Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
Similar to Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
- 1. SOSIALISASI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2. Outline 01 03 04 05 06 Latar B elakang UU HKPD 1. Konsep Desentralisasi Fiskal 2. CapaianDesentralisasiFiskal 3 . T antanganDesentralisasi Fiskal Kerangka Konseptual UU HKPD Pilar II – Penguatan Local T axingPower Pilar I - Ketimpangan Vertikal Dan Horisontal Yang Menurun Pilar III – Peningkatan Kualitas B elanja Daerah Pilar IV – Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah 02 1. Kerangka Kebijakan UU HKPD 2. Pilar UU HKPD 1 . P ajak Daerah 2 . R etribusi Daerah 1. Penganggaran, standarisasi, simplifikasi dan sinkronisasi belanja serta silpa berbasis kinerja 2. Pedomanbelanja daerah, pengawasan apbd dan kualitas SDM 1. DBH 4. Otsus, Dais, 5. P embiayaanutang daerah 2. DAU Dandes, dan 6. Sinergi pendanaan 3. DAK Insentif Fiskal 7. Dana abadi daerah 1. P enyelarasankebijakan fiskal pusat dandaerah 2. P enetapanbataskumulatif Defisit danP embiayaanUtang APBD 3. Pengendaliandalam kondisi darurat 4. Sinergi BAS UU HKPD 2
- 3. KONSEPSI DESENTRALISASIFISKAL P emerintahPusat P emerintahanDaerah Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI DE S ENTRALISASIFISKAL Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren kepada Daerah FiscalR esourcesAllocation KemampuanKeuanganYangAdil DanSelaras SpendingQuality BelanjaDaerahYangBerkualitasdanSinergis LINGKUPUUHKPD Pemerataan Kesejahteraan Di Seluruh Pelosok NKRI Mewujudkan Alokasi Sumber Daya Nasional yang Efektif & Efisien Penganggaran Berkualitas Dana Abadi Daerah Pengembangan Aparatur Harmonisasi & Sinergi Fiskal Penguatan Pengawasan Pengaturan lain tentang belanja daerah diatur UU 23/2014 3
- 4. CAP AIAN DESENTRALISASIFISKAL Indeks Pemerataan Keuangan Antar-daerah Rasio PDRD terhadap PDRB 0.332 0.288 0.273 0.223 0.23 2016 2017 2018 2019 2020 1.35 1.42 1.42 1.42 1.2 2016 2017 2018 2019 2020 69.7 75.8 Persentase LKPD dengan Opini WTP 89.5 81.7 2016 2017 2018 2019 Kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah (theil index) menunjukkan tren semakin berkurang, menurun 0,10 dari 0,332 (2016) menjadi 0,230 (2020). Penerimaan pajak daerah terhadap Produk domestik regional bruto dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. (tahun 2020 menurun karena pandemicovid-19). Pengelolaan administrasi keuangan daerah semakin baik ditandai dengan opini WTP yang terusnaik. P elaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal telah berkontribusi untuk perbaikan berbagai capaian layanan publik dasar dan kesejahteraan Berbagai capaian desentralisasifiskal selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional. 4
- 5. T ANT ANGAN DESENTRALISASIFISKAL Pemanfaatan TKDD yang belumoptimal Struktur belanja daerah yang belummemuaskan • Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (30%-65%) • Ketergantungan daerah terhadap DAK sebagai salah satusumber belanja modal • Program& kegiatan belumfokus(29.623 programdan263.135 kegiatan) • Dominasi belanja pegawai (32,4%) • Belanja infrastruktur sangat rendah (11,5% ) Localtax ratiomasih cukup rendah Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas Meski penerimaan PDRD mengalami peningkatannamun local tax ratio tertekan di angka 1,2% pada tahun2020 akibat pandemi • P emanfaatanKPBU masihterbatas • T otal pinjamandaerah di Indonesia sangat rendah(0.049% PDB) dibandignkanrata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5% PDB(2000); Sinergi fiskal pusat - daerah yang belum optimal Masihterjadi mismatch antara programpusat dan daerah, misal KPBU SP AM Umbulan terkendala karena pemda belummembangun sambunganke masyarakat. B ELUM MERAT A NY A LA Y ANAN PUBLIKANT AR DAERAH Meskipun telah menunjukkan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan. IPM AKSESAIRMINUM LA Y AK APM SMP Nasional: 71.94 Nasional: 89.27% Tertinggi • Kota Y ogyakarta: 86.61 T erendah • Kab. Nduga: 31.55 Tertinggi • Kota Magelang: 100% T erendah • Kab. Lanny Jaya: 1.06% Tertinggi • Kab Humbang Hasundutan: 90,38% Terendah • Kab. Intan Jaya: 15.94% Nasional: 80.02% Sumber: BPS (2019-2020) 5
