Reaktualisasi Pancasila , Kondisi sosial budaya, Geografis, dan demografi, Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Perlunya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Makna penting Pancasila sebagai perjanjian pemersatu bangsa, Sumber hukum dan dasar hukum.

1. H a l a m a n | 1
UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021
Mata Kuliah : MKDU PANCASILA
Kelas : IT-05/IT-06/IT-07
Prodi : MKDU
Waktu : Rabu, 28 Juli – Selasa, 3 Agustus 2021
Dosen : Dra. Yusreni Sabrie, M.M
Sifat Ujian : Open Book
Petunjuk Pengerjaan Soal:
1. Gunakan referensi buku ajar Pancasila, atau buku referensi lainnya
2. Kerjakan 6 soal dari 8 pertanyaan soal
3. Gunakan manejemen waktu yang baik
SOAL UJIAN
1. Indonesia sudah menggunakan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara
dan Bangsa Indonesia namun hingga saat ini di masa yang akan datang perlu
secara terus menerus untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila. Sehubungan
dengan hal tersebut anda uraikan apa perlunya reaktualisasi Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari serta uraikan apa pentingnya prinsip kebulatan dan
keutuhan reaktualisasi Pancasila!
2. Indonesia sebagai negara terkaya di dunia dalam kemajemukan mampu
disatukan oleh sebuah ideologi yang bernama Pancasila. Komunisme gagal
mempertahankan kesatuan Uni Soviet bubar dibulan Desember 1991 menjadi
15 negara, kemudian juga Yogoslavia bubar menjadi beberapa negara.
Sehubungan dengan hal tersebut anda uraikan bagaimana Kondisi Sosial
Budaya, Geografis Dan Demografi Bangsa Indonesia, lalu apa perlunya
persatuan dan kesatuan serta apa makna penting Pancasila sebagai perjanjian
pemersatu bangsa!
3. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut uang pengganti yang kembali ke
negara atas kerugian kasus korupsi pada 2020 hanya berjumlah Rp 8,9 triliun
(https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-
2020kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp)terkait
kasus narkoba, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen
Agus Andrianto mengungkapkan Tercatat 24.878 orang ditangkap dari 19.229
kasus di Indonesia yang berhasil diungkap PolrisepanjangJanuari
hinggaJuni2021(https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/
24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari).
Berdasarkan data-data tersebut maka dapat dikatakan banyak sekali
penyimpangan dalam kehidupan masyarakat kita. Dengan memperhatikan hal
tersebut uraikan menurut anda apa perlunya reaktualisasi Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari, serta bagaimana reaktualisasi nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari!
4. Pancasila adalah sebagai Philosofische Grondslag bagi bangsa Indonesia,
sehingga segagala segi kehidupan berbangsa dan bernegara harus
mendasarkan kepada Pancasila sebagai Philosofische Grondslag.
Sehubungan dengan hal tersebut anda kemukakan mengapa Pancasila
dikatakan sebagai sistem filsafat? Lalu kenapa pula manusia perlu filsafat?
Uraikan pendapat anda!
5. Berdasarkan pada kasus soal nomor 3 (tiga) di atas, anda uraikan bagaimana
dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat serta apa eensi dan
urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat!

2. H a l a m a n | 2
6. Dalam kehidupan masyarakat sering kita jumpai banyaknya kasus
pelanggaran etika, seperti misalnya banyaknya anak-anak sekolah (SMP dan
SMU) yang membolos sekolah dan merokok serta banyaknya pengendara lalu
lintas (motor dan mobil) menerobos lampu merah. Sehubungan dengan hal
tersebut anda uraikan apa urgensinya Pancasila sebagai sistem etika? Serta
apa esensi dan urgensinya Pancasila sebagai sistem etika?
7. Globalisasi sebagai akibat dari pengembangan ilmu pengetahuan dalam
pelaksanaannya ternyata telah menimbulkan degradasi dalam kehidupan
masyarakat, seperti misalnya demoralisasi, deagamaisasi, deculturalisasi dan
lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut anda uraikan bagaimana
konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Serta uraikan
bagaimana perkembangan iptek berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila?
8. Apa yang anda ketahui tentang hukum, sumber hukum serta bedakan antara
sumber hukum dengan dasar hukum, kemudian apakah sumber hukum dasar
nasional itu serta uraikan hirarki peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia sesuai undang-undang yang mengatur!
--------------------------------------Selamat Mengerjakan, Jangan Lupa Berdoa ---------------------------------
Jawab
Soal No.1
1. Perlunya Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan sehari-hari
Pancasila sebagai sistem etika sangat terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia.
Oleh sebab itu, upaya-upaya meng-internalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam aktualisasi
kehidupan berbangsa dan bernegara oleh setiap warga negara menjadi hal yang secara terus
menerus dilakukan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pentingnya Prinsip Kebulatan dan Keutuhan Reaktualisasi Pancasila
Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah “lenyap” dari kehidupan kita. Pertama,
situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik ditingkat domestik, regional
maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945, 66 tahun yang lalu
telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang
akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain:
(1) Terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya. Dunia kini telah kehilangan batas-
batas wilayah terhadap masuknya segala informasi yang dapat diterima oleh suatu prinsip
suatu bangsa maupun yang bertentangan nilai dan norma yang diyakini serta dianut suatu
bangsa.
(2) Perkembangan gagasan hak asasi manusia(HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban
asasi manusia (KAM);
Diverifikasi Oleh : Disusun Oleh :
Penjaminan Mutu
(………….………..)
Ka. BAAK
(Khasanah, S.Pd.,M.Pd., M.Kom)
Koordinator Mata
Kuliah
(Dr.
Zulmasyhur,M.Si)
Dosen Pengampu
(Dra. Yusreni Sabrie, M.M)
Disahkan Tanggal : Senin, 26 Juli 2021 Dibuat Tanggal : Senin, 26 Juli
2021

