Dokumen tersebut membahas tentang ilmu politik, meliputi pengertian, ruang lingkup, dan tujuan ilmu politik serta konsep dasar politik dan implementasinya dalam pemerintahan. Secara khusus membahas tentang pengertian politik, ruang lingkup dan tujuan ilmu politik, serta sistem pemerintahan dan bentuk demokrasi di Indonesia.

1. ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ilmu politik adalah salah satu cabang ilmu sosial yang berdampingan erat dengan
cabang ilmu sosial lainnya, namun walaupun ilmu-ilmu itu saling berdampingan dan
berhubungan erat tentu ada pembatas antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya
dengan melihat sifat dan ruang lingkup ilmu politk itu sendiri.
Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi
di masayarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem komunikasi dan lain-lain.
Setiap sistem tentu memiliki tujuan dan fungsi masing-masing untuk menjaga
kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik
menjalankan fungsi-fungsi dan tujuan tertentu untuk masyarakat, yaitu merumuskan
tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya diaksanakan oleh kebijakan-kebijakan untuk
kepentingan masyarakat.
Karena itu, masyarakat perlu mengetahui dam memahami ilmu politik mulai dari
lingkup kecil sampai lingkup yang labih luas. Agar masyarakat dapat berkontribusi
langsung demi memajukan negara kita tercinta ini.
B. Rumusan Masalah
Untuk lebih sistematis, maka kami akan merumuskan masalah-masalah pokok yang
akan dibahas dalam makalah ini, diantaranya adalah:
1. Apa pengertian dari ilmu politik?
2. Apa saja ruang lingkup dan tujuan dalam ilmu politik?
3. Bagaimana konsep dasar Politik dan implementasi dalam pemerintahan?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kami akan memberikan beberapa tujuan
dari penulisan makalah ini, diantaranya adalah:
1. Untuk mengetahui pengertian dari politik.
2. Untuk mengetahui ruang lingkup dan tujuan dari politik.
3. Untuk mengetahui konsep dasar Politik dan implementasi dalam pemerintahan.

2. ii
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Politik
Politik adalah perilaku dasar kehidupan manusia. Politik juga adalah proses
pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat berwujud proses pembuatan
keputusan (decision making) khususnya dalam negara. Dengan demikian ilmu politik
adalah cabang dari ilmu social yang berdampingan dengan cabang ilmu social lainnya
seperti antropologi, sosiologi, ekonomi dan psikologi. Ilmu politik yang sama dengan ilmu
social lainnya berobjekkan manusia sebagai kelompok masyarakat. Ilmu tersebut
mempelajari tentang kerjasama manusia untuk mencapai sesuatu.
Secara etimologis, politik berasal dari bahasa yunani “ Polis “ yang berarti kota
berstatus negara. Istilah politik diartikan berbagai macam kegiatan tujuan-tujuan dari
system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Plato dan aristoles mengemukakan en dam
onia atau the good life ( usaha-usaha mencapai kehidupan yang baik ).
Disamping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu
antara lain :
1. Teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk
mewujudkan kebaikan bersama.
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapat dan mempertahankan
kekuatan di masyarakat.
4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Selain dari sudut pandang yang berbeda, para phylosophi tentang ilmu politik juga
memberikan defenisi tentang ilmu politik. Diantaranya:
1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah
ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
2. Seely dan Stephen leacock, mengatakan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang serasi
dalam menanggani pemerintahan.
3. Pemikir dari Prancis juga mengeluarkan pendapatnya, Paul Janet menyikapi ilmu politik
sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip
pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
4. Lasswell berpendapat, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan
kekuasaan.
5. Ossip k.fletchteim dalam foundamental of political sience menegaskan bahwa ilmu politik
adalah ilmu yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara sejauh Negara
merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain
yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi Negara(Political Science is that Specialized
social Science that studies the nature and purose of the state so far as it a power
organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomen that are apt to
influence the sate).

