Hak asasi manusia dalam pengertian hukum adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu manusia sebagai anugerahTuhan. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian HAM, jenis-jenis HAM, serta upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia melalui peran pemerintah dan LSM. Beberapa tokoh seperti John Locke membagi HAM menjadi hak kemerdekaan beragama, berkump

1. Bab 1
A. pengertian Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia. Hak asasi manusia disebut hak dasar.
Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki manusia yang melekat (inheren)
padanya karena dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan dengan segala harkat dan
martabatnya yang tinggi. Hal itulah yang membedakannya dengan makhluk lain. Hak asasi manusia ini
sifat-sifatnya mendasar dan fundamental. Dalam arti, pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia
dapat berkembang sesuai dengan harkat, martabat, dan cita-citanya. Hak ini juga dianggap universal,
artinya dimiliki semua manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin.
Munculnya hak asasi manusia dilandasi oleh dua pemikiran. Kedua landasan itu adalah sebagai beikut :
1. Landasan langsung dan pertama, yaitu kodrat manusia adalah sama derajat dan
martabatnya. Semua manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah
sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku dan bahasa.
2. Landasan kedua dan lebih dalam, yaitu Tuhan menciptakan manusia dan semua
manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama. Oleh karena itu, manusia di hadapan tuhan
adalah sama, kecuali amalnya.
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh set iapmanusia sebagai anugerah Tuhan
yang melekat pada setiap dirimanusia sejak lahir. Dalam perwujudannya, hak asasi manusia tidakdapat
dilaksanakan secara mutak karena dapat melanggar hak asasiorang lain. Memperjuangkan hak sendiri
dengan mengabaikan hakorang lain, merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajibmenyadari
bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hakasasi orang lain, karena itulah ketaatan
terhadap aturan menjadipenting.
Dalam berbagai dokumen ataupun pemikiran para tokoh, pengertian hak asasi manusia mungkin
berbeda-beda. Tetapi, hampir semuapengertian mengarah pada suatu garis besar bahwa hak asasi
manusiamerupakan hak yang melekat dalam diri manusia yang tanpa haktersebut manusia menjadi
kehilangan inti keberadaan dirinya. Beberapapengertian dikemukakan oleh para tokoh atau yang terdapat
dalamdokumen HAM dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. John Locke (Two Treaties on Civil Government)
Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap
manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Karena manusia sebagai makhluk
sosial, hak-hak itu akan berhadapan dengan hak orang lain, oleh sebab itu:
 Hak asasi harus dikorbankan untukkepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban.
 Hak asasi semakin berkembang meliputiberbagai bidang kebutuhan, antara lain hak
dibidang politik,ekonomi, dan sosial budaya.

2. 2. Koentjoro Poerbapranoto (1976)
Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yangdimiliki manusia nenurut
kodratnya yang tidak dapat dipisahkan darihakikatnya sehingga sifatnya suci.
3. UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak AsasiManusia)
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat padahakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang MahaEsa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjungtinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatmanusia
B. Macam-macam Hak Asasi Manusia
Hak asasi yang kita kenal kini mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat penting bagi manusia.
Walaupun demikian, hak-hak asasintersebut tidak dengan serta dirumuskan secara lengkap
sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen perlindungan terhadap HAM.Sesungguhnya
pandangan tentang hak asasi manusia sangat beragamdan bersifat dinamis. Dalam hal ini faktor-faktor
seperti sejarah danpandangan politik juga berpengaruh terhadap keragaman tersebut. Halini antara lain
dapat kita lihat kembali pada Magna Charta (1215), Bill of Rights (1689), Declaration of Independence
(1776) dan pernyataan-pernyataan lain tentang hak asasi manusia.
Kelahiran dokumen-dokumen semacam itu biasanya diawali olehadanya kesadaran bahwa penindasan
manusia atas manusia yang lainmerupakan sebuah tindakan penistaan nilai kemanusiaan.
Kesadaransemacam itu bisa mendorong timbulnya pemberontakan, atauberkembangnya pemikiran akan
kebebasan yang akhirnya tertuangdalam dokumen pengakuan dan perlindungan terhadap hak
asasimanusia. Declaration of Independence,misalnya, merupakanpernyataan konstitusi Amerika Serikat
yang merdeka dari penjajahan;sementara Declaration des Droit de L’homme et du Citoyen
adalahpengakuan terhadap hak asasi setelah terjadinya revolusi Perancis.

3. Perkembangan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasimanusia sebenarnya dapat kita lacak
melalui berbagai dokumensemacam itu. Tetapi, selain dokumen-dokumen yang secara jelasmenyatakan
perlindungan seperti itu, terdapat pula berbagai pemikiranpara filsuf atau pemikir politik yang menyatakan
hal serupa. Berbagaipemikiran tersebut jika dirangkum menghasilkan berbagai macam hakasasi manusia
yang mencerminkan martabat kemanusiaan.Berikut ini pandangan dari berbagai tokoh yang
mengidentifikasimacam-macam hak asasi manusia
Fokus Kita :
Hak asasi manusia dalam pengertian hukum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia
sebagai anugerahTuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada
makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi
manusia tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan.
John Locke, Aristoteles, Montesquieu, J.J. Rousseau. Membagi HAM :
1. Hak kemerdekaan atas diri sendiri,
2. Hak kemerdekaan beragama,
3. Hak kemerdekaan berkumpul,
4. Hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang (bebas
dari rasa takut),
dan
5. Hak kemerdekaan pikiran dan pers
Brierly Membagi HAM :
 Hak mempertahankan diri ( self preservation),
 Hak kemerdekaan (independence),
 Hak persamaan pendapat (equality)
 Hak untuk dihargai (respect),dan
 Hak bergaul satu dengan lain (intercourse)
Beberapa pengertian mengenai hak asasi manusia yang dikemukakanoleh para pemikir hingga abad ke-
19 masih sangat mendasar, yaitu menyangkut kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat atau bebas
dari rasa takut. Pemaknaan terhadap hak asasi manusia kemudian berkembang seiring tingkat kemajuan
peradaban, hingga dewasa ini hak-hak asasi manusia mencakup beberapa bidang berikut:
 Hak-hak Asasi Pribadi ( personalrights), yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat,
kebebasanmemeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
 Hak-hak Asasi Ekonomi ( property rights), yaitu hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta
memanfaatkan sesuatu.

4.  Hak-hak Asasi Politik ( politicalrights), yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih
danmemilih dalam suatu pemilu), hak untuk mendirikan parpol, dansebagainya.
 Hak-hak Asasi untuk mendapatkanperlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights
of legalequality).
 Hak-hak Asasi Sosial danKebudayaan (social and cultural rights), yaitu meliputi hak untukmemilih
pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dansebagainya.
 Hak-hak Asasi manusia untukmendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan(
procedural rights). Misalnya, peraturan dalam hal penahanan,penangkapan, penggeledahahan, peradilan
dan sebagainya.
C. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM
Pada masa lalu, banyak raja yang menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan penindasan
terhadap rakyat. Selain itu banyak pula kerajaanatau negara yang melakukan invansi dan kemudian
menjajah daerah lain. Tindakan-tindakan para penguasa yang lalim tersebut banyakmengakibatkan
penderitaan pihak yang ditindas dan dijajah. Keinginan untuk merdeka dari penindasan dan penjajahan
kemudian melahirkan pemberontakan terhadap kelaliman, hingga akhirnya muncul kesadaran bahwa
manusia lahir dengan derajat yang sama dan hak-hak asasi sebagaianugerah Tuhan yang tidak boleh
direnggut oleh pihak lain.Sebagaimana telah diuraikan di muka, perkembangan pemiki ran danupaya
pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusiasesungguhnya bersifat dinamis. Berbagai
peristiwa penistaan terhadapnilai kemanusiaan yang terjadi pada masa lalu sebelumnya
menyadarkanmanusia akan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi tersebut. Tahapan
perkembangan hak asasi manusia sebenarya melalui perjalananyang sangat panjang, hal ini dapat kita
cermati dari berbagai peristiwamaupun dokumen yang lahir sebagai salah satu bentuk kesadaran
akanpentingnya perlindungan HAM.Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan, penghormatan
danpenegakan hak asasi manusia yang telah mendapat perhatian duniainternasional, adalah ketika
organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada
1946. Langkahuntuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM semakin nyataketika Majelis Umum
PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak AsasiManusia ( Universal Declaration of Human Rights)
pada 10 Desember 1948.
Deklarasi ini menjadi salah satu acuan bagi negara-negara anggotaPBB untuk menyusun langkah-langkah
dalam penegakan HAM. Meskidemikian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak bersifat
mengikatnegara-negara anggota PBB. Secara rinci, hak-hak asasi manusiatercantum dalam pembukaan
dan 30 pasal yang terdapat di dalamdeklarasi tersebut.
Berikut ini akan diuraikan sejarah perkembangan upaya pemajuan,penghormatan dan penegakan hak
asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen:

