OPTIMASI HIBAH PROVINSI
•
3 likes•1,177 views
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan berlapis yang dilakukan inspektorat provinsi Jawa Tengah untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta mengamankan aset. Dokumen ini juga menjelaskan proses pemberian hibah daerah mulai dari usulan calon penerima, penetapan penerima, penyaluran dana hingga pertanggungjawaban penggunaan dana hib
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMASI HIBAH PROVINSI
Similar to OPTIMASI HIBAH PROVINSI (20)
More from Zainul Ulum
More from Zainul Ulum (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
OPTIMASI HIBAH PROVINSI
- 1. disampaikan pada : Pertemuan Koordinasi Pengembangan & Pemberdayaan Kelembagaan Kelautan & Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
- 2. Internal Control Functional Control Legislative Control Social Control SISTEM PENGAWASAN BERLAPIS
- 3. TUJUAN PENGAWASAN MEMBERIKAN REKOMENDASI PELAKSANAAN KEGIATAN LEBIH EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS PENGAMANAN ASET MEYAKINI ATAS KEPATUHAN THD PERATURAN PER- UU-AN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN YANG HANDAL PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN/MANAJEMEN RESIKO
- 4. - PERMENDAGRI 14/2016 - PERGUB JATENG 30/2017 PEDOMAN BELANJA HIBAH PROV JATENG 2018
- 5. PERAN INSPEKTORAT (APIP) PELAK SANA KEG. Mengurangi PELUANG Korupsi Menghilang- kan NIAT Korupsi TIDAK TERJADI PENYIMPA NGAN PEMBINAAN PENGAWASAN - CONSULTING PARTNER - QUALITY ASSURANCE - WATCH DOG PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU LEMBAGA INDIVIDU INTEGRITAS PROFESIONALISME KOMPETENSI MEMPERKUAT INTERNAL CONTROL GOOD GOV.
- 6. ASSURANCE ACTIVITY • AUDIT • REVIU • EVALUASI • MONITORING CONSULTATIVE ACTIVITY • ASISTENSI • SUPERVISI • KONSULTANSI • FASILITASI • TRANSFER OF KNOWLEDGE • PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS • RENCANA AKSI PPK • KORSUPGAH ANTI CORRUPTION ACTIVITY
- 7. SEMAKIN BESAR DANA DIKELOLA SEMAKIN RAWAN PENYIMPANGAN
- 8. YANG ADA HANYALAH ORANG YANG MELAKSANAKAN PERATURAN DENGAN CARA YANG BAIK ATAU DENGAN CARA YANG BURUK….
- 9. 9
- 10. AREA POTENSI KORUPSI DI PEMERINTAHAN PROSES PENYUSUNAN DAN ALOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PERIJINAN • INTERVENSI PIHAK LUAR • BELANJA BANSOS/HIBAH • ALOKASI YG TDK FOKUS PD KEPENTINGAN PUBLIK • TIDAK TAAT AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN (PERENCANAAN, PELAKS, PENATAUSAHAAN) • PERSEKONGKOLAN TENDER • MARK-UP HARGA • SPESIFIKASI TIDAK SESUAI • PELAKSANA TIDAK INDEPENDEN • SUAP & GRATIFIKASI • PUNGLI • PELAYANAN TIDAK PRIMA • PROSES TIDAK TRANSPARAN
- 11. Transparency hibah dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan Accountability hibah dilakukan sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan Effective efficient hibah dilakukan sesuai dengan tujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif Prudent Independenty hibah tidak mempengaruhi kebijakan politik Negara Objectivity hibah tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara 4
- 12. LAMPIRAN III KDH SKPD TERKAIT TAPD REKOMENDASI PERTIMBANGAN USULAN TERTULIS DPRD KUA/PPAS RAPBD KEP KDH (NAMA2 PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN HIBAH PERDA APBD NPHD DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA TRANSFER EVALUASI PROSES PEMBERIAN HIBAH DIBAHAS BERSAMA CALON PENERIMA HIBAH PERKDH APBD