- 6. KONSEPSI UU HKPD Mewujudkan Desentralisasi Fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja 6
- 7. KEMENTERI AN KEUANGAN REPUBLI K I NDONESI A 7 KERANGKA PIKIR UU HKPD PERB AIKAN KUALITAS OUTPUTDAN OUTCOME LAYANAN PEMERATAAN LA YANAN DAN KESEJAHTERAAN & UU HKPDdidesain untuk memperkuat desentralisasifiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSA T DAN PEMERINTAHAN DAERAH MENINGKATKAN KAPASITASFISKALDAERAH (PAD Meningkat, Transfer yang Berkualitas, Perluasan AksesPembiayaan) MENINGKATKAN KUALITASBELANJA DAERAH : Belanja Fokus& Optimal + HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSA T-DAERAH
- 8. PILAR HKPD UU HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan Akuntabilitas berorientasi pada hasil, efisiensi, equality, certainty, universalitas Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di seluruh Pelosok NKRI Alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui HKPD yang transparan dan akuntabel Sistem informasi dan evaluasi keuangan pusat daerah yang terintegrasi Pengawasan, monitoring dan evaluasi Sumber daya manusia yang kompeten, professional, dan berintegritas HARMONISASI BELA NJA PUSA T DAN DAERAH PENGUATAN LOCAL T AXING POWER KETIMPANGAN VERTIKALDAN HORISONTALYANG MENURUN PENINGKATAN KUALITASBELANJA DAERAH 8
- 9. PILAR I Mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal menuju pemerataan layanan dan kesejahteraan 9
- 10. DESAIN TRANSFER KEDAERAH • Pagu mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan • Berbasisunitcostmemperhatikankebutuhandasar pelayanan pemerintahan, target layanan (a.l. jumlah penduduk), karakteristik wilayah (a.l. daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan). • P enggunaan DAU dilakukan sesuai kinerja daerah dalam pencapaian layanan publik. • Earmarking untuk kelurahan DANA OTSUSDAN DAIS DANA DESA Redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui TKDyang berbasis kinerja DANA B AGI HASIL DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS • Alokasi untuk daerah penghasil, daerah pengolah & nonpenghasil terdampak eksternalitas negatif. • Memperhatikan penerimaan kinerja negara dukungan dan pemulihan lingkungan • Penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan sebagiannya (mis JKN, reboisasi dsb). • Bersifat penugasan sesuai prioritas nasional • Fokus pada pencapaian target kinerja • Perancanaan pengalokasian disinergikan pendanaan lain & dengan Untuk daerah yang memiliki otonomi khususdan keistimewaan dan dilaksanakan berdasarkan RPJMN dan RPJMD, serta target kinerja. • P engalokasian memperhitungkan kinerja • Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai prioritas nasional Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi Pemda yang memiliki kinerja baik dalam memberikan layanan publik 10