5.  2500s.d.1000SM (HukumHamurabi) Perjuangan Nabi Ibrahim melawankelaliman Raja
Namrudyang memaksakan harus menyembah patung(berhala). Nabi Musa, memerdekakanbangsa
Yahudi dari perbudakanRajaFir’aun (Mesir) agar terbebas darikewenangan-wenangan raja yang
merasadirinya sebagai Tuhan. Terdapat pada masyarakat Babylonia yang menetapan ketentuan-ketentuanhukum
yang menjamin keadilan bagi warganya.
 600 SM Di Athena (Yunani),Solontelah menyusun undang-undang yang menjamin keadilandan
persamaan bagi setiap warganya.Untuk itu dia membentuk Heliaie, yaituMahkamah Keadilan untuk
melindungiorang-orang miskan dan Majelis Rakyatatau Ecdesia. Karena gagasannya inilah Solon
dianggap sebagai pengajardemokrasi. Perjuangan Solon didukungoleh Parisles (tokoh negarawan
Athena).
 527s.d.322SM Corpus Luris Kaisar Romawi pada masaFlavius Anacius Justinianus
menciptakanperaturan hukum modern yangterkodifikasi yang Corpus Luris sebagai jaminan atas keadilan
dan hak asasimanusia.Pada masa kebangkitan Romawi telahbanyak lahir filsuf terkenal dengan
visitentang hak asasi, seperti :Socrates dan Plato yang banyak dikenal sebagaipeletak dasar diakuinya
hak-hak asasimanusia, sertaAristoteles yang mengajarkan tentang pemerintahanberdasarkan kemauan
dan cita-citamayoritas warga.
D. PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENG-HORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI
INDONESIA
Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia, telah dilakukan baik
oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) Peran Serta Pemerintah :
1. Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM).
2. Disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada
tanggal 13 November 1998.

6. 3. Dalam amandemen UUD 1945, persoalan HAM mendapat perhatian khusus, yaitu
dengan ditambahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas pasal 28 A hingga
28 J.
4. Berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun
2000.
5. Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun 2003 yang mempunyai
tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, antara lain kasus di
Tanjung Priok dan Timor-Timur.
Peran Serta LSM : Berbagai LSM, telah melakukan advokasi thd para korban keja-hatan HAM, antara
lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum In-donesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak
Keke-rasan (KonTras), Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manu-sia (Elsham). Mereka berperan
dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kejahatan HAM serta menyebarluaskan pentingnya
perhatian thd persoalan HAM.
D. Hambatan dan Tantangan Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di
Indonesia
Perkembangan HAM di Indonesia :
1. Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh perjua-ngan untuk
mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya rongrongan oleh berbagai pemberontakan
sehingga masalah HAM masih terabaikan.
2. Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965, masih terjadi krisis politik
& kekacauan sosial sehingga persoa-lan HAM tidak memperoleh perhatian.
3. Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini ku-rang konsisten terhadap
masalah HAM. Meskipun telah berhasil membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM).
ERA REFORMASI, TELAH BANYAK MELAHIRKAN PRODUK PERATURAN PERUNDANGAN
TENTANG HAK ASASI MANUSIA :
1. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
2. UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konven-si menentang penyiksaan dan
perlakuan atau peng-hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat
manusia.
3. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasio-nal Anti Kekerasan terhadap
perempuan.
4. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia
Indonesia.
5. Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan
nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program,
ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

7. 7. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
8. Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A-28J mengatur secara eksplisit
Pengakuan dan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
9.
HAMBATAN PENEGAKAN HAM : Hambatan umum dalam pelaksanaan dan penegakan HAM di
Indonesia :
 Faktor Kondisi Sosial-Budaya
 Faktor Komunikasi dan Informasi
 Faktor Kebijakan Pemerintah
 Faktor Perangkat Perundangan

Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).
TANTANGAN PENEGAKAN HAM : Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa yang
akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada saat akan menyampaikan pidatonya di PBB
dalam Konfrensi Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Deklarasi Indonesia Tentang HAM”.
 Prinsip Universlitas,
 Prinsip Pembangunan Nasional,
 Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (Prinsip Indivisibility),
 Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas,
 Prinsip Keseimbangan,
 Prinsip Kompetensi Nasional,
 Prinsip Negara Hukum.
F. INSTRUMEN HUKUM DAN PERADILAN HAM INTERNASIONAL
Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya adalah untuk menyebarluaskan dan
mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa
memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama No Tahun Uraian/Keterangan
1. 1958 Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan.
2. 1966 Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh negara-negara
anggota PBB, isinya mencakup :
 The International on Civil and Pilitical Rights, yaitu memuat tentang hak -hak sipil dan
hak-hak politik pria dan wanita.
 Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara mengadukan
pelanggaran hak assi kepada PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya.
 The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, yaitu berisi syarat -
syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya.
3. 1976 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Khusus.
4. 1984 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Wanita
5. 1990 Konvensi tentang Hak-hak Anak.
6. 1993 Konvensi Anti-Apartheid Olahraga.
7. 1998 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yg Kejam,
Tidak Manusiawi, & Merendahkan Martabat Manusia.

8. 8. 1999 Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Rasial.
Sejarah mencatat bahwa dari masa ke masa, terdapat berbagai kejahatan kemanusiaan yang membawa
banyak korban manusia, baik yang meninggal maupun yang dilukai hak-hak dasarnya sebagai manusia.
Berikut ini adalah beberapa catatan tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang
sempat menjadi isu internasional. No Ngr & Th Kejadian/Peristiwa
1. Jerman
1923 Setelah kemenangan pemilu melalui Partai Buruh Jerman Sosialis, Adolf Hitler mendirikan
negara totaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi dan berbagai kejahatan kemanusiaan
dilakukannya, dari gerakan pembasmian orang-orang Yahudi, agresi ke Austria dan
Cekoslowakia (1938), hingga meletupkan Perang Dunia II dengan menyerbu Polandia (1939).
2. Uni Soviet
1979 85.000 tentara Uni Soviet, mengadakan invansi (penyerbuan) ke Kabul (Afganistan) yang
mendukung pemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehingga menimbulkan korban perang
berkepanjangan sampai tahun 1990-an.
3. Uganda
1971 Idi Amin yang menjadi presiden Uganda pada 1971-1979 telah menjalankan
pemerintahannya dengan otoriter, lalim dan penuh teror. Mulai dengan pengusiran 80.000
keturunan Asia, penangkapan semena-mena, hingga tidak kurang 300.000 orang korban
pembunuhan tanpa proses peradilan.
Amerika Serikat 1989 Pembantaian anak-anak, pelakunya Patrick Edward P. Ia memberondong
murid SD di Cleveland (California) dengan korban 5 tewas dan 30 luka-luka. Semua korban
adalah anak Asia sehingga diduga unsur rasialisme. Peristiwa serupa pernah terjadi antara tahun
1985-1988 di Alabama, Illionis, Chicago, Philadelphia, dan Florida.
G. PERADILAN INTERNASIONAL HAM
PBB telah membentuk komisi untuk Hak Asasi Manusia (The United Nations Commission on Human
Rights).Memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para penjahat kemanusiaan Internasional
(pelanggar HAM berat). Terdiri dari 18 negara anggota, berkembang menjadi 43 anggota. Indonesia
diterima tahun 1991. Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut :
 Melakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaran yg dilakukan.
 Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbook of Human Rights yang disampaikan kepada
sidang umum PBB.
 Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada komisi ini.
 Mahkamah Internasional, segera menindak lanjuti pengaduan. Hasil pengkajian/temuan,
ditindaklan-juti untuk diadakan pendidikan, penahan, dan proses peradilan.
BEBERAPA CONTOH PELAKSANAAN DAN PROSES PENGADILAN INTERNASIONAL YANG
MENGADILI PELANGGARAN HAM :
 Tahun 1987, Klaus Barbie (Nazi Jerman) dihukum seumur hidup, bersalah karena telah menyiksa
842 orang Yahudi dan partisan Perancis (343 tewas).
 Februari 1993, DK PBB mengeluarkan resolusi 808 untuk mengadili para penjahat perang
pelanggar HAM di bekas negara Yugoslavia yang melakukan etnic cleansing. Pemimpin yang dianggap
paling bertanggung jawab adalah Slobodan Milosevic dan Ratko Mladic.
 Maret 1993, Komisi HAM PBB telah mempublikasikan sebuah laporan yang menyatakan bahwa
militer El Salvador bertanggung jawab atas pelanggaran HAM selama perang 12 tahun.

