Dokumen tersebut membahas ketentuan utama mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, dan struktur pajak daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Keuangan Daerah. Kebijakan kunci meliputi pengaturan objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif PKB serta Opsen PKB; sinergi pemungutan antara provinsi dan kabupaten/kota; serta dukungan kebijakan terhadap kendaraan berbasis ener

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
1 Februari 2022
KEBIJAKAN PKB, BBNKB, DAN PAB
DALAM UU HKPD

2. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1 HIGHLIGHT PENGATURAN PDRD
DALAM UU HKPD
2

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3
MENURUNKAN ADMINISTRATION DAN COMPLIANCE COST
• Restrukturisasi Jenis Pajak Daerah, khususnya yang
berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan
PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
• Rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18
jenis layanan
Make a big impact with our
professional slides.
Make a big impact with our
professional slides.
MEMPERLUAS BASIS PAJAK
• Opsen Pajak Provinsi dan Kab/Kota sebagai penggantian
skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen PKB,
BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP
• Perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Daerah
(valet parkir, objek rekreasi, dsb)
HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN
• Putusan MK Terkait Alat Berat/Alat Besar  Pajak Alat Berat
• Putusan MK Terkait PPJ  PBJT Tenaga Listrik
• UU 23/2014 dan UU 3/2020 terkait sinkronisasi
kewenangan
• UU Cipta Kerja  Mendukung Kemudahan Berusaha
• dsb
HKPD
KEY POLICIES
RUU HKPD Meningkatkan Local Taxing Power Dengan Tetap Menjaga Kemudahan Berusaha di Daerah

4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4
Provinsi Kab/Kota
1. PKB
2. BBNKB
3. PAB
4. PBBKB
5. PAP
6. Pajak Rokok
7. Opsen Pajak
MBLB
1. PBB-P2
2. PBJT (Hotel,
Restoran, Hiburan,
Listrik, Parkir)
3. BPHTB
4. Pajak MBLB
5. Pajak Reklame
6. PAT
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen PKB dan Opsen BBNKB
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
Jasa Umum Jasa Usaha
1.Pelayanan
Kesehatan
2.Pelayanan
Kebersihan
3.Pelayanan Parkir
Tepi Jalan Umum
4.Pelayanan Pasar
5.Pengendalian Lalu
Lintas
1. Tempat kegiatan usaha,
grosir, perotokan
2. Pelelangan ikan, ternak,
hasil bumi, dan hasil hutan
3. Tempat khusus parkir
4. Tempat
penginapan/pesanggrahan
/ vila
5. Rumah potong hewan
ternak
6. Jasa Kepelabuhanan
7. Rekreasi, pariwisata,
olahraga
8. Penyeberangan orang dan
barang di air
9. Penjualan hasil produksi
usaha
10.Pemanfaatan
(optimalisasi) aset daerah
Perizinan
Tertentu
1.Persetujuan
Bangunan Gedung
(PBG)
2.Penggunaan
Tenaga Kerja Asing
(PTKA)
3.Pengelolaan
Pertambangan
Rakyat
STRUKTUR PDRD DALAM RUU HKPD

5. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 5
3 BASIS PAJAK DAERAH DALAM UU HKPD
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, PBJT (Makanan/Minuman,
Jasa Perhotelan, Kesenian Hiburan, Parkir, Tenaga Listrik), Pajak Reklame
KONSUMSI
01
02
03
• Kepemilikan/Penguasaan: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen
PKB, PBB-P2, Pajak Alat Berat
• Transfer of title: BPHTB, BBNKB, Opsen BBNKB
PROPERTI
Pajak Air Permukaan, Pajak MBLB, Opsen Pajak MBLB, Pajak
Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet
SUMBER DAYA ALAM

6. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 6
HIGHLIGHT PENGATURAN PAJAK DAERAH
Pengaturan Opsen dimaksudkan untuk tidak menambah beban WP melainkan percepatan penerimaan bagian PKB dan
BBNKB bagi kab/kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kab/kota
SINERGI PEMUNGUTAN
PROV-KAB/KOTA
MELALUI OPSEN
PAJAK BARANG
DAN JASA
TERTENTU (PBJT)
GREEN POLICY
PKB DAN BBNKB
DUKUNGAN PADA
USAHA MIKRO
DAN ULTRA MIKRO
PERUBAHAN
KEBIJAKAN
JENIS, OBJEK, DPP, &
TARIF PAJAK
 Opsen tidak menambah
beban WP
 Opsen PKB dan BBNKB
menggantikan bagi hasil
PKB dan BBNKB, sekaligus
mempercepat penerimaan
kab/kota
 Opsen MBLB untuk
mendanai kewenangan
provinsi dalam penerbitan
dan pengawasan izin MBLB
 Menuntut sinergi yang baik
antara Provinsi dan
kab/kota
 PBJT mengintegrasikan pajak-
pajak daerah berbasis
konsumsi (Pajak Hotel,
Restoran, Hiburan, PPJ, dan
Parkir)
 Tujuannya untuk:
• mempermudah administrasi
pembayaran dan pelaporan
dari sisi WP,
• meningkatkan efisiensi
layanan perpajakan dan
pengawasan dari sisi Pemda
 Termasuk perluasan objek
(valet parkir, rekreasi, dsb)
 Kendaraan bermotor
berbasis energi terbarukan
(nonfosil) dikecualikan dari
PKB dan BBNKB
 Contoh: Kendaraan Bermotor
Tenaga Listrik, Surya, dsb
 Mendukung program
percepatan Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (KBLBB)
 NJKB lebih tinggi untuk
Kendaraan Bermotor Fosil
yang menghasilkan emisi
lebih besar
 Insentif fiskal dapat diberikan
kepada WP pelaku usaha
dengan kriteria tertentu,
termasuk usaha mikro dan
ultra mikro
 Pemberian Insentif Fiskal
melalui permohonan WP
atau secara jabatan oleh
Kepala Daerah
 Pemberian Insentif Fiskal
ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Daerah dan
diberitahukan kepada DPRD
 Memperkenalkan Pajak Alat
Berat (PAB)
 Tarif maks PBB-P2 menjadi
0,5%, dengan assessment
ratio (NJKP Kena Pajak 20%-
100%)
 BBNKB hanya atas Kendaraan
Bermotor baru
 Earmarking sebagian
penerimaan PKB, PBJKT
Listrik, Pajak Rokok, dan PAT,
yang detilnya diatur dalam PP
 NPOPTKP paling rendah Rp
80 juta

7. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB)
(Mulai Berlaku 5 Januari 2025)
7

8. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 8
OBJEK DAN PENGECUALIAN OBJEK
OBJEK
kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
PENDAFTARAN OBJEK
Kepemilikan/penguasaan Kendaraan Bermotor yang menjadi objek PKB adalah
yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.
PENGECUALIAN OBJEK
Kepemilikan/penguasaan atas:
 Kereta api;
 Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara;
 Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan
asas timbal balik, dan lembagalembaga internasional yang memperoleh
fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;
 Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda

9. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 9
SUBJEK, WAJIB PAJAK, DAN TARIF PAJAK
1
2
3
Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki Kendaraan Bermotor
Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki
dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor Kepemilikan I
1,2%
6%
2%
10%
0,5%
Kendaraan Bermotor Kepemilikan II, III, dst
Kendaraan Bermotor Kepemilikan I untuk Pemda Provinsi yang tidak terbagi dalam
kab/kota otonom
Kendaraan Bermotor Kepemilikan II, III, dst untuk Pemda Provinsi yang tidak terbagi
dalam kab/kota otonom
Angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial
keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
Green Policy Bagi Kendaraan Berbasis
Energi Terbarukan
Kendaraan Berbasis energi terbarukan, termasuk Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (KBLBB) dikecualikan dari objek PKB, dalam rangka
mendukung target pencapaian penurunan emisi karbon sesuai UU 16 Tahun
2016  Target NDC (Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia
untuk mengurangi emisi sebesar 29 % sampai 41 %
TARIF MAKSIMUM Tarif maksimum turun, namun tidak ada lagi kewajiban bagi hasil Provinsi ke Kab/kota

10. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 10
DASAR PENGENAAN PAJAK
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
• Berdasarkan harga pasaran umum kendaraan bermotor, yaitu harga
rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat
• Berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember
tahun sebelumnya
• Dalam hal harga pasaran tidak diketahui, dapat menggunakan
sebagian atau seluruh faktor-faktor: isi silinder, peruntukan
umum/pribadi, merek, tahun pembuatan, pembuat (produsen),
kendaraan bermotor sejenis, dokumen Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Bobot Kerusakan Jalan dan/atau Pencemaran Lingkungan
• koefisien = 1  dampak kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan
Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi
• koefisien > 1  dampak penggunaan Kendaraan Bermotor
tersebut dianggap melewati batas toleransi
• Bobot dihitung dengan menggunakan faktor-faktor:
 tekanan gandar
 jenis bahan bakar
 Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin
PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB
Ditetapkan dalam tabel:
 Untuk Kendaraan baru  dengan Permendagri setelah mendapat pertimbangan Menteri
Keuangan
 Untuk Kendaraan lama  dengan Peraturan Gubernur
Ditinjau paling lambat setiap 3 tahun memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian
Dasar pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x bobot kerusakan jalan dan bobot pencemaran lingkungan

11. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
3
OPSEN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (OPSEN PKB)
(Mulai Berlaku 5 Januari 2025)
11

12. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 12
KETENTUAN MATERIIL OPSEN PKB
OBJEK, PENGECUALIAN OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK, SAAT TERUTANG
• Sama dengan PKB
• Dipungut bersamaan dengan pemungutan PKB
DASAR PENGENAAN
OPSEN
= Besaran PKB terutang (bukan NJKB)
TARIF OPSEN
66%
Besaran Opsen PKB = Tarif Opsen x PKB Terutang
Opsen adalah = Pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu  tarif disesuaikan untuk menjaga beban WP
Tujuan Opsen PKB:
 Mempercepat penerimaan kab/kota atas PKB yang selama ini diterima dari provinsi dalam bentuk bagi hasil secara periodik
(bergantung provinsi masing-masing)
 Sinergi pemungutan dan pengawasan antara Pemda Provinsi dan Kab/kota
 Memperbaiki postur APBD kab/kota  Selama ini diterima sebagai pendapatan transfer (bagi hasil Pajak Provinsi) menjadi PAD

13. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 13
CONTOH PENGHITUNGAN PKB DAN OPSEN PKB
(Mulai berlaku 5 Januari 2025)
• Sebuah kendaraan bermotor memiliki NJKB sebesar Rp
200 juta, dengan bobot kerusakan jalan dan bobot
pencemaran lingkungan = 1.
• Kendaraan tersebut merupakan kendaraan pertama
Wajib Pajak.
• Tarif PKB kepemilikan I dalam Perda PDRD Provinsi ybs =
1,1%
Pajak Daerah terutang
• PKB terutang = 1,1% x Rp 200 juta = Rp 2,2 juta (masuk
ke RKUD Pemda Provinsi ybs)
• Opsen PKB = 66% x Rp 2,2 juta = 1,45 juta (masuk ke
RKUD Pemda kab/kota sesuai alamat/NIK WP)
Administrasi Perpajakan
• Beban Wajib Pajak = Rp 2,2 juta + Rp 1,45 juta = Rp 3,62 juta
(setara dengan tarif PKB 1,8% jika menggunakan UU
28/2009)
• Pembayaran Rp 3,62 juta dilakukan secara bersamaan di
SAMSAT, bank tempat pembayaran melakukan split ke RKUD
Prov dan Kab/kota
• Secara umum tidak menambah beban administrasi
perpajakan WP

14. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
4
BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBNKB)
(Mulai Berlaku 5 Januari 2025)
14

15. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 15
OBJEK DAN PENGECUALIAN OBJEK
OBJEK
Penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
PENDAFTARAN OBJEK
Penyerahan Kendaraan Bermotor yang menjadi objek BBNKB adalah yang
wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.
PENGECUALIAN OBJEK
Penyerahan atas:
 Kereta api;
 Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara;
 Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan
asas timbal balik, dan lembagalembaga internasional yang memperoleh
fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;
 Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda

16. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 16
SUBJEK, WAJIB PAJAK, DAN TARIF PAJAK
1
2
3
Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang
menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang
menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
Tarif umum
12%
20% Khusus Pemda Provinsi yang tidak terbagi dalam kab/kota otonom
Green Policy Bagi Kendaraan Berbasis
Energi Terbarukan
Kendaraan Berbasis energi terbarukan, termasuk Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (KBLBB) dikecualikan dari objek BBNKB (sejalan dengan
kebijakan PKB), dalam rangka mendukung target pencapaian penurunan emisi
karbon sesuai UU 16 Tahun 2016  Target NDC Indonesia untuk mengurangi
emisi sebesar 29 % sampai 41 %
TARIF MAKSIMUM Tarif maksimum turun, namun tidak ada lagi kewajiban bagi hasil Provinsi ke Kab/kota

17. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 17
DASAR PENGENAAN PAJAK
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
• Berdasarkan harga pasaran umum kendaraan bermotor, yaitu harga
rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat
• Berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember
tahun sebelumnya
• Dalam hal harga pasaran tidak diketahui, dapat menggunakan
sebagian atau seluruh faktor-faktor: isi silinder, peruntukan
umum/pribadi, merek, tahun pembuatan, pembuat (produsen),
kendaraan bermotor sejenis, dokumen Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Bobot Kerusakan Jalan dan/atau Pencemaran Lingkungan
• koefisien = 1  dampak kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan
Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi
• koefisien > 1  dampak penggunaan Kendaraan Bermotor
tersebut dianggap melewati batas toleransi
• Bobot dihitung dengan menggunakan faktor-faktor:
 tekanan gandar
 jenis bahan bakar
 Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin
PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB
Ditetapkan dalam tabel:
 Untuk Kendaraan baru  dengan Permendagri setelah mendapat pertimbangan Menteri
Keuangan
 Untuk Kendaraan lama  dengan Peraturan Gubernur
Ditinjau paling lambat setiap 3 tahun memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian
Dasar pengenaan BBNKB = Dasar pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x bobot kerusakan jalan dan bobot pencemaran lingkungan

18. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
5
OPSEN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR
(OPSEN BBNKB)
(Mulai Berlaku 5 Januari 2025)
18

19. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 19
KETENTUAN MATERIIL OPSEN BBNKB
OBJEK, PENGECUALIAN OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK, SAAT TERUTANG
• Sama dengan BBNKB
• Dipungut bersamaan dengan pemungutan BBNKB
DASAR PENGENAAN
OPSEN
= Besaran BBNKB terutang (bukan NJKB)
TARIF OPSEN
66%
Besaran Opsen BBNKB = Tarif Opsen x BBNKB Terutang
Opsen adalah = Pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu  tarif disesuaikan untuk menjaga beban WP
Tujuan Opsen BBNKB:
 Mempercepat penerimaan kab/kota atas BBNKB yang selama ini diterima dari provinsi dalam bentuk bagi hasil secara periodik
(bergantung provinsi masing-masing)
 Sinergi pemungutan dan pengawasan antara Pemda Provinsi dan Kab/kota
 Memperbaiki postur APBD kab/kota  Selama ini diterima sebagai pendapatan transfer (bagi hasil Pajak Provinsi) menjadi PAD

20. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 20
CONTOH PENGHITUNGAN BBNKB DAN OPSEN BBNKB
(Mulai berlaku 5 Januari 2025)
• Sebuah kendaraan bermotor baru, memiliki NJKB
sebesar Rp 200 juta, dengan bobot kerusakan jalan dan
bobot pencemaran lingkungan = 1.
• Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi ybs = 10%
Pajak Daerah terutang
• BBNKB terutang = 8% x Rp 200 juta = Rp 16 juta (masuk
ke RKUD Pemda Provinsi ybs)
• Opsen BBNKB = 66% x Rp 16 juta = 10,56 juta (masuk ke
RKUD Pemda kab/kota sesuai alamat/NIK WP)
Administrasi Perpajakan
• Beban Wajib Pajak = Rp 16 juta + Rp 10,56 juta = Rp 26,56 juta
(setara dengan tarif BBNKB 13,28% jika menggunakan UU
28/2009)
• Pembayaran Rp 26,56 juta dilakukan secara bersamaan di
SAMSAT, bank tempat pembayaran melakukan split ke RKUD
Prov dan Kab/kota
• Secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan
WP

21. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
6 PAJAK ALAT BERAT
21

22. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
• PAB merupakan nomenklatur pajak baru sesuai amanat Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, menggantikan PKB Alat Berat/Alat Besar
• Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila
dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta
beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan
22
OBJEK DAN PENGECUALIAN OBJEK PAB
Objek
Dikecualikan
kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
• dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia
• dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas timbal
balik dan lembaga internasional yang
memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari
Pemerintah
• lainya yang diatur dalam Perda

23. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 23
SUBJEK, WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, DASAR
PENGENAAN
1
2
3
Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atau menguasai AIat Berat
Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atau menguasai AIat Berat
Sama dengan tarif maksimum PKB Alat Berat/Alat Besar dalam
UU 28/2009
0,2%
Prinsip Pemungutan
 PAB merupakan property tax murni (kepemilikan/penguasaan), berbeda dengan PKB
dan BBNKB yang berbasis pada pendaftaran.
 Hanya bisa mulai dipungut jika Pemda telah menetapkan Perda baru sesuai UU
HKPD
 untuk kepemilikan dan/atau penguasaan AIat Berat selama jangka waktu 12 (dua
belas) bulan berturut-turut  dibayar di muka
 keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 bulan
 restitusi secara proporsional
TARIF MAKSIMUM Tidak diatur lagi tarif minimum sebagaimana dalam UU 28/2009, untuk memberikan diskresi yang luas bagi Pemda dalam
mendukung kemudahan berusaha
DASAR PENGENAAN
• DPP = Nilai Jual Alat Berat (NJAB)
• NJAB ditentukan berdasarkan Harga rata-rata pasaran umum, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu
pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
• NJAB ditentukan dalam Permendagri setelah mendapat pertimbangan Menkeu
• NJAB ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

24. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
Direktorat Jenderal
Perimbangan
Keuangan
Kementerian Keuangan RI
1 5 0 4 2 0
d i r ekt o rat j end er al
p er i m b angan keuangan
d i t j enp k @ D i t jenPK
D i t j enPK
K em enkeu R I
24