Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006

Penyusunan APBD
Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003,
dan Permendagri 13/2006
dan Permendagri 13/2006

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Seminar APBD Murni dan Perubahannya
S i APBD M i d P b h
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
Asrama Haji Bekasi, 31 Juli 2006
s a a aj e as , 3 Ju 006

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA.
His previous post is Head, Center for Research Data and Information
at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information
of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National
Development Planning Agency (Bappenas).

 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia Pacific Studies,
Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University
of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International Training
He got various training around the globe, included Advanced International Training
Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden
(2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004);
Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003);
Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003);
Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government
Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional
p g g , pp , p ( ) p
Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published
more than five books regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile
at +62812 932 2202
at +62812 932 2202


Materi Seminar
M t iS i
 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 Penyusunan Rancangan APBD
 P b h APBD
Perubahan APBD


SPPN adalah….

satu kesatuan tata cara untuk menghasilkan yang dilaksanakan
perencanaan rencana‐rencana oleh unsur
pembangunan pembangunan dalam penyelenggara
jangka panjang, negara dan
j g
jangka menengah,
g , masyarakat
y
dan tahunan

di tingkat
di ti k t
Pusat dan
Daerah


Tujuan SPPN
j
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu,
antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan
pengawasan.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
g j yang g
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Alur Perencanaan dan Penganggaran
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Pedoman Pedoman
Renstra
R t Renja
R j - Rincian
Ri i
RKA-KL

Pemerin
KL KL APBN

Pusat
Pedoman Diacu

ntah
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah

Pe
emerintah
Daerah
Pedoman Diacu

Pedoman Pedoman
Renstra Renja -
j RKA - Rincian

h
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
R P b UU Rencana Pembangunan
R P b Perda
P d
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM Nasional)
(RPJM-Nasional) (
(RPJM-Daerah)
)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. Ayat
(P 19 A t 2) (Renstra SKPD) (Ps. Ayat
(P 19 A t 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps.
( 26 Ayat 1)
y ) Daerah (RKPD) (
(Ps. 26 Ayat 2)
y )
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps


Penyusunan dan Penetapan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d)
) Kerangka Ekonomi Daerah
g (4) Bappeda menyelenggarakan
pp y gg
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a)
) Visi, Misi Kepala Daerah
p ( )
(7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e)
) Program SKPD
g Rancangan RKPD


Penyusunan dan Penetapan RKPD
(8)
Bappeda menyusun (9)
Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD
(10)
a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPD
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah 
Pagu Indikatif MUSRENBANG
d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan
(11.b)
(11.a)
Maret
MUSRENBANG Kab/Kota
a.
a Sinkronisasi Program SKPD
Rancangan Akhir RKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
a) Prioritas Pembangunan (12)
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg g April

d) Program SKPD Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(15)
(13)
Mei
Penetapan RKPD (14) Bappenas menyelenggarakan
(4) April

Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS
Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP


Penyusunan
Rancangan APBD


Azas Umum Penyusunan RAPBD
y
No Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sumber Dana
1 Kewenangan D
K Daerah.
h APBD
2 Kewenangan pemerintah di Daerah. APBN
3 Pemerintahan Provinsi yang penugasannya APBD Provinsi
dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
4 Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya APBD
dilimpahkan kepada Desa
Desa. Kabupaten/Kota
5 Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan APBD
daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
6 Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar
hukum penganggaran.
7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban
pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.


Hati‐hati…Ada Sanksi Pidana

Pasal 34 UU 17/2003

1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/
Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan
kebijakan y g telah ditetapkan dalam undang-
j yang p g
undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang
APBD diancam dengan pidana penjara dan denda
sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
terbukti melakukan penyimpangan kegiatan
anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-
undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang
APBD diancam dengan pidana penjara dan denda
sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai
dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai
negeri serta pihak-pihak lain yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang ini.