9. BAB 2
A. PEMBUKAAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
Piagam Jakarta
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Atas berkat Rahmat Allah Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan menyatakan
kemerdekaanya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bila dip erhatikan Piagam Jakarta terdap at kalimat y ang ditandai warna merah ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat tersebut dirasa kurang tep at karena meny ebutkan agama tertentu (Islam), padahal di
Indonesia terdapat bermacam-macam agama. Maka kemudian Pada sidang pertama PPKI TGL 18 Agustus 1945 rancangan UUD
hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Kalimat di atas diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Semua itu diterima peserta
sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Piagam Jakarta yang telah
mengalami perbaikan ini akhirnya menjadi Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea.
Berikut adalah Pembukaan (mukadimah) UUD 1945: YANG BENAR DAN SAH
Pembukaan UUD 1945
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

10. "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang -Undang Dasar
negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada :
 Ketuhanan Yang Maha Esa,
 kemanusiaan yang adil dan beradab,
 persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
 serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Renungkan
 Mungkin Anda pernah menghafal isi Pembukaan UUD 1945. Cobalah Anda renungkan isinya. Kalau mungkin,
hafallah kembali isinya.
 Demikianlah Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan perubahannya setelah
Piagam Jakarta
 Bayangkan apa yang mungkin akan terjadi jika Pembukaan UUD 1945 itu diubah !
 Ungkapkan perasaan dan pendapatmu/pandanganmu !Apakah anda akan membiarkan hal tersebut terjadi ?
B. Sejarah Singkat Perumusan Pembukaan UUD NRI 1945
 Jepang membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI-62 orang) tanggal 29 April 1945 dan dilantik 28 Mei 1945
dengan ketua : Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan wakil ketua R. Panji Soeroso dan Ichibangase (orang Jepang) yang
mulai bekerja 29 Mei 1945.
Tugas BPUPKI tersebut adalah :
1. Membuat rancangan dasar negara
2. Membuat rancangan Undang-Undang Dasar
 BPUPKI Melakukan 2 kali sidang, yaitu :
1) Sidang pertama tanggal 29 mei s/d 1 juni 1945, membahas Dasar Negara Indonesia antara lain dikemukakan oleh
:
1) Muhammad Yamin (29 Mei 1945) yang diusulan secara lisan :
a. Peri Kebangsaan
b. Peri Kemanusiaan
c. Peri Ketuhanan
d. Peri Kerakyatan
e. Kesejahteraan rakyat
 Setelah berpidato Muhammad Yamin menyampaikan usulan tertulis yang terdiri dari :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 2) Soepomo (31 Mei 1945 ) menyampaikan pokok-pokok
1. pikirannya sebagai berikut :
2. Paham Negara Persatuan
3. Warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan dan supaya ingat kepada Tuhan (Perhubungan negara dan

11. agama) Sistem badan permusyawaratan
4. Ekonomi negara bersifat kekeluargaan
5. Hubungan antara bangsa yang bersifat Asia Timur Raya
 3) Soekarno (1 Juni 1945) menyampaikan lima dasar negara sebagai berikut :
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionlisme atau Peri kemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan yang berkebudayaan
 Namun, ketiga rumusan tersebut tidak ada yang ditetapkan sebagai dasar negara, maka dibentuklah Panitia Kecil
(Panitia Sembilan) yang terdiri atas : Soekarno (ketua), Moh. Hatta, Moh. Yamin, Achmad Soebardjo, Wachid
Hasyim, Agus Salim, Abdulkahar Moedzakir, Abikusno Tjokrosoejoso, AA. Maramis.
 Panitia Kecil berhasil menyusun Piagam Jakarta (Jakarta Charter) nama ini diberikan oleh M. Yamin pada tgl 22 Juni
1945, yaitu dokumen yang berisikan asas dan tujuan negara Indonesia Merdeka dengan rumusan berikut :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan s yari’at is lam bagi pemeluk pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 2) Sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, Membahas rancangan Undang- Undang Dasar Negara Indonesia
yang menghasilkan UUD 1945 yang terdiri dari :
1. Pembukaan UUD 1945 empat alinea yg didlmnya tercantum rumusan Pancasila.
2. Batang tubuh yg terdiri dari 16 BAB, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
3. Penjelasan yang terdiri dari Penjelasan umum dan pasal demi pasal.
 Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, diputuskan :
1. Mengesahkan Pembukaan UUD 1945
2. Mengesahkan Rancangan Hukum Dasar menjadi UUD 1945
3. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Hoh. Hatta sebagai wakil presiden.
4. Sebelum terbentuknya MPR kekuasaan dijalankan oleh presiden dng bantuan Komite nasional.
C. MAKNA PEMBUKAAN UUD NRI 1945
Pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme,
serta memuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, Pembukaan UUD 1945
yang telah dirumuskan dengan padat dan khidmat dalam empat alinea, dimana setiap alinea mengandung arti dan
makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya
mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia, sedangkan lestari artinya
mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama
bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah:
Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan
penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).
Alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).
Alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rakhmat
Allah Yang Maha Kuasa).
Alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang
berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.
Selanjutnya marilah kita uraikan satu persatu makna masing-masing Alinea Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:
Alinea pertama : “Bahwa s esungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak s esuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”
Makna yang terkandung dalam Alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa
Indonesia menghadapai masalah kemerdekaan melawan penjajah.
Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat
menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan
Indonesia.
Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif , yaitu aspirasi bangsa
Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas kewajiban

12. bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung
kemerdekaaan setiap bangsa.
Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan
mengendalikan politik luar negeri kita.
Alinea kedua : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah s ampailah kepada s aat yang berbahagia
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia
yang merdeka, bers atu, berdaulat, adil, dan makmur”
Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Hal
Ini juga berarti adanya kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah
yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki
atau diharapkan oleh para "pengantar" kemerdekaan, ialah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk
mewujudkannya.
Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian :
1. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan;
2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan;
3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Alinea ketiga : “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuas a dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indones ia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”
Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk
menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakan
menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia
mendambakan kebidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kebidupan di dunia dan
di akhirat.
Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam
Jakarta) serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho -Nyalah
bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan
kebangsaan.
Alinea keempat : “Kemudian daripada itu untuk membentuk s usunan pemerintahan negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, dan 13
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan
mewujudkan s uatu keadilan s osial bagi s eluruh rakyat Indones ia”.
Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa
Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.
Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kebidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial"
Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan PancasiIa. Dengan rumusan yang panjang dan
padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:
1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu:melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
D. Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia
Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Pembukaan UUD
1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya,

