Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk melalui perubahan UUD 1945 dan UU No. 24/2003 untuk menjaga supremasi konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan memutus perselisihan pemilu. MK memiliki kewenangan menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan pemilu. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

1. MAHKAMAH
KONSTITUSI (MK)
• LATAR BELAKANG
• KEWENANGAN
• KEWAJIBAN
• FUNGSI
• SIFAT PUTUSAN
• HAKIM MK
• MK DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

2. • LAHIRNYA MK
 MELALUI SIDANG TAHUNAN MPR RI TANGGAL 9 NOVEMBER 2001 KEMUDIAN BERDIRI TAHUN
2003 (UU NO.24/2003)
• PEMBENTUKAN MK DIDORONG DAN DIPENGARUHI OLEH KONDISI FAKTUAL YANG TERJADI :
1. sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara
demokrasi yang berdasarkan hukum.
2. Pasca Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga, UUD 1945 telah mengubah relasi
kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers)
berdasarkan prinsip checks and balances.
3. Kasus pemakzulan (impeachment) Presiden
• DASAR MK PS. 24 AYAT (2) UUD 1945
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah

3. MENURUT JIMLY ASSHIDDIQIE ALASAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Perlu dibentuknya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antar lembaga negara
yang dikarenakan perubahan konstitusi memiliki derajat yang sama;
2. Perlunya pengontrolan terhadap produk-produk hukum yang ditetapkan berdasar rule of
majority di parlemen;
3. Mahkamah Konstitusi difungsikan sebagai lembaga penentu nilai konstitusionalitas
produk hukum dan bagian dalam menentukan proses impeachment presiden dan/ atau
wakil presiden.
Alasan-alasan diataslah yang dijadikan sebagai kewenangan mahkamah konstitusi dan
kemudian dirumuskan dalam rumusan pasal 24C ayat (2) UUD 1945

4. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  Pasal 24C.
1. Menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD;
2. Memutuskan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. Memutuskan pembubaran partai politik; dan
4. Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum.
KEWAJIBANNYA MK  Pasal 7B
memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden

5. FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI
1. The guardian of ideology and constitution;
2. The final interpreter of the constitution;
3. The guardian of democracy;
4. The protector of the citizen’s constitutional rights; and
5. The protector of human rights.
SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 diberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final dan
mengikat dalam hal pengujian undang undang terhadap Undang Undang Dasar 1945;
memutus sengketa kewenangan lembaga negara; memutus pembubaran partai politik; dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

6. HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
Berdasarkan pasal 24 C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan ketiga berbunyi
“Mahkamah Konstitusi terdiri dari Sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yang di ajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah
Agung; tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan tiga orang oleh Presiden
MK DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA
Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan :
1. Perspektif Hukum
Adanya MK menguatkan prinsip supremasi konstitusi yang didalamnya terdapat prinsip
supremasi hukum yang merupakan ciri utama dari negara hukum Indonesia.
2. Perspektif Politik
MK dijadikan sebagai pintu masuk untuk memberikan alasan-alasan konstitusional
terkait perkara-perkara politis, terumata yang berkaitan dengan penyelesaian perkara
pemilihan umum.

7. SIFAT PUTUSAN MK
• Terkait dengan putusan yang sifatnya final dan mengikat, ini merupakan konsep pertama kali dalam sistem lembaga
paradilan maupun kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.
• Dengan adanya konsepsi ini maka MK mrupakan lembaga peradilan konstitusional yang menjadi salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman di Indonesia (yudikatif) di samping MA dan peradilan di Bawahnya.
• Oleh karena itu maka MK adalah lembaga peradilan yang sangat erat dengan kehidupan ketatanegaraan,
penyelengaraan negara, dan juga terkait dengan sistem politik.
• Sehingga putusan MK tentunya sangat besar pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia
• Kemudian Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tentunya berbeda dengan sistem peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung yang sifatnya berjenjang (Tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK sebagai bentuk upaya
hukum ).
• Sedangkan sistem peradilan di MK, hanya dikenal satu tahap peradilan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh MK
bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lagi untuk mengugat putusan MK.
• Disamping itu juga, putusan MK tidak membutuhkan proses eksekusi oleh MK karena pada saat putusan itu di bacakan
oleh MK, maka pada saat itu juga putusan MK harus dilaksanan oleh para pihak