- 11. PENGATURAN DAN DAMP AK REDESAIN DANA B AGI HASIL DESAIN PER UBAHAN • Peningkatan porsi DBH CHT (2% ke 3%) dan DBH PBB (90% ke 100%) • Perubahan porsi DBH eksisting & opsi penambahan DBH jenis lainnya setelah berkonsultasi dengan DPR(termasuk terkait sawit). • P engalokasian berdasarkan realisasi T -1. • Dialokasikan kepada daerah penghasil, pengolah, dan nonpenghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil • Pengalokasian memperhatikan kinerja daerah sehingga alokasi DBH dilakukan 90% berdasarkan formula dan 10% berdasarkan kinerja a.l mendukung penerimaan negara dan upaya pemulihan lingkungan. • Akuntabilitas pengelolaan DBHyang lebih baik karena prinsip pengalokasian yang berbasis performance/result based. Redesain DBHuntuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi vertical imbalance, penguatan aspekkepastianalokasi, dan mendorong kinerja daerah Kondisi Eksisting • Tingginya Deviasi antara Alokasi dan Realisasi DBHsehingga menimbulkan Kurang Bayar dan LebihBayar DBHdan berpotensi menimbulkan SiLPA. • Alokasi DBHbelum mendorong Pemda untuk berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan negara dan perbaikan lingkungan. • Alokasi DBHbelum mempertimbangkan dampak eksternalitas negatif atas eksplorasi SDA terhadap daerah yang berbatasan langsung dan daerah pengolah. DAMP AK TERHADAPALOKASI Adanya peningkatan bagi hasil bagi daerah terdampak eksternalitas, termasuk daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Pengalokasian berdasarkan realisasi T – 1 memberi kepastian alokasi sehingga alokasi menjadi lebih presisi. Alokasi berdasarkan kinerja sebagai apresiasi kepada daerah yang memperhatikan aspek pemeliharaan lingkungan. Daerah Naik (48,89%)* • Provinsi: 3 Daerah • Kab/Kota: 262 Daerah Total kenaikan Kab/Kota: Rp3,85T* Kab/kota penghasil naik Rp2,53T Kab/kota lainnya naik Rp1,32T * Simulasi menggunakan realisasiDBHT A 2021 11
- 12. PENGATURAN DAN DAMPAK REDESAIN DANA ALOKASI UMUM 12 DESAIN PER UBAHAN Kondisi Eksisting Pemerataan kemampuan keuangan membaik, namun masih terjadi ketimpangan kinerja layanan publik DAU justru mendorong dominasi belanja birokrasi (rata2 belanja pegawai 32,4% vs belanja infrastruktur publik 11,5%) Meningkatkan tendensi pemekaran daerah (163 daerah sejak 2001-2019) Penggunaan DAU belum memperhitungkan kinerja Pemda dalam memperbaiki layanan. • DAU= CelahFiskal (KbF- P otensiP endapatanDaerah) • KbF = Unit cost per layanan x target layanan x faktor penyesuaian • PotensiPendapatan = Potensi PAD+ Alokasi DBH+ DAK Non Fisik • Formulamemperhatikantarget layanan(a.l. jumlahpenduduk),karakteristik wilayah (a.l. daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan), dan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan (a.l. penggajian ASN). P AGU DAU • Disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhiSPMlayanan dasarpublik daerah (a.l.: Pendidikan,Kesehatan, Infrastruktur), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara • DAU dihitung dengan pendekatan klaster/kelompok dengan pertimbangan kewilayahan dan perekonomian FORMULAAL OKASI • PenggunaanDAU disesuaikan dengan kinerja daerah dalam pencapaian SPM • Earmarking untuk kelurahan • Kinerja baik : Block Grants ; Kinerja sedang/buruk : Block & Specific Grants UUHKPDmenjaminholdharmlessDAUselama5 tahun PENGGUNAAN DAMP AK TERHADAPALOKASI Daerah Naik (39,48%) • Provinsi: 16 Daerah • Kab/Kota: 198 Daerah Daerah T urun • Provinsi: 0 Daerah • Kab/Kota: 0 Daerah IndeksTheil semakin menunjukkan perbaikan ketimpangan Tujuan: • Pola belanja yang lebih fokus pada layanan publik • Pengurangan ketimpangan fiskal antar-daerah • P ercepatan ekualisasi layanan publik antar-daerah melalui pengutamaan penggunaan DAU sesuai kinerja daerah