13. Pembukaan juga merupakan sumber dari “cita hukum” dan” cita-cita moral” y ang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan
nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia
Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam empat alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti
dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yg universal & lestari.
>Universal, krn mengandung nilai-nilai yg dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi; dan
>Lestari, krn mampu menampung dinamika masyara-kat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama
bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945,serta bersifat tetap/permanen,tidak boleh diubah oleh
siapapu;termasuk MPR hasil PEMILU,sebab merubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan NKRI yang berdasarkan
Pancasila.
E.KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD NRI 1945 DALAM NKRI
Pembukaan UUD mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab diseluruh muka bumi. Kalimat
di dalam Pembukaan UUD tersebut antara lain “Bahwa sesungguhny a kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka p enjajahan di atas dunia harus dihap uskan, karena tidak sesuai dengan p rikemanusiaan dan p rikeadilan”.
Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur seperti yang diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum
y aitu “kebulatan dari keseluruhan p eraturan hukum”. Adap un sy arat -syarat yang dimaksudkan mencakup hal-hal berikut:
1. Adanya kesatuan objek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan
adanya suatu Pemerintah Republik Indonesia
2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Hal initerpenuhi oleh
adanya dasar Filsafat Negara Pancasila
3. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan
“seluruh tump ah darah Indonesia”
4. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal itu terpenuhi oleh penyebutan
“disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” y ang berlangsung saat sejak
timbulnya Negara Indonesia sampai seterusnya selama Negara Indonesia ada.
Pokok kaidah negera yang fundamental menurut ilmu hukm tata Negara mempunyai beberapa unsur mut lak antara lain:
1. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir
sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan hal-hal tetentu sebagai dasar Negara yang
dibentuknya.
2. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok Negara yang dibentuk sebagai berikut :
 Dasar tujuan Negara (tujuan umum dan tujuan khusus).Tujuan umum, tercakup dalam kalimat untuk memajukan kesejahteraan
umumdan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Tujuan
umum ini berhubungan dengan masalah hubungan antara bangsa (hubungan luar negri) atau politik luar negeri Indonesia yang
bebas aktif.
 Tujuan khusus, tercakup dalam kaimat “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan
ehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan social bagiseluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus dalam
kerangka tujuan bersama, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur.
 Ketentuan diadakannya Undang- Undang Dasar y ang tersimp ul dalam kalimat, “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.
 Bentuk Negara, adalah “Rep ublik y ang berkedaulatan Raky at”
 Dasar filsafat Negara (asas kerohaian) p ancasila y ang tercakup dalam kalimat “….dengan berdasar kep ada : Ke-Tuhanan yang
MAha Esa; Kemanusian yang adil dan beradab, PersatuanIndonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyaaratan/p erwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh raky at Indonesia”.
Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidahNegara yang fundamental ( fundamental
norm ). Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD1945 (Batang Tubuh UUD 1945).UUD memiliki sifat -sifat sebagai berikut
:
1. Karena sifatnya tertulis dan rumusannya jelas, UUD 1945 merupakan hukum positif yangmengikat
pemerintah sebagai penyelenggara negara, dan juga mengikat setiap warga negara.
2. Membuat norma–norma, aturan–aturan serta ketentuan –ketentuan yang dapat dan harusdilaksanakan secara
konstitusional.

14. UUD 1945, termasuk pembukaan UUD 1945 yang dalam tertib hukum Indonesia merupakan undang –undang yang
tertinggi, menjadi alat kontrol norma–norma hukum yang lebihrendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia
.
1. Pokok-pokok Pikiran Dlm Pembukaan UUD 1945
 Pokok p ikiran p ertama : ”Negara – begitu bunyinya – ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
 Pokok p ikiran kedua : ”Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. .
 Pokok p ikiran ketiga : ”Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakayatan dan permusyawaratan/ perwakilan”.
 Pokok p ikiran keemp at : ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab”.
2. Hubungan Pembukaan Dengan Batang Tubuh UUD 1945
Bahwa pokok-p okok p ikiran Pembukaan UUD 1945, merup akan ”— suasanan kebatinan dari UUD Negara Indonesia
serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis”--.
Pembukan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dng Batang Tubuh UUD 1945, karena mengandung pokok-pokok
pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di Batang Tubuh UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.
3. Tata Urutan Peratutan Perundangan Yang Berlaku di Indonesia
Pada awalnya tercantum di dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, Selanjutnya dikukuhkan kembali dengan TAP MPR
No.V/MPR/1973, dan TAP MPR No.IX/MPR/1978. Di era reformasi, dirubah dengan keluarnya TAP MPR Nomor
III/MPR/2003
a. UUD 1945
b. Ketetapan MPR
c. Undang-undang
d. Perpu
e. Peraturan Pemerintah
f. Keputusan Presiden
g. Perda
Tetapi dalam perjalanannya muncul UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata urutan perundang-undangan RI sebagai berikut :
a. UUD 1945
b. UU / Perpu
c. Peraturan Pemerintah
d. Perpres
e. Perda
B. Perbandingan Konstitusi Pada Negara RI dengan Negara Liberal & Negara Komunis
a. Konstitusi Negara Republik Indonesia
Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum di dalam Penjelasan UUD 1945. Penjabaran lebih lanjut sistem
Pemerintahan negara sebagai berikut :
• Indonesia ialah negara yg berdasar atas hukum.
• Indonesia menggunakan sistem konstitusional.
• Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.
• Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
• Menteri negara adalah pembantu Presiden ; Menteri negara tdk bertanggung jawab kpd DPR.
• Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Lembaga-lembaga Kenegaraan
Konsepsi Konstitusi negara republik Indonesia bersumber kepada UUD 1945, dan berdasarkan Pancasila.
 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

15.  Presiden
 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 Mahkamah Agung (MA)
b. Konstitusi Pada Negara Liberal
Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama warganya. Negara hanya berfungsi sebagai
“Penjaga Malam”, y aitu menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam
memperjuangkan kehidupannya.
Bentuk negara yang diidamkan aliran liberalisme adalah demokrasi parlementer dengan persamaan hak bagi seluruh rakyat
di depan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Contoh Konstitusi di Negara Inggris.
Pemerintahan negara Inggris dikenal sebagai induknya parlementaria (mother of parliament), dengan ciri-ciri :
 Kekuasaan legislatif (DPR/Parlemen) lebih kuat dari kekuasaan eksekutif (Pemerintah = Perdana Menteri).
 Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungja-wabkan semua tindakannya kepada DPR.
 Program-program kebijaksanaan kabinet harus dise-suaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen.
 Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pengeran, atau kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat .
 Raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan, dalam pemerintahan bersifat seremonial.
 Ratu memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, tetapi tidak boleh menyatakan
pendapatnya secara terbuka.
 Ratu bertanggung jawab atas penunjukkan Perdana Menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan.
 Kekuasaan dan hak-hak istimewa raja/ratu, sebenarnya tergantung pada Perdana Menteri dan Kabinetnya.
 Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dalam Majelis Rendah (House of Commons). Sedangkan raja/ratu secara
otomatis menduduki jabatan warisan dalam Majelis Tinggi (House of Lord).

16. BAB 3
Bentuk dan Kedaulatan Negara
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi Negara Indonesia. Sebagai
dasar hukum, UUD 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur
yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Pancasila merupakan hukum diatas segala hukum (staats fundamental norm). Artinya
UUD 1945 sebagai dasar hukum, dalam pembuatannya tidak boleh beretentangan dan
harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sebab UUD 1945 adalah
hukum yang setingkat di bawah Pancasila.
UUD 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat sattis/absolut. UUD 1945
dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan soal
perubahan UUD ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 37.
Menurut A.A Struycken proses lahirnya UUD 1945 sebagai konstitusi negara sudah
dimulai sejak sebelum proklamasi kemerdekaan R.I. pada 29 april 1945, indonesia
mendesak jepang untuk membentuk badan yang bertugas menyelidiki kemungkinan
pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia sempat mengalami pergantian konstitusi
negara. Indonesia pernah menjadi negara republik indonesia serikat antara 27
desember hingga 17 agustus 1950. Pada masa tersebut, konstitusi yang berlaku yaitu
konstitusi RIS. Sementara itu, antara 17 agustus 1950- 5 juli 1959, konstitusi yang
berlaku di indonesia adalah UUDS 1950. Setelah dekrit presiden pada 5 juli 59’,
indonesia kembali ke konstitusi semula, yaitu UUD 1945 hingga sekarang.
Istilah konstitusi berasal dari bahasa prancis, yaitu constitier, yang berarti membentuk.
Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan constitution(dari
bahasa inggris) menjadi undang-undang dasar(UUD).
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
BENTUK
DAN
KEDAULATAN NKRI
Menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakn menjadi dua, yaitu negara
kesatuan (unitaris) dan negara serikat (federalis).
Bentuk Negara Indonesia

