1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PEMBERLAKUAN OPSEN PKB
DAN BBNKB SESUAI UU HKPD
DAN PP KUPDRD
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
T.A 2024
2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
2
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG:
1. Dasar Pengenaan PKB
2. Dasar Pengenaan BBNKB
3. Opsen PKB dan OPSEN BBNKB
3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
REALISASI PKB DAN BBNKB TERHADAP TOTAL PAD
SELURUH INDONESIA
TAHUN TOTAL PAD REALISASI PKB dan BBNKB PERSENTASE
2021 Rp164.423.128.997.246 Rp77.912.632.390.026 47,39%
2022 Rp190.794.907.149.000 Rp88.784.985.444.080 46,53%
2023 Rp203.699.325.200.610 Rp87.457.637.776.185 42,93%
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
Tahun
2021
Tahun
2022
Tahun
2023
TOTAL PAD REALISASI PKB dan BBNKB
Sumber Data : Laporan Pemda (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah.
PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber PAD
yang sangat potensial dan berpengaruh secara
signifikan terhadap Pendapatan Daerah secara
keseluruhan, hal ini terbukti bahwa:
a) Tahun 2021 realisasi PKB dan BBNKB seluruh
Indonesia sebesar Rp77,91 Triliun atau 47,39%
dari total PAD sebesar Rp164,42 Triliun.
b) Tahun 2022 realisasi sebesar Rp88,78 Triliun
atau 46,53% dari total PAD sebesar Rp190,79
Triliun.
c) Tahun 2023 realisasi Rp87,45 Triliun atau 42,93%
Dari total PAD sebesar 203,69 Trilliun
4. 4
RINGKASAN PKB DAN BBNKB PROVINSI LAMPUNG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
• PKB:
a) Tahun 2021, target PKB sebesar Rp890 Miliar,
realisasi sebesar Rp880,35 Miliar atau 98,91%.
b) Tahun 2022, target PKB sebesar Rp905 Miliar,
realisasi sebesar Rp929,49 Miliar atau 102,70%.
c) Tahun 2023, target PKB sebesar Rp975 Miliar,
realisasi sebesar Rp1,028 Triliun atau 105,49%.
• BBNKB:
a) Tahun 2021, target BBNKB sebesar Rp624 Miliar,
realisasi sebesar Rp613,52 Miliar atau 98,32%.
b) Tahun 2022, target BBNKB sebesar Rp630,8 Miliar,
realisasi sebesar Rp695,05 Miliar atau 110,18%.
c) Tahun 2023, target PKB sebesar Rp750 Miliar,
realisasi sebesar Rp660,93 Miliar atau 88,12%.
5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
890.00 905
975
624 630.8
750
880.35
929.49
1028.55
613.52
695.05 660.93
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
Target dan Realisasi
PKB Tahun 2021
Target dan Realisasi
PKB Tahun 2022
Target dan Realisasi
PKB Tahun 2023
Target dan Realisasi
BBNKB Tahun 2021
Target dan Realisasi
BBNKB Tahun 2022
Target dan Realisasi
BBNKB Tahun 2023
Target
Realisasi
TAHUN TARGET PKB REALISASI PKB PERSENTASE
2021 Rp890.000.000.000 Rp880.359.093.903 98,91%
2022 Rp905.000.000.000 Rp929.496.725.114 102,70%
2023 Rp975.000.000.000 Rp1.028.551.329.873 105,49%
TAHUN TARGET BBNKB REALISASI BBNKB PERSENTASE
2021 Rp624.000.000.000 Rp613.520.230.500 98,32%
2022 Rp630.800.000.000 Rp695.050.619.345 110,18%
2023 Rp750.000.000.000 Rp660.934.026.800 88,12%
TARGET DAN REALISASI PKB & BBNKB PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021, 2022
dan 2023
Sumber Data : Laporan Pemda (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah.
dalam Miliar Rp
6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UU 1/2022 ttg
HKPD
Definisi:
• Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase
tertentu.
• Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen
PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok
PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangselanjutnya
disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 angka 61, 62 dan angka 63 UU 1/2022
7. 7
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
7
TUJUAN, DAN PRINSIP PENERAPAN OPSEN PKB
DAN BBNKB
• selama ini dalam bentuk bagi hasil dari
provinsi secara periodik (tergantung
provinsi masing-masing)
1. penerimaan kab/kota atas PKB dan
BBNKB
• piutang PKB/BBNKB prov menimbulkan
piutang opsen bagi kab/kota
2. Sinergi penagihan PKB, BBNKB, dan
pengawasan mobilitas dan pengguna
kendaraan bermotor antara provinsi dan
kab/kota
• selama ini diterima dalam bentuk
penerimaan bagi hasil, dengan opsen akan
dicatat sebagai PAD.
