SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
PPN & PPN BM
Oleh:
Frederika A.D.L, S.Pd.
2
Kompetensi Dasar
3.16 Menganalisa Berbagai Data yang Terkait
PPN dan PPnBM
4.16 Melakukan Perhitungan PPN dan PPnBM
3
Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)
Pengetahuan
• Menelaah peraturan tentang PPN dan PPnBM
• Menelaah tarif dasar pengenaan PPN & PPnBM
• Menganalisis Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN dan PPnBM
• Mengidentifikasi objek PPN dan PPnBM
• Menelaah cara perhitungan PPN dan PPnBM
Keterampilan
• Menghitung PPN dan PPnBM dari contoh latihan soal (masalah-masalah)
Apa itu
PPnBM ? UU No. 42 Tahun 2009
PMK No. 35/PMK.010/2017
PMK No. 33/PMK.010/2017
Link/tautan:
Direktorat Jenderal Pajak
Latar Belakang Pemungutan PPnBM
1. PPN berdampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan
konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Maka
konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah
dikenakan beban pajak tambahan yaitu PPnBM.
2. Konsumsi BKP yang tergolong mewah bersifat
kontraproduktif. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi
pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat.
Direktorat Jenderal Pajak
Latar Belakang Pemungutan PPnBM
3. Produsen kecil dan tradisional menghadapi saingan berat
dari komoditi impor. Dengan motivasi ini, pengenaan PPnBM
dimaksudkan untuk melindungi produsen kecil dan tradisional
atau untuk tujuan proteksi
4. Tuntutan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke
tahun.
Quo Vadis Edikasi Perpajakan6
Direktorat Jenderal Pajak
Karakteristik PPnBM
· PPn BM merupakan pungutan tambahan di samping PPN.
· PPn BM hanya dikenakan satu kali (yaitu ; pada saat impor atau
pada saat penyerahan BKPMewah oleh Pengusaha Kena Pajak
Pabrikan).
· PPn BM tidak dapat dikreditkan, sehingga diperlakukan sebagai
biaya.
· Dalam hal BKP Mewah diekspor, PPn BM yang dibayar pada saat
perolehannya dapat diminta kembali/direstitusi.
Direktorat Jenderal Pajak
Batasan BKP yang tergolong Mewah :
Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
tertentu
Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
Barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status
9
DIKENAKAN
SEKALI
PENYERAHAN
BKP MEWAH
OLEH PENGUSAHA
YANG MENGHASILKAN
BKP MEWAH DALAM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN
DAN PEKERJAANNYA
OBJEK PPn BM
(PASAL 5 UU PPN)
IMPOR
BKP MEWAH
DI DALAM
DAERAH PABEAN
Direktorat Jenderal Pajak
Objek pajak penjualan atas barang mewah :
1.Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang
dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.
Quo Vadis Edikasi Perpajakan10
Direktorat Jenderal Pajak
TARIF PPnBM
Serendah rendahnya 10% dan setinggi tingginya 200%
(Tarif PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 75%)
Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (Nol
Persen)
Kelompok tarif PPnBM ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah melalui menteri
keuangan.
Direktorat Jenderal Pajak
TARIF PPnBM
Tarif PPnBM dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,
60% dan 75% (PP Nomor 12 tahun 2006);
Non Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%,
50% dan 75% (PP Nomor 55 tahun 2004)
Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak
Jenis Barang Kena Pajak
Tarif 10% : peralatan olahraga, AC, alat fotografi, alat sinematografi
Tarif 20% : rumah mewah, apartmen, mesin pencuci piring, instrumen musik
Tarif 30% : kapal, sampan, kano, kecuali untuk keperluan negara
Tarif 40% : minuman beralcohol, permadani sutra, barang dari kristal dan logam
mulia, balon udara
Tarif 50% : permadani bulu hewan halus, senjata api, pesawat udara
Tarif 75% : barang dari batu mulia/mutiara, kapal pesiar mewah
Direktorat Jenderal Pajak
Pengecualian Pengenaan PPnBM
Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan,
kendaraan jenazah, kendaraan pamadam kebakaran, kendaraan
tahanan, kendaraan angkutan umum;
Kendaraan yang digunakan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan
Kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih
termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau
semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk
kendaraan dinas TNI atau Polri
D a s a r P e n g e n a a n P a j a k ( D P P )
Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung
pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai
Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan.
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut
Undang- Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam
Faktur Pajak.
D A S A R P E N G E N A A N P A J A K ( D P P )
HARGA JUAL
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN YANG
DITETAPKAN MENKEU
YANG DIPAKAI
SEBAGAI DASAR
UNTUK
MENGHITUNG
PAJAK YANG
TERUTANG
Direktorat Jenderal Pajak
Cara menghitung PPnBM
Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Rumus yang digunakan :
PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak
Harga mobil termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(10%) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(30%) sebesar Rp 140.000.000,00
jawab :
Jumlah pembayaran Rp 140.000.000,-
PPN 10% X Rp140.000.000 Rp 14.000.000,-
PPN-BM 30% X Rp140.000.000 Rp 42.000.000,-
----------------------+
jumlah yang harus dibayar Rp 196.000.000,-
Quo Vadis Edikasi Perpajakan18
Direktorat Jenderal Pajak
Bpk.Dodi seorang importir mengimpor BKP Barang
Mewah dengan tarif 20% seharga Rp 100.000.000
hitung :
- PPN dan PPN-BM
- jumlah yang di bayar Bpk. Dodi
jawab :
Jumlah pembayaran Rp 100.000.000,-
PPN 10% X Rp 100.000.000 Rp 10.000.000,-
PPN-BM 20% X Rp 100.000.000 Rp 20.000.000,-
----------------------+
jumlah yang harus dibayar Rp 130.000.000,-
TERIMA KASIH
&
Bangga Bayar Pajak