- 13. PENGANGGARAN HIBAH USULAN TERTULIS CALON PENERIMA S K P D TERKAIT (1) KEPALA DAERAH TAPD EVALUASI PERTIMB ANGAN KUA & PPAS PYSN RKA RKA-PPKD (UANG) RKA-SKPD (BRG/JASA) R-APBD PERDA APBD (3) (4) (5) (6) (7) (9) (2) PYSNRKA (6) (8) REKOMEN(3) (3) MELALUI
- 14. PENCANTUMAN DALAM APBD — KELOMPOK BTL — JENIS BELANJA HIBAH — OBYEK BELANJA BERKENAAN. — RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN HIBAH UANG BARANG/JASA — KELOMPOK BELANJA LANGSUNG — JENIS BELANJA BARANG DAN JASA, — OBYEK BELANJA HIBAH BARANG DAN JASA BERKENAAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT — RINCIAN OBYEK BELANJA HIBAH BARANG DAN JASA KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERKENAAN. DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA TERCANTUM NAMA PENERIMA DAN BESARAN HIBAH. PPKD SKPD
- 15. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH pemberi dan penerima hibah; tujuan pemberian hibah; besaran/rincian penggunaan hibah yg akan diterima; hak dan kewajiban; tata cara penyaluran/penyerahan tata cara pelaporan;
- 16. PEMDA a. usulan calon penerima b. daftar penerima hibah (SK KDH) c. NPHD d. pakta integritas penerima hibah e. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa PENERIMA a. Lap. penggunaan hibah b. Surat peryataan tanggungjawab penggunaan hibah c. Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah catatan : v a dan b disampaikan kepada KDH v sedangkan c disimpan oleh penerima sebagai objek pemeriksaan. § Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan kpd KDH melalui PPK tembusan SKPD terkait § Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. • Penerima hibah berupa barang/jasa menyampaikan Lap kpd KDH melalui SKPD terkait. • Hibah berupa barang yg belum diserahkan kpd penerima hibah s/d akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca keuangan daerah PERTANGGUNGJAWABAN PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN
- 18. KRITERIA BUKTI RELEVAN • bukti yang secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahannya KOMPETEN • Kompeten tidaknya suatu bukti dipengaruhi oleh sumber bukti, cara mendapatkan bukti dan kelengkapan persyaratan yuridis bukti tersebut. CUKUP • Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah/kuantitas dan/atau nilai keseluruhan bukti. Bukti yang cukup berarti dapat mewakili/ menggambarkan keseluruhan keadaan/kondisi yang dipermasalahkan. MATERIAL • Bukti yang material adalah bukti yang mempunyai nilai yang cukup berarti dan penting (kualitas dan kuantitas)
- 19. TITIK KRITIS PENYIMPANGAN Verifikasi dan evaluasi atas proposal tidak memadai SKPD tidak menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD/KDH, rekomendasi disampaikan tidak berdasarkan hasil evaluasi proposal. Daftar nama, alamat dan nilai hibah tidak ditetapkan oleh KDH. Proposal rekayasa, bukan diajukan oleh calon penerima Hibah diberikan tanpa ada usulan/proposal Penggunaan hibah tidak dilaporkan Penggunaan hibah tidak sesuai dengan NPHD Pertanggungjawaban tidak dilengkapi dokumen bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
- 20. TINDAK PENGENDALIAN YG DIPERLUKAN SKPD mempunyai tim evaluasi dan verifikasi proposal hibah Ada prosedur dan mekanisme baku (SOP) tentang belanja hibah Ada tim monev pelaksanaan belanja hibah. Laporan pertanggungjawaban ditagih ke penerima hibah oleh SKPD. Dilakukan audit oleh APIP sebagai quality assurance.
- 22. TERIMA KASIH