3. Memperbaiki postur APBD kab/kota
4. Memperkuat sumber Penerimaan
Kabupaten/Kota
PRINSIP PENERAPAN OPSEN PKB DAN BBNKB
1. Penerapan Opsen memperhatikan beban maksimal WP,
khususnya beban administrasi, sehingga tax compliance
akan meningkat.
2. Opsen memberikan kepastian penerimaan Kab/Kota atas
bagiannya dari penerimaan PKB dan BBNKB.
3. Pendapatan atau penerimaan opsen yang relatif lebih
besar dibandingkan mekanisme bagi hasil, sebagai upaya
penguatan peran kabupaten/kota.
4. Penurunan belanja mandatory bagi provinsi (PKB dan
BBNKB yang diterima netto).
5. Pengaturan opsen PKB dan opsen BBNKB serta penghapusan
BBNKB II:
• Pemkot/kab membantu penagihan tunggakan PKB.
• Penghapusan BBNKB II akan meringankan beban WP
melakukan pendaftaran kendaraan bermotor
TUJUAN:
8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
8
Pengenaan
Dikenakan atas pajak terutang dari PKB
Dasar Pengenaan
PKB terutang
Tarif
Sebesar 66%
Saat Terutang
pada saat terutangnya PKB
Wilayah Pemungutan
Wilayah daerah tempat kendaraan
terdaftar
Opsen PKB
Pengenaan
Dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB
Dasar Pengenaan
BBNKB terutang
Tarif
Sebesar 66%
Saat Terutang
pada saat terutangnya BBNKB
Wilayah Pemungutan
Wilayah daerah tempat kendaraan
terdaftar
bermotor
Opsen BBNKB
bermotor
11. SINERGI OPSEN PKB, BBNKB, Pajak MBLB
Latar Belakang Bentuk Sinergi Tujuan
Penambahan
jenis Pajak
berupa Opsen PKB,
Opsen BBNKB,
Opsen Pajak MBLB Dipungut
bersamaan
dengan PKB,
BBNKB, Pajak
MBLB
-Tarif 66% dari
PKB dan BBNKB
terutang
-Tarif 25% dari
Pajak MBLB
terutang
Cost Sharing:
Pemungutan Pajak
memerlukan pembiayaan
bersama
Mempercepat
penerimaan PKB dan
BBNKB bagi
Kab/Kota
Mengurangi SilPA
dalam APBD Provinsi
Role Sharing:
Berbagi peran dalam
mendukung optimalisasi
penerimaan Pajak
Meningkatkan
Kapasitas Fiskal
Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
12. CONTOH PRAKTEK SINERGI OPSEN PKB DAN BBNKB DI PROVINSI JAWA BARAT
Perda 9 Tahun 2023: Alokasi dana Opsen PKB dan BBNKB dalam APBD Kabupaten/kota
sebesar 1,5% s.d 2% untuk operasional layanan kesamsatan
Alokasi anggaran Kab/Kota atas
penerimaan Opsen PKB :
a. 1,5% dari penerimaan Opsen
PKB yang lebih dari Rp.200
miliar;
b. 1,75% dari penerimaan Opsen
PKB antara Rp.100 miliar
sampai dengan Rp.200 miliar;
2
1 OPSEN PKB
(66% DARI TARGET PKB)
OPSEN BBNKB
(66% DARI TARGET BBNKB)
TARGET PKB (1,12%)
TARGET BBNKB (12%)
3
Cost & Role Sharing
c. 2,0% dari
PKB yang
miliar
.
penerimaan Opsen
kurang dari Rp.100
4
INTENSIFIKASI
PENGELOLAAN
PKB & ANTARA
PROVINSI
DENGAN
KAB/KOTA
Pengelolaan PKB dan
1. PENDATAAN POTENSI
2. PERLUASAN TITIK LAYANAN PEMBAYARAN
3. SOSIALISASI DAN EDUKASI
4. PENELUSURAN DAN PENAGIHAN
5. PENEGAKAN HUKUM
BBNKB Alokasi anggaran Kab/Kota atas
penerimaan Opsen BBNKB :
a. 1,5% dari penerimaan Opsen
BBNKB yang lebih dari Rp.100
miliar;
b. 1,75% dari penerimaan Opsen
BBNKB antara Rp.60 miliar
sampai dengan Rp.100 miliar;
dan
c. 2,0% dari penerimaan Opsen
BBNKB yang kurang dari Rp.60
miliar.