8. • Lahirnya Mahkamah melalui sidang tahunan MPR RI pada tanggal 9 November 2001 UU 24/2003
• Pada persidangan tersebu ttelah menetapkan cabang kekuasaan kehakiman yang baru diluar Mahkamah Agung dan lembaga
yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung yaitu MK.
• Sehingga perlu dilakukan perubahan Pasal 24 ayat (2) UUD 45 yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Apabila ditelaah lebih lanjut, pembentukan MK didorong dan dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu.
1. sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum dan negara demokrasi yang berdasarkan pada hukum.
• Karena sering terjadi bahwa suatu keputusan tidak selalu sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku sebagai hukum
tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undangundang.
1. Adanya amandemen /Perubahan UUD 1945 yang telah mengubah system kekuasaan di Indonesia yaitu menganut sistem
pemisahan kekuasaan (separation of powers) berdasarkan prinsip checks and balances.
• Dengan dihilangkanya supremasi MPR maka mengakibatkan kedudukan lembaga negara setara/sepadan, jika terjadi
sengketa lembaga negara tidak ada lagi lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga
2. Peristiwa pemakzulan (impeachment) Presiden
Yaitu pemakzulan Terhadap presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR yang dilakukan pada Sidang Istimewa MPR tahun
2001, peristiwa itu mengilhami ide/gagasan untuk mencari mekanisme / dalih hukum yang digunakan dalam proses
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis.
• Untuk itu, disepakati perlunya lembaga hukum yang berkewajiban menilai terlebih dahulu pelanggaran hukum yang dilakukan
oleh Presiden/Wakil Presiden yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa
jabatannya.

9. FUNGSI MK:
1. The guardian of ideology and constitution; Pancasila sebagai ideologi negara adalah menjadi dasar dalam mekanisme
pengujian konstitusionalitas, terutama dalam hal pengujian UU terhadap UUD 1945, karena dalam Pembukaan UUD 1945
terdapat rumusan Pancasila yang menjadi roh dan sekaligus jiwa UUD 1945. sehingga MK bukan saja sebagai penjaga dan
pengawal konstitusi tetapi juga penjaga ideology
2. The final interpreter of the constitution; MK merupakan lembaga negara yang secara konstitusional memiliki keputusan
mengikat secara hukum, tentnya dalam melakukan penafsiran konstitusonal, maka putusan MK secara mutatis mutandis
(putusan yang didasarkan PUU) karena putusan MK akan menjadi dasar dalam pengujian UU thd UUD
3. The guardian of democracy; Posisi MK dalam sistem ketatanearaan Indonesia sangat penting dalam hal merawat prinsip-
prinsip demokrasi agar tetap berjalan dengan baik, karena selama ini Indonesia sebagai negara demkorasitelah melaksanakan
kedaulatan rakyat melalui Pemilihan umum, sehingga keberadaan MK yang memiliki kewenangan memutus perkara
perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) sangat diharapkan dapat benar-benar adil.
4. The protector of the citizen’s constitutional rights; Konstitusi adalah norma dasar/fundamental negara, yang muatanya
merupakan konsensu bersama seluruh rakyat sehingga konstitusi merupakan consensus kontrak sosial antara negara denga
warga negara. Oleh karena itu, maka keberadaan MK dimaksudkan untuk menjamin agar substansi konsensus mengenai hak-
hak konstitusional warga negara dijalankan secara bertanggungjawab dan konsekuen oleh seluruh penylengara negara.
5. The protector of human rights. salah satu materi muatan konstitusi yang harus ada dan wajib ada adalah perlindungan hak
asasi manusia yang harus di atur dalam konstitusi , sehingga bagi setiap warga negara memiliki akses untuk mencari
perlindungan konstitusional melalui MK.
Kelima fungsi yang secara konsepsional melakat secara mutatis mutandis kepada mahkamah konstitusi ini merupakan sebuah
konsep yang mendasari lahirnya Konsep lembaga peradilan konstitusional khsusunya mahkamah Konstitusi Indonesia (MK).

10. • Reformasi yang menghasilkan empat kali perubahan UUD 1945 telah membawa nuansa baru dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Yaitu adanya system pembagian kekuasaan secara horizontal yang sebelumnya vertikal hirarkis, dimana MPR
sebagai lembaga tertinggi negara berada di puncak kekuasaan.
• Dengan kekuasaan yang bersifat horizontal, maka kedudukan lembaga-2 negara menjadi setara, yang masing-masing secara
fungsional melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lain
• Sistem pembagian kekuasaan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis
dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan
transparan,
• Dalam memahami posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dilihat
1. Perspektif Hukum
• Indonesia merupakan negara Hukum pasal 1 ayat (3) UUD 45. Konsekuesi sebagai negara hukum, maka Indonesia harus
menempatkan hukum dalam posisi yang teratas (supremacy of law) untuk mengatur jalannya sistem ketatanegaraan.
• Kemudian UUD 45 sebagai hukum dasar tertinggi (supremacy of Constitution) diperlukan pengadilan khusus guna
menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah, yakni (UU) terhadap UUD45 untuk menjaga nilai-nilai kepastian
hukum
• maka posisi Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum adalah menguatkan prinsip supremasi konstitusi yang
didalamnya terdapt prinsip supremasi hukum
2. Perspektif Politik
• keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia dalam perspektif politik dimaknai sebagai sebuah
kompas politik sehingga, Mk kerap kali dijadikan sebagai pintu masuk untuk memberikan alasan-alasan konstitusional yang
didalamnya terdapat perkara-perkara politis, terumata yang berkaitan dengan penyelesaian perkaran pemilihan umum
termasuk dalam hal pemilihan presiden.