More Related Content

What's hot

PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajakkaromah95
 
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmTarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmVeD VeD
 
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewahPajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewahraSinduaji
 
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...Lutfi Ardhani
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Fakturkaromah95
 
perpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bmperpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bmrensykartika
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAIARIEF DJUNAEDI
 
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPNKonsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPNAmeliaRamadhanty
 
Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15SilvaSandiarini
 
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakDasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakBbe Mee
 
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Siti Sya'anah
 
PPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-BmPPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-Bmdesy diana
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraIndah Mawarni
 
Kelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmKelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmardi1390
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahJuwita W'tio
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNDudi Wahyudi
 

What's hot (20)

Ppn dan ppnbm
Ppn dan ppnbmPpn dan ppnbm
Ppn dan ppnbm
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmTarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
 
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewahPajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
 
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
 
perpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bmperpajakan ppn dan ppn-bm
perpajakan ppn dan ppn-bm
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPNKonsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
Konsep Dasar PPN dan Dasar Hukum PPN
 
Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15
 
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakDasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
 
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
 
PPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-BmPPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-Bm
 
Pphpasal22
Pphpasal22Pphpasal22
Pphpasal22
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
 
Kelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bmKelompok ppn & ppn bm
Kelompok ppn & ppn bm
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang Mewah
 
Karakteristik PPN
Karakteristik PPNKarakteristik PPN
Karakteristik PPN
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPN
 

Similar to Ukin

RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIONeea Niio
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Asep suryadi
 
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxdaniameida
 
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAKURGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAKiqbalkurniawan27
 
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Sidik Abdullah
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNLailyAnandaPG
 
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxBAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxMirahAmelia
 
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasarcindypatricia55
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanBayu Sarjono
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxNurrahmiRahim
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxNurrahmiRahim
 
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxPerpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxaryaastaeka
 

Similar to Ukin (20)

Pajak
PajakPajak
Pajak
 
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
 
Pengertian PPN
Pengertian PPNPengertian PPN
Pengertian PPN
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
Akunt pajak i iii
Akunt pajak i iiiAkunt pajak i iii
Akunt pajak i iii
 
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
 
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAKURGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK
 
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
 
Pph pasal 22
Pph pasal 22Pph pasal 22
Pph pasal 22
 
P ph pasal 22
P ph pasal 22P ph pasal 22
P ph pasal 22
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
 
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxBAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
 
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badan
 
Pendapatan negara dan hibah
Pendapatan negara dan hibahPendapatan negara dan hibah
Pendapatan negara dan hibah
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
 
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptxBahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
Bahan Strategi Peningkatan PDRD_Daerah Tertinggal (1).pptx
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxPerpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
 

