SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
i
“MAKALAH HAK ASASI MANUSIA DAN FILSAFAT HUKUM”
DISUSUN OLEH :
ROSA ZHAL ZHABILA (17.02.51.0038)
FENTI ANITA SARI (17.02.51.0039)
RAHMA EKA MAHARANI (17.02.51.0040)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2019
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kami
dapat menyelesaikan makalah tentang “Hak Asasi Manusia dan Filsafat Hukum.” Sholawat
dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita,nabi Muhammad SAW yang
telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang
sempurna dan menjadi anugerah terbesar bagi seluruh alam semesta.
Kami sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi tugas mata
kuliah “Hukum dan HAM”. Di samping itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada
semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan makalah ini sehingga dapat
terealisasikanlah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat
bagi para pembaca. Serta kami mengharapkan kritik dan saran terhadap makalah ini agar
kedepannya dapat kami perbaiki lebih baik lagi.
Semarang, 23 September 2019
iii
DAFTAR ISI
Judul .................................................................................................................................. i
Kata Pengantar .................................................................................................................. ii
Daftar Isi ............................................................................................................................ iii
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang ....................................................................................................... 1
2. Rumusan Masalah .................................................................................................. 2
3. Tujuan .................................................................................................................... 2
BAB II
PEMBAHASAN.................................................................................................................3
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan ............................................................................................................ 14
2. Saran .......................................................................................................................14
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... 15
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Sejak berabad-abad yang lalu manusia telah mencatat hidup dan kehidupan
dengan berbagai dimensi fenomena perilakunya, sehingga melahirkan berbagai persoalan
dengan sederetan pola-pola kepentingan yang sangat menajam. Sering kali berbagai
kepentingan tersebut menjadi buah pertengkaran yang tak kunjung selesai. Persoalan
menjadi berat ketika sekelompok manusia dihadapkan pada persoalan penindasan
penguasa atas hak-hak yang dimilikinya. Manusia cenderung melakukan perlawanan atas
hak yang semestinya.Oleh karenanya, diperlukan sebuah kata sepakat mengenai
seperangkat hak tersebut.apalagi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan sekaligus
merendahkan martabat manusia.
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman
tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia
tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya,
sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan
diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia
secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan
melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan
mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi
dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
2
B. Rumusan masalah
1. Apa yang dimaksud dengan HAM?
2. Bagamaina Sejarah Perkembangan HAM?
3. Bagaimana ciri dan tujuan HAM?
4. Apa yang dimaksud Filsafat Hukum?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Untuk mengetahui apa itu Filsafat Hukum.
3. Untuk memebuhi tugas Hukum dan HAM
3
BAB II
PEMBAHASAN
1) HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA (HAM)
a. Pengertian HAM
Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap
manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan Hak Asasi
Manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan
memiliki derajad dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip dasar
tersebut, maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut “Hak Asasi Manusia”.
Jadi, adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka
adalah sama dan sederajad.
Pengakuan terhadap HAM,memiliki 2 landasan,yaitu :
1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia.Bahwa kodrat manusia
adalah sama derajad dan martabatnya.
2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yakni Tuhan menciptakan manusia.
Bahwa manusia diciptakan oleh pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
Dengan demikian, kesadaran manusia akan hak asasi manusia itu ada karena pengakuan
atas harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. Pada masa lalu,banyak yang belum
mengakui derajad manusia lain. Akibatnya,banyak terjadi penindasan manusia oleh
manusia lain. Oleh karena itu, perjuangan penegakkan Hak Asasi Manusia harus terus
dilakukan. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.
Istilah Hak Asasi Manusia bermula dari Barat yang dikenal dengan “rights of
man”. Karena istilah rights of man tidak mencakup rights of woman maka oleh Eleanor
Roosevelt diganti dengan istilah human rights yang lebih universal dan netral
(Gazalli,2004).
b. Macam-Macam HAM
Berdasarkan Undang-Undang No 39 thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia,dinyatakan
bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum,
pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat
manusia.
4
Berdasarkan pengertian HAM, maka ciri pokok dari hakikat HAM adalah (Tim
ICCE,UIN,2003) :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian manusia
secara otomatis.
b. HAM Berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras,
agama, etnik dan pandangan politik.
c. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi
atau melanggar hak orang lain.
HAM merupakan hak dasar manusia. Beberapa contoh hak dasar manusia tersebut
adalah:
1. HAM menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal HAM 1948,meliputi :
a. Hak berpikir dan menegeluarkan pendapat
b. Hak memiliki sesuatu
c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Hak menganut alairan kepercayaan atau agama
e. Hak untuk hidup
f. Hak untuk kemerdekaan hidup
g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum,dll
1) HAM menurut UU No. 39 thn 1999 tentang HAM,meliputi :
a. Hak untuk hidup
b. Hak berkeluarga
c. Hak mengembangkan diri
d. Hak keadilan
e. Hak kemerdekaan
