Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab hukum, universitas mercu buana, 2018.pdf
Similar to Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab hukum, universitas mercu buana, 2018.pdf (20)
More from megiirianti083
More from megiirianti083 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, perlindugan konsumen dan tanggungjawab hukum, universitas mercu buana, 2018.pdf
- 1. Modul ke: Fakultas Program Studi HUKUM BISNISHUKUM BISNIS DAN LINGKUNGANDAN LINGKUNGAN Dosen pengampu : Hapzi, Prof. Dr. MM 09Fakultas Ekonomi&Bisnis Akuntansi Nama Mahasiswa : Megi Irianti Pariakan (43217010083) PERLINDUNGN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM
- 2. PENGERTIANPENGERTIAN • Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Dalam bukunya,Pengantar Hukum Bisnis, Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang terrsedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. • Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
- 3. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMENDASAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah: • UUD 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27, dan pasal 33. • UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3821). • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. • UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. • PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. • Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota. • Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
- 4. JENIS-JENIS KONSUMENJENIS-JENIS KONSUMEN Konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: • Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan komersial (intermediate consumer, intermediate buyer, derived buyer, consumer of industrial market). • Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga/non komersial (Ultimate consumer, Ultimate buyer, end user, final consumer, consumer of the consumer market). •
- 5. ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMENASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN • Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. • Asas Manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. • Asas Keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memberikan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. • Asas Keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. • Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. • Asas Kepastian Hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
- 6. • Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. • Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. • Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. • Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. • Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. • Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. TUJUAN DARITUJUAN DARI PERLINDUNGAN KONSUMENKONSUMEN
- 7. Hukum, khususnya hukum ekonomi mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN
- 8. HUKUM TERTULIS YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUEMHUKUM TERTULIS YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUEM Sejak zaman penjajahan Hindia Belanda sudah ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, misalnya sebagai berikut: a. Vuurwerk Ordonnantie (Ordonasi Petasan), S. 1932-143. b. Sterkwerkannde Geneesmiddelen Orgonnantie (Ordonasi Obat Keras), S. 1937-641. c. Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie (Ordonasi Bahan-Bahan Berbahaya), S. 1949-377. d. Tin Ordonnantie (Ordonasi Timah Putih), S. 1931-509. e. Verpakkings Ordonnantie (Ordonasi Kemasan), S. 1935 No. 161.
- 9. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENLEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN a. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
- 10. SENGKETA DAN PERANAN PENGADILANSENGKETA DAN PERANAN PENGADILAN • Mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita. • Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama, karena dengan satu orang mengadu sesuai prosedur, sejumlah orang lainnya akan dapat tertolong. • Menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha supaya lebih memperhatikan kepentingan konsumen. • Pengaduan dapat dijadikan tolok ukur dan titik tolak untuk perbaikan mutu produk dan memperbaiki kekurangan lain yang ada. • Dapat dijadikan informasi dari adanya kemungkinan produk tiruan.
- 11. Berdasarkan pasal 46 ayat (1) UUPK dinyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: • Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. • Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. • Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. • Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.