Recently uploaded

AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 

Ukin

  • 1. PPN & PPN BM Oleh: Frederika A.D.L, S.Pd.
  • 2. 2 Kompetensi Dasar 3.16 Menganalisa Berbagai Data yang Terkait PPN dan PPnBM 4.16 Melakukan Perhitungan PPN dan PPnBM
  • 3. 3 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) Pengetahuan • Menelaah peraturan tentang PPN dan PPnBM • Menelaah tarif dasar pengenaan PPN & PPnBM • Menganalisis Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN dan PPnBM • Mengidentifikasi objek PPN dan PPnBM • Menelaah cara perhitungan PPN dan PPnBM Keterampilan • Menghitung PPN dan PPnBM dari contoh latihan soal (masalah-masalah)
  • 4. Apa itu PPnBM ? UU No. 42 Tahun 2009 PMK No. 35/PMK.010/2017 PMK No. 33/PMK.010/2017 Link/tautan:
  • 5. Direktorat Jenderal Pajak Latar Belakang Pemungutan PPnBM 1. PPN berdampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Maka konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah dikenakan beban pajak tambahan yaitu PPnBM. 2. Konsumsi BKP yang tergolong mewah bersifat kontraproduktif. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat.
  • 6. Direktorat Jenderal Pajak Latar Belakang Pemungutan PPnBM 3. Produsen kecil dan tradisional menghadapi saingan berat dari komoditi impor. Dengan motivasi ini, pengenaan PPnBM dimaksudkan untuk melindungi produsen kecil dan tradisional atau untuk tujuan proteksi 4. Tuntutan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahun. Quo Vadis Edikasi Perpajakan6
  • 7. Direktorat Jenderal Pajak Karakteristik PPnBM · PPn BM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. · PPn BM hanya dikenakan satu kali (yaitu ; pada saat impor atau pada saat penyerahan BKPMewah oleh Pengusaha Kena Pajak Pabrikan). · PPn BM tidak dapat dikreditkan, sehingga diperlakukan sebagai biaya. · Dalam hal BKP Mewah diekspor, PPn BM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali/direstitusi.
  • 8. Direktorat Jenderal Pajak Batasan BKP yang tergolong Mewah : Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi Barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status
  • 9. 9 DIKENAKAN SEKALI PENYERAHAN BKP MEWAH OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN BKP MEWAH DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PEKERJAANNYA OBJEK PPn BM (PASAL 5 UU PPN) IMPOR BKP MEWAH DI DALAM DAERAH PABEAN
  • 10. Direktorat Jenderal Pajak Objek pajak penjualan atas barang mewah : 1.Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Quo Vadis Edikasi Perpajakan10
  • 11. Direktorat Jenderal Pajak TARIF PPnBM Serendah rendahnya 10% dan setinggi tingginya 200% (Tarif PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 75%) Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (Nol Persen) Kelompok tarif PPnBM ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah melalui menteri keuangan.
  • 12. Direktorat Jenderal Pajak TARIF PPnBM Tarif PPnBM dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% dan 75% (PP Nomor 12 tahun 2006); Non Kendaraan Bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 75% (PP Nomor 55 tahun 2004) Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
  • 13. Direktorat Jenderal Pajak Jenis Barang Kena Pajak Tarif 10% : peralatan olahraga, AC, alat fotografi, alat sinematografi Tarif 20% : rumah mewah, apartmen, mesin pencuci piring, instrumen musik Tarif 30% : kapal, sampan, kano, kecuali untuk keperluan negara Tarif 40% : minuman beralcohol, permadani sutra, barang dari kristal dan logam mulia, balon udara Tarif 50% : permadani bulu hewan halus, senjata api, pesawat udara Tarif 75% : barang dari batu mulia/mutiara, kapal pesiar mewah
  • 14. Direktorat Jenderal Pajak Pengecualian Pengenaan PPnBM Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pamadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum; Kendaraan yang digunakan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan Kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Polri
  • 15. D a s a r P e n g e n a a n P a j a k ( D P P ) Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang- Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
  • 16. D A S A R P E N G E N A A N P A J A K ( D P P ) HARGA JUAL PENGGANTIAN NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YANG DITETAPKAN MENKEU YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG
  • 17. Direktorat Jenderal Pajak Cara menghitung PPnBM Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Rumus yang digunakan : PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak
  • 18. Direktorat Jenderal Pajak Harga mobil termasuk Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (30%) sebesar Rp 140.000.000,00 jawab : Jumlah pembayaran Rp 140.000.000,- PPN 10% X Rp140.000.000 Rp 14.000.000,- PPN-BM 30% X Rp140.000.000 Rp 42.000.000,- ----------------------+ jumlah yang harus dibayar Rp 196.000.000,- Quo Vadis Edikasi Perpajakan18
  • 19. Direktorat Jenderal Pajak Bpk.Dodi seorang importir mengimpor BKP Barang Mewah dengan tarif 20% seharga Rp 100.000.000 hitung : - PPN dan PPN-BM - jumlah yang di bayar Bpk. Dodi jawab : Jumlah pembayaran Rp 100.000.000,- PPN 10% X Rp 100.000.000 Rp 10.000.000,- PPN-BM 20% X Rp 100.000.000 Rp 20.000.000,- ----------------------+ jumlah yang harus dibayar Rp 130.000.000,-