KABUPATEN / KOTA
PROVINSI
13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
IMPLEMENTASI
SINERGI OPSEN
PKB DAN BBNKB
DALAM LAYANAN
SAMSAT
SISTEM INFORMASI
PENDAPATAN
Pengembangan Sistem
Informasi Pendapatan
Daerah
PENETAPAN TARIF
Penetapan Tarif PKB dan BBNKB
KEBIJAKAN ALOKASI
APBD KAB/KOTA
Penetapan Kebijakan
Alokasi Dana APBD
Kab/Kota Untuk
Pengelolaan &
Pemungutan PKB Perda
PDRD
PROFILING DATA POTENSI
Identifikasi Data Potensi PKB dan BBNKB
PEMBAGIAN PERAN LAYANAN
Pembagian Peran Layanan
Kesamsatan
14. DATA BASE DAN SISTEM INFORMASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SISTEM PEMBAYARAN PKB DAN BBNKB
KEBIJAKAN TEKNIS
PENGELOLAAN PKB DAN
BBNKB
PEMBAGIAN PERAN LAYANAN
KESAMSATAN
1
2
3
4
LAYANAN SAMSAT INDUK,
SAMSAT KELILING DAN
OUTLET
5
PROVINSI
PEMETAAN POTENSI PKB DAN
BBNKB
PERLUASAN LAYANAN
PEMBAYARAN PKB DAN BBNKB
PERLUASAN LAYANAN SAMSAT
KELILING DAN OUTLET
PERLUASAN EDUKASI DAN
PENAGIHAN, SERTA PENGUATAN
PENERAPAN SANKSI PKB DAN
BBNKB
LAYANAN KESAMSATAN BERBASIS
BUDAYA LOKAL
KABUPATEN/KOTA
EDUKASI, PENAGIHAN,
PENERAPAN SANKSI PKB DAN
BBNKB
15. 15
PKB dan
Opsen
lakukan
ILUSTRASI PERHITUNGAN PKB DAN
OPSEN PKB
• Sebuah kendaraan bermotor memiliki NJKB sebesar Rp 300
juta.
• Kendaraan tersebut merupakan kendaraan pertama WP.
• Tarif PKB berdasarkan UU PDRD = 1,5%.
Beban WP = Rp300 juta X 1,5% = 4,5 juta.
Contoh #2
(Peningkatan )
Pajak terutang
Tarif PKB kepemilikan I dalam Perda PDRD
Provinsi
ybs berdasarkan UU HKPD = 1%.
PKB terutang = Rp300juta X 1% =
Rp3juta.
Opsen PKB = Rp3juta X 66%
=Rp1,98juta.
Beban WP = Rp 4,98 juta.
Contoh #1 (Beban WP
Tetap)
Pajak terutang
T
arif PKB kepemilikan I dalam Perda PDRD
Provinsi ybs
berdasarkan UU HKPD = 0,904%.
PKB terutang = 0,904% x Rp 300 juta = Rp 2.71
juta
(masuk ke RKUD Pemda Provinsi ybs).
Opsen PKB = 66% x Rp 2,71 juta = 1,79 juta
(masuk ke
RKUD Pemda kab/kota sesuai regident).
Beban WP = Rp 4,5 juta (setara dengan tarif PKB
1,5%
jika menggunakan UU 28/2009).
Administrat
if
Perpajakan
Pembayaran PKB dan Opsen PKB
dilakukan secara bersamaan di
SAMSAT, Bank tempat pembayaran
melakukan split ke RKUD Prov dan
Kab/Kota
UU HKPD
UU PDRD
(Lama)
16. PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN BBNKB (1)
Jenis Pajak Penghitungan Besaran Opsen Penetapan
• Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Opsen PKB atau
SKPD Opsen BBNKB ditetapkan oleh Gubernur dan
dicantumkan di dalam SKPD PKB atau SKPD BBNKB.
Berdasarkan Perpres Samsat, SKKP (Surat Ketetapan
Kewajiban Pembayaran) berfungsi sebagai SKPD.