- 13. PENGATURAN DAN DAMP AK REDESAIN DANA ALOKASI KHUSUS 13 DESAIN PER UBAHAN Kondisi Eksisting • DAKseharusnya menjadi skema penunjang, namun menjadi sumber utama belanja modal • Sebagian besar DAK Fisik reguler untuk kegiatan rutin (pemenuhan SPM), yang idealnya dipenuhi melalui DAU. • Belum terintegrasi/kurang bersinergi dengan belanja lainnya, seperti DAK Non Fisik, Hibah Daerah, Dekon/TP, atau pendanaan lain dari pinjaman /Hibah LN. Menggabungkan Hibah Daerah ke dalam DAK (DAK Fisik, Non Fisik danHibah Daerah) • Dialokasikan untuk mencapai target kinerja dan dianggarkan secara tahunan • Pengalihan pendanaan/ belanja K/L menjadi DAK bagi daerah yang telah berkinerja baik dalam mengelola APBD • Tidak ada kewajiban dana pendamping 10% DAKdifokuskanpada penugasanuntukmencapaiprioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya, sedangkan DAK R eguler dilebur dalam formulasi DAU agar dapat memboosting pencapaian pembangunan di daerah. JenisDAK Pengalokasian Penggunaan DAMP AK TERHADAPALOKASI Mendorongsinergibelanja Pusatdan Daerah,sehingga menimbulkan keselarasan output-outcome Pusat dan Daerah. Daerahdapat fokusuntukmencapaitargetoutputtahunan dengan adanya sinergi DAK Fisik, DAK Nonfisik, Hibah Daerah, Dekon T/P, atau pendanaah lain dari pinjaman/Hibah LN Pencapaian prioritas nasional bisa lebih diselaraskan dengan pembangunan di Daerah. Penghapusan kewajiban dana pendamping sehingga menimbulkan efisiensi belanja Daerah dan fokus pada belanja utama lainnya. Tujuan • Peningkatan sinergi & efisiensi belanja (pusat dan daerah) • Pengejaran ketertinggalan layanan di kawasan tertinggal karena DAK lebih fokus • Keselarasanoutput-outcomeantara pusat dandaerah
- 14. 14 14 DANA OTSUSDAN KEISTIMEWAAN DANA DESA INSENTIFFISKAL Pengalokasian menambahkan komponenindikator kinerja desa dalampengalokasian Penggunaan P emerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional Pengalokasian Berdasarkan Organik Undang-Undang Perbaikan T ata Kelola Otsus dan Dana Keistimewaan DIY P engelolaan Dana Otsusdan Dana Keistimewaan DIY mengacu pada RPJMN, RPJMD , dan target kinerja Dais dapat diserahkan kepada Kab/Kota di wilayah DIY untuk mendanai urusan keistimewaan Dasar Pemberian Pemerintahdapat memberikaninsentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria Pemberian Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja PemerintahanDaerahantara lain pengelolaan keuanganDaerah, pelayanan umumpemerintahan, pelayanan dasar PENGATURAN TRANSFERKEDAERAH: DANA OTSUS , DANA KEISTIMEWAAN, DANA DESA, & INSENTIFFISKAL
- 15. PENGATURAN PEMBIAYAAN UT ANG DAERAH PERLUASAN S KEMA Konvensional dan Syariah Instrumen Kebijakan: Skema P embiayaan Daerah: • Pinjaman Daerah • Obligasi Daerah • Sukuk Daerah PENGGUNAAN PEMBIA Y AAN Pengutamaan Pemanfaatan Instrumen Kebijakan: P enggunaan pembiayaan utang daerah diutamakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah PENGUA T AN PRUDENTIALITY Mengutamakan Prinsip Kehati-hatian Instrumen Kebijakan: • Harus mendapatkan persetujuan DPRDdalam pembahasan RAPBD (simplifikasi prosedur) • Dapat melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menkeu, Mendagri, Menteri PPN/Ka Bappenas • P enarikan Pinjaman dari Pusat & penerbitan Obligasi & Sukuk dilakukan setelah mendapatkan persetujuanMenkeudan pertimbangan Mendagri • Kewajiban penganggaran pembayaran kembali dalam APBDdan adanya sanksi administrasi • P engendalian defisit & pembiayaan utang olehMenkeu • Larangan pembiayaan langsung dari luar negeri Dalam rangka akselerasi pembangunan, Daerah dapat melakukan Pembiayaan Utang Daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. Manfaat Kebijakan Baru Pembiayaan Utang Daerah A. Pengintegrasian persetujuan DPRDdengan pembahasan RAPBD Simplifikasi prosedur, tanpa mengurangi aspek prudentiality B. Perluasanskemapembiayaan dengan memasukkan aspek Syariah seperti Sukuk Daerah Sesuai dengan aspirasi sebagian daerah yang menginginkan adanya skema pembiayaan Syariah karena secara kultur dan politis lebih diterima. C. Reklasifikasi jenis pinjaman dari berdasarkan jangka waktu menjadi berdasarkan bentuk pinjaman Mencegah kesimpangsiuran istilah yang akan membingungkandaerah sebagai institusi pelaksana peraturan dan selaras dengan praktek dalam APBN 15
