Sosialisasi OSS Pemilihan KBLI Kegiatan Usaha

1. PEMILIHAN KBLI
KEGIATAN USAHA
Madiun, 26 Februari 2024

2. 2 1
Presiden Joko Widodo Meresmikan Peluncuran
Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko
Pada Senin, 9 Agustus 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
melalui Sistem Online Single Submission (OSS)
merupakan pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
OSS Berbasis Risiko

3. PERKEMBANGAN PENERBITAN NIB MELALUI OSS
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah NIB Terbit
dan Rerata Harian
Total NIB yang
Diterbitkan
11.072.127
OSS 1.0
(Kemenko Perekonomian)
854.918 NIB
OSS 1.1 (BKPM)
3.068.824 NIB
OSS RBA
(Kemeninves/BKPM)
7.148.385
64%
829
NIB/hari
1.927
NIB/hari
4.143
NIB/hari
5.932
NIB/hari
6.785
NIB/hari
11.096
NIB/hari
2018 2019 2020 2021 2022 2023
OSS RBA 613.259 2.473.243 4.061.883
OSS 1.1 1.516.688 1.552.136
0SS 1.0 150.501 704.417
3

4. - Kantor Perwakilan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang
merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.
- Badan Usaha Luar Negeri adalah badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
UMK
Non UMK
Orang
Perseorangan
Badan Usaha
Orang
Perseorangan
Badan Usaha
- KPPA (Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing)
- KPPA Jasa Penunjang Tenaga
Listrik Asing
- KP3A (Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing)
- KP3APMSE (Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing –
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik)
- BUJKA (Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing)
- Pemberi Waralaba
- Perdagangan Berjangka
- PSE (Penyelenggara Sistem
Elektronik) Asing
- Bentuk Usaha Tetap
- Persyarikatan atau Persekutuan
- Yayasan
- Perseroan Terbatas (PT)
- Persekutuan Komanditer
- Badan Hukum Lainnya
- Persekutuan Firma
- Persekutuan Perdata
- Koperasi
- Perusahaan Umum (Perum)
OSS
Kantor
Perwakilan
Badan Usaha
Luar Negeri
JENIS PELAKU USAHA
4

5. USAHA MIKRO USAHA KECIL USAHA MENENGAH USAHA BESAR
UU Cipta
Kerja
Maksimal
Rp 1 Miliar
Lebih dari Rp 1 Miliar
sampai dengan
Rp 5 Miliar
Lebih dari Rp 5 Miliar
sampai dengan
Rp 10 Miliar
Di atas Rp 10 Miliar
Sebelum
UU Cipta
Kerja
Maksimal
Rp 50 Juta
Lebih dari
Rp 50 Juta sampai
dengan Rp 500 Juta
Lebih dari
Rp 500 Juta sampai
dengan Rp 10 Miliar
Di atas Rp 10 Miliar
NON UMK
UMK
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya dapat diusahakan oleh Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN), sementara usaha besar dapat diusahakan oleh Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA).
SKALA USAHA

6. Untuk memulai dan melakukan
kegiatan usaha
Persyaratan Dasar
Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (PB)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
- NSPK PB berbasis KBLI ditanamkan di
Sistem OSS berdasarkan pengaturan dalam
Lampiran PP 5/2021 (untuk 1.349 KBLI,
termasuk 140 KBLI Beririsan) dan identifikasi
NSPK (untuk 353 KBLI Tanpa Pengampu).
- Layanan PB dilakukan seluruhnya melalui
Sistem OSS dengan hak akses, kecuali 163 PB
melalui integrasi dengan Sistem K/L.
- Pemenuhan ketentuan didasarkan atas PP
Sektor, Perpres BUPM, dan 22 Permen/Perban
turunan dari PP No. 5/2021.
- Sebelumnya (OSS 1.0/1.1) dikenal
dengan istilah “Izin Komersial
/Operasional”
- Layanan 559 PB-UMKU dilakukan
seluruhnya melalui Sistem OSS baik
dengan hak akses (279 PB-UMKU)
maupun integrasi dengan Sistem K/L
Sebelum UU CK​ Setelah UU CK​
Izin Lokasi​
Kesesuaian Kegiatan Pem
anfaatan Ruang (KKPR)*​
*KKPR Darat, KKPR Laut,
dan P2KH​
Izin Lingkungan​
Persetujuan Lingkungan*​
*SPPL, PKPLH, SKKL, RKL-
RPL Rinci​
Izin Mendirikan Banguna
(IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi
(SLF)​
Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG)
dan SLF​
PERSYARATAN DASAR
PB, PBBR, & PB-UMKU
5