3. H a l a m a n | 3
(3) Lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi
kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan
terhadap “manipulasi” informasi dengan segala dampaknya.
Kedua, terjadinya euphoria reformasi, yakni perasaan sangat bahagia atau gembira, sebagai akibat
dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalah-gunaan kekuasaan di masa lalu yang
mengatasnamakan Pancasila. Ketiga, perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran
nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada
umumnya , termasuk di antaranya dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang
terjadi saat ini.
Untuk itu perlu kita melakukan reaktualisasi (membumikan kembali), melakukan restorasi
(mengembalikan) atau melakukan revitalisasi (proses revitalisasi, cara, dan perbuatan
menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya) nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa
masa kini dan masa yang akan datang.
Soal No. 2
1. Kondisi Sosial Budaya, Geografis, dan Demografi Bangsa Indonesia
Secara Sosial – Budaya, dalam bagian ini pemahaman akan sosial budaya dimaknai sebagai
mental/watak/tata nilai yang tumbuh yang berkembang di tengah masyarakat luas. Di mana pada
kasus Indonesia yang terdiri dari 714 Suku Bangsa, nilai-nilai adiluhung dari setiap suku telah
membentuk karakter Indonesia sebagai bangsa yang besar.
Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia di sebelah
utara, Benua Australia di sebelah selatan dan di sebelah barat Samudra Hindia sedangkan Samudra
Pasifik berada di sebelah timur. Maknanya adalah letak Indonesia menjadi begitu strategis karena
menjadi persimpangan lalulintas dunia dengan potensi ekonomi yang luar biasa jika Indonesia
mampu mengelolanya.
Dengan wilayah seluas 1.904.569 Kilometer Persegi yang menguntai dalam 17.504 pulau dari
Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote menjadikan Indonesia menjadi negara
kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai nomor dua terpanjang di dunia (95.181). Dimana
secara adminitratif wilayah Indonesia terdiri dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota, dengan 3
Zona pembagian waktu yakni waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia Bagian
Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT) yang jika dikomparsikan dengan
Eropa maka zona waktu Indonesia terbentang dari London sampai Afganistan.
2. Perlunya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.
Ada beberapa argumentasi yang menyoal perlunya (urgensi) persatuan dan kesatuan Bangsa
Indonesia yang dikelompokkan menjadi 3 fase, yakni:
1. Fase Perjuangan Kemerdekaan (Pra 1945);
2. Fase Mempertahankan Kemerdekaan (Tahun 1945-1949); dan
3. Fase Mengisi kemerdekaan (Pasca 1945).
Fase perjuangan kemerdekaan, pada fase ini, persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan untuk
keluar dari cengkraman kolonialisme dan imperialisme menjadi sebuah negara yang merdeka dan
berdaulat.
Fase mempertahankan kemerdekaan, dalam fase ini sejalan sebangun dengan dengan fase
sebelumnya di mana persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan sebagai usaha mempertahankan
kemerdekaan Republik Indonesia, karena setelah proklamasi kemerdekaan tidak serta merta
Belanda menerima kemerdekaan Indonesia.
Fase mengisi kemerdekaan, perlunya persatuan dan kesatuan dalam mengisi kemerdekaan
adalah sebagai modal utama pembangunan.
3. Makna Penting Pancasila Sebagai Perjanjian Pemersatu Bangsa.
Makna penting dimaksud sebagai berikut;
1. Setiap elemen bangsa yang seyogyanya memahami bahwa Pancasila berhasil merekatkan
Indonesia dalam bingkai kesatuan dari kemajemukan dan kompleksitas nilai di dalamnya,
karena itu Pancasila merupakan ideologi integral. Di mana paham integralistik itu sendiri