Alur Penyusunan RAPBD
Minggu 1
Juni Oktober
pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni
Minggu 1
Mi 1 RKUA
Juli DPRD
Mei
Rancangan
Kebijakan Umum
KUA APBD RKPD
Kebijakan Umum
j
APBD

Minggu 2 Rencana Kerja
Juli Pemda

Nota Pedoman
PPAS Kesepakatan Penyusunan
KDH‐DPRD RKA‐SKPD
Prioritas dan Plafon
Awal Raperda
p Sosialisasi
Anggaran Sementara Raperda
Agustus APBD
Akhir Juli

RKA‐
PPA SKPD
Raperkada
Rencana Kerja dan Anggaran Penjabaran
Prioritas dan Plafon Satuan Kerja Perangkat
Anggaran Daerah
APBD


RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah

• Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari
j g gg
Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu
kepada RKP.
• Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun
anggaran berkenaan.
Isi:
 Prioritas Pembangunan Daerah
 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas
kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran


KUA Kebijakan Umum APBD
1. Kepala daerah ‐dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda‐ menyusun Rancangan
KUA berdasarkan RKPD.
2. RKUA memuat:
2 RKUA t
1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program‐program yang akan dilaksanakan
oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan
proyeksi pendapatan daerah,
2. Alokasi belanja daerah,
3. Sumber dan penggunaan pembiayaan,
4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok‐pokok kebijakan fiskal yang
ditetapkan oleh pemerintah).
p p )
5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola
keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.
6. RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan
Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan
J it h b j l t k dib h d l bi d h l
RAPBD tahun anggaran berikutnya.
7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu
RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu
pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.


PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
gg

1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun
y g p p y
rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:
1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
2. menentukan urutan program untuk masing‐masing urusan; dan
3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing‐masing program.
2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada
DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran berjalan.
anggaran berjalan
3. Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama
panitia anggaran DPRD.
4. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA
4 Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
5. KUA serta PPA yang telah disepakati masing‐masing dituangkan ke dalam
nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah
nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah
dengan pimpinan DPRD.


Penyusunan RKA‐SKPD
y

1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran
1 Berdasarkan nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat edaran
kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA‐SKPD sebagai acuan
kepala SKPD dalam menyusun RKA‐SKPD, yang mencakup:
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana
a PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana
pendapatan dan pembiayaan;
b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
c. b
batas waktu penyampaian RKA‐SKPD kepada PPKD;
k k
d. hal‐hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan
prinsip‐prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas
penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format
RKA‐SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA‐SKPD
diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.


Penyiapan Raperda APBD
1. RKA‐SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk
dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
2.
2 Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara
Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara
RKA‐SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun
anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian
kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis
belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta
b l d h d l l
sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
3. Apabila hasil pembahasan RKA‐SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala
SKPD melakukan penyempurnaan.
SKPD melakukan penyempurnaan
4. RKA‐SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan
Raperkada tentang penjabaran APBD.
Raperkada tentang penjabaran APBD
5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD
disosialisasikan kepada masyarakat.
6.
6 Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan
Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan
oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.


Penyampaian dan Pembahasan
Raperda tentang APBD
1.
1 Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada
Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada
DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun
anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan
p
persetujuan bersama.
j
2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap
Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan.
3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada
tentang penjabaran APBD.
4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.
5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang telah
disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak
menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap
k j b d k l d h h d
Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi‐tingginya
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai
keperluan setiap bulan.
keperluan setiap bulan


lanjutan

7. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya
p gg j p g y
diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji
dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program
dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang‐undang.
daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang undang
8. Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada.
9. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari
Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota
10. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling lama
15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan
bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.
bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.
11. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak
mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan Raperkada
dimaksud menjadi Perkada.


