1. PP NOMOR 35 TAHUN 2023
T E N TA N G PA JA K DA E R A H DA N R E T R I B U S I DA E R A H
DAN STRATEGI PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Prof. M. Mas’ud Said, MM., PhD
Guru Besar Ilmu Pemerintahan
4. Kepemimpinan yang visioner; kepemimpinannya visioner pengaruhnya 80-90
persen bagi keberhasilan dan kemajuan,
Keuangan yang kuat; kemampuan keuangan memberi peluang kepala
daerah mengejar visi, misi. Keuangan daerah efektifitas penggunaannya
sangat menentukan. Pendapatan asli daerah adalah salah satu kuncinya.
Birokrasi yang inovatif ; inovasi birokrasi adalah kunci, dengan inovasi akan
ada percepatan program pemerintah dan memperbaiki kinerja.
Program kerja, dan strategi pembangunan ; disinilah butuh ketepatan
penjabaran dalam program utama sekaligus dual track strategy, kewillayahan
dan sektoral berbasis kemanusiaan.
KUNCI SUKSES PEMERINTAHAN DAERAH
5. • Keuangan daerah adalah kunci yang digunakan untuk membiayai pembangunan
dan roda pemerintahan. Keuangan daerah yang kuat akan memberi keleluasaan
kepala daerah untuk mengejar visi, misi dan program utama.
• Posisi kekuatan keuangan daerah ini sangat menentukan keberhasilan
disamping produktifitas dan efektifitas penggunaannya. Kemampuan keuangan bisa
diusahakan dengan berbagai cara. Keuangan daerah merupakan alat utama untuk
mencapai program pemerintah
• Posisi keuangan daerah semakin penting, dia tidak berdiri sendiri, tergantung -
terkait dengan pendapatan nasional dan APBN. Sementara pendapatan APBN
tertekan dalam beberapa tahun dan besaran porsi untuk daerah tetap tinggi, tapi tidak
bisa menjagakan pusat
POSISI STRATEGIS KEUANGAN DAERAH
6. OPSEN
•Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang 1 / 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (HKPD) yang tujuannya adalah untuk penguatan local taxing
power dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien,
produktif, dan akuntabel.
•Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU
HKPD ini adalah adanya kebijakan opsen.
UU 1 / 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)
(KEMENKEU LEARNING CENTER, 2023)
8. APA ITU OPSEN
Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak
yang sebelumnya dibagihasilkan jangka panjang diharapkan tercapai
peningkatan penerimaan pajak.
Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen:
1. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB
2. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB
3. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB
Opsen secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib
pajak. (KEMENKEU LEARNING CENTER, 2023)
10. 1.Pokok kebijakan pajak dan retribusi, serta opsen. Kebijakan opsen ditujukan untuk
meningkatkan sinergi antar provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB
dan pajak MBLB.
2.Pengenaan opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat
ditanggung wajib pajak pada saat berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah.
3.PP ini menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan perda,
perkada dan peraturan pelaksanaan lain dalam pemungutan pajak, retribusi, termasuk
sistem dan prosedur pemungutan dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan
kebutuhan tiap daerah.
11. 4. PP ini mengatur aspek pengelolaan pajak dan retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan
seperti pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran
pelaporan dan pengaturan lainnya.
5.Salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait
dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang
digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 2O%o (dua puluh persen) dan
paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
12. 6. Selain mengatur pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan
Pemerintah juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan
penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya
7. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan
kegiatan yang harus didanai dari penerimaan PKB, Opsen PKB, PBJT atas
Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan PAT.
8. Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan
kepastian hukum, dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi.
13. 9. Penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan
peraturan perundang undangan.
10. Sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan
administrasi perpajakan, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu)
NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk
kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk
Wajib Pajak Badan.
14. 11. Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka
mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai
mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan
Perda, Perda, dan peraturan pelaksanaannya.
12. Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalian
potensi Pajak secara optimal. Kerja sama merupakan langkah optimalisasi
pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong
peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.
15. 1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.
PENGATURAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang "
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang,
jasa, dan/ atau perizinan.
16. 1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek
Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi
perpajakan saat ini.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit
Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif,
dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak
yang telah ditetapkan.
P O K O K D AR I P AJ AK D AE R AH
17. 1. Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Perda
mengenai Pajak dan Retribusi.
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok Retribusi yang terutang.
3. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.