- 16. PENGATURAN SINERGI PENDANAAN UU HKPD mendorong creative andsustainablefinancingberbasis kerjasama melalui skema Sinergi Pendanaan Integrasi berbasis program, proyek, target output/outcome, locus,dan sektor. •BUMN/BUMD; •KPBU; dan/atau •Kerja Sama Daerah •Belanja K/L Non APBD APBD •PAD; •TKD ; dan/atau •Pembiayaan Utang KetentuanteknisSinergiPendanaanakandiatur dalam Peraturan Pemerintah Konsepsi sinergi pendanaan akan membuka ruang pengembangan kerja samaantardaerahdalam mengatasimasalahpembangunan lintas daerah yang semakin kompleks seperti area metropolitan Desain Pengaturan • Peningkatan kemampuan pendanaan daerah guna akselerasi penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya. • Sinergi pendanaan berasal dari APBD dan Non APBD • Dalam mendukung sinergi pendanaan, Pemerintah dapat menyinergikannya dengan pendanaan dari APBN, antara lain belanja K/L atau Tugas Pembantuan Selain mendukung pembangunan di Daerah, sinergi pendanaan juga akan meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola proyek skala besar RSANUT APURAP ALU Perjanjian Kerjasama via PT.SMI Pinjaman Daerah via PT.SMI APBD murni Anggaran Pemerintah Dana Alokasi Khusus CONTOH SINER GI PENDANAAN Belanja K/L Pembelian Peralatan Medis Donor/Filantropis Pemerintah Daerah PT. SMI 16
- 17. PENGATURAN DANA ABADI DAERAH Bagi Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal sangat tinggi dengan pemenuhan kualitas layanan publiknya relatif baik, Dana Abadi Daerah dapat menjadi opsi bagi kebermanfaatan lintas generasi dengan manfaat yang lebih luas Tujuan pembentukan Dana Abadi Daerah: • Mendapat manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya; • memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan • kemanfaatan umum lintas generasi. Dana Abadi Daerah dapat dibentuk oleh daerah yang: • Kapasitas fiskal daerah yang sangat tinggi • Telah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar publik. Prinsip Pengelolaan • ditetapkan dengan Peraturan Daerah • dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BLUD • dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai Desain Pengaturan Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Tipologi Sovereign Wealth Fund 1. Dibentuk/ didirikan dengan badan hukum terpisah, kapasitas penuh untuk melakukan kegiatandan diatur UU khusus. 2. Berbentuk perusahaan atau BUMN yang tunduk pada UU tentang perusahaandan juga tunduk pada UUtentang SWF apabila ada. 3. Berbentuk sekumpulan aset tanpa adanya atau dibentuknya identitas atau badan hukum tersendiri atau bisa dimiliki langsung oleh pemerintahataubank sentral. ContohP enerapan: LPDPsebagai endowment fund untuk dunia pendidikan, dengan total dana kelolaanRp 99,11T . 1. Dana Abadi P endidikan R p81,12T 2. Dana Abadi P enelitianR p7,99T 3. Dana Abadi P erguruan Tinggi R p7T 4. Dana Abadi KebudayaanR p3T a.l. untuk mendukung beasiswa 29.872 putra-putri terbaik bangsa dan mendukung1.668 judul penelitian. Sumber: LPDPper 30 Desember 2021 Konsepsi tsb diadopsi untukDana Abadi Daerah yang dikelola oleh BUD atau BLUD karena kerangka penerapan yang cukup mudah namun dengan tetap menjaga prudentiality. 17
- 18. PILAR II Penguatan Local Taxing Power dengan tetap menjaga perekonomian 18