Evaluasi Raperda tentang APBD dan
Raperkada tentang Penjabaran APBD
Raperkada tentang Penjabaran APBD

 Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi
Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub sebelum
ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih
ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih
dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi, yang disertai dengan:
a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap
Raperda tentang APBD;
Raperda tentang APBD;
b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;
c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah
tentang APBD; dan
tentang APBD; dan
d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar
nota keuangan pada sidang DPRD.


lanjutan

2.
2 Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah
Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah
dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan
kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi
tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih
tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi
i id / d hl i di k l h i i
bersangkutan.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat mengundang
pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait.
pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan disampaikan
kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan dimaksud.
rancangan dimaksud.
5. Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan Rapergub
sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
p
perundang‐undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan
g g y g gg g p g
dimaksud menjadi Perda dan Pergub.


lanjutan

6.
6 Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan
Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan
Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang‐undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD
p y p p g j g j
melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan
gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan
Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus
b d b lk d d bd k d k l
menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
8. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya pagu APBD
tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri.
tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri


 Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada sebelum
ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan
kepada gubernur untuk dievaluasi.
kepada gubernur untuk dievaluasi
2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah
dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan
kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD
kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD
kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang
ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang
pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan
kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak
kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak
diterimanya rancangan dimaksud.
5. Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih
kepentingan umum dan peraturan perundang‐undangan yang lebih
tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda
dan Perkada.


lanjutan

6.
6 Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada
A bil b t k h il l iR d d R k d
tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang‐
undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan
DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada
menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada
dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun
sebelumnya.
8. Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu APBD
8 P b t l P d d P k d d t b l k APBD
tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur.
9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus
memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama
memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama
kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
10. Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang
p
pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
p g
11. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah.


Penetapan Perda tentang APBD dan
Perkada tentang Penjabaran APBD

1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala
daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran
APBD.
2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.
3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana
d dit t k l h j b t b l k j b t/ l k
tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada .
4. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi
provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja
provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja
setelah ditetapkan.


Perubahan APBD

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.


Dasar Perubahan APBD
1 Asumsi KUA sudah • terjadinya p
j y pelampauan atau tidak tercapainya p y
p p y proyeksi p
pendapatan
p
tidak sesuai lagi daerah dan alokasi belanja daerah,
• sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam
KUA.
2 Pergeseran anggaran
P • antar unit organisasi, antar k i t
t it i i t kegiatan, antar jenis b l j antar obyek
t j i belanja, t b k
belanja, antar rincian obyek belanja.
3 Saldo anggaran Iebih • membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah;
tahun sebelumnya
y • melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
harus digunakan • mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS;
dalam tahun berjalan
• mendanai kegiatan lanjutan;
• mendanai program dan kegiatan baru; dan
• mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD
tahun anggaran berjalan.
4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
• tidak diharapkan terjadi secara berulang;
• berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
• memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
5 Keadaan luar biasa keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran
dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%
50%.


Alur Penyusunan RAPBD Perubahan
Alur Penyusunan RAPBD Perubahan

Rancangan
Kebijakan Umum
APBD
KUA
Perubahan
RKUA
Perubahan

Nota Pedoman
Minggu 1 Kesepakatan Penyusunan
Agustus DPRD Minggu 2 KDH‐DPRD Minggu 3 RKA‐SKPD
Agustus Agustus

PPA
PPAS
Perubahan RKA‐
Perubahan
SKPD
Prioritas dan Plafon
i i d l f
Rencana Kerja dan
Anggaran Sementara
Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah


Penyiapan Raperda Perubahan APBD
Raperda
tentang Raperkada Sesuai
perubahan tentang
APBD penjabaran
penjabaran
perubahan APBD

Satuan Kerja
Satuan Kerja
Perangkat Pejabat Pengelola
Daerah Keuangan Daerah Tim Anggaran Pemda

SKPD PPKD TAPD
• menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-
SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta
PPA perubahan APBD,
RKA‐SKPD
• prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah
disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya
Iainnya,
Rencana Kerja dan
DPPA‐
• capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis
Anggaran Satuan SKPD belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan
Kerja Perangkat
Daerah minimal.
Dokumen Pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran

Disempurnakan lagi Tidak Sesuai


Raperda tentang Perubahan APBD
dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

1. Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak
mengalami perubahan.
l i b h
2. Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala
daerah.
3.
3 Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan
S b l di ik l hk l d h k d DPRD di i li ik
kepada masyarakat.
4. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan
kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan
kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan
perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
5. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
dilaksanakan oleh Sekda.