3. ii
6. J.Barents berpendapat, Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan Negara yang
merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.
Dalam konteks memahami politik, yang perlu dipahami adalah kekuasaan politik,
legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak
kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
Teori politik juga tidak lepas dari pelaksanaan politik, teori politik merupakan
kegiatan mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut
serta segala konsekoennya. Dalam teori politik ada beberapa bahasan, antara lain filsafat
politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan,
legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik,
dsb.
Secara teoritis, ilmu politik terbagi atas dua, yaitu :
1. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini
terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.
2. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan
mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan
moral atau norma.
Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam
kehidupan masyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencapai
atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan.
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Ilmu Politik
Ruang lingkup kajian ilmu politik terbagi atas empat bidang berikut:
1. Teori politik, yang meliputi politik, sejarah perkembangan dan ide-ide politik.
2. Lembaga-lembaga politik, meliputi undang-undang dasar,pemerintah pusat (nasional),
pemerintahan daerah atau lokal. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan
perbandingan lembaga politik.
3. Partai-partai, golongan umum, dan pendapatan umum. Mencakup partai politik, golongan-
golongan, asosiasi-asosiasi, partisipasi warganegara dalam pemerintahan administrasi dan
pendapat umum.
4. Hubungan internasional, meliputi politik internasional, organisasi dunia, administrasi, dan
hukum internasional.
Pada dasarnya ilmu politik mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan
masyarakatdengan memusatkan perhatian pada perjuangan manusia mencari dan
mempertahankan kekuasaan untuk mencapai tujuan.
Ada 5 dasar konsep ilmu politik, yaitu:
1. Negara
2. Kekuasaan
3. Pengambilan keputusan
4. Kebijaksanaan
5. Pembagian tugas.

4. ii
Sedangkan tujuan dari ilmu politik adalah untuk mengetahui dan membahas tentang
pembagian wilyah, batas negara dan masalah yang berhubungan dengan kekuasaan negara.
Perspektif Intelektual
Tujuan politik adalah untuk berpolitik dan untuk tindakan politik. Agar dapat
bertindak baik dalam politik, masyarakat harus mempelajari seni politik, asas dan nilai-
nilai politik yang dianggap penting. Perspektif intelektual adalah perspektif yang
memepergunakan diri sendiri sebagai titik tolak. Sebab perspektif itu bertolak dan di
bangun berdasarkan pada apa yang dianggap salah oleh individu tersebut.
Perspektif Politik
Pandangan intelektual mengenai politik tidak jauh berbeda dengan pandangan
politisi. Dimana politik hanya dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan kekuasaan.
C. Konsep Dasar Politik dan Implementasi dalam Pemerintahan
Istilah negara muncul pertama kali pasa abad ke-15 di Eropa Barat, istilah ini berasal
dari kata staat (bahasa Belanda dan Jerman). Pengertian negara seperti dikemukakan oleh
F. Iswara, yaitu bahwa negara adalah suatu organisasi politik teritorial suatu bangsa yang
mempunyai kedaulatan.
Kedaulatan yang artinya bahwa pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan
untuk mengatur dan membina kehidupan berbangsa dan bernegara dan ditaati oleh seluruh
rakyat. Dalam mewujudkan tujuan nasional negara digerakkan oleh pemerintahan yang
berdaulat dalam bentuk-bentuk demokrasi.
Pemerintah yang Berdaulat
Pemerintah sebagai salah satu unsur negara adalah gabungan seluruh alat
perlengkapan negara, oleh karena itu pemerintah haruslah berdaulat. Kedaulatan
pemerintah ini dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Berdaulat kedalam, artinya pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk
mengatur dan membina kehidupan berbangsa dan bernegara dan ditaati oleh seluruh
rakyat.
2. Berdaulat keluar, artinya pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk
mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain, baik kerjasama politik,
ekonomi, sosal budya serta melindungi keselamatan dan kedaulatan negara dari segala
ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
Ada tiga macam pengertian pemerintah, yaitu:
1. Pemerintah sebagai gabuangan seluruh badan kenegaraan atau gabungan seluruh alat
perlengkapan negara dalam arti luas, yaitu meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Pemerintah sebagai kepala negara atau badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa
memerintah didalam wilayah-wilayah negara.
3. Pemerintah sebagai dasar eksekutif, presiden dibantu oleh para menteri-menteri dan
kabinet-kabinet.