4. H a l a m a n | 4
menurut Moerdiono merupakan kerangka konsepsional makro yang menjiwai kesatuan
masyarakat dengan menyaratkan nilai kekeluargaan.(Oetoyo Oesman dan Ali, 1991: 40).
Karena itu dalam rangka menilai persatuan dan kesatuan bangsa salah satunya dapat dilihat
dari sejauh maka nilai-nilai kekeluargaan tumbuh dan berkembang di Indonesia.
2. Setiap elemen bangsa seyogyanya mampu menjaga persatuan dan kesatuan yang telah
terbangun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI merupakan harga
mati. Karena modal utama dari pembangunan sebuah bangsa adalah stabilitas, di mana
stabilitas lahir dari persatuan dan kesatuan yang kokoh;
3. Setiap elemen bangsa seyogyanya siap untuk mempertahankan NKRI dari berbagai
rongrongan yang mengancam integritas bangsa. TNI dan Polri yang merepresentasikan
otoritas negara perlu mendapat dukungan dari masyarakat hingga terwujudlah konsep
Pertahanan Rakyat Semesta, kendati demikian hendaknya masyarakat mengetahui batasan-
batasan dengan tidak melampaui kewenangan dari kedua lembaga negara tersebut;
4. Setiap elemen bangsa seyogyanya mengetahui bahwa persatuan dan kesatuan bangsa yang
termaktub dalam Sila Persatuan Indonesia sesungguhnya di jiwai oleh Ketuhanan Yang
Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap. Karenanya, berbicara persatuan
maka bernilai ibadah di samping dalam nilai-nilai kemanusiaan yang semestinya lahir dalam
dialektika persatuan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kaelan (2010: 82)
bahwa “Nilai Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang maha Esa
dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap”. Hal ini terkandung nilai bahwa nasionalisme
Indonesia adalah nasionalisme religius. Yaitu nasionalisme yang bermoral Ketuhanan Yang
Maha Esa, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia sebagai makhluk Tuhan.
Disamping ke-4 hal tersebut, ada beberapa hal penting dalam kaitannya Pancasila sebagai
pemelihara integritas bangsa (Persatuan dan Kesatuan), di mana Pancasila dituntut untuk tetap
pada jati dirinya baik ke dalam (intrinsik) maupun keluar (ekstrinsik). Makna konsistennya yaitu
Pancasila harus dijalankan secara murni dan konsekuen, berdasarkan kandungan nilai-nilai di
dalamnya.
Soal No. 4
1. Mengapa Pancasila Dikatakan Sebagai Sistem Filsafat ?
Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk pertanyaan tersebut.
Pertama, dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama
Philosofische Grondslag daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut:
“Paduka Tuan Ketua Yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki! Paduka Tuan
Ketua minta dasar, minta Philosofische Grondslag, atau jika kita boleh memakai perkataan
yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang muli minta suatu Weltanschauung, di atas mana
kita mendirikan negara Indonesia itu”. (Soekarno, 1985: 7).
Noor Bakry menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan
yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan tersebut merupakan
suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan.
Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu
yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati
sebagai dasar filsafat negara (Philosophische Grondslag).
Karena Pancasila adalah hasil pikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya bagi bangsa
Indonesia dan oleh bangsa Indonesia dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu yang paling
benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.
2. Mengapa Manusia Memerlukan Filsafat ?
Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan Titus, Smith dan Nolan sebagai berikut. Tidak
hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di
zaman modern sekarang ini pun, manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Pertama,

5. H a l a m a n | 5
manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah
mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketenteraman (security) dan
kenikmatan (comford). Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa gelisah karena mereka
tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah yang harus ditempuh dalam kehidupan
mereka. Kedua, filsafat melalui kerja sama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat
penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka (Titus, 1984:
24). Dengan demikian manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Karena semua manusia hidup yang normal senantiasa ditandai dengan kegiatan-kegiatannya
yang sangat khas yaitu kegiatan berpikir. Maka kegiatan berpikir inilah yang membedakan
makhluk manusia dengan makhluk yang lainnya.
Soal No. 5
1.Bagaimana Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat ?
Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentu-
bentuk sebagai berikut:
Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal
untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan
upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap
Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan
sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup
konsumerisme, dan lain-lain.
Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan
kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini
bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah
satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara
yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara.
2. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat
a. Hakikat (esensi) Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut:
Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai
prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga
negara harus memiliki kesadaran yang otonom (kebebasan, kemandirian) di satu pihak, dan
berkesadaran sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban
atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab,
dan tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta.
Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia mono pluralis, yang terdiri atas 3 monodualis,
yaitu susunan kodrat (jiwa, raga), sifat kodrat (makhluk individu, sosial), kedudukan kodrat
(makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan) (Notonegoro).
Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud
dalam bentuk cinta tanah air, yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal,
dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka,
dan berduka, yang dialami fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang
berundang-undang dasar, yang Anda, manusia Indonesia, menjadi salah seorang warganya, yang
membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur dan
memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan,
dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya.
Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang
diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu
saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas.
Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan
komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara.
Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat.

