PMK membahas beberapa peraturan terkait penerapan PPN, yaitu: 1. PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu untuk rumah pribadi. 2. PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran 10% dari harga jual. 3. Kriteria pengecualian PPN untuk penyerahan makanan, minuman, jasa hiburan dan hotel tertentu.

1. Mengupas PMK pelaksana UU HPP
Mengenai PPN atas kegiatan membangun sendiri,
PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, Non Jasa Kena Pajak,
dan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
PMK 61, 65, 70, dan 71 Th 2022

2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
PMK-61/PMK.03/2022
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

3. Latar Belakang
Memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN atas
Kegiatan Membangun Sendiri
Memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi
perpajakan
Mendorong peran serta masyarakat dalam pembayaran PPN
atas Kegiatan Membangun Sendiri
Memberikan rasa keadilan dalam pengenaan PPN atas
Kegiatan Membangun Sendiri
Melaksanakan ketentuan Pasal 16C dan Pasal 16G huruf i UU
PPN

4. SISTEMATIKA DAN POKOK PENGATURAN PMK-61/PMK.03/2022

5. RUANG LINGKUP PPN KMS (1)

6. RUANG LINGKUP PPN KMS (2)
KMS Sekaligus dan Bertahap
Saat terutang : mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai
Tempat terutang : tempat bangunan didirikan
2 Tahun

7. Perhitungan PPN Terutang
PPN Terutang = 20% x Tarif PPN x DPP
Besaran Tertentu
Aturan Sebelumnya
DPP = 20% dari biaya yang dikeluarkan

8. Pada April 2022 Bapak Budi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya.
Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 m2, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh
Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesainya bangunan tersebut
adalah sebagai berikut:
• pembelian tanah sebesar Rp 200.000.000,
• pembelian bahan baku bangunan keseluruhan Rp 180.000.000,
• biaya upah mandor dan pekerja bangunan Rp 70.000.000.
Maka berapakah PPN yang terutang atas pembangunan rumah tersebut?
Jawab:
Sesuai dengan PMK No. 61/ 2022 PPN terutang atas KMS adalah:
= 20 % X TARIF PPN X DPP
= (20% X11% ) X Biaya, tidak termasuk biaya pembelian tanah
= (20% X 11%) X (Rp 180.000.000 + Rp 70.000.000)
Dengan demikian, PPN terutang atas KMS oleh Bapak Budi adalah
= 2,2% X Rp 250.000.000
= Rp 5.500.000
Contoh Perhitungan

9. PENYETORAN PPN KMS

10. PPN yang tercantum dalam SSP
PPN KMS (dokumen tertentu)
Perolehan BKP dan/atau JKP
sehubungan dengan KMS
Tidak dapat dikreditkan
Dapat dikreditkan
PENGKREDITKAN PAJAK MASUKAN
Pajak
Masukan

11. penyetoran PPN =
pelaporan PPN
melaporkan penyetoran
PPN dalam SPT Masa
PPN 1111 ke KPP
terdaftar
Pelaporan PPN KMS

12. Pengecualian Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan KMS
Pelaporan

13. Tidak melakukan penyetoran dan/atau pelaporan PPN; atau
Telah melakukan penyetoran atau pelaporan namun berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh oleh
DJP masih terdapat PPN yang kurang dibayar dan/atau dilaporkan.
Imbauan diterbitkan dalam hal OP/Badan:
1.
2.
Pengawasan Pemenuhan Kewajiban PPN KMS

14. KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PERALIHAN
penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN
terutang sebelum Masa Pajak April 2022

15. Pencabutan PMK-163/2012
Pemberlakuan PMK mulai 1 April 2022
Ketentuan Penutup

16. Summary

17. KENDARAAN BERMOTOR BEKAS
KENDARAAN BERMOTOR BEKAS
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PMK-65/PMK.03/2022

18. Latar Belakang
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16G huruf i UU PPN (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).
Memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan dalam
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan kendaraan bermotor bekas
Penggantian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan
Usaha Tertentu.
Tujuan
Latar Belakang dan Tujuan

19. PKP yang Wajib Menerapkan
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha
tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas
wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai
yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas
dengan besaran tertentu
Pedagang yang melalukan penyerahan kendaraan bermotor
Objek PPN dan PKP yang Wajib Menerapkan
Bukan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan cfm. Pasal 16D
UU PPN
Objek PPN :
Penyerahan kendaraan bermotor bekas

20. Tarif
Dasar Pengenaan Pajak
Harga Jual tidak termasuk PPN
Besaran Tertentu PPN
Diperoleh dari hasil perkalian:
- * 10% x tarif PPN cfm. Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PPN x Harga Jual
- ** 10% x tarif PPN cfm. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN x Harga Jual

