Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to optimalisasi pajak.pptx
Similar to optimalisasi pajak.pptx (20)
optimalisasi pajak.pptx
- 1. 1 OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL PEMERINTAH DAERAH
- 2. KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI DESENTRALISASI FISKAL Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren kepada Daerah Fiscal Resources Allocation Kemampuan Keuangan Yang Adil Dan Selaras Spending Quality Belanja Daerah Yang Berkualitas dan Sinergis LINGKUP UU dan Peraturan Pemerataan Kesejahteraan Di Seluruh Pelosok NKRI Mewujudkan Alokasi Sumber Daya Nasional yang Efektif & Efisien Penganggaran Berkualitas Dana Abadi Daerah Pengembangan Aparatur Harmonisasi & Sinergi Fiskal Penguatan Pengawasan Pengaturan lain tentang belanja daerah diatur UU 23/2014 2
- 3. CAPAIAN DESENTRALISASI FISKAL Indeks Pemerataan Keuangan Antar-daerah Rasio PDRD terhadap PDRB 0.332 0.288 0.273 0.223 0.23 2016 2017 2018 2019 2020 1.35 1.42 1.42 1.42 1.2 2016 2017 2018 2019 2020 69.7 75.8 Persentase LKPD dengan Opini WTP 89.5 81.7 2016 2017 2018 2019 Kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah (theil index)menunjukkan tren semakin berkurang, menurun 0,10 dari 0,332 (2016) menjadi 0,230 (2020). ➢ Penerimaan pajak daerah terhadap Produk domestik regional bruto dari tahun 2016- 2019 mengalami peningkatan. (tahun 2020 menurun karena pandemi covid-19). ➢ Pengelolaan administrasi keuangan daerah semakin baik ditandai dengan opini WTP yang terus naik. ➢ Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal telah berkontribusi untuk perbaikan berbagai capaian layanan publik dasar dan kesejahteraan Berbagaicapaian desentralisasifiskal selama20 tahunterakhirtelah menunjukkan berbagai kinerja positifdanikut berkontribusi dalam pencapaiankinerja nasional. 3
- 4. OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL Pemanfaatan TKDD yang belumoptimal Strukturbelanja daerah yang belummemuaskan • Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (30%-65%) • Ketergantungan daerah terhadap DAKsebagai salah satusumberbelanja modal • Program& kegiatan belumfokus(29.623 program dan 263.135 kegiatan) • Dominasibelanja pegawai (32,4%) • Belanja infrastruktur sangatrendah (11,5% ) Localtaxratiomasih cukuprendah Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas Meski penerimaan PDRD mengalami peningkatan namun local tax ratio tertekan di angka 1,2% pada tahun 2020 akibat pandemi • Pemanfaatan KPBU masih terbatas • Total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah (0.049% PDB) dibandignkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5% PDB (2000); Sinergifiskal pusat- daerahyang belum optimal Masih terjadi mismatch antara program pusat dan daerah, misal KPBU SPAM Umbulan terkendala karena pemda belum membangun sambungan ke masyarakat. Meskipuntelah menunjukkankinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasifiskal masihdihadapkan pada berbagai tantangan. 4
- 6. TUJUAN
- 13. UU HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan Akuntabilitas berorientasipada hasil, efisiensi,equality,certainty,universalitas Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di seluruh Pelosok NKRI Alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui HKPD yang transparan dan akuntabel Sisteminformasidan evaluasi keuanganpusat daerahyang terintegrasi Pengawasan,monitoringdan evaluasi Sumberdaya manusiayangkompeten, professional, dan berintegritas HARMONISASIBELANJA PUSA TDANDAERAH PENGUATAN LOCAL TAXINGPOWER KETIMPANGAN VERTIKALDAN HORISONTALYANG MENURUN PENINGKATAN KUALITASBELANJA DAERAH 13
- 14. Penguatan Local Taxing Power dengan tetap menjaga perekonomian 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 15. PENGATURAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH RUU HKPD Meningkatkan Local Taxing Power Dengan Tetap Menjaga Kemudahan Berusaha di Daerah 15 MENURUNKAN ADMINISTRATION DAN COMPLIANCE COST • Restrukturisasi Jenis Pajak Daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) • Rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan MEMPERLUAS BASIS PAJAK • Opsen Pajak Provinsi dan Kab/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen PKB, BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP • Perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Daerah (valet parkir, objek rekreasi, dsb) HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN • Putusan MK Terkait Alat Berat/Alat Besar → Pajak Alat Berat • Putusan MK Terkait PPJ → PBJT Tenaga Listrik • UU 23/2014 dan UU 3/2020 terkait sinkronisasi kewenangan • UU Cipta Kerja → Mendukung Kemudahan Berusaha HKPD UU HKPD memberikan peningkatan penerimaan PDRD Kab/Kota sampai dengan 48,98% secara nasional