- 19. PENGATURAN P AJAK DAERAH & RETRIBUSIDAERAH RUU HKPD Meningkatkan Local TaxingPower Dengan Tetap Menjaga Kemudahan Berusaha di Daerah MENURUNKAN ADMINISTRATION DANCOMPLIANCECOST • Restrukturisasi Jenis Pajak Daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa T ertentu (PBJT) • Rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan MEMPERLUAS BASIS PAJAK • OpsenPajakProvinsidan Kab/Kota sebagaipenggantianskemabagi hasildan penyesuaiankewenangan(OpsenPKB,BBNKB,MBLB)tanpa tambahan beban WP • Perluasan objek melalui sinergitasPajak Pusatdan Daerah (valet parkir, objek rekreasi, dsb) HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN • Putusan MK Terkait Alat Berat/Alat Besar Pajak Alat Berat • Putusan MK T erkait PPJ PBJTT enaga Listrik • UU23/ 2014 dan UU 3/ 2020 terkait sinkronisasi kewenangan • UU Cipta Kerja Mendukung Kemudahan Berusaha HKPD 19 UU HKPD memberikan peningkatan penerimaan PDRD Kab/Kota sampai dengan 48,98% secara nasional
- 20. Highlight Pengaturan Pajak Daerah Pengaturan Opsen dimaksudkan untuk tidak menambah beban WP melainkan percepatan penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kab/kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kab/kota SINERGI PEMUNGUTAN PROV-KAB/KOTA MELALUI OPSEN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) GREEN POLICY PKB DAN BBNKB DUKUNGAN PADA USAHA MIKRO DAN ULTRA MIKRO PERUBAHAN KEBIJAKAN JENIS, OBJEK, DPP, & TARIF PAJAK Opsen tidak menambah beban WP Opsen PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB, sekaligus mempercepat penerimaan kab/kota Opsen MBLB untuk mendanai kewenangan provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB Menuntut sinergi yang baik antara Provinsi dan kab/kota PBJT mengintegrasikan pajak-pajak daerah berbasis konsumsi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ, dan Parkir) Tujuannya untuk: • mempermudah administrasi pembayaran dan pelaporan dari sisi WP , • meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dan pengawasan dari sisi Pemda Termasuk perluasan objek (valet parkir, rekreasi, dsb) Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (nonfosil) dikecualikan dari PKB dan BBNKB Contoh: Kendaraan Bermotor Tenaga Listrik, Surya, dsb Mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) NJKB lebih tinggi untuk Kendaraan Bermotor Fosil yang menghasilkan emisi lebih besar Insentif fiskal dapat diberikan kepada WP pelaku usaha dengan kriteria tertentu, termasuk usaha mikro dan ultra mikro Pemberian Insentif Fiskal melalui permohonan WP atau secara jabatan oleh Kepala Daerah Pemberian Insentif Fiskal ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD Memperkenalkan Pajak Alat Berat (PAB) Tarif maks PBB-P2 menjadi 0,5%, dengan assessment ratio (NJKP Kena Pajak 20%-100%) BBNKB hanya atas Kendaraan Bermotor baru Earmarking sebagian penerimaan PKB, PBJKT Listrik, Pajak Rokok, dan PAT, yang detilnya diatur dalam PP NPOPTKP paling rendah Rp 80 juta 20
- 21. Highlight Pengaturan Retribusi Daerah Rasionalisasi Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD daerah bahwa layanan dimaksud wajib disediakan Pemda tanpa pungutan 01 RASIONALISASI JENIS RETRIBUSI Retribusi Cetak KTP dan Akta Capil sesuai amanat UU 24/2013 tentang Adminduk Penyederhanaan Retribusi Perizinan Tertentu melanjutkan semangat UU Cipta Kerja Rasionalisasi jenis retribusi lainnya didasari pertimbangan 03 PENERIMAAN PAD TETAP TERJAGA 02 PENGATURAN DETIL DALAM PP UU HKPD hanya mengatur mengenai jenis retribusi dan objek secara umum Detil objek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan PP 04 PENAMBAHAN RETRIBUSI BARU Penambahan jenis retribusi baru dimungkinkan melalui PP PP tentang Retribusi baru mengatur minimal: objek retribusi, subjek dan wajib Rasionalisasi jenis Retribusi dikompensasi beberapa Daerah dengan kebijakan Pajak Daerah yang berpotensi meningkatkan penerimaan khususnya untuk kab/kota. Sehingga overall penerimaan PAD tetap terjaga retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif, dan tata cara penghitungan retribusi. Dihapuskannya beberapa jenis retribusi bukan berarti Pemda tidak melakukan layanan dimaksud. Layanan publik tersebut tetap dilakukan Pemda namun tanpa pungutan kepada maasyarakat. 21