7. • Daerah yang memiliki Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) otomatis mendapatkan
konfirmasi KKPR
• Daerah yang memiliki Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) perlu persetujuan
KKPR di Kementerian ATR/BPN.
• Persetujuan KKPR tanpa peniliaian dalam
sistem OSS diterapkan berdasarkan
kondisi pasal 181 PP5/2021
• Untuk Pelaku usaha UMK, sesuai PP
21/2021 tidak diterbitkan PKKPR, hanya
cukup pernyataan mandiri.
• Untuk pelaku usaha dengan lokasi usaha
Laut maka KKPR yang dipersyaratkan
adalah KKPR Laut (KKP) sedangkan untuk
lokasi hutan adalah Izin Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan (KLHK)
4 UU
51 Pasal
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
(KKPR)
Persetujuan
Lingkungan (PL)
• Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan
yang berdampak (penting/tidak penting)
terhadap lingkungan hidup wajib
memiliki: Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
• PL merupakan persetujuan terhadap:
KKLH (Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup)-Amdal, atau PKPLH (Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Hidup)-UKL-UPL.
• Detail mengacu pada PP No. 22 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
2 UU
36 Pasal
• PBG untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat BG sesuai standar teknis BG.
• Bangunan tak berisiko tinggi boleh
mengacu prototipe/purwarupa.
• Bangunan berisiko tinggi wajib disetujui
pemerintah.
• SLF diterbitkan manajemen pengawas
konstruksi.
• Detail mengacu pada PP No. 16 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung.
Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) dan
Sertifikat Laik Fungsi
(SLF)
2 UU
48 Pasal
Menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan dasar dari sejumlah UU
Dasar Pendelegasian Kewenangan PKKPR Darat
ke Daerah: Pasal 58 Permen ATR/BPN 13/2021
Regulasi terkait: SKB 4 Menteri terkait
Percepatan Retribusi PBG
Dasar Pendelegasian Kewenangan ke Daerah:
SE Menteri LHK Tentang Tata Laksana Percepatan
Persetujuan Lingkungan Dalam Rangka
Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha
Dan SE Tentang Transisi Percepatan Proses
Persetujuan Lingkungan Dalam Rangka
Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha
PERSYARATAN DASAR
PERIZINAN BERUSAHA

8. Pemilihan
Bidang Usaha
Pelaku
Usaha
Pengisian Data
Usaha
Izin Lokasi Darat,
Laut, Hutan
Risiko Rendah (R)
Risiko Menengah
Rendah (MR)
Risiko Menengah
Tinggi (MT)
Risiko Tinggi (T)
Pemenuhan
Persyaratan
Dasar
Pemenuhan
Persyaratan
Sektoral
K/L/D
Verifikasi Lokasi
(PKKPR)
Verifikasi
Persyaratan
Dasar (Lingkungan/
IMB)
Verifikasi
Persyaratan
Izin/SS
NIB
Pernyataan
Mandiri
NIB + SS
NIB + Izin
Sesuai KBLI 2020
Validasi Tingkat
Risiko
GAMBARAN UMUM PEMROSESAN OLEH K/L/D
6

9. 9
1. Kategori (kode A-U)
2. Golongan Pokok (2 digit awal)
3. Golongan (3 digit angka KBLI)
4. Sub-Golongan (4 digit angka KBLI)
5. Kelompok KBLI
STRUKTUR KBLI CONTOH URAIAN KBLI
Struktur Kode Judul
Kategori A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Golongan
Pokok
01 Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan
dan Kegiatan Ybdi
Golongan 011 Pertanian Tanaman Semusim
Sub-Golongan 0111 Peranian Serealia (bukan padi), Aneka
Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak
Kelompok 01111 Pertanian Jagung
01112 Pertanian Gandum
KBLI

10. 9
KBLI

11. • 56102 - Rumah/Warung Makan
• 56303 - Rumah Minum/Kafe
• 47192 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya
Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong)
Bukan Di Toserba (Department Store)
• 95291 - Aktivitas Vermak Pakaian
• 10710 - Industri Produk Roti Dan Kue
• 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
Lebih lanjut https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko
CONTOH KBLI 2020
10