Pokok dari Retribusi Daerah
19. LIMA SYARAT:
1. KEPEMILIKAN DATA WAJIB PAJAK DAN ITEM YANG VALID ,
2. DATA BARU KUANTITATIF DAN KETERJANGKAUAN DINAS PENGHASIL
3. SELALU MENCARI INOVASI BARU, PERDA, PERGUB, PERWALI, PERBUB YANG
USANG HARUS DIEVALUASI
4. MAU BELAJAR, MENCONTOH YANG SUDAH ADA, MAU AMBIL RESIKO
5. KERJASAMA PRODUKTIF STAKE HOLDERS UTAMA
LIMA STANDARD OPERASIONAL:
1. BEKERJA DENGAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN YG JELAS
2. COBA REWARDS AND PUNISHMENT TERBUKA
3. BERI EVALUASI DAN SHOCK THERAPY, SIDAK OPTIMALISASI UPT DAN PERSONEL
TEKNIS DAN SEWA PASUKAN MUDA KALAU PERLU
4. PEMANFAATAN INFORMATION TECHNOLOGY, KALAHKAN JAKARTA
5. BERANTAS PENYIMPANGAN WALAU KECIL
TEORI M.MAS’UD SAID
DALAM PENINGKATAN PAD
20. 8 STRATEGI PAJAK DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KAB/KOTA
TIM TERPADU PAD
TIM TEKNIS
1. PERBAIKI DATA WAJIB PAJAK
2. SESUAIKAN BESARAN PBB, NJOP, BPHTP DAN
HITUNG ULANG POTENSI
3. TAMBAH PERSONEL, JURU TAGIH , JURU
TAKSIR, SATPOL PP.
4. PERBAIKI PERALATAN YG KURANG CANGGIH,
CARI YANG KETLISUT
5. LAKUKAN SISTEM DENDA
6. KEJAR WP YANG CARI CARA LAIN,
7. PERBAIKI REGULASI USANG DAN LEMAH
8. KAJI PERATURAN BARU, BELAJAR, TRAINING
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK HOTEL
PAJAK RESTORAN
BPHTB
PAJAK PENERANGAN JALAN
PAJAK REKLAME
BUMD, PARKIR, PASAR, BURUNG WALET
1
2
3
4
5
6
7
DINAS PENGHASIL, UPT,
PENCATAT, DINAS PENGUMPUL
21. PENDAPATAN PROVINSI
MELOMPAT 2 TRILIUN
DENGAN CARA APA
MEMANGNYA
MUDAH ?
APA MUNGKIN
KABUPATEN KOTA
MENGEJAR
TAMBAHAN 100 - 200 - 300 M
SETAHUN
SAYA MAU MEMBUAT TEROBOSAN DAN LOMPATAN
22. • 1. data eksisting perusahaan dan perseorangan yang memiliki usaha hotel, restaurant,
café
• 2. data eksisting pendapatan dan potensi baru yang belum terkumpul
• 3. data eksisting retribusi dan pendataan potensi atau penelitian ulang
• 4. terjunkan tim regulasi dan penghitungan .
• 5. terjunkan tim penghitungan minimal dan minimal
• 6. terjunkan tim auditing tentang potential lost
• 7. tawarkan sistem pembayaran bulanan konvensional.
• 8. tawarkan IT dan self assessment dengan personel gabungan.
• 9. buat regulasi baru Bapenda Kota atau Perwali
Langkah Pertama:
Pembutant Tim dan Penerapan sigi kewilayahan dan
cluster cluster.
Tim dipimpin oleh seorang pengawas, dua orang
koordinator dan 10 orang relawan.
23. LANGKAH KEDUA
REFORMULASI DAN INTEGRASI PAJAK DAERAH
1. BERBASIS SINGKRONISASI DATA,
2. PEMBENTUKAN TIM DAN BEKERJANYA TIM SECARA TERPADU,
3. KERJASAMA DENGAN KEPOLISAN – OTORITAS PAJAK,
ASOSIASI NOTARIS, ASOSIASI HOTEL DAN RESTORAN,
4. SUPER TEAM LED BY WALIKOTA,
SUPER TEAM DI UPT, TIM TEKNIS DI LAPANGAN
5. PEMBUATAN TIM UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM DAN CAPAIAN
25. TELAAH
PERATURAN YANG
ADA,
CARI INPUT BARU;
CULTURE DAN
PASUKAN
SISTEM TATA
KELOLA, INOVASI,
KOMPARASI
SDM DINAS,
SDM UPT,
SDM
OUTSOURCHING
UPGRADE TARGET,
INOVASI PAJAK
DAERAH, LIHAT
YANG LAIN
SDM
OUTSOURCHING,
SDM IT DAN
PENATAAN ULANG
KA UPT
PERDA LAMA DAN
PERWALI LAMA
DIEVALUASI.