- 22. PILAR III Meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif dan akuntabel. 22
- 23. PENGATURAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH: PENINGKATAN KUALITAS PENGANGGARAN BELANJA DAERAH 1. Penganggaran Belanja Daerah 3. Standardisasi Belanja Daerah 2. Simplifikasi dan Sinkronisasi Program Daerah Mendorong kinerja belanja daerah melaluipenguatan kualitas penganggaran belanja daerah agar semakinefisien,fokus,sinergis,dan berkesinambungan dengan tetap memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik daerah. Belanja daerah disusun dengan pendekatan: a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah b . P enganggaran terpadu c . P enganggaran berbasisKinerja a . P enerapan standar unit cost belanja & analisisstandar belanja b. Unit cost belanja mencakup untuk belanja operasionaldantunjangankinerjaASN P emda yang mempertimbangkan capaian R B , kelas jabatan dan kemampuan keuda. a. Program pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah, serta tetap sinergisdan sinkron dengan program nasional. b. Mengutamakanpemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib layanan dasar c. Alokasi belanja berdasarkan target kinerja dan skala prioritas (bukan aspek pemerataan) Tujuan • Menegaskan kembali dasar-dasar penganggaran belanja daerah sesuai UUKeuangan Negara. • Menyederhanakan program di daerah agar fokus pada urusan wajib layanan dasar sesuai skala prioritas daerah dan bukan diecer-ecer. • Sinkronisasi program di daerah dan nasional. • Efisiensi unit cost belanja daerah dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, kewajaran, dan kepatutan 23
- 24. PENGATURAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH: PENINGKATAN KUALITAS PENGALOKASIAN BELANJA DAERAH Meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat dan mandatory spending, sehingga terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah. Keseluruhan instrumen bertujuan agar memastikan fungsi alokasi APBD dapat berjalan secara optimal untuk mendanai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 1. Fokus B elanja Fokus belanja daerah untuk layanan dasar publik guna pencapaian SPM. 2. Mandatory S pending Displin pengalokasian belanja yang diwajibkan peraturan perundangan,seperti pendidikan dan kesehatan. 3. Pengendalian Belanja Pegawai • Batasanbesaranbelanja pegawai (maks30% dr APB D tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD) • Masa transisi penyesuaian porsi belanja pegawai (5 tahun) • Fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian pasca transisi 4. Penguatan B elanja Infrastruktur • Batasanbesaranbelanja infrastruktur pelayanan publik (minimal 40% dr APBD diluar transfer ke daerah bawahan dan desa) • Masa transisi penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik (5 tahun) • Fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian pasca transisi 5. S iLP A B erbasisKinerja Optimalisasi penggunaan SiLP A non-earmarked untuk belanja daerah berdasarkan kinerja layanan publik daerah: • Jika kinerja layanan sudah tinggi, dapat diinvestasikan dan/atau pembentukan dana abadi daerah • Jika kinerja layanan masih rendah,diarahkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik 24