17. Periode 17 Agustus 1950 – sekarang
Negara serikat dirasakan kurang cocok bagi Indonesia. Karena bangsa Indonesia
terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama, pulau-pulau, bahasa daerah,
dan kemajemukan yang tinggi mengakibatkan resiko perpecahan tinggi. Dan kesulitan
pemerintah federal mengatur negara bagian, membuat negara bagian cenderung ingin
melepaskan diri dari RIS.
Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 [RIS] (Bentuk Negara Serikat)
Dalam periode ini bentuk negara Republik Indonesia berubah menjadi negara serikat.
Sebetulnya bukan kehendak bangsa Indonesia untuk memakai bentuk negara dan
sistem pemerintahan, politik, dan administrasi negara seperti ini, namun keadaan yang
memaksa demikian.
Periode 18 Agustus – 27 Desember 1949 (Bentuk Negara Kesatuan)
Dalam masa ini bentuk negara sesuai dengan UUD45 yaitu kesatuan dan bentuk
pemerintahannya republik
Isi pokok UUD NRI 1945 tentang Bentuk Negara
Tentang bentuk negara Indonesia ini dinyatakan dalam pasal 1 Ayat (1) UUD NRI
1945, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.
Sistem Pemerintahan NRI
Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi Sistem Pemerintahan Sentralisasi,
Sistem Pemerintahan Desentralisasi, Sistem Pemerintahan Presidensial, dan Sistem
Pemerintahan Parlementer.
Kelebihan Sistem Sentralisasi :
- Keseragaman peraturan di semua wilayah
- Kesederhanaan Hukum
- Pendapatan daerah dapat di alokasikan ke semua daerah dengan adil dan sesuai
kebutuhan.
Kelemahan Sistem Sentralisasi :
- Penumpukan pekerjaan di pusat, sehingga menghambat kinerja pemerintahan
- Tidak sinkron antara peraturan yang dibuat di pusat dan kondisi lapangan di daerah
Sistem Pemerintahan
Sentralisasi
Sistem Pemerintahan

18. Desentrlisasi
Kelebihan Sistem Desentralisasi
- Daerah lebih berkembang, pembangunan lebih cepat
- Peraturan dan kebijakan lebih tepat dan sesuai kebutuhan daerah
Kelebihan Sistem Desentralisasi
- Daerah lebih berkembang, pembangunan lebih cepat
- Peraturan dan kebijakan lebih tepat dan sesuai kebutuhan daerah
Diposkan oleh Arief Pramono di 10.41
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan
ke Pinterest
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem tersebut
adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini. Setiap
sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing
sistem. Sebelum lebih jauh membahas tentang Sistem Pemerintahan Indonesia, akan
lebih baik lagi jika didahului dengan memahami beberapa hal dibawah ini.
Klik untuk membaca lebih lanjut.
 >> Pengertian Sistem Pemerintahan
 >> Kelebihan & kelemahan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
 >> Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
 >> Perbedaan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan dari Awal Kemerdekaan
pada waktu awal kemerdekaan menganut sisten pemerintahan presidensial.
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan
dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tanggal 12 September 1945
dibentuklah Kabinet Presidensial( Kabinet RI I) dengan 12 departemen dan 4 menteri negara.
Selain itu wilayah Indonesia yang begitu luas dibagi menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa
yang masing-masing wilayah dipimpin oleh gubernur.
Sistem Presidensial pernah berganti Sistem Parlementer yang dipimpin oleh kepala pemerintahan
Perdana Menteri. Perdana Menteri Pertama Indonesia adalah Sutan Syahrir. Berubahnya sistem
pemerintahan di Indonesia pada saat itu adalah pengaruh kuat dari kaum sosialis (KNIP). Selain
itu Indonesia pada awal kemerdekaan juga masih belajar tentang bagaimana menjalankan
pemerintahan. Dengan sistem parlementer ini maka Di Indonesia saat itu memiliki DPR yang
anggotanya dipilih oleh rakyat. Sistem ini juga memungkinkan adanya banyak partai. Maksud
dari sistem ini adalah untuk membatasi kewenangan presiden. Jika pada sistem presidensial

19. kabinet bertanggungjawab kepada presiden maka sistem parlementer, Presiden
bertanggungjawab kepada parlemen/DPR.
Sebenarnya sistem parlementer ini adalah sebuah penyimpangan ketentuan UUD 1945 yang
menyebutkan "pemerintahan harus dijalankan menurut sistem kabinet presidensial, dimana
menteri sebagai pembantu presiden".
Karena sering mengalami kegagalan kabinet, dan banyak menimbulkan gerakan-gerakan
pemberontakan yang menyebabkan stabilitas negara terganggu, Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang isinya antara lain mengembalikan konstitusi ke UUD
1945 dan bentuk pemerintahan kembali ke sistem presidensial.
Berikut Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949
Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(18 Agustus 1945 - 19 Desember
1948)Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)Ir. Soekarno &
Mohammad Hatta(13 Juli 1949 27 - Desember 1949)
Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang
memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini sudah
terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14
November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang
seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik,
bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.Setelah munculnya Maklumat Wakil
Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu
kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan
lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945.
Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula
dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem
pemerintahan parlementer.
2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950
Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
Konstitusi : Konstitusi RIS
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)Assaat
= pemangku sementara jabatan presiden RI(27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)

20. Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 september 1949 dikota Den Hagg (Netherland)
diadakan konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, Delegasi
BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadrie dan delegasi
Belanda dipimpin olah Van Harseveen.Adapun tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah untuk
meyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda selekas-lekasnya dengan cara yang adil dan
pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat
(RIS).Salah satu keputusan pokok KMB ialah bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatan
Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dam tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya
pada tanggal 30 Desember 1949.Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu
Juliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau
isinya konstitusi itu jauh menyimpang dari cita-cita Indonesia yang berideologi pancasila dan ber
UUD 1945 karena :1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalisme) yang
terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan (pasal 1 dan
2, Konstitusi RIS).
2. Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang leberalistis atau pemerintahan
berdasarkan demokrasi parlementer, dimana menteri-menterinya bertanggung jawab atas seluruh
kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen (pasal 118, ayat 2 Konstitusi RIS)3. Mukadimah
Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD
proklamasi sebagai penjelasan resmi proklamasi kemerdekaan negara Indonesia (Pembukaan
UUD 1945 merupakan Decleration of independence bangsa Indonesia, kata tap MPR no.
XX/MPRS/1996).Termasuk pula dalam pemyimpangan mukadimah ini adalah perubahan kata-kata
dari kelima sila pancasila. Inilah yang kemudian yang membuka jalan bagi penafsiran
pancasila secara bebas dan sesuka hati hingga menjadi sumber segala penyelewengan didalam
sejarah ketatanegaraan Indonesia.
3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959
Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Konstitusi : UUDS 1950
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950
hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia
Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama
Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.Konstitusi ini dinamakan
"sementara", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil
pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih
Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga

21. berlarut-larut.Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk
menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang
pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil
merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat
untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno
lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya
menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan
pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju.
Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang,
karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal
1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk
meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyata merupkan akhir dari upaya
penyusunan UUD.Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang
diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.Isi dekrit presiden 5 Juli 1959.
4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin)
Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Latar belakang
dikeluarkannya dekrit ini adalah:
1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya kabinet dan
persaingan partai politik yang semakin menajam.
2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar
3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di daerah-daerahBerikut Isi
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959:
1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
2. Pembubaran Badan Konstitusional
3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
1. Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan Perdana menteri dengan
kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja.
2. Pembentukkan MPR sementara dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Keanggotaan
MPRS terdiri dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan 200 wakil-wakil
golongan.
3. Pembentukkan DPR sementara berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun 1959 yang
diketuai oleh Prcsiden dengan 45 orang anggotanya.
4. Pembentukkan Front Nasional melalui penetapan Prcsiden No.13 tahun 1959. tertanggal 31
Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah: a. Menyelesaikan Revolusi Nasional b.