f. Hak komunikasi
g. Hak keamanan,dll
Hak asasi meliputi berbagai bidang,sebagai berikut ;
a. Hak asasi pribadi (personal rights),misalnya hak memeluk agama.
b. Hak asasi politik (political rights),yaitu hak diakui sebagai warga negara.Misalnya
memilih dan dipilih.
c. Hak asasi ekonomi (property rights),misalnya hak memiliki sesuatu,hak mengadakan
perjanjian.
d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights),misalnya mendapatkan
pendidikan.
e. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of
legal equality)
f. Hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan
(prosedural rights)
5
2) SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
A. Sejarah Pengakuan HAM
Latar belakang sejarah Hak Asasi Manusia pada hakikatnya muncul karena
inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya.Perkembangan pengakuan hak asasi
manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam.Perkembangannya dapat dilihat
sebagai berikut :
1. Perkembangan Hak Asasi Manusia pada Masa Sejarah
a. Perjuangan Nabi Musa a.s dalam membebaskan umat Yahudi dan perbudakan
(tahun 6000 sebelum Masehi).
b. Hukum Hammurabi di Babylonia yang mmberi jaminan keadilan bagi warga
negara (tahun 2000 sebelum Masehi).
c. Socrates (469-399 SM),Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)
sebagai filosof Yunani peletak dasar diakuinya hak asasi manusia.Mereka
mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasar keadilan,cita-cita
dan kebijaksanaan.
d. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dan
wanita dari penindasan bangsa Quraisy (tahun 600 Masehi).
2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris
Perkembangan HAM muncul di dunia barat,antara lain Inggris,Perancis dan Amerika
Serikat.Inggris dipandang sebagai negara pertama yang memperjuangkan HAM.
Perjuangan untuk HAM di Inggris dapat dilihat dari beberapa dokumen berikut :
 Tahun 1215 munculnya piagam “Magna Charta” atau Piagam Agung.
Terjadi pada pemerintahan Raja John,yang bertindak sewenang-wenangterhadap
rakyat dan terhadap kelompok bangsawan.Magna Charta membatasi kekuasaan
Raja John di Inggris.
 Tahun 1268 keluarnya “Petition of Right”
Dokumen ini berisi pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya.
 Tahun 1679 munculnya “Habeas Corpus Act”
Dokumen ini merupakan UU yang mengatur tentang penahanan seseorang.
 Tahun 1689 keluarnya “Bill of Rights”
Merupakan UU yang diterima parlemen Inggris sebagai bentuk perlawan
terhadap Raja James II.
3. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat
Perjuangan penegakan HAM di Amerika Serikat didasari pemikiran John Locke
tentang hak-hak alam seperti hak hidup (live),hak kebebasan (liberty) dan hak milik
(property).Dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan hak-hak
asasi manusia yang terlihat dalam United State Declaration of Independence.
6
Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dimasukkan ke dalam konstitusi
negara tersebut.Dalam perjuangan hak asasi manusia,negara Amerika Serikat dapat
dikatakan sebagai negara pertama yang menetapkan dan melindungi hak asasi
manusia dalam konstitusinya.
4.Perkembangan Hak Asasi Manusia di Perancis
Perjuangan hak asasi manusia di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah
pada awal Revolusi Perancis 1789,sebagai pernyataan tidak puas dari kaum
Borjuis dan rakyat terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis XVI.Naskah
tersebut dikenal dengan Declaration des Droits de L’ homme et Du Citoyen
(pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara).
Deklarasi ini menyatakan bahwa “hak asasi manusia ialah hak-hak
alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya,yang tidak dapat dipisahkan
daripada hakikatnya dan karena itu bersifat suci,”
5. Atlantic Charter tahun 1947
Atlantic Charter muncul pada saat terjadinya Perang Dunia ke II yang
dipelopori oleh Franklin Roosevelt yang menyebutkan The Four Freedom (4
kebebasan),yakni :
 Kebebasan untuk beragama (freedom of religion)
 Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech)
 Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
 Kebebasan dari kemiskinan (freedom from want)
6. Pengakuan Hak Asasi Manusia oleh PBB
Pada tanggal 10 Desember 1948,PBB berhasil merumuskan naskah yang
dikenal sebagai Universal Declaration of Human Rights,yaitu pernyataan sedunia
tentang hak-hak asasi manusia.Atas peristiwa itu tanggal 10 Desember diperingati
sebagai hari Hak Asasi Manusia.Isi pokok deklarasi itu tertuang dalam pasal 1
yang menyatakan : “Sekalian orang dilahirkan merdekan dan mempunyai
martabat dan hak yang sama.Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya
bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.” Deklarasi tersebut melambangkan
komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia.
7. Hasil Sidang Majelis Umum PBB tahun 1966
Dalam sidang Mejlis Umum PBB thn1966,”International Covenants of
Human Right” telah diakui dalam hukum Internasional dan diratifikasi oleh
negara-negara anggota PBB.Konvensi tersebut antara lain :
7
 The International Covenant on Civil and Political Rights (konvensi tentang hak
sipil dan politik 1966)
 The International Covenant of Economics,Social and Cultural Rights (konvensi
tentang hak ekonomi,sosial dan budaya 1966)
 Optional Protocol,adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan
pelanggaran hak asasi manusia kepada Komisi HAM PBB,setelah melalui upaya
pengadilan di negaranya.
Selanjutnya,beberapa deklarasi mengenai hak asasi manusia di dunia antara lain :
 Declaration on the Rights of Peoples to Peace (Deklarasi Hak Bangsa Atas
Perdamaian) pada thn 1984.
 Declaration on the Rights Development (Deklarasi Hak Atas Pembangunan) pada
thn 1986.
 Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara yanng tergabung dalam
OKI (Organisasi Konferensi Islam) thn 1990.
 Bangkok Declaration diterima oleh negara-negara Asia pada thn 1993.
 Vienna Declaration and Progamme of Action (Deklarasi Wina) pada Juni thn
1993.
Berdasarkan sejarah perkembangannya,ada 3 (tiga) generasi hak asasi
manusia,yaitu :
1. Generasi Pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia Barat
(Eropa).Contohnya hak atas hidup,hak atas kebebasan dan keamanan,hak
beragama,hak berkumpul.
2. Generasi kedua adalah hak ekonomi,sosial dan budaya yang diperjuangkan oleh
negara sosialis di Eropa Timur.Contohnya hak atas pekerjaan,hak atas
pangan,hak atas pendidikan,hak atas penghasilan yang layak.
3. Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan
oleh negara-negara berkembang (Asia-Afrika).Contohnya hak bebas dari
ancaman musuh,hak setiap bangsa untuk merdeka,hak mendapatkan kedamaian.
Perkembangan berikutnya,yaitu muncul generasi keempat hak asasi
manusia.Hak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik peranan negara yang
sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pembangunan
ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif bagi keadilan rakyat.Pemikiran
hak asasi manusia generasi keempat dipelopori oleh negara-negara Asia pada
tahun 1983 yang melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut
Declaration of The Basic Duties of Asia People and Goverment.
Di samping munculnya deklarasi Internasional mengenai HAM,
masyarakat Internasional merumuskan pula deklarasi universal tentang tanggung
8
jawab manusia.Pada tahun 1977,Interaction Council mencanangkan tentang
suatu naskah,Universal Declaration of Human Responsibilities (Deklarasi
Universal Tanggung Jawab Manusia) yang dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia
seperti Helmut Schmidt,Malcolm Fraser,Jimmy Carter,Lee Kan Yew dan Hassan
Hnafi selama 10 tahun sejak Maret 1987.
3) CIRI DAN TUJUAN HAK ASASI MANUSIA
Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini
bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa,
ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik
kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari
manusia secara otomatis
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama,
etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya
c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar
dan membatasi orang lain
Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu sebagai berikut:
a. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan
b. HAM mengenmbangkan saling menghargai antar manusia
c. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab
untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar
1. HAM di Indonesia
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga
undang-undang dalam 4 periode, yaitu :
a. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945,
b. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik
Indonesia Serikat.
c. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950.
d. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945.
9
4) PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM
A. Pengertian Filsafat
Filsafat pada awalnya dikenal pada kisaran tahun 700 SM di Yunani.Filsafat
yang dalam bahasa Yunani disebut philoshopia,pada dasarnya terkontruksi dari dua
suku kata,yaitu philos dan shopos. Philos diartikan sebagai cinta, persahabatan,
sedangkan sophos berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu Philoshopia dapat diartikan
sebagai cinta kebijaksanaan dan kebenaran. Philoshopia adalah hasil dari perbuatan
yang disebut philoshopien, sedangkan philoshopos adalah orang yang melakukan
philoshopien. Bermula dari kata ini pulalah dikenal philoshophy dalam bahasa
Inggris, philoshopie dalam bahasa Belanda, Jerman dan Perancis dan filsafat/falsafat
dalam bahasa Indonesia.
B. Pengertian Hukum
J. Van Kan menjelaskan hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang
bersifat memaksa,yang melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Pendapat
tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rudolf Von Ilering yang
menyatakn bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku
dalam suatu negara. Hans Kelsen juga melengkapi dua pendapat filsuf
sebelumnyadengan mengatakan bahwa hukum adalah kesatuan norma-norma
bagaimana orang harus berperilaku.
C. Pengertian Filsafat Hukum
Para ahli hukum memberikan pengertian sebagai filsafat hukum dengan rumusan
yang berbeda, sebagai berikut,menurut :
a. Soetikno
Filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui
apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam
hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia
memberi penjelasan mengenai nilai, mengkaji sampai pada dasar-dasarnya
dan berusaha untuk mencapai akar-akar dari hokum.
b. Satjipto Raharjo dan Soerjono Soekanto
Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum,
tentang dasar bagi kekuatan yang mengikat dari hukum, merupakan contoh-
contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu,
filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing
mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif
10
hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertayakan
konsistensi logis, peraturan, bidang serta sistem hukum itu sendiri.
Secara sederhana,filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang
filsafat yang mengatur tingkah laku dan etika yang mempelajari hakikat
hukum.Dengan kata lain,filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum
secara filosofis. Jadi yang dikaji secara mendalam sampai pada inti atau
dasarnya yang disebut hakikat. Filsafat hukum dituntut untuk menyertakan
argumen-argumen yang dapat dipahami dari perspektif rasional.Jadi filsafat
hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai selain itu fisafat hukum
juga mencakup penyerasian nilai-nilai.
1. Sifat-Sifat Filsafat Hukum
Sifat-sifat filsafat hukum terbagi dalam tiga sifat, yaitu:
1) Holistik atau menyeluruh
Dengan cara berpikir yang holistik tersebut, kita diajak untuk berwawasan luas dan
terbuka. Mereka diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pedirian orang
lain. Itulah sebabnya dalam filsafat hukum diajarkan berbagai aliran tentang
hukum. Dengan demikian kita tidak bersifat arogam dan apriori, bahwa disiplin
ilmu yang dimilikinya lebih tinggi daripada disiplin ilmu lainnya.
2) Mendasar
Artinya dalam menganalisis suatu masalah kita dituntut untuk berpikir kritis dan
radikal. Mereka yang mempelajari filsafat hokum diajak untuk memahami hokum
tidak dalam arti hokum positif semata, tidak akan mampu memanfaatkan dan
memanfaatkan hokum secara baik.
3) Spekulatif
Sifat ini tidak boleh diartikan secara negatif. Sebagaimana dinyatakan oleh
Suriasumantri, bahwa semua ilmu yang berkembang saat ini bermula dari sifat
spekulatif tersebut. Sifat ini mengajak mereka yang mempelajari filsafat hokum
untuk berpikir inovatif, selalu mencari sesuatu yang baru. Memang salah satu ciri
orang yang besifat yang senang terhadap hal yang baru. Tapi disini tentu saja,
tindakan spekulatif.Ini dimaksud dengan tindakan yang terarah, yang dapat
dipertangungjawabkan secara ilmiah. Dengan berpikir spekulatif (dalam arti positif)
itulah hokum, dapat dikembangkan kearah yang dapat dicita-citakan bersama.
2. Aliran Keadilan dalam Filsafat Hukum
Keadilan diuraikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang
membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan,
sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan
adalah ketidakadilan.
Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan
pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu
kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan
11
merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya
sesuatu tindakan yang bukan merupakan kejahatn dapat menimbulkan ketidakadilan.
Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini
terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah
hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan
melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan
kepatuhan terhadap hokum.
A. Teori Keadilan pada Masa Klasik
Berikut beberapa teori tentang keadilan yang dikemukakan tokoh. Didalam filsafat
hukum terdapat beberapa ahli yang mengemukakan teori keadilan,yaitu :
1. Plato,
Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber
ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.Masyarakat memiliki
elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:
 Pemilahan kelas-kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia.
 Identifikasi takdir Negara dengan takdir kelas penguasa; perhatian khusus terhadap
kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang
rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta
kolektivisasi kepentinga-kepentingan anggotanya.
Untuk mewujudkan keadilan masyrakat harus dikembalikan pada struktur aslinya,
domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas
Negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai
hubungan antara individu melainkan hubungan individu dengan Negara. Bagaimana
individu melayani Negara.Oleh karena inilah,Plato mengungkapkan bahwa yang
memimpin Negara seharusnya manusia super, yaitu the King of Philosopher.
2. ARISTOTELES
Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang
keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul Nicomachean Ethics.Teori keadilan
Aristoteles atas pengaruh Aristoteles secara tradisioanal keadilan dibagi menjadi tiga:
 Keadilan Legal,
12
Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan
hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada
hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut
hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan Negara.
 Keadilan Komutatif,
Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang
yang lainya ata warga Negara yang satu dengan warga Negara yang lainnya.
Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal atara warga Negara satu
dengan warga Negara lainnya.Dengan kata lain,keadilan komutatif menyangkut
pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.
 Keadilan Distributor,
Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah
distibusi ekonomi yang merata atau dianggap adail bagi semua warga Negara.
Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam
perusahaan. Distributif yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai
dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.
B. Teori Keadilan pada Masa Modern
1. John Rawls
John Rawls dikenal sebagai seorang fisuf yang secara keras mengkritik ekonomi
pasar bebas. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa
setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar.
Menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan
atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa
keadilan, khususnya masyarakat lemah. Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan
memiliki inti sebagai berikut :
 Memaksimalkan kemerdekaan
 Kesetaraan bagi semua orang,baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun
kesetaran dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam
 Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap
ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.
Rawls melahirkan prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa
ahli yakni:
1. Prinsip Kebebasan (liberty of principle)
2. Prinsip Persamaan (equal of principle)
13
3. Prinsip-Prinsip Keadilan
1. Prinsip Kebebasan (Liberty of Principle)
Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling
luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain.Prinsip ini
dikenal dengan prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti
misalnya kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan
mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan
beragama (freedom of religion).
Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harusnya dimiliki semua
orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi
semua orang maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak).
2. Prinsip Persamaan (Equal of Principle)
Ketimpangan atau ketidaksamaan sosial dan ekonomi yang diatur sedemikian rupa,
sehingga menjadi dua frasa, yakni:
a. Prinsip Perbedaan (Difference Principle)
Prinsip perbedaan ini berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat
dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan
kelompok masyarakat lemah.Prinsip ini memerlukan persamaan atas hak dan
kewajiban dasar.
b. Prinsip Persamaan Kesempatan (Equal Opportunity Principle)
Prinsip ini tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan
semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas
tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya
perbedaan kualitas kemampuan, dan kemauan, dan kebutuhan juga dapat
dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan prespektif Rawls.Prinsip
ini berpijak dari hadirnya ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian
dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapt diperkenankan jika memberikan
manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang
kurang beruntung (the least advantage).
Rawls mengatakan bahwa prinsip Different Principle, harus lebih
diprioritaskan dari prinsip yang kedua apabila keduanya berkonflik.
Sedangkan prinsip kedua,yaitu Equal Opportunity Principle harus lebih
diprioritaskan dari Different Principle.
14
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan
Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Pada hakikatnya HAM terdiri dari
atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.
Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak
asasi manusia lainnya sulit ditegakkan.
Sedangkan filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur
tingkah laku dan etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain,filsafat hukum
adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Dan di dalam filsafat hukum
terdapat teori yang bernama teori keadilan.
Jika kita sangkut pautkan HAM itu sendiri dengan prinsip keadilan yang di
dalamnya disebutkan bahwa keadilan itu memberi perlakuan yang sama terhadap semua
orang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam filsafat hukum jelas berkaitan.
2. Saran
Saran kami adalah supaya penegakan hukum di Indonesia lebih ditingkatkan lagi
dalam segi apapun,terutama dalam penegakan HAM.
xv
15
DAFTAR PUSTAKA
Sumber dari Buku :
Aburaera,Sukarno,dkk.2013.Filsafat Hukum Teori dan Praktik.Jakarta:Kencana.
Sumber dari Internet :
http://moh1505.blogspot.com/2013/09/ham-dalam-filsafat-hukum_23.html