- 25. PENGATURAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH: PENINGKAT AN KUALIT AS SDMDAN PENGAWASAN INTERNAL Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dan APIP daerah serta penguatan pengawasan internal dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan APBD. • UU HKPD mendorong penguatan SDM pengelola keuangan dan pengawasan internal di daerah sebagai salah satu pondasi dari pilar UU HKPD. • Penguatan pengawasan internal tidak akan menambah tahapan birokrasi pengelolaan keuangan di daerah. a. Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan di daerah b. SDM pengelola keuangan wajib memiliki sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah, dengan masa transisi 3 tahun. a. Penguatan kapabilitas APIPDaerah oleh Mendagri bekerja sama dengan BPKP b. Pengawasan intern tertentu atas RAPBDmaupun pelaksanaan APBDoleh BPKPdengan berkoordinasi dengan Mendagri 1. Pengembangan SDM Pengelola Keuangan 2. Penguatan PengawasanAPBD 25
- 26. PILAR IV Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional 26
- 27. PENGATURAN SINERGI FISKAL NASIONAL: KONSEPSI Sinergi kebijakan fiskal nasional bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal Pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional SINERGI FISKAL Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah Penetapan Batas Kumulatif Defisit dan Pembiayaan Utang APBD Pengendalian dalam Kondisi Darurat Sinergi bagan akun standar Konsolidasi Informasi Keuangan P enyajian Informasi KeuanganSecara Nasional P emantauan& Evaluasi Pendanaan Desentralisasi PENDUKUNG SINERGI FISKAL 27
- 28. PENGATURAN SINERGI FISKALNASIONAL: INSTRUMEN SINERGI Pemda mensinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan: Rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah mempertimbangkan berbagai usulan program strategis Daerah. Penyelarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintahdilakukan melaluipenyelarasan target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah dengan prioritas nasional. • R PJMN; • RKP; • Arahan Presiden; dan • peraturan perundang- • KEM-PPKF; undangan Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah Batas maksimum kumulatif defisit APBNdan APBD yang dibiayai dari P embiayaanUtang Daerah Jumlah kumulatif maksimumpinjamanP emerintah& P embiayaanUtang Daerah Menteri menetapkan batas maksimal defisit APBD, baik secara kumulatif maupun untuk masing-masing daerah setiap tahunnya untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas fiskal. Penetapan Batas Kumulatif Defisit dan Pembiayaan Utang APBD Perkiraan PDB 3% PerkiraanPDB 60% Keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD,perlu dikelola secara akuntabel dan prudent SelarasdenganUU17/2003 tentang Keuangan Negara danUU33/2004 1 Pengendalian dalam Kondisi Darurat Sinergi bagan akun standar Dalam kondisi darurat, Pemerintah dapat: • mewajibkan Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD • penyesuaian besaran batasan pengendalian defisit dan Pembiayaan Utang Daerah Sinergi Bagan Akun Standar dilakukan paling sedikit melalui penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 3 4 28
- 29. PENGATURAN SINERGI FISKALNASIONAL: INSTRUMEN PENDUKUNG SINERGI Keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN danAPBD, sehingga perlu didukung dengan sistem informasi yang dapat melakukan konsolidasi keuangan Pusat dan Daerah dan sistem monev yang efektif Penyajian dan Konsolidasi Informasi Keuangan Pemantauan & Evaluasi P emerintah membangun sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional berbasis interkoneksi & interoperabilitas. Dalam rangka penyajian informasi keuangan daerah secaranasional P emerintah Daerah menyediakan informasi keuangan Daerah secara digital dalam jaringan. P emantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit terhadap pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD P emantauan dan evaluasi dilakukan melalui platformdigital sistem informasi pembangunan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan informasi lainnya Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan dasar kebijakan fiskal nasional, TKD, dan pemberian sanksi/insentif 29
- 30. TERIMA KASIH 30