembukuan Hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) PP 24/1997 yakni:
Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun
didaftar dengan membukuannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data
fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula
pada surat ukur tersebut.
Berdasarkan pasal tersebut, bagi tanah dengan data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap
serta tidak ada yang disengketakan, maka dilakukan pembukuannya dalam buku tanah.
Akhirnya, sertifikat dapat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan
sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah tersebut.

10. B. PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
1) SERTIPIKAT WAKAF UNTUK TANAH YANG BELUM TERDAFTAR
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan
2. Identitas diri Wakif (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh
Pejabat yang berwenang)
3. Identitas diri Nadzir (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh
Pejabat yang berwenang)
4. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan
5. Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai:
a. pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun terus
menerus
b. keterangan Kepala Desa/Lurah dengan saksi 2 orang tetua adat/penduduk setempat
yang membenarkan penguasaan tanah tersebut.
6. Akta Ikrar Wakaf
7. Surat Pengesahan Nadzir
8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan
Biaya dan Waktu
1. Rp. 25.000 / bidang (diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk sporadik).
2. 120 hari
3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

11. 2) PENDAFTARAN PERTAMA KALI KONVERSI-SISTEMATIK
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku
dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).
3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:
a. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang
bersangkutan, atau
b. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau
c. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum
ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan
hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut
didalamnya, atau
d. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10/1961, atau
e. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian
oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
f. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
g. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai
dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
h. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya
belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

12. i. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh
Pemerintah Daerah, atau
j. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
k. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum berlakunya
UUPA.
4. Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua
adat / penduduk setempat.
5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.
Biaya dan Waktu
1. Sesuai PP 46/2002 dan SE Ka. BPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 (Diluar biaya
pengukuran dan pemetaan untuk Sporadik)
2. Waktu: 90 hari/100 bidang.
3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.
3) PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI KONVERSI - SPORADIK
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan
2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)
dan atau kuasanya (untuk Perorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku
atau untuk Badan Hukum: fotocopy Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan-
perubahannya, serta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)

13. 3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:
a. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang
bersangkutan, atau
b. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau
c. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum
ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan
hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut
didalamnya, atau
d. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10/1961, atau
e. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian
oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
f. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
g. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat
sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak
yang diwakafkan, atau
h. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya
belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
i. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh
Pemerintah Daerah, atau
j. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh
Pejabat yang berwenang), atau
k. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau
l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya
UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau
4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaan
fisik lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades / Lurah
disaksikan oleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.
5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas
6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan

14. 7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)
Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:
1. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton,
panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm
2. Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaris
tengah 7.5 cm, atau
3. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau
4. Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok
atau pagar besi / beton / kayu.
Biaya dan Waktu
1. Rp. 25.000 / bidang (diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk sporadik).
2. 120 hari
3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.
4) PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI PENGAKUAN DAN PENEGASAN
HAK-SPORADIK
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan:
1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan
2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)
dan atau kuasanya (untuk perseorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku
atau untuk Badan Hukum: fotocopy Akte Pendirian Perseroan dan Perubahan-
perubahannya, serta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)

15. 3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:
a. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang
bersangkutan, atau
b. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau
c. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum
ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan
hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut
didalamnya, atau
d. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10/1961, atau
e. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian
oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
f. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
g. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat
sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak
yang diwakafkan, atau
h. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya
belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
i. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh
Pemerintah Daerah, atau
j. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh
Pejabat yang berwenang), atau
k. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau
l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya
UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau
4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan
Penguasaan fisik lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades
/ Lurah disaksikan oleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.
5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas
6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan

16. 7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)
Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:
1. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton,
panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm
2. Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaris
tengah 7.5 cm, atau
3. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau
4. Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok
atau pagar besi / beton / kayu.
Biaya dan Waktu
1. Rp. 25.000 / bidang (diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk sporadik).
2. 120 hari
3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.
C. BAGAN ALIR PENDAFTARAN TANAH
1) BAGAN ALIR PROSES PENDAFTARAN HAT

17. 2) BAGAN ALIR PENGUKURAN BIDANG TANAH
3) BAGAN PENDAFTARAN KONVERSI

18. 4) BAGAN ILIR PENGEMBALIAN BATAS