- 16. Highlight Pengaturan Pajak Daerah 16 Pengaturan Opsen dimaksudkan untuk tidak menambah beban WP melainkan percepatan penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kab/kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kab/kota SINERGI PEMUNGUTAN PROV-KAB/KOTA MELALUI OPSEN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) GREEN POLICY PKB DAN BBNKB DUKUNGAN PADA USAHA MIKRO DAN ULTRA MIKRO PERUBAHAN KEBIJAKAN JENIS, OBJEK, DPP, & TARIF PAJAK ✓ Opsen tidak menambah beban WP ✓ Opsen PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB, sekaligus mempercepat penerimaan kab/kota ✓ Opsen MBLB untuk mendanai kewenangan provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB ✓ Menuntut sinergi yang baik antara Provinsi dan kab/kota ✓ PBJT mengintegrasikan pajak-pajak daerah berbasis konsumsi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ, dan Parkir) ✓ Tujuannya untuk: • mempermudah administrasi pembayaran dan pelaporan dari sisi WP, • meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dan pengawasan dari sisi Pemda ✓ Termasuk perluasan objek (valet parkir, rekreasi, dsb) ✓ Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (nonfosil) dikecualikan dari PKB dan BBNKB ✓ Contoh: Kendaraan Bermotor Tenaga Listrik, Surya, dsb ✓ Mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) ✓ NJKB lebih tinggi untuk Kendaraan Bermotor Fosil yang menghasilkan emisi lebih besar ✓ Insentif fiskal dapat diberikan kepada WP pelaku usaha dengan kriteria tertentu, termasuk usaha mikro dan ultra mikro ✓ Pemberian Insentif Fiskal melalui permohonan WP atau secara jabatan oleh Kepala Daerah ✓ Pemberian Insentif Fiskal ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD ✓ Memperkenalkan Pajak Alat Berat (PAB) ✓ Tarif maks PBB-P2 menjadi 0,5%, dengan assessment ratio (NJKP Kena Pajak 20%-100%) ✓ BBNKB hanya atas Kendaraan Bermotor baru ✓ Earmarking sebagian penerimaan PKB, PBJKT Listrik, Pajak Rokok, dan PAT, yang detilnya diatur dalam PP ✓ NPOPTKP paling rendah Rp 80 juta
- 17. Highlight Pengaturan Retribusi Daerah 17 01 RASIONALISASI JENIS RETRIBUSI ✓ Retribusi Cetak KTP dan Akta Capil sesuai amanat UU 24/2013 tentang Adminduk ✓ Penyederhanaan Retribusi Perizinan Tertentu melanjutkan semangat UU Cipta Kerja ✓ Rasionalisasi jenis retribusi lainnya didasari pertimbangan bahwa layanan dimaksud wajib disediakan Pemda tanpa pungutan 03 PENERIMAAN PAD TETAP TERJAGA 02 PENGATURAN DETIL DALAM PP ✓ UU HKPD hanya mengatur mengenai jenis retribusi dan objek secara umum ✓ Detil objek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan PP ✓ Rasionalisasi beberapa jenis Retribusi daerah dikompensasi dengan kebijakan Pajak Daerah yang berpotensi meningkatkanpenerimaan khususnya untuk kab/kota. ✓ Secara overall penerimaan PAD tetap terjaga 04 PENAMBAHAN RETRIBUSI BARU ✓ Penambahan jenis retribusi baru dimungkinkan melalui PP ✓ PP tentang Retribusi baru mengatur minimal: objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif,dan tata cara penghitungan retribusi Dihapuskannya beberapa jenis retribusi bukan berarti Pemda tidak melakukan layanan dimaksud. Layanan publik tersebut tetap dilakukan Pemda namun tanpa pungutan kepada maasyarakat. Rasionalisasi Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD daerah
- 18. Perbandingan Pajak Daerah Provinsi Menurut Undang-Undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Undang-Undang HKPD mengatur adanya tambahan pajak daerah di level provinsi yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- 19. Perbandingan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD • level pemerintah kabupaten/kota, Undang-Undang HKPD menyederhanakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dan mengatur pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). • Undang-Undang HKPD juga melakukan penyederhanaan Retribusi melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi tersebut masih diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu
- 20. Perbanding Retribusi Jasa Umum Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD Retribusi jasa umum, Undang- Undang HKPD menyederhanakan 15 (lima belas) jenis pelayanan yang dipungut retribusi jasa umum menjadi hanya 5 (lima) retribusi
- 21. Perbanding Retribusi Jasa Usaha Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD Retribusi jasa usaha, Undang-Undang HKPD hanya menghapus retribusi terminal sehingga dari 11 retribusi menjadi 10 retribusi.
- 22. Perbanding Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD Retribusi jasa perizinan tertentu, Undang-Undang HKPD menyederhanakan 5 (lima) jenis perizinan tertentu menjadi 2 (dua) jenis ditambah perizinan pengelolaan pertambangan rakyat.
- 23. Keterkaitan antara Pajak Daerah dengan Sektor Lapangan Usaha PDRB Evaluasi dan penilaian
- 27. Faktor-faktor yang Positif dan Negatif dalam organisasi dan dalam kendali (control) Internal organlsasi IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL
- 28. Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan/ancaman atau sebaliknya pelua Berada di luar kontrol dan kendali organisasi IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL
- 31. TERIMA KASIH 31
Editor's Notes
- Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.