12. PERSYARATAN KHUSUS TERKAIT KBLI
KBLI SINGLE PURPOSE
Jenis-jenis KBLI yang tidak dapat
disatukan dengan KBLI lainnya
KBLI SINGLE MAJORITY KBLI TERINTEGRASI
Modal asing maksimal 49% dan
pemilik modal nasional harus
tetap lebih besar dari
keseluruhan pemilik modal asing
Jenis KBLI yang harus
terintegrasi dengan KBLI lain
Contoh: Contoh: Contoh:
KBLI 86103 – Aktivitas Rumah
Sakit Swasta
KBLI 52291 - Jasa Pengurusan
Transportasi
KBLI 86103 – Industri Gula Pasir,
wajib terintegrasi dengan KBLI
01140 (Perkebunan Tebu)
KBLI 51101 – Angkutan Udara
Niaga Berjadwal Dalam Negeri
untuk Penumpang atau
Penumpang dan Kargo
KBLI 51102 - Angkutan Udara
Niaga Tidak Berjadwal Dalam
Negeri untuk Penumpang atau
Penumpang dan Kargo
11

13. KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN USAHA DI OSS RBA
12
1 KEGIATAN USAHA UTAMA
Kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum
pada Data Pelaku Usaha dan bertujuan
komersial, sumber pendapatan, atau
menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha.
KBLI yang diusahakan sebagai kegiatan usaha
utama harus terdaftar pada Maksud dan
Tujuan pada AHU Online.
2 KEGIATAN USAHA PENDUKUNG
Kegiatan usaha yang tergolong sebagai
pendukung dari kegiatan utama, bukan
merupakan sumber pendapatan.
Contoh Kasus:
Pelaku usaha dengan usaha utama
Industri Kerupuk, memilih KBLI 10794
(Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan
Sejenisnya) sebagai kegiatan usaha
utama.
Pelaku usaha perlu membangun Gudang
untuk tempat penyimpanan atas
kerupuk tersebut. Pelaku Usaha dapat
menambahkan KBLI 52101
(Pergudangan dan Penyimpanan) dan
menjadikannya kegiatan usaha
pendukung. KBLI tersebut diajukan
dalam rangka mendapatkan Tanda
Daftar Gudang (TDG).

14. 14
Informasi
Konsultasi
Virtual
1 3
2 4 5 6 7
Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Pada Layanan OSS
● Pendaftaran konsultasi tatap muka dilakukan melalui akun OSS pelaku usaha pada situs oss.go.id. Jika konsultasi
tidak dilakukan langsung oleh pemilik akun/penanggung jawab perusahaan pada sistem OSS, maka perlu membawa
surat kuasa dari pemilik akun/penanggung jawab pada sistem OSS + fotocopy KTP pemberi kuasa dan user ID +
password akun OSS pelaku usaha.

16. LAMPIRAN

17. Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha
Sesuai Skala Usaha dan Tingkat Risiko
Skala
Usaha
Tingkat
Risiko
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Persetujuan
Lingkungan
Perizinan Berusaha
UMK Rendah (R) Pernyataan Mandiri SPPL NIB
UMK
Menengah
Rendah (MR)
Pernyataan Mandiri SPPL NIB + Sertifikat Standar
UMK
Menengah
Tinggi (MT)
Pernyataan Mandiri UKL/UPL NIB + Sertifikat Standar Terverifikasi
UMK Tinggi (T) Pernyataan Mandiri Amdal NIB + Izin
Non UMK Rendah (R)
Konfirmasi KKPR/
Persetujuan KKPR
SPPL NIB
Non UMK
Menengah
Rendah (MR)
Konfirmasi KKPR/
Persetujuan KKPR
SPPL NIB + Sertifikat Standar
Non UMK
Menengah
Tinggi (MT)
Konfirmasi KKPR/
Persetujuan KKPR
UKL/UPL NIB + Sertifikat Standar Terverifikasi
Non UMK Tinggi (T)
Konfirmasi KKPR/
Persetujuan KKPR
Amdal NIB + Izin