22. Melaksanakan pembangunan semesta nasional c. Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI.
Front Nasional banyak dimanfaatkan oleh PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk mencapai
tujuan politiknya.
5. Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui penetapan Presiden
No.3 tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu sebagai gantinya melalui penetapan Presiden
No.4 tahun I960 Presiden membentuk DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno.
6. Manipol USDEK Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi pidato Presiden
Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol dijadikan GBHN dengan
Ketetapan MPRS No. 1 MPRS/I960, Menurut Presiden Soekano intisari dari Manipol ada lima
yaitu : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan
Kepribadian Indonesia. Disingkat menjadi USADEK. Berkembang pula ajaran Presiden Soekano
yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis).
7. Berdasarkan Keputusan Presiden No.200 dan 201 tahun 1960 Presiden membubarkan Partai
Masyumi dan PSI dengan alasan para pemimpin partai tersebut mendukung pemberontakan
PRRI/Permesta.
Keadaan Ekonomi Mengalami Krisis, terjadi kegagalan produksi hampir di semua sektor. Pada
tahun 1965 inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-harga antara 200-300 %. Hal ini disebabkan
oleh a). penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih bersifat politis
dan tidak terkontro. b). adanya proyek merealisasikan dan kontroversi.
Pada masa demokrasi terpimpin ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:
• Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA
menjadi Menteri Negara
• MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
• Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis
Indonesia
5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)
Lama periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Soeharto (22 Februari 1966 – 27 Maret 1968)Soeharto (27 Maret 1968 – 24
Maret 1973)Soeharto & Adam Malik (24 Maret 1973 – 23 Maret 1978)Soeharto &
Hamengkubuwono IX(23 Maret 1978 –11 Maret 1983)Soeharto & Try Sutrisno (11 Maret 1983
– 11 Maret 1988)Soeharto & Umar Wirahadikusumah(11 Maret 1988 – 11 Maret 1993)Soeharto

23. & Soedharmono (11 Maret 1993 – 10 Maret 1998)Soeharto & BJ Habiebie (10 Maret 1998– 21
Mei 1998)
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan
Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari
Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang
Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang
memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.Pada masa
Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah
peraturan:• Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan
untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya•
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa
bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat
melalui referendum.• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang
merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen
Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.
Pokok-pokok system pemerintahan Indonesiaberdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen
tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara
tersebut sebagai berikut.
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, menurut UUD 1945 menganut sistem
pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde
Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah
adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan
presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan
atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa
persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.
Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya
yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu
menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak
mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari.
Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang
besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang
didapatkanya.

24. Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau
pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa
konstitusi negara itu berisi
1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau
amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang
bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari
yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali,
yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen
itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.
Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Setelah dilakukan amandemen terhadap konstitusi Indonesia, Undang-undang dasar Negara
Indonesia tahun 1945, maka terjadi perubahan pula pada pokok, pokok sistem pemerintahan
sebagai berikut
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah
negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem
pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan
wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada
presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR.
DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan
melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem
presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah
sebagai berikut;
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi,
DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan
dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.

25. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang
dan hak budget (anggaran)
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu
diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut,
antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance,
dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan
fungsi anggaran.
Diposkan oleh Arief Pramono di 10.27
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan
ke Pinterest
Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk Negara Indonesia adalah kepulauan yang sangat banyak dan dikelilingi oleh
laut yang sangat luas. Kekayaan Negara Indonesia tidak terhitung jumlahnya, baik
dari hasil lautnya, hasil bumi dan pertambangannya. Menurut teori-teori modern
sekarang ini, bentuk nagara yang terpenting ialah Negara Kesatuan (Unitarisme) dan
Negara Serikat (Federasi).
1. Negara Kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di seluruh negara
yang berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah.
 a.) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi yang segala sesuatu dalam
negara itu langsung diatur dan diulas oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal
melaksanakannya.
 b.) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah
diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri
(otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat
(1), dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik.
2. Negara Serikat (federasi) ialah suatu negara yang merupakan gabungan dari
beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara
bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta
berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dari dalam suatu negara serikat, maka
yang negara tadinya berdiri sendiri itu dan sekarang menjadi negara bagian,
melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat itu.
Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (limitatif), hanya kekuasaan
yang disebutkan itu yang diserahkan kepada negara serikat (delegated powers).
Kekuasaan asli pada negara bagian. Negara bagian berhubungan langsung dengan
rakyatnya. Kekuasaan negara serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara
bagian. Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara serikat
ialah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara,
keuangan, dan urusan pos.

26. Adakalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah federasi dan pemerintah
negara-negara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh
pemerintah negara-negara bagian, yang berarti bahwa bidang kegiatan pemerintah
federal adalahurusan-urusan kenegaraan selebihnya (residuary powers).
Demikian sedikit penjelasan dari admin blog Sistem Pemerintahan Indonesia
tentangBentuk Negara, semoga dapat menambah pengetahuan anda, terima kasih.
Diposkan oleh Arief Pramono di 10.17
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan
ke Pinterest
Kedudukan Pembukaan UUD NRI 1945
A. Pembukaan UUD 1945.
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan
dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksana kan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Hakekat Pembukaan UUD 1945
1. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci,
dengan memuat pokok-pokok pikiran tentang adanya cita-cita luhur. Hal ini menjadi
semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia
merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, dengan berdasarkan asas kerohanian
Pancasila.
2. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah fundamental negara, dalam hukum

27. memiliki kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah. Hal ini terletak pada
kelangsungan hidup negera yang telah dibentuk dengan proklamasi kemerdekaan
sebagai satu rangkaian kesatuan organik dalam kesatuan negara Republik Indonesia.
3. Pembukaan UUD 1945 menurut hierarki tertib hukum, adalah peraturan yang
tertinggi merupakan dasar hukum diadakannya UUD negara, sehingga terjalin adanya
hubungan kausal-organik antara Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasalnya.
B. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945.
 Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
 Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan.
 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab.
C. Kedudukan pembukaan dalam UUD 1945
Dalam hubungan dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan mempunyai
kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD.
Dalam hubungan dengan kedudukan pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang
fundamentil, maka pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada
batang tubuh UUD.
Dengan perkataan lain :
Pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi dan terpisah dari batang tubuh UUD.
Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamentil yang menentukan
adanya UUD itu
Pembukaan terbawa oleh kedudukannya sebagai pokok kaidah negara yang
fundamentil, mengandung pokok-pokok pikiran yang oleh UUD harus
diciptakan/dituangkan dalam pasal-pasalnya
D. Makna setiap alinea dalam pembukaan.
Alinea I
makna objektif (universal), yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan
makna subjektif (tekad yang tumbuh dari bangsa Indonesia), yaitu menghapuskan
penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
ALINEA III
► Pernyataan kemerdekaan Indonesia yang didorong oleh nilai luhur bangsa yang
bermartabat dan mempunyai harga diri sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa
lain di dunia.
► Motivasi spiritual religius, yaitu pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan
Indonesia merupakan rahmat Allah, bukan semata-mata usaha manusia atau rakyat
dan bangsa Indonesia.

28. ALINEA IV
1.Tujuan negara, yaitu :
− melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
− memajukan kesejahteraan umum,
− mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
− ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
2.Ketentuan akan adanya undang-undang dasar : “ ……… maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang dasar …….. ”
3.Asas politik negara, yakni asas politik dalam negeri berkedaulatan rakyat : “ …….
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat …… “. Sedangkan asas politik
luar negeri adalah bebas aktif.
4. Asas kerohanian negara, yakni Pancasila : “ …… yang berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia ……..

29. BAB 4
1. MATERI AJAR
2. Pengertian Pemerintahan Pusat dan Daerah
Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal
dari kata perintah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perintah mempunyai arti perkataan
yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu sedangkan pemerintah adalah sekelompok
orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas untuk menggunakan
kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang
memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Bagaimana dengan
pengertian dari pemerintahan?
Pemerintahan atau “goverment” menurut C.F. Strong adalah organisasi dalam mana
dilektakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah (an)
dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kementrian-kementrian.
Pemerintah (an), diberi tanggungjawab meningkatkan kesejahteraan rakyat,
pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara, didalam atau pun diluar, pemerintah (an)
harus memiliki kekuasaan militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata: kekuasaan
legislatif atau sarana pembuatan hukum; kekuasaan keuangan yaitu kesanggupan memungut
uang yang cukup untuk membayar biaya mempertahankan negara dan menegakkan hukum
yang dibuatna atas nama negara. Dengan demikian, pemerintahan mempunyai
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kehakiman yang disebut tiga cabang pemerintahan.
S.E. Finner neyatakan istilah “goverment” mempunyai empat arti yaitu sebagai
berikut:
1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihk lain (
the activity or the process of governing).
2. Menunjukkan masalah-masalah ( hal ikhawal) megara dalam kegiatan atau proses di atas
dijumpai (state of affairs).
3. Menunjukkan orang-orang ( maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk
memerintah (people charged with the duty of governing).
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu di perintah
(the manner, method or system by which a particular society is governed).
Berdasarkan hukum Tatanegara Republik Indonesia (UUD 1945) pemerintah itu adalah
presiden, Wakil presiden dengan menteri-menteri negara. Hal yang demikian ini juga berlaku
bagi negara-negara pada umumnya, baik yang menganut sistem presidensial maupun