More Related Content

What's hot

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana hanggardatu
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumFenti Anita Sari
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negaraMardiah Ahmad
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Idik Saeful Bahri
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Muhammad Rafi Kambara
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikShelly Selviana
 

What's hot (20)

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 

Similar to HAM dan Filsafat

Ham menurut ajaran islam dan hukum positif dan kaitannya dengan uud
Ham menurut ajaran islam dan hukum positif dan kaitannya dengan uudHam menurut ajaran islam dan hukum positif dan kaitannya dengan uud
Ham menurut ajaran islam dan hukum positif dan kaitannya dengan uudJuand hølïс
 
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM DAN HUKUM ISLAM_PROF SU...
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM DAN HUKUM ISLAM_PROF SU...MAKALAH HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM DAN HUKUM ISLAM_PROF SU...
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM DAN HUKUM ISLAM_PROF SU...LusitaLg
 
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugas
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugasMakalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugas
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugasGuru Ades Marsela
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalahkujays
 
Bab 10 hak asasi manusia
Bab 10 hak asasi manusiaBab 10 hak asasi manusia
Bab 10 hak asasi manusiamuliajayaabadi
 
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...Woro Handayani
 
Sejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaSejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaDoan Gabriel Silalahi
 
Presentasi sej pemikiran islam
Presentasi   sej pemikiran islamPresentasi   sej pemikiran islam
Presentasi sej pemikiran islamNi'matul Kediri
 
Bab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaBab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiawowwwwwiii
 
Pkn kelas 10
Pkn kelas 10Pkn kelas 10
Pkn kelas 10fhnx
 
Pkn kelas 10
Pkn kelas 10Pkn kelas 10
Pkn kelas 10fhnx
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang ham
Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang hamMakalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang ham
Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang hamSentra Komputer dan Foto Copy
 
Pengertian dan macam macam ham
Pengertian dan macam macam hamPengertian dan macam macam ham
Pengertian dan macam macam hamYon Narendra Arie
 
PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN Djoko Adi Walujo
 

Similar to HAM dan Filsafat (20)

Ham menurut ajaran islam dan hukum positif dan kaitannya dengan uud
Ham menurut ajaran islam dan hukum positif dan kaitannya dengan uudHam menurut ajaran islam dan hukum positif dan kaitannya dengan uud
Ham menurut ajaran islam dan hukum positif dan kaitannya dengan uud
 
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM DAN HUKUM ISLAM_PROF SU...
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM DAN HUKUM ISLAM_PROF SU...MAKALAH HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM DAN HUKUM ISLAM_PROF SU...
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM DAN HUKUM ISLAM_PROF SU...
 
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugas
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugasMakalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugas
Makalah Rule of law_dan_hak_asasi_manusia_tugas
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Makalah ham
Makalah hamMakalah ham
Makalah ham
 
Bab 10 hak asasi manusia
Bab 10 hak asasi manusiaBab 10 hak asasi manusia
Bab 10 hak asasi manusia
 
Makalah ham
Makalah hamMakalah ham
Makalah ham
 
Ham
HamHam
Ham
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
 
Sejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaSejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusia
 
Presentasi sej pemikiran islam
Presentasi   sej pemikiran islamPresentasi   sej pemikiran islam
Presentasi sej pemikiran islam
 
Bab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaBab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusia
 
Pkn kelas 10
Pkn kelas 10Pkn kelas 10
Pkn kelas 10
 
Pkn kelas 10
Pkn kelas 10Pkn kelas 10
Pkn kelas 10
 
Pkn kelas 10
Pkn kelas 10Pkn kelas 10
Pkn kelas 10
 
PKMakaah ham
PKMakaah hamPKMakaah ham
PKMakaah ham
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang ham
Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang hamMakalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang ham
Makalah pendidikan kewarganegaraan dan pancasila tentang ham
 
Pengertian dan macam macam ham
Pengertian dan macam macam hamPengertian dan macam macam ham
Pengertian dan macam macam ham
 
PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KWARGANEGARAAN
 

More from Fenti Anita Sari

Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriFenti Anita Sari
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterFenti Anita Sari
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuFenti Anita Sari
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraFenti Anita Sari
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanFenti Anita Sari
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )Fenti Anita Sari
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)Fenti Anita Sari
 
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN Fenti Anita Sari
 
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan  Undang-Undang Republik Indone...Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan  Undang-Undang Republik Indone...
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...Fenti Anita Sari
 

More from Fenti Anita Sari (20)

Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
 
Perwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAMPerwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAM
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Makalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna UsahaMakalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna Usaha
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
 
Hukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi IndividuHukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi Individu
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
 
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
 
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan  Undang-Undang Republik Indone...Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan  Undang-Undang Republik Indone...
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...
 

Recently uploaded

IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 

Recently uploaded (20)

IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 

HAM dan Filsafat

  • 1. i “MAKALAH HAK ASASI MANUSIA DAN FILSAFAT HUKUM” DISUSUN OLEH : ROSA ZHAL ZHABILA (17.02.51.0038) FENTI ANITA SARI (17.02.51.0039) RAHMA EKA MAHARANI (17.02.51.0040) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG 2019
  • 2. ii KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Hak Asasi Manusia dan Filsafat Hukum.” Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita,nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugerah terbesar bagi seluruh alam semesta. Kami sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi tugas mata kuliah “Hukum dan HAM”. Di samping itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan makalah ini sehingga dapat terealisasikanlah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Serta kami mengharapkan kritik dan saran terhadap makalah ini agar kedepannya dapat kami perbaiki lebih baik lagi. Semarang, 23 September 2019
  • 3. iii DAFTAR ISI Judul .................................................................................................................................. i Kata Pengantar .................................................................................................................. ii Daftar Isi ............................................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang ....................................................................................................... 1 2. Rumusan Masalah .................................................................................................. 2 3. Tujuan .................................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN.................................................................................................................3 BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan ............................................................................................................ 14 2. Saran .......................................................................................................................14 DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... 15
  • 4. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Sejak berabad-abad yang lalu manusia telah mencatat hidup dan kehidupan dengan berbagai dimensi fenomena perilakunya, sehingga melahirkan berbagai persoalan dengan sederetan pola-pola kepentingan yang sangat menajam. Sering kali berbagai kepentingan tersebut menjadi buah pertengkaran yang tak kunjung selesai. Persoalan menjadi berat ketika sekelompok manusia dihadapkan pada persoalan penindasan penguasa atas hak-hak yang dimilikinya. Manusia cenderung melakukan perlawanan atas hak yang semestinya.Oleh karenanya, diperlukan sebuah kata sepakat mengenai seperangkat hak tersebut.apalagi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan sekaligus merendahkan martabat manusia. Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
  • 5. 2 B. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan HAM? 2. Bagamaina Sejarah Perkembangan HAM? 3. Bagaimana ciri dan tujuan HAM? 4. Apa yang dimaksud Filsafat Hukum? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM). 2. Untuk mengetahui apa itu Filsafat Hukum. 3. Untuk memebuhi tugas Hukum dan HAM
  • 6. 3 BAB II PEMBAHASAN 1) HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) a. Pengertian HAM Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajad dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut, maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut “Hak Asasi Manusia”. Jadi, adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajad. Pengakuan terhadap HAM,memiliki 2 landasan,yaitu : 1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia.Bahwa kodrat manusia adalah sama derajad dan martabatnya. 2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yakni Tuhan menciptakan manusia. Bahwa manusia diciptakan oleh pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, kesadaran manusia akan hak asasi manusia itu ada karena pengakuan atas harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. Pada masa lalu,banyak yang belum mengakui derajad manusia lain. Akibatnya,banyak terjadi penindasan manusia oleh manusia lain. Oleh karena itu, perjuangan penegakkan Hak Asasi Manusia harus terus dilakukan. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Istilah Hak Asasi Manusia bermula dari Barat yang dikenal dengan “rights of man”. Karena istilah rights of man tidak mencakup rights of woman maka oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan istilah human rights yang lebih universal dan netral (Gazalli,2004). b. Macam-Macam HAM Berdasarkan Undang-Undang No 39 thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia,dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
  • 7. 4 Berdasarkan pengertian HAM, maka ciri pokok dari hakikat HAM adalah (Tim ICCE,UIN,2003) : a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian manusia secara otomatis. b. HAM Berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik dan pandangan politik. c. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. HAM merupakan hak dasar manusia. Beberapa contoh hak dasar manusia tersebut adalah: 1. HAM menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal HAM 1948,meliputi : a. Hak berpikir dan menegeluarkan pendapat b. Hak memiliki sesuatu c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran d. Hak menganut alairan kepercayaan atau agama e. Hak untuk hidup f. Hak untuk kemerdekaan hidup g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum,dll 1) HAM menurut UU No. 39 thn 1999 tentang HAM,meliputi : a. Hak untuk hidup b. Hak berkeluarga c. Hak mengembangkan diri d. Hak keadilan e. Hak kemerdekaan f. Hak komunikasi g. Hak keamanan,dll Hak asasi meliputi berbagai bidang,sebagai berikut ; a. Hak asasi pribadi (personal rights),misalnya hak memeluk agama. b. Hak asasi politik (political rights),yaitu hak diakui sebagai warga negara.Misalnya memilih dan dipilih. c. Hak asasi ekonomi (property rights),misalnya hak memiliki sesuatu,hak mengadakan perjanjian. d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights),misalnya mendapatkan pendidikan. e. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality) f. Hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (prosedural rights)
  • 8. 5 2) SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) A. Sejarah Pengakuan HAM Latar belakang sejarah Hak Asasi Manusia pada hakikatnya muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya.Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam.Perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut : 1. Perkembangan Hak Asasi Manusia pada Masa Sejarah a. Perjuangan Nabi Musa a.s dalam membebaskan umat Yahudi dan perbudakan (tahun 6000 sebelum Masehi). b. Hukum Hammurabi di Babylonia yang mmberi jaminan keadilan bagi warga negara (tahun 2000 sebelum Masehi). c. Socrates (469-399 SM),Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) sebagai filosof Yunani peletak dasar diakuinya hak asasi manusia.Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasar keadilan,cita-cita dan kebijaksanaan. d. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy (tahun 600 Masehi). 2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris Perkembangan HAM muncul di dunia barat,antara lain Inggris,Perancis dan Amerika Serikat.Inggris dipandang sebagai negara pertama yang memperjuangkan HAM. Perjuangan untuk HAM di Inggris dapat dilihat dari beberapa dokumen berikut :  Tahun 1215 munculnya piagam “Magna Charta” atau Piagam Agung. Terjadi pada pemerintahan Raja John,yang bertindak sewenang-wenangterhadap rakyat dan terhadap kelompok bangsawan.Magna Charta membatasi kekuasaan Raja John di Inggris.  Tahun 1268 keluarnya “Petition of Right” Dokumen ini berisi pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya.  Tahun 1679 munculnya “Habeas Corpus Act” Dokumen ini merupakan UU yang mengatur tentang penahanan seseorang.  Tahun 1689 keluarnya “Bill of Rights” Merupakan UU yang diterima parlemen Inggris sebagai bentuk perlawan terhadap Raja James II. 3. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat Perjuangan penegakan HAM di Amerika Serikat didasari pemikiran John Locke tentang hak-hak alam seperti hak hidup (live),hak kebebasan (liberty) dan hak milik (property).Dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia yang terlihat dalam United State Declaration of Independence.