Lampiran Raperda Lampiran Raperkada
1. Ringkasan perubahan APBD; 1. Ringkasan penjabaran
2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan perubahan anggaran
pemerintahan daerah dan organisasi; pendapatan daerah,
3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan belanja daerah dan
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
pembahyaan; dan
4.
4 Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan 2. Penjabaran perubahan
pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; APBD menurut
organisasi, program,
5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk kegiatan, kelompok,
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan jenis, b k i i
j i obyek, rincian
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan obyek pendapatan,
keuangan negara; belanja dan
6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per pe b ayaa
pembiayaan.
jabatan;
7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;
9.
9 Daftar pinjaman daerah
daerah.


Raperda Perubahan APBD

1 Penyampaian • Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang
p
perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD
p y p
paling lambat minggu kedua bulan September tahun
anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan
bersama.
• Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan
perubahan APBD.
2 Pembahasan DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda
Raperda.
3 Penetapan • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan
umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD
yang t l h di
telah disepakati antara k
k ti t kepala d
l daerah d
h dan
pimpinan DPRD.
• Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui
Raperda t t
R d tentang perubahan APBD paling l b t 3
b h li lambat
bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
berakhir.


Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan

 Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Provinsi

1. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan
Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang‐undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD
d d l bih i i b b DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan
gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan
menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap
berlaku APBD tahun anggaran berjalan.
3.
3 Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya APBD tahun
P b t l P d d P b t t b l k APBD t h
berjalan ditetapkan dengan Keputusan Mendagri.


 Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota

1. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada
bl b k h l l d d k d
tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang‐
undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan
evaluasi.
2.
2 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan
DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada
menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada
dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan
dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan
perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.
3. Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya APBD tahun
berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.


Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

1.
1 PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD
PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD
ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun
rancangan DPA‐SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan
p
dalam perubahan APBD.
2. DPA‐SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya
harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA‐SKPD).
3. Dalam DPPA‐SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau
pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau
pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan
jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah
jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah
dilakukan perubahan.
4. DPPA‐SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh
PPKD berdasarkan persetujuan Sekda.
PPKD berdasarkan persetujuan Sekda


Harus Selalu Ingat
Tujuan Pembangunan Daerah

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga
masyarakat (pemerataan dan keadilan).
masyarakat (pemerataan dan keadilan)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
daerah.
daerah
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya
alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi
masa datang (berkelanjutan).
d t (b k l j t )


Modus Korupsi di APBD
(Sebagai bahan penelisikan kejaksaan akan kasus‐kasus korupsi di DPRD)

• Penipuan terhadap • Menciptakan anggaran baru
anggaran dengan yang sebenarnya tidak diatur
mengambil pos
mengambil pos dalam PP 110/2000
dalam PP 110/2000 tentang
anggaran lain Kedudukan Keuangan DPRD.
dengan maksud • Mark up anggaran.
‘menyembunyikan’ Maksudnya, tunjangan yang
nama pos yang sudah diatur dalam PP
mungkin dianggap 110/2000 dilebih‐lebihkan
terlalu mencolok demi kepentingan pribadi
atau mengada‐ada.
maupun berjamaah.
maupun berjamaah

• Menghilangkan pos
Menghilangkan pos
anggaran
• Pengalokasian anggaran
• Pengambilalihan anggaran
kembar dengan anggaran lain
yang seharusnya diberikan
yang seharusnya diberikan
dengan nama yang berbeda.
dalam bentuk jaminan
• Membuat anggaran tanpa
asuransi dalam bentuk uang
rincian.
cash.
cash

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

TERIMA KASIH


Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006

Similar to Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006 (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006