30. parlementer. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif negara. Peran pemerintah
antara lain sebagai organisasi yang mengatur dan memimpin negara, menegakkan hukum dan
memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan
yang bertentangan. Tanpa pemerintahan tidak mungkin negara itu berjalan secara
baik.
1. Pengertian Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Setiap negara selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan warga negaranya melalui
penyelenggaran pemerintahan yang baik, walau tidak selalu berhasil. Disisi lain, wilayah suatu
negara cenderung sangat luas, dan jumlah warga negaranya sangat banyak. Demi keefektifan
dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tujuan
negara, dilakukanlah distribusi kewenangan dan kekuasaan dalam bentuk pembagian wilayah
penyelenggaraan pemerintahan menjadi berapa daerah.
Berdasarkan ketentuan pasal 18 Ayat 1 dan 2, Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal
adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusatsebagai
penyelenggara kegiatan pemerintahan secara nasional yang berpusat di ibukota negara,
sedangkan pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi, dan pemerintahan
provinsi terbagi atas pemerintahan daerah, kabupaten dan kota.
Berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 1
disebutkan bahwa pemerintah pusat adalah presiden RI yang memeng kekuasaan pemerintahan
negara RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945. Sedangkana yang
dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerinahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-uasnya dalam sistem dan prinsip NKRI ebagaimana dimaksud dalam UUD RI
1945.pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari gubernur bupati atau
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Setiap daerah
provinsi daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai peerintahan daerah yang diatur dengan
UU. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tugas pemerintah adalah penugasan dari pemerintah
kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau
desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu.
Asas-asas dalam penyelenggaran pemerintahan yang baik atau “Good Goverment”
(Pusat dan Daerah) yaitu sebagai berikut:
No Asas-asas Good Penjelasan Contoh

31. Governance
1. Kepastian hukum
Apapun yang dialkukan
pemerintah daerah
haruslah berdasarkan
hukum yang berlaku
2.
Tertib
penyelenggaraan
negara
Penyelenggaraan
pemerintah daerah harus
dilaksanaan sesuai dengan
tertib administrasi negara
3. Kepentingan umum
Apapun yang dilakukan
pemerintah daerah
haruslah untuk
kepentingan umum
4. Keterbukaan
Masyarakat harus tau apa
yang dilakukan oleh
pemerintahnya dan tidak
boleh ditutup-tutupi
5. Proposionalitas
Penyelenggaraan negara
harus seimbang, tidak
boleh berat sebelah
6. Profesionalitas
Penyelenggaraan
pemerintah daerah harus
dilakukan oleh orang yang
ahli dibidang masing-masing
7. Akuntabilitas
Pemerintah harus bisa
mempertanggungjawabkan
tindakannya kepada
masyarakat
8. Efisiensi
Penyelenggaraan
pemerintah daerah harus
bisa dijalankan dengan
baik dengan waktu, dana
dan tenaga seminimal

32. mungkin
9. Efektivitas
Penyelenggaraan
pemerintah daerah hatus
dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya dalam
mewujudkan tujuan.
1. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah
Berdasarkan ketentuan dalam aturan perundangan yang berlaku di negara kesatuan Republik
Indonesia, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dibagi dan diserahkan kepada daerah utnuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.
Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemrintah (pusat)
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau
desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Walaupun pemerintahan daerah memiliki tnomi yang seluas-luasnya, dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan masih memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dengan
pemerintahan daerah lainnya. Pasal 2 (5) UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa hubungan
antara pemerintah pusat dan daerah meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil
dan selaras.
Selanjutnya dalam ayat 7 ditegaskan bahwa hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi
dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.
Berdasarkan hal tersebut, hubungan dan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat
dilihat dari dua aspek, yaitu hubungan struktural dan fungsional. Hubungan struktural antara
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menyangkut keduanya dalam sistem dan
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sedangkan hubungan funsional menyangkut atas
pembagian tugas dan kewenangan yang harus djalankan oleh pemerintahan pusat dan daerah
dalm rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
1. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah
Secara struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat
nasional. Dalam hal ini presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan NKRI sebagaimana

33. ketetntuan yang terdapat pada UUD 1945. Sedangkan pemerintahan daerah merupakan
penyelanggara urusan pemerintahan didaerah masing-masing bersama-sama DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Pelaksanaan pemerintah
daerah mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.
Pemerintah desa adalah pemerintahan yang terdiri atas pemerintah desa dan badan
permusyawaratan desa atau BPD yaitu kepala desa dan perangkat desa (sekretaris desa dan
perangkat desa lainnya). Berdasarakan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan
pemerintahan ditingkat nasional, sedangkan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota)
merupaka penyelenggara pemerintahan diwilayah darha masing-masing, sesuai dengan prinsip
otonomi seluas-uasnya.
Dapat diketahui secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak emmiliki garis struktural
dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat karena memiliki otonomi seluas-luasnya.
2. Hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus
dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
yang baik “Good Goverment”. Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah
pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerha provinsi
kabupaten dan kotta atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota telah diatur dalam UU
dengan memperhatikan dengan memperhatikan kekhususan dengan keragaman daerah.
Hubungan fungsional tersebut menyangkut tentang tugas dan kewenangan antara pemerintah
pusat dan daerah.
1. Otonomi Daerah
Berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan tersebut diketahui bahwa pemerintah
daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus urusan
pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintaha daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang oleh UU ditentukan oleh urusan pemerintah pusat.

34. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas embantuan.
Dalam pelaksanakan otonomi daerah negara mengakui dan menghormati persatuan kesatuan
masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Dengan diberikannya otonomi pada
daerah pemerintah daerah bisa meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,
mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta memilihara hubungan
yang serasi antar pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan NKRI.
Hak dan kewajiban daerah otonom
Hak dan Kewajiban Daerah
Otonom Kewenangan Daerah Otonom
1. Megatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahannya
2. Memilih pemimpin daerah
3. Mengelola peraturan daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan
retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari
pengelolaan sumber daya alam
dan sumber-sumber pendapatan
lain yang sah
7. Mendapatkan hak lainnya yang
diatur dalam peraturan
perundang-undangan
8. Melindungi masyarakat
9. Menjaga persatuan, kesatuan dan
kerukunan nasional serta
keutuhan NKRI
10. Meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat
11. Mengembangkan kehidupan
demokrasi
12. Mewujudkan keadilan dan
pemerataan
13. Meningkatkan pelayanan dasar

35. pendidikan
14. Menyediakan fasilitas pelayanan
kesehatan
15. Menyediakan fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak
16. Mengebangkan sistem jaminan
sosial
17. Menyususn perencanaan dan tata
ruang daerah
18. Mengembangkan sumber daya
produltif didaerah
19. Melestarikan lingkungan hidup
20. Mengelola administrasi kehidupan
21. Melestarikan nilai sosial budaya
22. Membentuk dan menerapkan
peraturan perundang-undangan
sesuai dengan kewenangannya
23. Kewajiban lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan
Pembagian Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Dalam bab III (tentang Pembagian Urusan Pemerintahan), Pasal10 UU No. 32 Tahun 2004
disebutkan bahwa tugas dan wewenang yang menjadi urusan pemerintahan pusat dan daerah
adalah sebagai berikut:
Ayat (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan
menjadi urusan Pemerintah.
Ayat (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.
Ayat (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional,
dan agama.

36. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diluar
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
1. Menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan.
2. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.
3. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/pemerintahan desa
berdasarkan asas tugas pembantuan.
4. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai sumber pendanaan,
pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang
5.
Peran pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah serta untuk mencapai tujuan
menciptakan kesejahteraan rakyat adalah sebgai berikut:
1. melakukan pembinaan, dengan memberikan pedoman, seperti dalam penilaian,
pengembangan, perencanaan dan pengawasan.
2. Memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.
3. Memberikan fasilitas, yaitu berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan
kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien
dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Kewenangan Bidang Keuangan
Hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah dalam bidang keuangan ditegaskan
dalam UUD 1945 bahwa “hubungan keuangan”, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang {Pasal 18A (2)}.
Undang-undang yang mengatur hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah
saat ini adalah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan
Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut ditegaskan adanya perimbangan
keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah diantaranya sebagai berikut:
 Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu
sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
 Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas peneyarahan tugas oleh pemerintah kepada
pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
 Kewenangan Bidang Politik

37. Dalam otonomi daerah, rakyat diberi kesempatan memilih langsung kepala daerahnya dan
wakil rakyat di daerah (anggota DPRD). Kepala daerah yang terpilih juga bukan penguasa
tunggal karena ia harus bertanggung jawab kepada DPRD, jika melanggar peraturan, DPRD bisa
memberhentikannya.
 Kewenangan Bidang Administrasi
Dalam otonomi daerah, kewenangan di bidang administrasi adalah sebagai berikut:
 Menyangkut keuangan, pemerintah pusat memberikan uang kepada daerah, dan daerah
mengelolanya untuk kepentingan-kepentingan organisasinya. Uang itu merupakan hasil
pendapatan negara daari sumber daya alam, pajak dan bukan pajak.
 Daerah otonom juga melaksanakan kewenangan dalam bidan pelayanan publik seperti:
kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, agama, pertambangan
dan lain-lain.
 Daerah otonom juga diperbolehkan membuat peraturan daerah dan mengusahakan sumber
dana daerah melalui pembukaan dan promosi taman wisata agro-bahari, pengembangan
industri, pengembangan budaya dan kesenian asli daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan lain-lain.
 Otonom daerah dijalankan oleh pemerintah daerah selaku badan eksekutif daerah dan
DPRD sebagai badan legislatif daerah.
UU No. 32 Tahun 2004 juga mejelaskan tugas dan wewenang Kepala Daerah, yaitu sebagai
berikut:
 Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Memegang teguh pancasila dan UUD 1945.
 Menghormati kedaulatan rakyat.
 Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
 Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
 Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat.
 Mengajukan rencana peraturan daerah kepada DPRD.
Sedangkan DPRD,sebagai bagian dari pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang
sebagi berikut:
 Bersama gubernur, bupati, atau walikota membentuk peraturan daerah.
 Bersama gubernur, bupati, atau walikota membentuk dan menetapkan anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
 Melakukan pengawasan.
1. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

38. 2. Pelaksanaan keputusan gubernur, bupati dan walikota.
3. Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
4. Kebijakan pemerintah daerah.
5. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian
internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
 Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
Sedangkan yang merupakan kewajiban DPRD adalah:
 Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
 Membina demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.
 Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi.
 Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat
serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian

39. BAB 5
Pengertian Hukum
Hukum sebenarnya adalah bagian dari norma yang berlaku bagi masyarakat kita yaitu norma hukum.
Selain norma hukum kita juga mengenal norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma
hukum tentunya berbeda dengan norma-norma lainnya yang kemudian norma hukum tersebut disebut
sebagai hukum.
1. Pengertian Hukum
dari beberapa pendapat para pakar tentang pengertian hukum tersebut, dapat disimpulkan
bahwa :
 Hukum memiliki unsur perintah dan larangan

40.  Hukum merupakan kaidah atau norma yang harus ditaati yang bersifat memaksa.
Bagi yang melanggar tentunya akan mendapatkan sanksi. Sanksi adalah suatu akibat yang
diterima apabila melakukan perbuatan yang melanggar dari pihak yang berwajib menegakan
pelaksanaan hukum.
Menurut Pasal 10 KUHP, macam-macam sanksi :
Sanksi pokok terdiri dari:
1) Hukuman mati
2) Penjara
3) Kurungan serta denda
Sanksi tambahan terdiri dari:
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Pengumuman keputusan hakim
2. Asas dan tujuan hukum
Asas hukum terdiri atas dua, yaitu
a. Asas hukum umum, yaitu asas yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum.
b. Asas hukum khusus, yaitu asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu.
Dalam literatur hukum dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum yaitu teori etis dan utilites.
Teori etis mendasarkan pada etika sedang menurut teori utilitis hukum bertujuan semata-mata
untuk mencapai keadilan.
B. Penggolongan Hukum
1. Hukum berdasarkan sumbernya, misalkan undang-undang, kebiasaan, traktat, dan
yurisprudensi.
2. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Dibedakan menjadi hukum lokal, hukum
nasional dan hukum internasional
3. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Terbagi atas hukum positif (ius constitutum) dan
hukum dicitakan (ius constituendum).
4. Hukum berdasarkan isinya. Dibagi atas hukum perdata atau privat dan hukum publik.
5. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Terbagi atas hukum material dan hukum
formil. Hukum material memuat peraturan yang mengatur hubungan dan kepentingan yang
berwujud perintah dan larangan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang.
Sedangkan hukum formil yaitu hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan
berlakunya hukum material, misalnya bagaimana cara mengajukan tuntutan, cara hakim
mengambil keputusan .
6. Hukum berdasarkan bentuk dan wujud. Terbagi atas hukum tertulis dan hukum tidak
tertulis.
7. Hukum berdasarkan sanksi atau sifat. Terbagai atas hukum yang sifatnya mengatur dan
hukum yang sifatnya memaksa.
C. Sistem Hukum di Indonesia

41. Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Karena itu untuk mewujudkan
sebagai negara hukum maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan
pada hukum. Sayangnya Indonesia belum secara keseluruhan memiliki hukum nasional yang dibuat oleh
bangsa sendiri. Untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka hukum di Indonesia masih
menggunakan hukum-hukum warisan kolonial yang disesuaikan dengan keadaan hukum di Indonesia
atau sesuai dengan UUD 1945. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang
berbunyi “ Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Hukum nasional yang merupakan warisan dari zaman
kolonial, antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia telah dilakukan kodifikasi. Sebagian besar dari aturan-aturan
pidana telah disusun dalam suatu kitab undang-undan, yaitu KUH Pidana. Sebagian lagi tersebar dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan lalu lintas, peraturan tentang tindak pidana
terorisme. Selain sudah dikodifikasi, hukum pidana kita juga telah diunifikasi. Tujuan hukum positif
Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi “untuk membentuk suatu
pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang
Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia
D. Lembaga-Lembaga Peradilan
1. Peradilan Umum Badan peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya atau
rakyat sipil. Peradilan umum sering disebut juga peradilan sipil.
2. Peradilan Agama Merupakan peradilan agama islam, yang memeriksa dan memutuskan
sengketa antara orang – orang yang beragama islam.
3. Peradilan Militer Peradilan yang mengadili anggota TNI baik angkatan darat, angkatan
laut maupun angkatan udara.
4. Peradilan Tata Usaha Negara Badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang
berhubungan dengan administrasi pemeintah.

42. Tingkat Lembaga Peradilan :
1. Pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata
usaha negara dan pengadilan militer.
2. Pengadilan tingkat kedua atau banding, yaitu pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama,
pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tinggi militer.
3. Pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung
http://www.pn-yogyakota.go.id/pnyk/pengertian-peradilan.html
E. Peranan Lembaga Peradilan
Lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili dan
memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Pengadilan tingkat
pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang pertama
kali diajukan. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu
penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya.
Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai pengadilan banding atau keputusan pada pengadilan tingkat
pertama. Pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung bertugas untuk memeriksa dan memutuskan
:
1. Permohonan Kasasi
2. Sengketa tentang kewenangan mengadili
3. Permohonan peninjuan kembali putusan pengadilan yang memperoleh keputusan hukum
yang pasti.
http://just-alfin.blogspot.com/2012/03/peranan-lembaga-lembaga-peradilan.html
F. Sikap Kesadaran Hukum
Menurut Prof. Dr. Achmad Ali SH. MH Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang keberadaan dan
berlakunya norma hukum tertentu. Kesadaran hukum ada dua macam:
1. Kesadaran hukum yang positif adalah hukum yang untuk maksud baik. Contohnya
karena menyadari larangan untuk merampok maka si pelaku tercegah untuk melakukan
perampokan.

43. 2. Kesadaran hukum yang negatif adalah hukum yang digunakan untuk maksud buruk.
Contohnya karena menyadari haknya untuk dianggap “tidak bersalah” sebelum putusan hakim
dan haknya untuk dibela oleh advokat maka si pelaku berani melakukan korupsi.
G. Perbuatan Hukum
Perbuatan hukum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasarkan anggapan bahwa
subjek hukum yang melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan.
Perbuatan hukum dapat berupa perbuatan yang sesuai atau menurut aturan hukum dan perbuatan yang
melanggar hukum. Perbuatan yang bertentang dengan hukum atau melanggar hukum atau dilarang oleh
undang-undang disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan melanggar
hukum yang dikategorikan berat, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang
dikategorikan ringan