PRICING BPHTB
SDM JANGAN
PEJABAT
TARGET
TERCAPAI
KUAT BASIS
ATURAN,
PROGRESS,
MENINGKAT,
26. UNTUK MENGEJAR TRAGET TERBAIK,
PELAJARI FOCAL POINT DAN PROBLEMNYA
KEBERANIAN MENGAJUKAN LOMPATAN,
PENDATAAN YANG CEPAT BERKUALITAS
COBA CARA TERBARU YANG BISA MELOMPATI CAPAIAN
BUKAN HANYA PEKERJAAN RUTIN BIASA,
SISIR TIAP DAERAH DAN SISIR TIAP OBYEK
KALAU BERANI, EVALUASI PRICINGNYA
LANGKAH KEEMPAT
27. BEBERAPA CONTOH KEBERHASILAN
KABUPATEN KEDIRI,
180 MILIAR TAHUN 2013, 8 PERSEN APBD,
295 MILIAR TAHUN 2014, 14 PERSEN APBD,
314 MILIAR TAHUN 2015, 13,5 PERSEN APBD,
339 MILAR TAHUN 2016, 14, 1 PERSEN APBD,
534 MILAR TAHUN 2017, 19,6 PERSEN APBD,
453 MILAR TAHUN 2018, 17,6 PERSEN APBD,
KOTA MALANG,
180 MILIAR TAHUN 2013, 8 PERSEN APBD,
190 MILIAR TAHUN 2014, 10 PERSEN APBD,
220 MILIAR TAHUN 2015, 13,5 PERSEN APBD,
334MILAR TAHUN 2016, 14, 1 PERSEN APBD,
450 MILAR TAHUN 2017, 19,6 PERSEN APBD,
470 MILAR TAHUN 2018, 2O PERSEN APBD,
TERNYATA
KITA BISA
TERNYATA
KITA BISA
29. PENGAKURATAN
DATA BERKELANJUTAN,
SINGKRONISASI
DATA
SANKSI WP
BANDEL;
SURAT,
SHOCK THERAPY,
OUTSOURCHING
PETUGAS PAJAK
GOVERNANCE,
COMPLIANCE,
RISK MANAGEMENT
INTENSIFIKASI
EXTENSIFIKASI
TIM INFORMATION
TECHNOLOGY
APLIKASI BAYAR SENDIRI
PROFESIONAL SYSTEM,
TRADITIONAL SYSTEM
EVALUASI PERDA
PERGUB, PERWALI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI
MEMECAHKAN MASALAH PAJAK DAERAH
PENGUATAN SDM;
PENAMBAHAN,
TRAINING,
SEWA PERSONEL TEKNIS
30. CONTOH KEBERHASILAN KAB. TUBAN 2019
KAB TUBAN (PENYESUAIAN HARGA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN),
ADA GAP BESAR
ANTARA HARGA
MBLB DI JATENG
DAN JATIM
PERHITUNGAN
PENYESUAIAN
DENGAN
MEMPERSIAPKAN
DRAFT KPTS
GUBERNUR
ANALISIs
PENGUSULAN
JUSULAN HARGA
BARU DI KABUPATEN
SE JATIM
PERBANDINGAN
HARGA MBLB
DENGAN
PROPINSI JATENG
KEPUTUSAN GUB
JATIM
PATOKAN PENJUALAN
MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN
NOMOR
188/392/KPTS/01
3/2019
GAP
DENGAN PATOKAN HARGA
DI JATENG
SELAMA DUA TAHUN KAB TUBAN
RUGI Rp. 220 M / TAHUN
DIDAPATKAN
HARGA BARU
PENYESUAIAN
TAHUN 2017-2018 KAB TUBAN
RUGI 220 M KRN HARGA BAHAN
SEMEN LEBIH MURAH DARI
JATENG ,
AKHIR TAHUN 2019
KABUPATEN TUBAN
MERAUP LEBIH DARI
90 MILIAR
31. BEBERAPA CONTOH KEBERHASILAN
KABUPATEN KEDIRI, 2013- 180 MILIAR TAHUN 2013, 420 MILIAR TAHUN 2019
KOTA MALANG , 2015-2017. 170 MILIAR TAHUN 2013, 420 MILIAR TAHUN 2019
KABUPATEN TUBAN, 2019-2020. DARI POTENTIAL LOST 220 M/ TAHUN MENJAD 90 M
KABUPATEN BOJONEGORO 2018-2020 APBD KEDUA TERBESAR DI JATIM
SINGKRONISASI DAN PENYELARASAN DATA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK,
PENGHITUNGAN POTENSI DAN PENYESUAIAN DATA BARU.
