Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos

5,555 views

Published on

Perencanaan dan penganggaran alokasi belanja hibah dan bansos bagi Pemerintah Daerah

Published in: Government & Nonprofit
  • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • terimakasih atas kemudahan yg untuk bisa mendapatkan dokumen slide nya..
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Perencanaan Anggaran Hibah dan Bansos

  1. 1. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN (HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL) Stephanus Aan, SSTP. M.Si
  2. 2. HIBAH •Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda kepada pemerintah atau Pemda lainnya, Perusda, masyarakat dan Ormas, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. BANSOS •Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
  3. 3. Dasar Hukum 1.UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara 2.UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3.UU 10/2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 4.UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah 5.UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6.UU 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 7.UU 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana 8.UU 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
  4. 4. Dasar Hukum 1.PP 57/2005 Tentang Hibah Kepada Daerah. 2.PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3.PP 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.PP 41/2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 5.PP 71/2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan 6.PP 10/2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
  5. 5. Dasar Hukum 1.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 4.Dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 20112 yang sedang kita bahas ini.
  6. 6. Pembahasan & Kesepakaan KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) SE KDH kepada SKPD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Penyusunan/Pengesahan DPA SKPD (Desember) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
  7. 7. Perencanaan dan Penganggaran melalui APBD Mengapa hArus beNar dAn tePat SaSaran
  8. 8. PERMENDAGRI 32/2011 jo 39/2012
  9. 9. Tahun Jumlah Bantuan Sosial dalam APBD (dalam trilyun rupiah) Jumlah Bantuan sosial dalam APBN (dalam trilyun rupiah) 2007 11.89 49.75 2008 11.63 57.74 2009 12.98 73.81 2010 11.96 71.17 Total 48.46 252.48 Total anggaran bansos pada pemerintah pusat dan daerah 2007 - 2010 300.94 Hasil kajian Bansos Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011 1. Besarnya jumlah anggaran Bansos No. Pemerintah APBN & APBD (dalam juta rupiah) Bantuan sosial Nilai (dalam Keterangan juta rupiah) % terhadap APBN & APBD 1 Pusat 990.502.300 71.172.800 7.19 2 Provinsi 113.133.101 3.452.239 3.05 33 Provinsi 3 Kabupaten/ Kota 330.868.615 8.514.298 2.57 491 kab./kota
  10. 10. www.themegalle ry.com Hasil Kajian Bansos 2. Banyaknya pengaduan masyarakat terkait TPK pada Bansos No. Modus Penyimpangan Jumlah Pengaduan Proporsi 1 Kelemahan dalam perencanaan dan proposal 27 20.6 % 2 Pertanggungjawaban fiktif 18 13.7% 3 Pemotongan / penggelapan dana oleh panitia 6 4.6% 4 Realisasi yang tidak sesuai peruntukan 70 53.4% 5 Penerima bansos yang sama (double) 2 1.5% 6 Penyuapan / pemerasan dalam penanganan kasus bansos 8 6.1% Total Pengaduan 98 Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011
  11. 11. RASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 Sumber: Kemendagri, 2011
  12. 12. RASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 Sumber: Kemendagri, 2011
  13. 13. www.themegallery.com
  14. 14. HIBAH BANSOS pemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada : - pemerintah atau - pemerintah daerah lainnya, - perusahaan daerah, - masyarakat dan - organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggara-an urusan pemerintah daerah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada: - individu, - keluarga, - kelompok dan/atau - Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi- nya resiko sosial