  • 9. 6 Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dimasukkan ke dalam konstitusi negara tersebut.Dalam perjuangan hak asasi manusia,negara Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai negara pertama yang menetapkan dan melindungi hak asasi manusia dalam konstitusinya. 4.Perkembangan Hak Asasi Manusia di Perancis Perjuangan hak asasi manusia di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Perancis 1789,sebagai pernyataan tidak puas dari kaum Borjuis dan rakyat terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis XVI.Naskah tersebut dikenal dengan Declaration des Droits de L’ homme et Du Citoyen (pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara). Deklarasi ini menyatakan bahwa “hak asasi manusia ialah hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya,yang tidak dapat dipisahkan daripada hakikatnya dan karena itu bersifat suci,” 5. Atlantic Charter tahun 1947 Atlantic Charter muncul pada saat terjadinya Perang Dunia ke II yang dipelopori oleh Franklin Roosevelt yang menyebutkan The Four Freedom (4 kebebasan),yakni :  Kebebasan untuk beragama (freedom of religion)  Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech)  Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)  Kebebasan dari kemiskinan (freedom from want) 6. Pengakuan Hak Asasi Manusia oleh PBB Pada tanggal 10 Desember 1948,PBB berhasil merumuskan naskah yang dikenal sebagai Universal Declaration of Human Rights,yaitu pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia.Atas peristiwa itu tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.Isi pokok deklarasi itu tertuang dalam pasal 1 yang menyatakan : “Sekalian orang dilahirkan merdekan dan mempunyai martabat dan hak yang sama.Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.” Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. 7. Hasil Sidang Majelis Umum PBB tahun 1966 Dalam sidang Mejlis Umum PBB thn1966,”International Covenants of Human Right” telah diakui dalam hukum Internasional dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB.Konvensi tersebut antara lain :
  • 10. 7  The International Covenant on Civil and Political Rights (konvensi tentang hak sipil dan politik 1966)  The International Covenant of Economics,Social and Cultural Rights (konvensi tentang hak ekonomi,sosial dan budaya 1966)  Optional Protocol,adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran hak asasi manusia kepada Komisi HAM PBB,setelah melalui upaya pengadilan di negaranya. Selanjutnya,beberapa deklarasi mengenai hak asasi manusia di dunia antara lain :  Declaration on the Rights of Peoples to Peace (Deklarasi Hak Bangsa Atas Perdamaian) pada thn 1984.  Declaration on the Rights Development (Deklarasi Hak Atas Pembangunan) pada thn 1986.  Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara yanng tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) thn 1990.  Bangkok Declaration diterima oleh negara-negara Asia pada thn 1993.  Vienna Declaration and Progamme of Action (Deklarasi Wina) pada Juni thn 1993. Berdasarkan sejarah perkembangannya,ada 3 (tiga) generasi hak asasi manusia,yaitu : 1. Generasi Pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia Barat (Eropa).Contohnya hak atas hidup,hak atas kebebasan dan keamanan,hak beragama,hak berkumpul. 2. Generasi kedua adalah hak ekonomi,sosial dan budaya yang diperjuangkan oleh negara sosialis di Eropa Timur.Contohnya hak atas pekerjaan,hak atas pangan,hak atas pendidikan,hak atas penghasilan yang layak. 3. Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang (Asia-Afrika).Contohnya hak bebas dari ancaman musuh,hak setiap bangsa untuk merdeka,hak mendapatkan kedamaian. Perkembangan berikutnya,yaitu muncul generasi keempat hak asasi manusia.Hak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif bagi keadilan rakyat.Pemikiran hak asasi manusia generasi keempat dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 yang melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of The Basic Duties of Asia People and Goverment. Di samping munculnya deklarasi Internasional mengenai HAM, masyarakat Internasional merumuskan pula deklarasi universal tentang tanggung
  • 11. 8 jawab manusia.Pada tahun 1977,Interaction Council mencanangkan tentang suatu naskah,Universal Declaration of Human Responsibilities (Deklarasi Universal Tanggung Jawab Manusia) yang dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt,Malcolm Fraser,Jimmy Carter,Lee Kan Yew dan Hassan Hnafi selama 10 tahun sejak Maret 1987. 3) CIRI DAN TUJUAN HAK ASASI MANUSIA Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut : a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu sebagai berikut: a. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan b. HAM mengenmbangkan saling menghargai antar manusia c. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar 1. HAM di Indonesia Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga undang-undang dalam 4 periode, yaitu : a. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945, b. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. c. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950. d. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945.
  • 12. 9 4) PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM A. Pengertian Filsafat Filsafat pada awalnya dikenal pada kisaran tahun 700 SM di Yunani.Filsafat yang dalam bahasa Yunani disebut philoshopia,pada dasarnya terkontruksi dari dua suku kata,yaitu philos dan shopos. Philos diartikan sebagai cinta, persahabatan, sedangkan sophos berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu Philoshopia dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan dan kebenaran. Philoshopia adalah hasil dari perbuatan yang disebut philoshopien, sedangkan philoshopos adalah orang yang melakukan philoshopien. Bermula dari kata ini pulalah dikenal philoshophy dalam bahasa Inggris, philoshopie dalam bahasa Belanda, Jerman dan Perancis dan filsafat/falsafat dalam bahasa Indonesia. B. Pengertian Hukum J. Van Kan menjelaskan hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa,yang melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rudolf Von Ilering yang menyatakn bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen juga melengkapi dua pendapat filsuf sebelumnyadengan mengatakan bahwa hukum adalah kesatuan norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. C. Pengertian Filsafat Hukum Para ahli hukum memberikan pengertian sebagai filsafat hukum dengan rumusan yang berbeda, sebagai berikut,menurut : a. Soetikno Filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, mengkaji sampai pada dasar-dasarnya dan berusaha untuk mencapai akar-akar dari hokum. b. Satjipto Raharjo dan Soerjono Soekanto Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum, tentang dasar bagi kekuatan yang mengikat dari hukum, merupakan contoh- contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif
  • 13. 10 hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertayakan konsistensi logis, peraturan, bidang serta sistem hukum itu sendiri. Secara sederhana,filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku dan etika yang mempelajari hakikat hukum.Dengan kata lain,filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi yang dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Filsafat hukum dituntut untuk menyertakan argumen-argumen yang dapat dipahami dari perspektif rasional.Jadi filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai selain itu fisafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai. 1. Sifat-Sifat Filsafat Hukum Sifat-sifat filsafat hukum terbagi dalam tiga sifat, yaitu: 1) Holistik atau menyeluruh Dengan cara berpikir yang holistik tersebut, kita diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pedirian orang lain. Itulah sebabnya dalam filsafat hukum diajarkan berbagai aliran tentang hukum. Dengan demikian kita tidak bersifat arogam dan apriori, bahwa disiplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi daripada disiplin ilmu lainnya. 2) Mendasar Artinya dalam menganalisis suatu masalah kita dituntut untuk berpikir kritis dan radikal. Mereka yang mempelajari filsafat hokum diajak untuk memahami hokum tidak dalam arti hokum positif semata, tidak akan mampu memanfaatkan dan memanfaatkan hokum secara baik. 3) Spekulatif Sifat ini tidak boleh diartikan secara negatif. Sebagaimana dinyatakan oleh Suriasumantri, bahwa semua ilmu yang berkembang saat ini bermula dari sifat spekulatif tersebut. Sifat ini mengajak mereka yang mempelajari filsafat hokum untuk berpikir inovatif, selalu mencari sesuatu yang baru. Memang salah satu ciri orang yang besifat yang senang terhadap hal yang baru. Tapi disini tentu saja, tindakan spekulatif.Ini dimaksud dengan tindakan yang terarah, yang dapat dipertangungjawabkan secara ilmiah. Dengan berpikir spekulatif (dalam arti positif) itulah hokum, dapat dikembangkan kearah yang dapat dicita-citakan bersama. 2. Aliran Keadilan dalam Filsafat Hukum Keadilan diuraikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan
  • 14. 11 merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya sesuatu tindakan yang bukan merupakan kejahatn dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hokum. A. Teori Keadilan pada Masa Klasik Berikut beberapa teori tentang keadilan yang dikemukakan tokoh. Didalam filsafat hukum terdapat beberapa ahli yang mengemukakan teori keadilan,yaitu : 1. Plato, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:  Pemilahan kelas-kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.  Identifikasi takdir Negara dengan takdir kelas penguasa; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentinga-kepentingan anggotanya. Untuk mewujudkan keadilan masyrakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas Negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dengan Negara. Bagaimana individu melayani Negara.Oleh karena inilah,Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin Negara seharusnya manusia super, yaitu the King of Philosopher. 2. ARISTOTELES Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul Nicomachean Ethics.Teori keadilan Aristoteles atas pengaruh Aristoteles secara tradisioanal keadilan dibagi menjadi tiga:  Keadilan Legal,
  • 15. 12 Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan Negara.  Keadilan Komutatif, Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang yang lainya ata warga Negara yang satu dengan warga Negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal atara warga Negara satu dengan warga Negara lainnya.Dengan kata lain,keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.  Keadilan Distributor, Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distibusi ekonomi yang merata atau dianggap adail bagi semua warga Negara. Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Distributif yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. B. Teori Keadilan pada Masa Modern 1. John Rawls John Rawls dikenal sebagai seorang fisuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut :  Memaksimalkan kemerdekaan  Kesetaraan bagi semua orang,baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaran dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam  Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan. Rawls melahirkan prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni: 1. Prinsip Kebebasan (liberty of principle) 2. Prinsip Persamaan (equal of principle)
  • 16. 13 3. Prinsip-Prinsip Keadilan 1. Prinsip Kebebasan (Liberty of Principle) Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain.Prinsip ini dikenal dengan prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion). Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harusnya dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak). 2. Prinsip Persamaan (Equal of Principle) Ketimpangan atau ketidaksamaan sosial dan ekonomi yang diatur sedemikian rupa, sehingga menjadi dua frasa, yakni: a. Prinsip Perbedaan (Difference Principle) Prinsip perbedaan ini berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat lemah.Prinsip ini memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar. b. Prinsip Persamaan Kesempatan (Equal Opportunity Principle) Prinsip ini tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, dan kemauan, dan kebutuhan juga dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan prespektif Rawls.Prinsip ini berpijak dari hadirnya ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapt diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (the least advantage). Rawls mengatakan bahwa prinsip Different Principle, harus lebih diprioritaskan dari prinsip yang kedua apabila keduanya berkonflik. Sedangkan prinsip kedua,yaitu Equal Opportunity Principle harus lebih diprioritaskan dari Different Principle.
  • 17. 14 BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Pada hakikatnya HAM terdiri dari atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan. Sedangkan filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku dan etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain,filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Dan di dalam filsafat hukum terdapat teori yang bernama teori keadilan. Jika kita sangkut pautkan HAM itu sendiri dengan prinsip keadilan yang di dalamnya disebutkan bahwa keadilan itu memberi perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam filsafat hukum jelas berkaitan. 2. Saran Saran kami adalah supaya penegakan hukum di Indonesia lebih ditingkatkan lagi dalam segi apapun,terutama dalam penegakan HAM.
  • 18. xv
  • 19. 15 DAFTAR PUSTAKA Sumber dari Buku : Aburaera,Sukarno,dkk.2013.Filsafat Hukum Teori dan Praktik.Jakarta:Kencana. Sumber dari Internet : http://moh1505.blogspot.com/2013/09/ham-dalam-filsafat-hukum_23.html