6. H a l a m a n | 6
Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara (Notonegoro dalam Kaelan, 2013:
402).
b. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi
hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan
harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis dan juga merdeka
dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materiil maupun
spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari
nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi
dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi
tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi
perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai
sistem filsafat dapat menjadi way of live sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga
keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan
kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir
sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa.
Soal No. 6
1. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika
a. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika
Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa
Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia
sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Kedua, masih terjadinya
aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat persatuan atau
mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia(HAM)
dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan
Yogyakarta, pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan atar kelompok masyarakat kaya
dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang
masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas masyarakat atas pengedar
narkoba asal Australia Schapell Corby. Keenam, banyaknya orang kaya yang bersedia membayar
pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang
menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Ke semuanya itu memperlihatkan pentingnya
dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi
tuntunan atau sebagai Leading Principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila.
2. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika
a. Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika
Hakekat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut:
Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai
penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-
nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip yang berdasarkan pada norma
agama, maka prinsip tersebar memiliki kekuatan (force) untuk dilaksanakan oleh pengikut-
pengikutnya.
Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang
mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan octus homini, yaitu
tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral
diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradap sehingga menjamin tata pergaulan antar
manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu
kebijakan dan kearifan.
Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa
yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika

7. H a l a m a n | 7
yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk
menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa.
Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya,
menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain.
Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari
sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban sementara (deontologis) atau menekankan
pada tujuan belaka (teleologis), tetapi lebih menonjolkan keutamaan (virtue ethics) yang
terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri.
b. Urgensi Pancasila dalam Sistem Etika
Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi
hal-hal sebagai berikut: Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti
menepatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan
keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi
guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan
baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat
menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga
tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Keempat, Pancasila
sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam
kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara.
Soal No. 8
1. Apa yang Anda Ketahui Tentang Hukum ?
Hukum sebagai kontrol sosial dapat diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan
maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar
mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Menurut Zainuddin Ali perwujudan dari kontrol
sosial berupa pemidanaan, konpensasi, terapi, maupun, konsiliasi. Patokan dari pemidanaan adalah
suatu larangan, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi
pelanggarnya.
2. Sumber Hukum adalah ?
Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bahasa Inggris, sumber hukum itu disebut source of law.
Dalam ketentuan Pasal 1Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan sebagai berikut:
a) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-
undangan.
b) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.
c) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan
Beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam ketentuan
pasal 2 Undang-undang Nomor12 Tahun 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum
negara.
d) Mengenai pengertian sumber hukum adalah penting untuk mengitrodusir terlebih dahulu konsep
tentang “staatsfundamentalnorm” yang merupakan landasan penting bagi lahirnya konsep
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
3. Bedakan Antara Sumber Hukum dengan Dasar Hukum !
Perkataan “sumber hukum” sebenarnya berbeda dari perkataan “dasar hukum”, landasan
hukum”, ataupun “payung hukum”. Dasar hukum atau landasan hukum adalah legal basis atau
legal groud, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu
sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sementara itu perkataan

8. H a l a m a n | 8
“sumber hukum” lebih menunjuk kepada pengertian tempat di mana asal-muasal suatu nilai atau
norma tertentu berasal.
4. Apakah Sumber Hukum Dasar Nasional itu?
Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam ketentuan
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala hukum negara.
5. Uraikan Hierarki Peraturan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sesuai
Undang-undang Yang Mengatur!
Sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan sebagai berikut: Tata urutan peraturan
perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata
urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
1) Undang-Undang Dasar 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3) Undang-Undang;
4) Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5) Peraturan Pemerintah;
6) Keputusan Presiden
7) Peraturan Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata urutan atau hierarkis peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa hierarki peraturan
perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3) Peraturan Pemerintah;
4) Peraturan Presiden;
5) Peraturan Daerah.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun
2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun pertimbangan perubahan
undang-undang tersebut adalah bahwa dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat
menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik. Dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: Jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

9. H a l a m a n | 9
TERIMAKASIH