  15. 15. RESIKO SOSIAL Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar  UU No. 11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial. MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  16. 16. PEMBERIAN HIBAH PENERIMA HIBAH PEMERINTAH PEMDA LAINNYA (DOB) PERUSAHAAN DAERAH MASYARAKAT (7 keg) ORGANISASI KEMASYARAKATAN UANG, BARANG/ JASA BENTUK
  17. 17. BANTUAN SOSIAL PENERIMA BANSOS LEMBAGA NON PEMERINTAHAN (melindungi resiko sosial) BENTUK UANG/ BARANG MASYARAKAT KELUARGA INDIVIDU
  18. 18. Sekurang-kurangnya harus berdasar atas: Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan; Tidak wajib dan tidak mengikat; Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Memenuhi persyaratan penerima hibah.
  19. 19. HIBAH KAPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN a.telah terdaftar pada pemda setempat sekurang- kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; b.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yg bersangkutan; dan c. memiliki sekretariat tetap. HIBAH KAPADA PEMERINTAH a. Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2008; b. Permenkeu Nomor 40/PMK.05/2009 c. Permenkeu Nomor 255/PMK.05/2010 Persyaratan Pemberian Hibah
  20. 20. HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMA YANG DITUJUKAN UNTUK MELINDUNGI DARI KEMUNGKINAN RESIKO SOSIAL. MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DAN BERDOMISILI DALAM WIL ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DAERAH BERKENAAN. TUJUAN PENGGUNAAN a.rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan f. penanggulangan bencana. SELEKTIF MEMENUHI PERSYARATAN BERSIFAT SEMENTARA DAN TIDAK TERUS MENERUS, KECUALI KEADAAN TERTENTU DAPAT BERKELANJUTAN
  21. 21. a.individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b.lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial c.memiliki identitas yang jelas; dan d.berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
  22. 22. Teknisnya? Bagaimana
  23. 23. Kondisi Awal Proses Pembangunan Kondisi Akhir 1.Jangka Panjang  RPJPD 2.Jangka Menengah  RPJMD dan Renstra SKPD 3.Tahunan  RKPD dan Renja SKPD ALAT UKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN? INDIKATOR
  24. 24. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Visi/Misi Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Masukan (Input) Dampak (Impact) Hasil (OutCome) Keluaran (Out Put) Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcame Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang megunakan input Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output “Apa yang ingin diubah” “Apa yang ingin dicapai” “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” “Apa yang digunakan dalam bekerja” Kinerja Keuangan
  25. 25. Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) Hibah Subsidi dan Bantuan PNPM Jamkesmas BOS PENCAPAIAN RPJMD APBD (PAD) Belanja K/L dan (Dekon) -TP SUMBER PENDANAAN PRIORITAS DAERAH
  26. 26. I. M. P. L. E. M. E. N. T. A. S. I. •Implementasi kebijakan dalam rangka mendorong pembangunan daerah adalah tertuang dalam TUJUAN dan SASARAN di RPJMD. •TUJUAN dan SASARAN dijabarkan tiap tahun melalui serangkaian PRIORITAS PEMBANGUNAN dalam RKPD 2011 2012 2013 2014 2015
  27. 27. Apa yang harus di-siap-kan oleh Analisis Prioritas Pembangunan sesuai dengan Rancangan Awal RKPD 1 Cek Capaian Kinerja, Target Indikator Kinerja, dan SPM (prinsip ABK) 2 Analisis Teknokratik (kewilayahan, intervensi program prioritas, kebijakan daerah pencapaian visi misi, dll) 3 Sinkronisasikan dengan Design Kegiatan prioritas yang ada di RKPD dalam pembahasan Rancangan KUA- PPAS 4
  28. 28. Masalah Tujuan Sasaran Indikator Satuan Program Kegiatan Pagu SKPD TIPS Sinkronisasi Program Kegiatan Hibah Bansos 1.Lihat usulan per SKPD dalam Dokumen RKPD (barang/jasa) 2.Sesuaikan dengan kebijakan daerah 1.Lihat target capaian Tahun N di dokumen RKPD bab IV. 2.Analisa Intervensi Wilayah/Bidang/Prioritas Pembangunan Lihat evaluasi Bab II RKPD dan Permasalahan per Urusan di KUA <  O
  29. 29. Apa yang harus di-siap-kan oleh Lakukan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan.  Verifikasi lapangan 5 Filter Hasil Verifikasi administrasi dan lapangan.  draft rekomendasi 6 Rekomendasi Ka SKPD kepada Bupati melalui TAPD.  dibahas saat KUA PPAS 7 Susun RKA 2.2.1 untuk BL setelah Nota Kesepakatan 8