PEERBAIKAN PERDA – PERBUB
HASILNYA LUAR BIASA
32. PERDA DAN PERWALI TENTANG PAD SURABAYA
PERDA 10/2020 PBB PERKOTAAN, PERDA 4/2011 TTG PAD
BEBERAPA CONTOH
33. SIKLUS KINERJA PLAN, DO, CHECK AND ACTION
PUSAT
UPT
SISTEM
PERSONEL
BEBERAPA CONTOH
34. Pemutihan Pajak Bumi Bangunan Surabaya
SURABAYA, DDTCNews – Pemkot Surabaya, Jawa Timur
mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan
pembebasan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) yang
periodenya akan berakhir pada 30 Juni 2022.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya
Musdiq Al Suhudi mengatakan periode pemutihan menjadi waktu
yang tepat untuk menyelesaikan tunggakan pajak. Menurutnya,
wajib pajak perlu segera memanfaatkannya karena program
serupa belum tentu terulang.
"Kami belum bisa memastikan program ini akan diadakan lagi
tahun depan. Sebab ke depannya, kami ingin masyarakat
membayar PBB tepat waktu dengan jatuh tempo terakhir pada
bulan Juli," katanya, dikutip pada Selasa (7/6/2022).
35. • Data Eksisting objek dan subyek pajak 2021 vs data baru 2022 sampai seberapa jauh
kesahihan data dan mena yang ketlisut. Berapa orang yang kesulitan menemui wajib
pajak, letak obyek pajak sulit dijangkau.
• Intensifikasi dengan kenaikan NJOP 3 tahunan, apa memungkinkan, ini masa Endemi
telah tiba. Kapan terakhir dilakukan, bagaimana kenaikan harga tanah di Kecamatan dan
daerah elit.
• Ekstensifikasi obyek pajak lain dari wilayah wilayah 31 kecamatan dan di kelurahan
kelurahan, apakah sdh ada job analysis dan job discribtion bagi karyawan pajak daerah.
• Petugas pajak outsourching menggenapi petugas catyat dan tagih serta online system.
SDM dan support system ini menentukan hasil.
• Untuk BPHTB mengundang 50 Notaris Top di Surabaya untuk komitmen penetapan harga
harga jual beli agar tak terlalu jauh dari harga riil
• Adakah MFIA pajak, kalau ada seberapapun diajak kerjasama dengan Pemkot. Kerjasama
dengan pemain ini bisa saling menguntungkan.
Optimalisasi Pajak Bumi Bangunan Surabaya
36. Hitung Kembali titik pemasangan, hargai semua billboard, baliho dan videotron, iklan produk nasional di
Gubeng, Genteng, Wonocolo, Tambaksari, Tegalsari, Bubutan dan jalan protokol utama. ribuan sumber pajak,
tak boleh dilewatkan.
Bagaimana sistem periklanan, cukupkan pegawai Pemkot bersaing maling malingan dengan industri periklanan,
apakah mereka para pemasang iklan tetap, iklan bulanan, iklan bulanan, insidental membayar pajak. Membayar
ke siapa.
WTC, Grand City Mall, HI-Tech Mall dan Mall Tunjungan, kendaraan perhari 30.000, seavy traffic pada lokasi ini
bisa mencapai hingga lebih 17000 kendaraan untuk setiap harinya.
https://bpkpd.surabaya.go.id/Home/DaftarObjekPajakReklame
Serba Serbi Pajak Reklame Surabaya
37. Kalau ada pelanggaran; apa yang dilakukan. Cara tradisional : dikirimi surat, diberi peringatan. Cara
baru: diberi sticker “tidak membayar pajak”, penurunan paksa, pendataan kembali, atau bagaimana.
Bagaimana personnelnya. Cara tradisional : pakai Satpol PP, cara baru bagaimana. Sewa mahasiswa
atau relawan untuk mendata. Cari pemainnya yang memasang beberapa titik secara damai krn sdh
kenal orangnya dan tau caranya.