21. Dalam hal PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor
bekas juga melakukan penyerahan BKP lainnya dan/atau Jasa Kena Pajak, pemungutan PPN yang
terutang atas penyerahan BKP lainnya dan/atau JKP tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
PPN atas Penyerahan BKP Lainnya dan/atau JKP
Contoh 1:
Tuan A melakukan penyerahan kendaraan
bermotor bekas dan BKP lainnya berupa aksesori
kendaraan bermotor.
Dengan demikian:
a. Atas penyerahan kendaraan bermotor bekas,
Tuan A wajib memungut dan menyetorkan PPN
yang terutang dengan besaran tertentu; dan
b. Atas penyerahan aksesori kendaraan
bermotor, Tuan A wajib memungut PPN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
Contoh 2:
PT B melakukan penyerahan kendaraan bermotor
bekas dan JKP berupa jasa perbaikan dan
perawatan kendaraan bermotor.
Dengan demikian:
a. Atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, PT
B wajib memungut dan menyetorkan PPN yang
terutang dengan besaran tertentu; dan
b. Atas penyerahan jasa perbaikan dan perawatan
kendaraan bermotor, Tuan A wajib memungut PPN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

22. penyerahan yang terutang PPN dan Pajak Masukan yang
berkenaan dengan penyerahan dimaksud dapat
dikreditkan; dan
penyerahan yang terutang PPN dan Pajak Masukan yang
berkenaan dengan penyerahan dimaksud tidak dapat
dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang
PPN
PKP kendaraan bermotor bekas yang dalam suatu Masa
Pajak melakukan:
Penentuan Pajak
Masukan yang dapat
dikreditkan dilaksanakan
berdasarkan ketentuan
Pasal 9 ayat (5) dan ayat
(6) UU PPN.
Tidak dapat di kreditkan
Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP,
serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau
pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam Daerah
Pabean, yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan
bermotor bekas oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha
tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas.
Pengkreditan Pajak Masukan

23. Formulir SPT Masa PPN yang Digunakan

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang
Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu .
PMK yang dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku
Saat PMK Mulai Berlaku

25. Pokok - pokok Perubahan (1/2)

26. Pokok - pokok Perubahan (2/2)

27. KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN MAKANAN DAN MINUMAN,
JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PERHOTELAN,
JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR, SERTA JASA BOGA ATAU
KATERING YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PMK-70/PMK.03/2022

28. Latar Belakang & Tujuan
Keadilan Kepastian Hukum Penyelarasan antara
Objek PPN dan Pajak
Daerah
Latar Belakang
Tujuan Penguatan objek PPN
Menghindari pengenaan pajak berganda antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
1.
2.

29. Dasar Hukum
Dasar Hukum
Dasar Hukum

30. NON OBJEK PPN
di hotel
restoran, rumah makan
warung dan sejenisnya ;
atau
Oleh Pengusaha boga
atau katering
Makanan dan minuman yang
disajikan
Jasa kesenian dan
hiburan
Jasa Perhotelan
Jasa penyediaan tempat
parkir
Jasa boga atau katering
Barang Jasa

31. Disajikan di restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang menyediakan layanan
penyajian makanan dan/atau minuman yang paling sedikit berupa penyediaan fasilitas meja,
kursi, dan/atau peralatan makan dan minum baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak.
Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta
penyajian berdasarkan pesanan;
Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana
proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
Diserahkan oleh Pengusaha jasa boga atau katering yang paling sedikit melakukan kegiatan
pelayanan:
Tidak dikenai PPN atas penyerahan makanan dan minuman yang :
Makanan dan Minuman

32. Dikenai PPN atas penyerahan makanan dan minuman yang disajikan oleh
Makanan dan Minuman
Pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata
menjual makanan dan/atau minuman;
Pengusaha pabrik makanan dan/atau minuman
Pengusaha penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya
menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar
udara.

33. tontonan film/tontonan audio visual
pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
kontes kecantikan
kontes binaraga
pameran
pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap
pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor
permainan ketangkasan olahraga permainan dengan
menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan
perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran
rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan,
wahana budaya, wahana salju, wahana permainan,
pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang
panti pijat dan pijat refleksi
diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau
perawatan dengan air (spa)
Jasa Kesenian dan Hiburan
kegiatan pelayanan penyediaan
tempat/ruang dan/atau peralatan dan
perlengkapan untuk permainan golf;
dan
penyerahan jasa digital berupa
penayangan (streaming) film atau
audio visual lainnya melalui saluran
internet atau jaringan elektronik.
Tidak Dikenai PPN Dikenai PPN

34. Jasa penyediaan akomodasi
Penyediaan fasilitas penunjang yang terkait secara langsung dengan jasa
penyewaan kamar (room service, air conditioning, binatu, extrabed, fixture,
telepon, safety box, internet, televisi satelit/kabel, dan minibar)
Penyediaan fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa
penyewaan kamar dan hanya diperuntukkan bagi tamu yang menginap, (fasilitas
olah raga dan hiburan, fotokopi, teleks, faksimile, dan transportasi hotel)
Di hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan,
rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage, tempat tinggal pribadi yang
difungsikan sebagai hotel, dan perkemahan mewah (glamping)
Tidak Dikenai PPN
Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan
Jasa penyewaan kamar
Jasa Perhotelan

35. jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel
hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan,
rumah penginapan dan sejenisnya, tempat tinggal pribadi yang difungsikan
sebagai hotel, atau perkemahan mewah (penyewaan ruangan untuk ATM, kantor,
perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik).
jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya serta fasilitas
penunjang terkait lainnya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya
didasarkan atas izin usahanya.
jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh
pengelola jasa perhotelan.
Dikenai PPN
Jasa Perhotelan

36. Meliputi
Jasa pengelola tempat parkir
Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir
Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet)
Meliputi
Jasa Penyediaan Tempat Parkir
Dikenai PPN
Tidak Dikenai PPN

37. PMK No. 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian
Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
PMK No. 18/PMK.010/2015 tentang KrItaria Jasa Boga Atau
Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Di Kenai
Pajak Pertambahan Nilai
PMK No. 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian Dan
Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
PMK No. 122/PMK.03/2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan
Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak
Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan yang dicabut
PMK baru mulai berlaku pada 1 April 2022

38. PMK-71/PMK.03/2022
PPN
PPN atas Penyerahan
atas Penyerahan
Jasa
Jasa
Kena
Kena
Pajak
Pajak
Tertentu
Tertentu

39. PMK No. 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 121/ PMK.03
/2015;
Pasal 8 PMK No. 92/PMK.02/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa
Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK-92/2020); dan
Pasal 13 ayat (5) huruf b dan Pasal 16 ayat (4) huruf b PMK No. 6/PMK.03/2021
tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak
Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa,
Kartu Perdana, Token, dan Voucer (PMK-6/2021)
Penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam:
Latar Belakang PMK

40. “Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis
kegiatan usaha tertentu, jenis Barang Kena Pajak tertentu, jenis Jasa Kena
Pajak tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan
disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan.”
Pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun
Pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun
Pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Dasar Hukum

41. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
5 Jasa Kena Pajak tertentu wajib memungut dan
menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
dengan besaran tertentu.
BESARAN TERTENTU

42. Penyerahan JKP: Rp1.000.000
Besaran tertentu sebesar 1,1%
Maka:
DPP: Rp1.000.000
PPN: 1,1% x Rp1.000.000=Rp11.000
Penjual tidak dapat mengkreditkan
PM
Penyerahan JKP: Rp1.000.000
DPP berupa Nilai Lain sebesar 10%
Maka:
DPP: 10% x Rp1.000.000=Rp100.000
PPN: 11% x Rp100.000=Rp11.000
Penjual dapat mengkreditkan PM
DPP Nilai Lain VS Besaran Tertentu
DPP Nilai Lain VS Besaran Tertentu
DPP Nilai Lain VS Besaran Tertentu

43. Jasa
Jasa
Pengiriman
Pengiriman
paket pos
paket pos

44. Berupa paket wisata, pemesanan sarana
angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi,
yang penyerahannya tidak didasari pada
pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa
perantara penjualan
Jasa biro perjalanan
Jasa biro perjalanan
wisata dan/atau jasa
wisata dan/atau jasa
agen perjalanan wisata
agen perjalanan wisata

45. yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi
tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges).
Freight charges dapat berupa biaya transportasi dengan
menggunakan moda angkutan berupa pesawat, kapal,
kereta api, dan/atau angkutan di jalan.
Jasa pengurusan
Jasa pengurusan
transportasi
transportasi
(freight forwarding)
(freight forwarding)

46. Dalam hal penyerahannya tidak didasari pada
pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (margin)
Jasa pemasaran dengan media voucer, jasa
Jasa pemasaran dengan media voucer, jasa
penyelenggaraan layanan transaksi
penyelenggaraan layanan transaksi
pembayaran terkait dengan distribusi
pembayaran terkait dengan distribusi
voucer, jasa penyelenggaraan program
voucer, jasa penyelenggaraan program
loyalitas dan penghargaan pelanggan
loyalitas dan penghargaan pelanggan
(consumer loyalty/reward program)
(consumer loyalty/reward program)

47. Jika tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah
keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan
perjalanan ke tempat lain:
Jasa perjalanan ke tempat
Jasa perjalanan ke tempat
lain dalam perjalanan
lain dalam perjalanan
ibadah keagamaan
ibadah keagamaan

48. Jika Tarif PPN 12% Berlaku
Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat
pada tanggal 1 Januari 2025 (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU HPP)

49. Ketentuan Lain-Lain
Faktur Pajak yang diterbitkan PKP yang
menyerahkan 5 JKP tertentu menggunakan kode
transaksi 05
PKP tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan
yang berhubungan dengan penyerahan JKP Tertentu.

50. Terima Kasih!
@ARTHARAYACONSULT ARTHARAYA.KONSULTAN @ARTHARAYA ARTHARAYA CONSULT ARTHARAYACONSULT.COM