  30. 30. MEKANISME PENGANGGARAN Kepala Daerah Usulan Tertulis oleh Calon Penerima Hibah & Bansos SKPD Terkait Ya Tidak selesai Rekomendasi (hasil ev) TAPD Kepada KDH melalui pertimbangan - Prioritas Daerah - Kapasitas Fiskal Rancangan KUA – PPAS (Mg II Juni) Nota Kesepakatan Dasar alokasi anggaran, By name by address baik BTL atau BL RKA Uang Barang/Jasa RKA-PPKD 2.1 (Belanja Tidak Langsung) RKA-SKPD 2.2.1 (Belanja Langsung) R A P B D 1 2 3 Evaluasi 4 5 6 7
  31. 31. 31 DPRD Bappeda SKPD Kecamatan Desa/Kel Januari Februari Maret April Mei Juni SE KDH ttg Ranc Awal RKPD Musrenbang Desa/Kel Ranc Awal Renja SKPD Musrenbang Kecamatan Forum SKPD Musrenbang Kabupaten Max Usulan Hibah Bansos Max Usulan Hibah Bansos RKPD Max Usulan Hibah Bansos Pokok-Pokok Pikiran DPRD KUA PPAS Hasil Evaluasi Rekomendasi Proses Evaluasi
  32. 32. Kelompok BTL Jenis Belanja Hibah Obyek Belanja Berkenaan. Rincian Obyek Belanja Berkenaan HIBAH UANG BARANG/JASA Kelompok Belanja Langsung Jenis Belanja Barang Dan Jasa, Obyek Belanja Hibah Barang DAN Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rincian Obyek Belanja Hibah Barang Dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berkenaan. Dalam Rincian OBJEK Belanja Tercantum Nama Penerima Dan Besaran Hibah. PPKD SKPD
  33. 33. Kelompok BTL Jenis Belanja Bansos Obyek Belanja Berkenaan. Rincian Obyek Belanja Berkenaan BANTUAN SOSIAL UANG BARANG/JASA Kelompok Belanja Langsung Jenis Belanja Barang & Jasa, Obyek Belanja BANSOS Barang Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rincian Obyek Belanja BANSOS Barang Kepada Pihak Ketiga/ Masy Berkenaan. Dalam Rincian OBJEK Belanja Tercantum Nama Penerima Dan Besaran BANTUAN SOSIAL PPKD SKPD
  34. 34. HIBAH/BANSOS/BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANG
  35. 35. 35
  36. 36. REK URAIAN BELANJA 4 BELANJA HIBAH 4 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 4 01 01 Pemerintah Pusat 4 02 Belanja Hibah kepada Pemerinyah Daerah Lainnya3) 4 02 01 Pemerintah Daerah 4 02 02 Dst…………………………. 4 03 Belanja Hibah kapada Pemerintah Desa 4 03 01 Pemerintah Desa ….. 4 03 02 Dst…………………………. 4 04 Belanja Hibah kepada perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4) 4 04 01 Perusahaan Daerah/BUMN/BUMD 4 04 02 Dst…………………………. 4 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 4 05 01 Badan/lembaga/organisasi swasta 4 05 02 Dst…………………………. 4 06 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 4 06 01 Kelompok masyarakat/perorangan 4 06 02 Dst………………………….
  37. 37. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 5 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan …. a. ................................. b. ................................. c. ................................. 5 01 02 Dst…………………………. 5 02 Belanja Bantuan Partai Politik 5 02 01 Belanja Bantuan Partai Politik a. ................................. b. ................................. c. ................................. 5 02 02 Dst………………………….
  38. 38. CONTOH
  39. 39. HIBAH/BANSOS BERUPA BARANG/JASA
  40. 40. SASARAN (RPJMD) OUTPUT MTEF LINK CONTOH OUTCOME (Th n)
  41. 41. REK URAIAN BELANJA JUMLAH (Rp.) 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2 01 Hibah Barang dan Jasa 4 01 01 Hibah Barang Dan Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat, a. ................................................................................. b. ................................................................................. c. ................................................................................. d. .................................................................................
  42. 42. REK URAIAN BELANJA JUMLAH (Rp.) 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2 01 Bantuan Sosial Barang dan Jasa 4 01 01 Bantuan Sosial Barang Dan Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat a. ................................................................................. b. ................................................................................. c. ................................................................................. d. .................................................................................
  43. 43. Terima Kasih Stephanus Aan, S.STP. M.Si 082 138 20 8000 stephanus_aan@yahoo.com

×