18. Perbandingan Tahapan Proses Perizinan
Berusaha di OSS Berbasis Risiko dan di OSS 1.1
Hak
Akses
NIB
Izin Usaha “Belum Efektif”
dengan Komitmen
Izin Usaha
“Efektif”
Izin Komersial/Operasional
dengan Komitmen
Izin Komersial/
Operasional “Efektif”
Komitmen Prasarana:
Izin Lokasi
Izin Lingkungan
IMB dan SLF
Persyaratan
Teknis
Persyaratan
Teknis
DPMPTSP
K/L/DPMPTSP K/L/DPMPTSP
1 2 3
4
5
6 7
8
9
OSS 1.1
OSS Berbasis
Risiko
Hak Akses
Pelaku
Usaha
UMK
NON
UMK
Pernyataan Mandiri:
1. Lokasi
2. Mematuhi Peraturan
KKPR Otomatis
(KI, KEK, RDTR)
PKKPR:
1. Darat (ATR/BPN)
2. Laut (KKP)
3. Hutan (KLHK)
Menengah Rendah (MR)
NIB + Sertifikat Standar (SS)
Menengah Tinggi (MT)
NIB + SS Terverifikasi
Tinggi (T)
NIB + Izin (+ SS)
Rendah (R)
NIB
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (1.072 KBLI)
PB UMKU
(543
PB UMKU)
1
2
4
Parameter Lingkungan:
SPPL, UKL/UPL, Amdal
3

19. KKKPR diterbitkan
paling lama 1 hari
sejak pembayaran
PNBP
Pendaftaran
Dokumen usulan kegiatan
paling sedikit dilengkapi
dengan:
a. koordinat lokasi
(polygon/titik/garis)
b. kebutuhan luas lahan
c. Informasi penguasaan tanah
d. informasi jenis usaha
e. rencana jumlah lantai
bangunan
f. rencana luas lantai bangunan
g. rencana teknis bangunan
dan/atau rencana induk
kawasan*
h. rencana penggunaan air
baku/air bersih**
i. Surat keterangan berlokasi di
KI/KP/KEK***
Pendaftaran
Penilaian Dokumen Usulan KKPR Penerbitan KKPR
Pembayaran
PNBP
Penilaian
Kelengkapan
Apakah RDTR
tersedia dan
terintegrasi
dengan OSS? RDTR
INTERAKTIF
Penilaian KKPR
(otomatis sistem)
Pengecekan RTR & Pertek
untuk Persetujuan KKPR
(sementara manual oleh Menteri
ATR/BPN melalui Dirjen Tata Ruang)
GISTARU
Satupeta.
KKP
RTRWK
RTRWP
RTR KSN
RTR Pulau/Kep.
RTRWN
(RTRL,
RZ KAW,
RZ KSN/T,
RZWP3K)
Termasuk dalam 6
kategori usaha yang
dikecualikan?
ATR/BPN: Wilayah Darat
KKP: Wilayah Perairan/Laut
KKPR dan PKKPR Berlaku
dalam jangka waktu 3 tahun
*khusus untuk permohonan PKKPR
**khusus untuk permohonan PKKPR yang kegiatan usahanya berdampak terhadap ketersediaan & kualitas air baku
***khusus untuk permohonan PKKPR untuk usulan lokasi usaha yang berada di dalam KI/KP/KEK, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari
pengelola kawasan yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
Konfirmasi
KKPR
(by system)
diperhatikan
Pertek Pertanahan
(disampaikan paling lambat 10 hari
sejak pembayaran PNBP)
Kantor
Pertanahan
PKKPR diterbitkan
paling lama 20 hari
sejak pembayaran
PNBP
Perizinan
Berusaha
berbasis
Risiko
Penerbitan KKPR paling
sedikit memuat:
a. Lokasi kegiatan
b. Jenis kegiatan
pemanfaatan ruang untuk
KKKPR/jenis peruntukan
pemanfaatan ruang untuk
PKKPR
c. Koefisien dasar bangunan
d. Koefisien lantai bangunan
e. Ketentuan tata bangunan
untuk KKKPR/indikasi
program pemanfaatan
ruang untuk PKKPR
f. Persyaratan pelaksanaan
kegiatan pemanfaatan
ruang.
Persetujuan
KKPR
(by system)
SISTEM OSS
MODUL KKPR
Alur Permohonan PKKPR Darat