5. ii
Jadi dapat disimpulkan, bahwa setiap pemerintah suatu negara harus berdaulat penuh
kedalam dan keluar agar negara dapat berdiri tegak selamanya.
Bentuk-Bentuk Demokrasi
Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratos yang berarti
pemerintahan. Jadi, suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila pemerintahan ada di
tangan rakyat. Demokrasi dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Demokrasi formal, adalah demokrasi yang menjujung tinggi persamaan dalam bidang
politik. Tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam
bidang ekonomi. Semua orang dianggap sederajat dan mempunyai hak yang sama, baik
hak memilih, mengeluarkan pendapat,menjadiwakil rakyat, serta hak menjadi menteri.
2. Demokrasi material, adalah demokrasi yang menitik beratkan pada usaha-usaha untuk
menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sedangkan di bidang politik kurang
mendapat perhatian.
3. Demokrasi gaabungan, adalah demokrasi yang menggabungkan demokrasi formal dan
demokrasi material dengan menghilangkan keburukan dan menggunakan kebaikannya.
Cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa
jenis berikut.
a. Demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya delam
rapat akbar di lapangan terbuka yang dihadiri oleh seluruh rakyat.
b. Demokrasi perwakilan, yaitu rakyat menyalurkan kehendak atau pendapatnya melalui
perwakilannya yang duduk di “Dewan Perwakilan Rakyat”.
c. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, demokrasi ini gabungan dari demokrasi
langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di
“Dewan Perwakilan Rakyat” tetapi dikontrol oleh pengaruh rahyat melalui sistem
“Referendum” dan “Inisiatif rakyat”.
Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
Mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia dapat diketahui dalam penjelasan
UUD 1945, yang dikenal dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan.
a. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hokum (Rechstaat) tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (Machsstaat).
b. Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hokum dasar)tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan yang tak terbatas).
c. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara penjelasan UUD 1945 lebih
lanjutmenyetarakan dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung
jwab adalah di tanggan presiden.
d. Presiden tidak beertanggung jawab kepda Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping preside
nada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk
membuat UUD dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negar.
e. Menteri Negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
f. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. Walaupun kepala Negara (presiden) tidak
bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan “dictator” atau kekuasaan tidak terbatas.

6. ii
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bentuk-Bentuk Demokrasi
Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratos yang berarti
pemerintahan. Jadi, suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila pemerintahan
ada di tangan rakyat. Demokrasi dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Demokrasi formal, adalah demokrasi yang menjujung tinggi persamaan dalam
bidang politik. Tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan
kesenjangan dalam bidang ekonomi. Semua orang dianggap sederajat dan
mempunyai hak yang sama, baik hak memilih,
mengeluarkan pendapat,menjadiwakil rakyat, serta hak menjadi menteri.
2. Demokrasi material, adalah demokrasi yang menitik beratkan pada usaha-
usaha untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sedangkan di bidang
politik kurang mendapat perhatian.
3. Demokrasi gaabungan, adalah demokrasi yang menggabungkan demokrasi
formal dan demokrasi material dengan menghilangkan keburukan dan
menggunakan kebaikannya.
B. Saran
Makalah ini masih memiliki berbagai kekurangan olehnya itu saran yang sifatnya
membangung sangat kami harapkan.

7. ii
DAFTAR PUSTAKA
1. Http://blogmerko.blogspot.com/2013/02/makalah-pkn-tentang-sistem-politik-
di.html
2. http://arsippresentnunu.blogspot.com/2012/11/makalah-tentang-politik-ham-
dan.html
3. http://izzati-site.blogspot.com/2013/01/makalah-ilmu-politik.html

8. ii
MATA KULIAH : CIVIC EDUCATION
MAKALAH
ILMU POLITIK
DISUSUN OLEH :
NAMA : SUBANDI
STAMBUK : 21208281
SEMESTER : II
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2013

9. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................i
DAFTAR ISI...........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................1
1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................1
1.2Rumusan Masalah......................................................................................1
1.3 Tujuan dan Manfaat...................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN...........................................................................................2
A. Pengertian Politik.................. ......................................................................2
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Ilmu Politik.......................................................3
C. Konsep Dasar Politik....................................................................................4
BAB III PENUTUP................................................................................................6
A. Kesimpulan..................................................................................................6
B. Saran...........................................................................................................6
DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................7

10. ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas
berkat dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis
dengan tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul “ILMU POLITIK”
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon
permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat
kurang tepat atau menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Raha, Juni 2013
"Penulis"