3. Keluarga ilmu hukum kenegaraan
Staatslehre /
Theorie der staat
Staatslehre in
ruimere zin
Staatslehre
in engere zin
staatrech
Staatswissenschaft
4. HTN ibaratkan kerangka tulang-belulang, dan ilmu politik
ibaratkan daging yg melekat di sekitarnya (het vlees er
omheen beziet).
Ilmu sosiaologi sebgaai ilmu penunjang untuk memahami
HTN
Ilmu sosial lainnya jg sangat penting sebagai penunjang
untuk memahami KTN, seperti : sejarah, ilmu politik, ilmu
ekonomi, antropologi dan sbg.
Ilmu yg menyelidiki gejala2 kemasyarakatan pd umumnya
adalah sosiologi,
Ilmu yg menyelidiki hal kekhususan adalah ilmu politik.
HTN dan Ilmu Politik Serta Ilmu Sosial
Lainnya
5. Ilmu negara merupakan sbg pengatar HTN dan HAN
Ilmu negara atau ataatsleer (belanda) atau staatslehre (jerman) adalah
ilmu pengetahuan yg menyelidiki asas2 pokok dan pengertian2 pokok
mengenai negera dan HTN.
Ilmu negara yg diutamakan adalah nilai teoritis ilmiahnya, sedangkan
HTN dan HAN terkait norma hukumnya dlm arti positif.
Oleh karena itu Ilmu negara disebut sebagai seinwissenschaft,
sedangkan HTN dan HAN merupakan normwissenschaft.
HTN dan Negara
6. Menurut Rengers Hora Siccama, menyatakan bahwa tugas ahli hukum
dpt digolongkan satu pihak sebagai penyidik yg hendak mendapatkan
kebenaran objek.
Dilian pihka ada pula adapula tugas ahli hukum sbg pelaksana hk dlm
keputusan2 konkret
Golongan pertama disebut sbg ahli hk sbg penonton (de jurist als
toeschouwer), sedangkan yg kedua disebut sbg pemain (de jurist als
medespeler)
LANJUTAN
7. Banyak ahli hk yg beranggapan bahwa antara HTN dan HAN tdk trdapat
perbedaan yg bersifat asasi, melainkn hanya krn petimbngan manfaat
praktisbnya saja.
Perbedaan HTN dan HAN dapat dipahami dlm teori residu
Menurut van vollenhoven HTN sbg sekumpulan peraturan2 hk yg
menentukan badan2 kenegaraan serta memberi wewenang kodnya, dan
bahwa kegiatan suatu pemerintahan modern adalah membagi2kan
wewenang itu kpd badan2 tsb dr yg tertinggi sampai yg terendah
Sementara HAN sbg sekumpulan peraturan hk yg mengikat badan2
negara baik yg tinggi maupun yg rendah jika badan2 itu mulai
menggunakan wewenangannya yg ditentukan dlm HTN.
HTN dan HAN
8. Menurut O. Hood Philips dkk, dlm bukunya “constitutional and
administrative law” membagi pokok bahasan dlm 4 bagian :
I. Bagian umum
The nature of constitutional and administrative law,
parliamentary supremacy,
devolution and religionalism,
the constitutional conventions,
II. Parliament
III. Central government
IV. Justice and police
V. Right and duties of the individual
VI. Administrative law
VII. The commonwealth
Objek dan lingkup kajian HTN
9. Menurut sabien lust, HAN mencakup bahasan mengenai :
Definition of administrative law and the use of administrative power
The place of executive in the constitutional system
Administratif powers
The instruments available to the administration
The norms the administrative authorities have to comply
Legal protection against administrative actions
Objek dan lingkup kajian HAN
10. CREDITS: This presentation template
was created by Slidesgo, including
icons by Flaticon, and infographics &
images by Freepik
Thank
you!
Does anyone have
any questions?
riska.rafi07@gmail.com
085244442193