20. Menyatakan dan memilih KI atau KEK
tempat lokasi usaha
Luas lahan pada dokumen > luas lahan
yang dimohonkan
Luas lahan pada dokumen > luas lahan
yang dimohonkan
Validasi
Hanya berlaku untuk KBLI 06100 dan
06201
1. KBLI 68111
2. Luas lahan ≤ 5Ha
3. Pernyataan MBR
-
SHGB/SHGU/Ilok/KKPR usaha yang telah
berjalan atas nama pelaku usaha pemohon
1. Dokumen penguasaan lahan berupa
perjanjian sewa menyewa/pinjam pakai
atau akta jual beli
2. SHGB/SHGU/Ilok/KKPR atas nama
pelaku usaha lain
Dokumen pendukung
yang divalidasi
Kontrak Kerja Sama dan peta wilayah
usaha migas
-
KI atau KEK
(ayat 1 huruf a)
Perluasan dan lokasi berbatasan
(ayat 1 huruf b)
Telah dikuasai oleh pelaku usaha lain
namun digunakan berdasarkan perjanjian
sewa-menyewa/pinjam pakai/jual beli
(ayat 1 huruf c)
Jenis PKKPR
Pasal 181
Wilayah Usaha Minyak dan Gas Bumi
(ayat 1 huruf d)
Pembangunan rumah bagi Penduduk
Berpenghasilan Rendah
(ayat 3)
PKKPR Psl 181

21. Form Isian PKKPR Psl 181

22. Pelaku Usaha
Tipologi Ps 181
PP 5/2021
Syarat Mekanisme Pembacaan
PERLUASAN
a) Dokumen kepemilikan
obyek (SHGB/SHGU/SHM)
b) IPR Lainnya/ILOK/KKPR
yang masih berlaku
(ketentuan di PP 21/2021
dan Permen ATR/BPN
13/2021)/IMB
Note:
Jika membutuhkan bangunan
baru dengan status bangunan
milik sendiri  PKKPR
Penilaian
Letak tanah berbatasan dengan lokasi
usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan
I. Luas yang dimohon < Sebelumnya
a) Lokasi dalam satu Kab/Kota
b) KBLI 3 digit sama
c) Apabila dokumen kepemilikan (SHGU/SHGB/SHM) an pelaku usaha:
peruntukkan sesuai dg kegiatan usaha yang dimohonkan  DISETUJUI
d) Apabila tidak sesuai peruntukkannya  DITOLAK dan dimintakan ke
pelaku usaha IPR Lainnya/ILOK/KKPR yang masih berlaku (ketentuan di PP
21/2021 dan Permen ATR/BPN 13/2021)/IMB
II. Luas yang dimohon = Sebelumnya
a) Lokasi sama
b) KBLI 3 digit sama
c) Apabila dokumen kepemilikan (SHGU/SHGB/SHM) an pelaku usaha:
peruntukkan sesuai dg kegiatan usaha yang dimohonkan  DISETUJUI
d) Apabila tidak sesuai peruntukkannya  DITOLAK dan dimintakan ke
pelaku usaha IPR Lainnya/ILOK/KKPR yang masih berlaku (ketentuan di PP
21/2021 dan Permen ATR/BPN 13/2021)/IMB
Pada lokasi yang dimohon belum ditebitkan KKPR
untuk kegiatan berusaha atas nama pelaku usaha lain
Kegiatan pemanfaatan ruang yang
direncanakan sama, dan/atau 1 (satu) lini
produksi sama dengan kegiatan pemanfaatan
ruang yang sudah berjalan
Peruntukan ruang pada lokasi kegiatan
pemanfaatan ruang yang direncanakan
sama dengan peruntukan ruang pada lokasi
kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah
berjalan
luas tanah untuk pengembangan kegiatan
pemanfaatan ruang yang direncanakan
tidak melebihi luas tanah yang telah
diusahakan sebelumnya