Pajak Reklame Surabaya
38. Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan
Contoh Bojonegoro Thn 2020: ketika ada baliho
perusahaan diberi sticker tidak membayar pajak di
jalan protokol. Dalam dua hari sticker ini hilang, lalu
setelah dicek, ternyata dia sudah membayar
tunggakan pajak iklan.
Contoh kota Malang Tahun 2019 dan kabupaten
Gresik,: ketika ada baliho perusahaan yang tak
terdata, diturunkan dan digergaji. Lalu setelah
dicek, ternyata dalam beberapa saat datang ke
kantor bapenda sudah membayar tunggakan pajak
iklan secara rombongan.
Malang (ANTARA) - Rendahnya serapan
pajak dari sektor penerangan jalan menjadi
sorotan DPRD Kota Malang, Jawa Timur.
Untuk informasi, dari target sekitar Rp75
miliar pada tahun 2019, penerimaan Pajak
Penerangan Jalan (PPJ) hingga pertengahan
Oktober ini masih di angka Rp 44,5 Milyar.
Artinya, kekurangan yang harus ditutup
supaya tutup target di akhir tahun nanti
masih cukup besar. Padahal tutup buku
2019 tinggal menyisakan dua bulan saja.
39. • Kuncinya adalah detailing objek dan subyek pajak sampai seberapa jauh
kesahihan data dan mena yang ketlisut. Berapa orang yang kesulitan
menemui wajib pajak, letak obyek pajak sulit dijangkau.
• Intensifikasi dengan mendata kembali , apa memungkinkan, ini masa
Endemi telah tiba. Kapan terakhir dilakukan, bagaimana dengan strt up dan
café kecil kurang dari 10 juta per bulan.
• Pendataan Kembali, restoran warung, café, dari wilayah wilayah 31
kecamatan dan di kelurahan kelurahan, sentra sentra baru yang menjamur
di seluruh daerah.
• Apakah sdh siap Petugas outsourching menggenapi petugas catat yang
diterjunkan di daerah daerah
Pajak Restauran- Café, Warung, Depot
fenomena Café dengan omset besar
40. 1. DATA TERBARUKAN, SESUAIKAN JENIS DAN BESARAN
2. MELAKUKAN BERSAMA DENGAN CEPAT DAN TEPAT
3. DIDUKUNG OLEH PERSONEL YANG KREDIBLE
4. PASTIKAN SEMUA PERGUB SESUAI PERKEMBANGAN
5. DILAKUKAN OLEH KOORDINATOR YANG TERPERCAYA DAN
TIM TERLATIH
6. DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI PERPAJAKAN DAN SISTEM
YANG SOLID
INOVASI, TEKNOLOGI PERPAJAKAN:
PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK
41. “The greatest discovery of all time is that a person
can change his future by merely changing his
attitude”
“Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa
seseorang bisa mengubah masa depannya hanya
dengan mengubah sikapnya”
Oprah Winfrey
42. PEMBAHARUAN PERATURAN YANG USANG
UNDANG UNDANG CIPTA KERJA
PERATURAN WALIKOTA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SOP PELAKSANAAN LAPANGAN
LANGKAH
PEMBAHARUAN
PERDA USIA DI ATAS 5 TAHUN
PERDA USIA LEBIH DARI 10 TAHUN
BENAHI POIN PENAMBAHAN
PERATURAN WALIKOTA
43. AGUSTUS
2022
DESEMBER 2022
2023
DESEMBER 2023
PAD SEKARANG
PAD MENINGKAT 15 %
APRIL 2023
PAD MENJADI 22%
PENDATAAN,
SINGKRONISASI
PENAMBAHAN
WAJIB PAJAK,
SISTEM ONLINE
KERJASAMA ,
PENAMBAHAN
OBYEK PAJAK
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
43
44. BANGUNLAH SUPER TEAM
DI KANTOR DINAS, UPT DAN LAPANGAN
Cirque du Soleil can teach all teams a few lessons..
1. Your team must be strong
2. You must have great balance
3. Momentum is key to performance
4. You must be flexible...very flexible.
5. You must practice
6. Support from each other is key
7. Everyone must play their role.
8. What you accomplish may look astonishing to outsiders, but you know it
comes from lot’s of hard work.
9. Everyone needs to be in synch.
10. Great teams have a story to share.