Official
Assessment
Pajak
Kab/kota •
Contoh:
Wajib Pajak A membeli kendaraan bermotor baru
NJKB : Rp300.000.000 (berdasarkan PMDN tentang NJKB)
Pemungutan Didasarkan
Atas
Tarif dalam Perda Provinsi: BBNKB: 10%, PKB: 1%
BBNKB terutang (Prov): 10% x Rp300.000.000=Rp30.000.000
Opsen BBNKB terutang (Kab/Kota): 66% x Rp30.000.00 =Rp19.800.000
Total BBNKB + Opsen yang dibayarkan WP: Rp.49.800.000
Nama
NIK
PKB terutang (Prov): 1% x Rp300.000.000=Rp3.000.000
Opsen PKB terutang (Kab/Kota) : 66% x Rp3.000.000=Rp1.980.000
Total PKB + Opsen yang dibayarkan WP: Rp4.980.000
Alamat
Pemilik
Kendaraan bermotor di
Wilayah Kab/Kota
Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sebagaimana contoh
dan sesuai dengan tarif dalam Perda dan NJKB yang ditetapkan tahunan
Besaran Opsen PKB/BBNKB terutang akan tertera dalam
SKPD PKB/BBNKB. (menambah Baris dalam SKKP)
Ditambahkan Baris Besaran Opsen PKB & BBNKB
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tarif
(PKB /BBNKB Terutang) X (66%)
17. PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN BBNKB (2)
Penyetoran
Pembayaran
• WP Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar pajak
terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD yang
telah ditetapkan.
1
SKPD/SKKP
PKB atau
BBNKB
• Berdasarkan Perpres Samsat, TBPKP (T
anda Bukti
Pelunasan
SSPD.
Kewajiban Pembayaran) berfungsi sebagai
Penyetoran PKB dan/atau
BBNKB RKUD
Provinsi
Penyetoran Biaya
Administrasi STNK
dan/atau TNKB sebagai
PNBP
SSPD/TBPKP
PKB atau BBNKB
RKUN
2
Penyetoran
SWDKLLJ
Rekening
Jasa Raharja
Penyetoran
Opsen PKB
dan/atau BBNKB
RKUD
Kab./Kota
BANK
3
Besaran Opsen PKB/BBNKB terutang akan tertera dalam
SSPD PKB/BBNKB. (menambah baris dalam TBPKP),
sehingga pembayaran PKB atau BBNKB harus sekaligus
dengan opsennya.
WAJIB PAJAK
Ditambahkan
Baris Opsen PKB
& BBBNKB
Terutang
Pembayaran Opsen
PKB/BBNKB Terutang
Penetapan Opsen
PKB/BBNKB
Terutang
Penyetoran opsen PKB/BBNKB dilakukan bersamaan dengan
penyetoran PKB/BBNKB, untuk kemudian bank melakukan
split payment ke masing-masing rekening.
18. PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN BBNKB (3)
Penagihan Pengembalian Kelebihan
Gubernur melakukan Penagihan Opsen PKB/BBNKB
Penagihan PKB/BBNKB beserta sanksi administratifnya.
bersamaan dengan WP mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PKB/BBNKB kepada
Gubernur untuk kemudian memperhitungkan pengembalian kelebihan Opsen
PKB/BBNKB
1
1
Melakukan penagihan apabila Wajib Pajak
tidak melakukan pembayaran PKB dan
Opsen PKB atau BBNKB dan Opsen BBNKB
Penagihan dilakukan berdasarkan
ketentuan penagihan pajak daerah
Permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran PKB
dan/atau BBNKB, termasuk
memperhitungkan Opsennya
ukan verifikasi sesuai ketentuan
pengembalian pajak daerah
Penyetoran atas penagihan yang dilakukan oleh
Gubernur
2
2 SKPDLB
PKB/BBNKB
3
Penyetoran bagian Opsen PKB dan/atau BBNKB atas penagihan yang
dilakukan oleh Gubernur
Salinan
diserahkan
paling lambat
3 hari kerja
RKUD Kab./Kota
BUPATI/WALIKOTA
GUBERNUR WAJIB PAJAK
GUBERNUR
WAJIB PAJAK
Gubernur melakukan pengembalian
Melak
kelebihan PKB beserta opsennya
atau BBNKB beserta opsennya Maks
2 Bulan setelah SKPDLB terbit
3