23. Pelaku Usaha
Tipologi Ps 181
PP 5/2021
Syarat Mekanisme Pembacaan
SEWA MENYEWA/PINJAM PAKAI
a)Dokumen perjanjian sewa/pinjam pakai dengan pelaku usa
ha lain
b)Dokumen kepemilikan obyek yg disewakan/yang
dipinjampakaikan atau yg menyewakan atau yg
meminjampakaikan (SHGB/SHGU/SHM an pelaku usaha lain)
c)IPR Lainnya/ILOK/KKPR yang masih berlaku (ketentuan di PP
21/2021 dan Permen ATR/BPN 13/2021)/IMB
Note :
Jika membutuhkan bangunan baru dengan status bangunan
milik sendiri  PKKPR Penilaian
Margin error luas lahan yang dimohonkan ± 5% dari luas
lahan pada dokumen pendukung  Luas lahan yang
dimohonkan = luas lahan pada dokumen pendukung
KBLI 61992 Komunikasi untuk keperluan sendiri
(jenis kegiatan pendukung) dapat diajukan melalui
181 dengan mengacu pada PKKPR/Ilok/IMB kegiatan
utama
Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan
pemanfaatan ruang yang direncanakan
merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh
Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR
dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha dengan
cara jual beli, sewa menyewa atau cara lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
KBLI Perdagangan (kecuali minol), Pengembangan Web,
Biro Jasa, Konstruksi (Lokasi pada data usaha adalah lokasi
kantor dan bukan lokasi proyek konstruksi)
Lakukan pengecekan atas dokumen perjanjian sewa
menyewa / pinjam pakai, pastikan perjanjian antara
pemohon KKPR dengan pelaku usaha lain
 sesuai peruntukkan, lokasi di gedung perkantoran/ruko
 DISETUJUI
UMUM
a) Lakukan pengecekan atas dokumen perjanjian sewa
menyewa / pinjam pakai, pastikan perjanjian antara
pemohon KKPR dengan pelaku usaha lain
b) Pengecekan atas dokumen kepemilikan lahan yang
disewa/pinjam pakai  sesuai peruntukkan  DISETUJUI
c) Apabila dalam dokumen kepemilikan (b) tidak
mencantumkan peruntukkan  dan dimintakan ke
pelaku usaha IPR Lainnya/ILOK/KKPR yang masih berlaku
(ketentuan di PP 21/2021 dan Permen ATR/BPN
13/2021)/IMB
Catatan:
KBLI perdagangan minol dan kegiatan usaha minimarket 
mintakan surat keterangan dari pemerintah setempat terkait
kegiatan usaha perdagangan minol / minimarket di lokasi
tersebut
Pada lokasi yang dimohon belum ditebitkan KKPR
untuk kegiatan berusaha atas nama pelaku
usaha lain

24. Pelaku Usaha
Tipologi Ps 181
PP 5/2021
Syarat Mekanisme Pembacaan
JUAL BELI
a) Dokumen perjanjian jual beli
dengan pelaku usaha lain (SPH/AJB/PPJB)
b) Dokumen kepemilikan obyek yg disewakan/yang
dipinjampakaikan atau yg menyewakan atau yg
meminjampakaikan (SHGB/SHGU/SHM an pelaku
usaha lain)
c) IPR Lainnya/ILOK/KKPR yang masih berlaku (ketentuan
di PP 21/2021 dan Permen ATR/BPN 13/2021)/IMB
Note :
Jika membutuhkan bangunan baru dengan status
bangunan milik sendiri  PKKPR Penilaian
Margin error luas lahan yang dimohonkan ± 5% dari luas
lahan pada dokumen pendukung  Luas lahan yang
dimohonkan = luas lahan pada dokumen pendukung
KBLI 61992 Komunikasi untuk keperluan sendiri (jenis
kegiatan pendukung) dapat diajukan melalui 181 dengan
mengacu pada PKKPR/Ilok/IMB kegiatan utama
Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan
pemanfaatan ruang yang direncanakan
merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku
Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR
dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha dengan
cara jual beli sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
KBLI Perdagangan (kecuali minol), Pengembangan Web, Biro
Jasa, Konstruksi (Lokasi pada data usaha adalah lokasi kantor
dan bukan lokasi proyek konstruksi)
Lakukan pengecekan atas dokumen perjanjian jual beli, pastikan
perjanjian antara pemohon KKPR dengan pelaku usaha lain
 sesuai peruntukkan, lokasi di gedung perkantoran/ruko 
DISETUJUI
UMUM
a) Lakukan pengecekan atas dokumen perjanjian jual beli,
pastikan perjanjian antara pemohon KKPR dengan pelaku
usaha lain
b) Pengecekan atas dokumen kepemilikan lahan yang
diperjualbelikan  sesuai peruntukkan  DISETUJUI
c) Apabila dalam dokumen kepemilikan (b) tidak mencantumkan
peruntukkan  dan dimintakan ke pelaku usaha IPR
Lainnya/ILOK/KKPR yang masih berlaku (ketentuan di PP
21/2021 dan Permen ATR/BPN 13/2021)/IMB
Catatan:
KBLI perdagangan minol dan kegiatan usaha minimarket 
mintakan surat keterangan dari pemerintah setempat terkait
kegiatan usaha perdagangan minol / minimarket di lokasi
tersebut
Pada lokasi yang dimohon belum ditebitkan KKPR
untuk kegiatan berusaha atas nama pelaku
usaha lain

25. Pelaku Usaha
Tipologi Ps 181
PP 5/2021
Syarat Mekanisme Pembacaan
MIGAS
a) Kontrak Kerjasama (K3S)
b) Wilayah usaha migas yang
telah ditetapkan oleh
Pemerintah
Wilayah usaha minyak dan gas bumi tersebut telah
sesuai dengan rencana tata ruang
Kesesuaian dokumen
Lokasi usaha yang direncanakan terletak di wilayah
usaha minyak dan gas bumi tersebut harus memenuhi
ketentuan:
i. belum diterbitkan KKPR untuk kegiatan berusaha atas
nama pelaku usaha lain; dan
ii. kegiatan usahanya dalam tahapan eksplorasi

26. Perizinan Berusaha sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021
Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha (UMKU)
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
• KBLI tingkat risiko tercantum dalam
lampiran IA dan IIA PP No. 5 Tahun 2021.
• Persyaratan UMKU tercantum dalam
lampiran IB dan IIB PP No. 5/2021
• Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat
risiko usaha.
• UMKU diperlukan bagi kegiatan usaha
dan/atau produk pada saat pelaksanaan
tahap operasional dan/atau komersial
(Pasal 20 PP No. 5 Tahun 2021)
• Telah diimplementasikan sejak
diluncurkan 4 Agustus 2021.

27. Izin Persetujuan
Pengesahan
Penunjukan
Registrasi
Rekomendasi
Sertifikat
Konsultasi
Surat
Keterangan
Jenis Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

28. Sistem K/L
Sistem OSS RBA
NIB Terbit (baik Izin
terverifikasi ataupun
belum terverifikasi)
Menu UMKU sesuai
KBLI yang diajukan
pelaku usaha
Halaman UMKU
menampilkan daftar
UMKU yang relevan
Pilih UMKU yang
akan diajukan
Pemenuhan
Persyaratan UMKU di
sistem K/L
Pelaku Usaha
Integrasi
PIA 4.3.1
Hak Akses
Masuk ke halaman
pemenuhan
persyaratan UMKU
Verifikasi oleh K/L/D
terkait UMKU yang
diajukan
Pemrosesan
standar/persyaratan
UMKU oleh tim teknis
internal K/L
SSO/ User
Sync
UMKU diterbitkan
oleh OSS sesuai SLA
Merge
Produk
Tabel mapping
UMKU Hak Akses
vs Integrasi
Integrasi
Upload UMKU apabila
sebagai syarat PB
Verfiikasi oleh K/L/D
terkait PB yang
diajukan
Izin atau SS
terverifikasi diterbitkan
PB UMKU
Izin/SS
Tabel mapping
KBLI dan UMKU
terkait
Tabel persyaratan
Lampiran 2B
Alur Permohonan PB UMKU – KBLI Terkait
Untuk yang memiliki sarana dan prasarana di lokasi yang berbeda dengan perizinan berusahanya perlu mengakses fitur
pendukung umku

29. Sistem K/L
Sistem OSS RBA
NIB Terbit (baik Izin
terverifikasi ataupun
belum terverifikasi)
Menu UMKU yang
berisi daftar seluruh
UMKU
User dapat melakukan
pencarian
berdasarkan Judul
UMKU
Pilih UMKU yang
akan diajukan
Pemenuhan
Persyaratan UMKU di
sistem K/L
Pelaku Usaha
Integrasi
PIA 4.3.1
Alur Permohonan PB UMKU – Semua KBLI
Hak Akses
Masuk ke halaman
pemenuhan
persyaratan UMKU
Verfiikasi oleh K/L/D
terkait UMKU yang
diajukan
Pemrosesan
standar/persyaratan
UMKU oleh tim teknis
internal K/L
SSO/ User
Sync
UMKU diterbitkan
oleh OSS sesuai SLA
Merge
Produk
Data/Mapping
UMKU Hak Akses
vs Integrasi
Integrasi
Upload UMKU apabila
sebagai syarat PB
Verfiikasi oleh K/L/D
terkait PB yang
diajukan
Izin atau SS
terverifikasi diterbitkan
PB UMKU
Izin/SS
Untuk yang memiliki sarana dan prasarana di lokasi yang berbeda dengan perizinan berusahanya perlu mengakses fitur
pendukung umku

30. PB-UMKU di Sistem OSS RBA